(voinews.id)- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan pentingnya solidaritas Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan. Dalam pertemuan tingkat menteri APEC di Bangkok, Thailand, sebagaimana keterangan Kemenko Perekonomian di Jakarta, Jumat, Menko Airlangga mengusulkan dua fokus kebijakan, yakni sinergi sistem kesehatan dan konektivitas digital.
"Akses untuk mendapatkan vaksin dan transparansi dalam kebijakan kesehatan merupakan hal yang fundamental untuk pembukaan akses perjalanan yang aman dan menghubungkan kembali kawasan APEC,” ujar Menko Airlangga Ia mendorong interoperability sertifikat vaksinasi di antara ekonomi APEC, dengan cara mengakui dan menerima berbagai macam jenis vaksin, yang mana Indonesia telah mempeloporinya dengan mengakui 98 jenis vaksin berbeda dari ekonomi APEC dan terus melakukan asesmen untuk pengakuan lebih banyak jenis vaksin COVID-19.
“Perbedaan jenis vaksin antar ekonomi tidak perlu menjadi penghambat untuk pelaku perjalanan dalam kawasan APEC," ujar Menko Airlangga Lebih lanjut, Ia menggarisbawahi peran penting konektivitas digital yang telah menjadi bagian tidak terpisahkan kehidupan masyarakat, yang mana Indonesia telah membangun interoperability aplikasi pelacakan COVID-19 PeduliLindungi dengan aplikasi pelacakan lainnya, seperti TraceTogether (Singapura), Tawakkalna (Saudi Arabia), dan European Union DCC (Uni Eropa).
Selain itu, Ia masih melihat adanya tantangan untuk mewujudkan konektivitas digital, salah satunya digital divide yang terjadi baik di dalam maupun antar ekonomi APEC. "APEC perlu mempromosikan interkonektivitas kawasan yang lebih luas. APEC dapat menjadi solusi untuk menjawab tantangan yang ditimbulkan. Public-Private-Partnership dapat kita dorong untuk pengembangan infrastruktur digital dan sumber daya manusia," kata Menko Airlangga.
Ia juga menyampaikan pentingnya solidaritas global yang telah terbukti saat pandemi COVID-19 melanda dunia. "Pandemi COVID-19 menunjukkan kepada kita bahwa global solidarity bukan hanya jargon. Tidak ada yang benar-benar aman, sampai seluruh dunia aman," kata Menko Airlangga.
antara
(voinews.id)- Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau menganggap Indonesia mampu memimpin G20 di tengah situasi sulit dan ketegangan politik serta berhasil menggiring pencapaian kesepakatan akhir pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali. Ketika pada Rabu berbicara saat konferensi pers selepas pertemuan puncak G20 di Nusa Dua, Badung, Bali, PM Trudeau menyebutkan bahwa G20 di bawah kepemimpinan/presidensi Indonesia mampu menghasilkan Deklarasi Bali (G20 Bali Leaders' Declaration).
Trudeau mengakui bahwa proses untuk mencapai konsensus atau kesepakatan di forum G20 tidak pernah mudah, khususnya saat ada isu-isu tertentu yang berdampak pada perekonomian dunia --yang melibatkan banyak aktor, dan ketika negara-negara punya perspektif berbeda.
"Namun, berkat upaya yang dilakukan oleh Indonesia, dan sekali lagi kita harus mengakui kepemimpinan Presiden Joko Widodo --karena atas kepemimpinannya seluruh anggota G20 dapat menemukan mufakat," kata Trudeau saat menjawab pertanyaan media. Ia menilai Deklarasi Bali berhasil memuat pernyataan sikap yang tegas, terutama dalam menyikapi invasi Rusia di Ukraina serta dampaknya yang dapat memicu krisis pangan dan perekonomian dunia. "Tiap pihak yang mengupayakan (keberhasilan, red) ini perlu mendapat pujian.
Semua yang menghadiri pertemuan, khususnya kepemimpinan Indonesia," kata Trudeau. Baca juga: KTT G20 tegaskan kembali komitmen kerja sama atasi tantangan global Ia menilai Deklarasi Bali memuat sejumlah target yang cukup ambisius, terutama pada target-target yang terkait dengan aksi iklim dan arsitektur kesehatan global.
Walaupun demikian, Trudeau menyampaikan bahwa dunia berharap banyak terhadap G20 sehingga sudah sepatutnya forum ekonomi terbesar dunia itu memasang target-target yang ambisius. Kanada, ujarnya, memahami berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia maupun negara-negara lain di dunia.
Perubahan iklim, ketahanan energi, upaya mewujudkan dunia tanpa emisi atau yang rendah emisi, serta upaya menciptakan lapangan kerja yang layak --sehingga tiap orang dapat menafkahi keluarganya-- merupakan contoh tantangan yang ia sebutkan. "Itu menjadi masalah yang kami bahas bersama, dan kami berupaya mengatasi itu," kata Trudeau.
antara
(voinews.id)- Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy seperti dikutip Kantor Berita Interfax Ukraina mengatakan dirinya yakin bahwa ledakan yang menewaskan dua orang di Polandia bukan karena rudal Ukraina. "Saya yakin bahwa itu bukan rudal kami," katanya seperti dikutip media Ukraina.
Presiden mengaku yakin ledakan pada Selasa disebabkan oleh rudal milik Rusia, menambahkan bahwa kesimpulannya itu berdasarkan pada sejumlah laporan militer Ukraina yang dirinya "tidak bisa untuk tidak percaya."
Zelenskyy seperti yang dikutip mengatakan dirinya yakin Ukraina seharusnya sudah diberikan akses ke lokasi ledakan. "Apakah kami berhak untuk terlibat dalam tim investigasi? tentu saja," katanya. Zelenskyy juga menjelaskan bahwa Kiev tidak mendapat tawaran untuk memulai pembicaraan damai dari Moskow. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pekan ini menyebutkan Ukraina tidak tertarik untuk mengadakan pembicaraan damai dengan Rusia. "Mereka tidak berkomunikasi dengan kami," kata Zelenskyy.
Sumber: Reuters
(voinews.id)- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan disepakatinya Bali Leaders’ Declaration atau Deklarasi Bali oleh para pemimpin G20 membuktikan kepercayaan dunia kepada Indonesia. “Kita patut bersyukur ada trust dari semua negara anggota G20 kepada Indonesia sehingga pada akhirnya deklarasi dapat disepakati,” kata Retno dalam konferensi pers usai berakhirnya KTT G20 di Nusa Dua, Bali, pada Rabu sore.
Dia menjelaskan bahwa proses menuju kesepakatan atas deklarasi tersebut sangat panjang, bahkan dilakukan melalui beberapa putaran negosiasi. Negosiasi terakhir dilakukan pada 10-14 November 2022, atau hanya berselang satu hari sebelum KTT G20 berlangsung. Retno bahkan mengungkap bahwa pada awal masa presidensi G20 Indonesia, banyak pihak pesimistis Indonesia bisa menghasilkan suatu deklarasi mengingat situasi dunia yang sulit, yang dipicu pandemi COVID-19 yang masih belum juga usai kemudian semakin diperburuk dengan perang antara Rusia dan Ukraina, krisis pangan dan energi, serta krisis keuangan.
“Jadi ini adalah usaha yang luar biasa, dengan menggunakan aset diplomasi yang sudah cukup lama Indonesia mencoba menjembatani semua perbedaan yang ada (di antara anggota G20),” tutur dia. Deklarasi Bali yang dihasilkan G20 di bawah presidensi Indonesia memuat 52 paragraf.
Di antara puluhan paragraf tersebut, yang paling diperdebatkan oleh para anggota adalah bagaimana G20 akan menyikapi perang di Ukraina, meskipun pada akhirnya mereka sepakat untuk mengecam perang yang dipicu pelanggaran batas wilayah atau integritas wilayah suatu negara.
Terkait deklarasi sikap tersebut, Menlu Retno menjelaskan bahwa Indonesia berpegangan pada prinsip politik luar negeri bebas aktif yakni bebas untuk menentukan keputusan dalam berpendapat dan aktif untuk berkontribusi dalam mewujudkan perdamaian dunia. Indonesia juga disebutnya selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam PBB. “Pada saat kita bicara masalah integritas teritorial, saya rasa keputusan Indonesia sangat jelas dan konsisten,” tutur dia.
Selain 52 paragraf kesepakatan, deklarasi tersebut juga memuat dokumen lampiran mengenai upaya pemulihan yang inklusif serta daftar proyek kerja sama di bawah mekanisme G20. Dokumen tersebut, menurut Retno, disusun guna memenuhi janji Indonesia sebagai presiden G20 untuk memperkuat kerja sama konkret.
“Jadi ada 361 bentuk kerja sama yang ada di lampiran deklarasi. Dan selama presidensi, Indonesia juga menyinergikan penguatan kerja sama dalam konteks bilateral dengan negara G20 di tiga sektor prioritas, dan ada 140 program kerja sama. Saya kira sekali lagi selain capaian deklarasi itu sendiri banyak hal yang kita lakukan untuk membumikan G20 untuk kepentingan rakyat,” kata Retno.
antara