VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)- Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau menganggap Indonesia mampu memimpin G20 di tengah situasi sulit dan ketegangan politik serta berhasil menggiring pencapaian kesepakatan akhir pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali. Ketika pada Rabu berbicara saat konferensi pers selepas pertemuan puncak G20 di Nusa Dua, Badung, Bali, PM Trudeau menyebutkan bahwa G20 di bawah kepemimpinan/presidensi Indonesia mampu menghasilkan Deklarasi Bali (G20 Bali Leaders' Declaration).

Trudeau mengakui bahwa proses untuk mencapai konsensus atau kesepakatan di forum G20 tidak pernah mudah, khususnya saat ada isu-isu tertentu yang berdampak pada perekonomian dunia --yang melibatkan banyak aktor, dan ketika negara-negara punya perspektif berbeda.

"Namun, berkat upaya yang dilakukan oleh Indonesia, dan sekali lagi kita harus mengakui kepemimpinan Presiden Joko Widodo --karena atas kepemimpinannya seluruh anggota G20 dapat menemukan mufakat," kata Trudeau saat menjawab pertanyaan media. Ia menilai Deklarasi Bali berhasil memuat pernyataan sikap yang tegas, terutama dalam menyikapi invasi Rusia di Ukraina serta dampaknya yang dapat memicu krisis pangan dan perekonomian dunia. "Tiap pihak yang mengupayakan (keberhasilan, red) ini perlu mendapat pujian.

Semua yang menghadiri pertemuan, khususnya kepemimpinan Indonesia," kata Trudeau. Baca juga: KTT G20 tegaskan kembali komitmen kerja sama atasi tantangan global Ia menilai Deklarasi Bali memuat sejumlah target yang cukup ambisius, terutama pada target-target yang terkait dengan aksi iklim dan arsitektur kesehatan global.

Walaupun demikian, Trudeau menyampaikan bahwa dunia berharap banyak terhadap G20 sehingga sudah sepatutnya forum ekonomi terbesar dunia itu memasang target-target yang ambisius. Kanada, ujarnya, memahami berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia maupun negara-negara lain di dunia.

Perubahan iklim, ketahanan energi, upaya mewujudkan dunia tanpa emisi atau yang rendah emisi, serta upaya menciptakan lapangan kerja yang layak --sehingga tiap orang dapat menafkahi keluarganya-- merupakan contoh tantangan yang ia sebutkan. "Itu menjadi masalah yang kami bahas bersama, dan kami berupaya mengatasi itu," kata Trudeau.

antara

(voinews.id)- Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy seperti dikutip Kantor Berita Interfax Ukraina mengatakan dirinya yakin bahwa ledakan yang menewaskan dua orang di Polandia bukan karena rudal Ukraina. "Saya yakin bahwa itu bukan rudal kami," katanya seperti dikutip media Ukraina.

Presiden mengaku yakin ledakan pada Selasa disebabkan oleh rudal milik Rusia, menambahkan bahwa kesimpulannya itu berdasarkan pada sejumlah laporan militer Ukraina yang dirinya "tidak bisa untuk tidak percaya."

Zelenskyy seperti yang dikutip mengatakan dirinya yakin Ukraina seharusnya sudah diberikan akses ke lokasi ledakan. "Apakah kami berhak untuk terlibat dalam tim investigasi? tentu saja," katanya. Zelenskyy juga menjelaskan bahwa Kiev tidak mendapat tawaran untuk memulai pembicaraan damai dari Moskow. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pekan ini menyebutkan Ukraina tidak tertarik untuk mengadakan pembicaraan damai dengan Rusia. "Mereka tidak berkomunikasi dengan kami," kata Zelenskyy.

Sumber: Reuters

(voinews.id)- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan disepakatinya Bali Leaders’ Declaration atau Deklarasi Bali oleh para pemimpin G20 membuktikan kepercayaan dunia kepada Indonesia. “Kita patut bersyukur ada trust dari semua negara anggota G20 kepada Indonesia sehingga pada akhirnya deklarasi dapat disepakati,” kata Retno dalam konferensi pers usai berakhirnya KTT G20 di Nusa Dua, Bali, pada Rabu sore.

Dia menjelaskan bahwa proses menuju kesepakatan atas deklarasi tersebut sangat panjang, bahkan dilakukan melalui beberapa putaran negosiasi. Negosiasi terakhir dilakukan pada 10-14 November 2022, atau hanya berselang satu hari sebelum KTT G20 berlangsung. Retno bahkan mengungkap bahwa pada awal masa presidensi G20 Indonesia, banyak pihak pesimistis Indonesia bisa menghasilkan suatu deklarasi mengingat situasi dunia yang sulit, yang dipicu pandemi COVID-19 yang masih belum juga usai kemudian semakin diperburuk dengan perang antara Rusia dan Ukraina, krisis pangan dan energi, serta krisis keuangan.

“Jadi ini adalah usaha yang luar biasa, dengan menggunakan aset diplomasi yang sudah cukup lama Indonesia mencoba menjembatani semua perbedaan yang ada (di antara anggota G20),” tutur dia. Deklarasi Bali yang dihasilkan G20 di bawah presidensi Indonesia memuat 52 paragraf.

Di antara puluhan paragraf tersebut, yang paling diperdebatkan oleh para anggota adalah bagaimana G20 akan menyikapi perang di Ukraina, meskipun pada akhirnya mereka sepakat untuk mengecam perang yang dipicu pelanggaran batas wilayah atau integritas wilayah suatu negara.

Terkait deklarasi sikap tersebut, Menlu Retno menjelaskan bahwa Indonesia berpegangan pada prinsip politik luar negeri bebas aktif yakni bebas untuk menentukan keputusan dalam berpendapat dan aktif untuk berkontribusi dalam mewujudkan perdamaian dunia. Indonesia juga disebutnya selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam PBB. “Pada saat kita bicara masalah integritas teritorial, saya rasa keputusan Indonesia sangat jelas dan konsisten,” tutur dia.

Selain 52 paragraf kesepakatan, deklarasi tersebut juga memuat dokumen lampiran mengenai upaya pemulihan yang inklusif serta daftar proyek kerja sama di bawah mekanisme G20. Dokumen tersebut, menurut Retno, disusun guna memenuhi janji Indonesia sebagai presiden G20 untuk memperkuat kerja sama konkret.

“Jadi ada 361 bentuk kerja sama yang ada di lampiran deklarasi. Dan selama presidensi, Indonesia juga menyinergikan penguatan kerja sama dalam konteks bilateral dengan negara G20 di tiga sektor prioritas, dan ada 140 program kerja sama. Saya kira sekali lagi selain capaian deklarasi itu sendiri banyak hal yang kita lakukan untuk membumikan G20 untuk kepentingan rakyat,” kata Retno.

antara

(voinews.id)- Wakil Ketua Umum II Bidang Perekonomian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Franky Oesman Widjaya menyebut Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia yang saat ini berjalan dapat menjadi rujukan dunia. Dengan kontribusi sekitar 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, lanjutnya, UMKM Indonesia menjadi pondasi ekonomi nasional ketika menghadapi pandemi dan resesi global. “UMKM ini adalah pondasi kita, dan kita juga harus embrace.

Di Kadin kita pada 3 Oktober 2022 mengundang Presiden Jokowi untuk membuka dan meluncurkan Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas,” katanya dalam keterangan resmi, di Jakarta, Kamis. Franky menyebut sinergi antara pemerintah, swasta, dan pelaku usaha akan membuka peluang bagi lebih banyak UMKM naik kelas dengan bantuan permodalan, pendampingan usaha, hingga akses pasar.

“Dengan gerakan yang sudah diluncurkan, ini artinya UMKM bisa akses teknologi, akses keuangan, akses pasar, jadi mereka bisa menikmati pasar yang lebih besar. Namun mereka harus ada pendampingan, kalau tidak ya mereka sulit berkembang. Banyak contoh pendampingan yang kami lakukan dan itu terbukti sukses,” katanya.

Ia berharap gerakan ini akan lebih modular dan sistematis ke depan dengan melibatkan lebih banyak perusahaan, termasuk dengan memberikan status pemeringkatan usaha, misalnya UMKM yang baik berwarna biru, yang cukup baik hijau, masih kurang berwarna kuning, serta merah untuk UMKM yang belum melakukan apa-apa.

UMKM berstatus merah, katanya, akan diberikan pendampingan intensif karena mereka biasanya belum mengerti memasarkan sehingga perlu dibuat modul khusus. Program pengembangan UMKM diyakini berjalan beriringan dengan pengentasan kemiskinan sehingga setiap UMKM naik kelas, kualitas masyarakat juga akan turut naik. “Kalau UMKM hidup maka Indonesia betul-betul akan masuk negara 5 ekonomi terbesar pada tahun 2045 sesuai prediksi para ekonom,” lanjutnya.

antara