Akbar
November
(voinews.id)-Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, melaporkan penambahan jumlah orang terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia naik sebanyak 7.644 kasus. Berdasarkan data yang dihimpun di Jakarta, Selasa, dari penambahan kasus tersebut, hingga saat ini jumlah orang yang sudah terinfeksi virus corona ini sudah mencapai 6.620.317 orang. Kasus aktif juga tercatat naik sebanyak 2.609 orang, sehingga total yang menjalani perawatan medis maupun isolasi mandiri yaitu 62.196 orang.
Penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 terbanyak disumbang dari DKI Jakarta sebanyak 2.844 kasus, disusul Jawa Barat dengan 1.671 kasus dan Banten 950 kasus. Sementara itu jumlah kasus orang meninggal sampai hari ini bertambah 51 orang, sehingga total nyawa yang sudah terenggut akibat virus Sars Cov-2 ini sebanyak 159.473 orang.
DKI Jakarta menjadi provinsi yang menyumbang kasus meninggal terbanyak yaitu 14 orang, sementara provinsi Jawa Timur sebanyak tujuh orang, Bali lima orang dan Jawa Barat serta DI Yogyakarta sebanyak empat orang.
Sedangkan orang yang berhasil sembuh dari COVID-19 saat ini bertambah 4.984, sehingga totalnya menjadi 6.398.648 orang. Angka kesembuhan banyak disumbangkan dari DKI Jakarta sebanyak 1785 orang, lalu Banten 696 orang dan Jawa Timur 667 orang. Berdasarkan data dari uji laboratorium dan faskes yang melakukan pemeriksaan, terdapat 6.185 suspek yang diperiksa hari ini dengan jumlah spesimen yaitu 89.337. Dari data tersebut, tercatat positivity rate spesimen harian sebesar 16,37 persen dan positivity rate orang harian 23,74 persen.
Sebelumnya Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan Widyawati mengingatkan masyarakat agar jangan lengah menerapkan protokol kesehatan karena COVID-19 masih ada walau kasusnya melandai beberapa waktu terakhir ini.
"Karena mungkin saat ini sudah sedikit landai, jadi abai," ujarnya pada sebuah seminar di Jakarta. Widyawati mencatat, berkaca pada pengalaman, tren kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia antara lain akibat masyarakat belum sadar menerapkan protokol kesehatan yakni mengenakan masker, mencuci tangan dengan air dan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas.
antara
antara
November
(voinews.id)- Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiapkan bantuan pengelolaan sistem elektronik untuk Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada 2024. "Kominfo akan memberikan asistensi-asistensi yang dibutuhkan sedangkan semua kebijakan dan keputusan akan dilakukan secara independen oleh Komisi Pemilihan Umum," kata Menteri Kominfo Johnny G. Plate usai penandatanganan nota kesepahaman tentang Pemanfaatan Layanan Informasi dalam Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, dalam siaran pers.
Kominfo menyiapkan asistensi untuk pertukaran data dan informasi yang beretika, aman, dan bertanggung jawab, serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Kementerian Komunikasi akan meminta Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika untuk menguji kemampuan dan daya tahan teknologi enkripsi dalam semua end-point dan infrastruktur yang dioperasikan oleh KPU.
"Sehingga kita punya kekuatan yang memadai untuk menahan serangan siber yang berlangsung setiap saat, setiap detik, dengan berbagai maksud dan tujuan," kata Johnny. Kementerian mendorong KPU sebagai penyelenggara Pemilu 2024 untuk memperhatikan implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kementerian Kominfo sudah menyusun Surat Keputusan Bersama yang telah ditandatangani dengan KPU, Kejaksaan Agung dan Polri dengan penekanan pada keadilan restoratif (restorative justice).
"Terkait dengan pemilihan umum ultimum remedium menjadi penting, yang harus kita perhatikan bersama-sama. Tentu harus memenuhi standar etika, hukum aturan, dan mengikuti prosedur. Harus berkolaborasi yang dekat dengan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan penegakan hukumnya, apalagi di dalam ruang digital," kata Johnny. Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Pemanfaatan Layanan Informasi dalam Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dilakukan Menkominfo Johnny G. Plate dan Ketua KPU Hasyim Asy'ari.
antara
November
(voinews.id)- Anggota Dewan Negara sekaligus Menteri Pertahanan (Menhan) China Wei Fenghe, yang menghadiri pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN-Plus kesembilan yang digelar di Kamboja, melakukan pembicaraan dengan Menhan Amerika Serikat (AS) Lloyd Austin di Siem Reap pada Selasa (22/11) atas permintaan Austin. Memberikan penjelasan kepada Austin terkait Kongres Nasional Partai Komunis China (Communist Party of China/CPC) ke-20, Wei mengatakan bahwa Presiden China Xi Jinping dan Presiden AS Joe Biden telah mencapai serangkaian konsensus penting dalam pembicaraan mereka di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kelompok 20 (G20) ke-17 di Bali, Indonesia, yang memetakan jalan bagi pengembangan hubungan China-AS.
Wei menuturkan bahwa AS, bukan China, yang bertanggung jawab atas situasi hubungan China-AS saat ini. China menaruh perhatian besar pada pengembangan hubungan antara kedua negara dan kedua militer, namun pihak AS harus menghormati kepentingan inti China, ujar menhan China tersebut.
Wei berharap AS dapat menepati perkataan dan janjinya, mengimplementasikan konsensus yang dicapai oleh kedua kepala negara dengan sungguh-sungguh, dan mengadopsi kebijakan yang rasional dan pragmatis terhadap China untuk mendorong hubungan bilateral kembali ke jalur pengembangan yang sehat dan stabil. Wei menekankan bahwa masalah Taiwan merupakan inti dari kepentingan inti China dan garis merah pertama yang tidak boleh dilanggar dalam hubungan China-AS.
Wei menambahkan bahwa Taiwan adalah Taiwan milik China, dan penyelesaian masalah Taiwan merupakan urusan rakyat China sendiri dan tidak menoleransi campur tangan pihak asing. Wei mengatakan bahwa militer China memiliki keberanian, kepercayaan diri, dan kemampuan untuk secara tegas melindungi unifikasi nasional.
Dalam pembicaraan itu, kedua pihak menyuarakan pandangan bahwa kedua militer harus mengimplementasikan konsensus yang dicapai oleh kedua kepala negara dengan sungguh-sungguh, mempertahankan komunikasi dan kontak, memperkuat manajemen dan pengendalian krisis, serta berusaha menjaga keamanan dan stabilitas regional. Kedua pihak juga saling berbagi pandangan soal situasi internasional dan regional, serta sejumlah isu termasuk krisis Ukraina, Laut China Selatan, dan Semenanjung Korea.
antara
Pewarta: Xinhua Editor: Joko Susilo
November
(voinews.id)- Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah agar proses tanggap darurat gempa Cianjur dilakukan sebaik mungkin, sehingga para korban mendapat prioritas penanganan. “Tanggap darurat harus dilakukan secara maksimal. Penanganan korban harus menjadi prioritas, baik evakuasi jenazah korban maupun perawatan terhadap korban-korban luka akibat gempa,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Puan berharap evakuasi korban yang tertimbun reruntuhan bangunan bisa dipercepat.
Menurutnya, gotong royong dari wilayah lain seperti Jawa Tengah dan DKI Jakarta dapat membantu mempercepat proses penanganan korban gempa, termasuk potensi SAR untuk evakuasi korban dan dari kelompok relawan. Dia mengatakan kerja sama berbagai elemen bangsa juga dapat mengoptimalkan segala proses yang dibutuhkan korban gempa, terutama banyak warga yang mengalami luka berat sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut. “Bantuan tenaga kesehatan dari daerah lain maupun kelompok relawan juga diperlukan mengingat ada banyak korban gempa sehingga membutuhkan ekstra tenaga dan peralatan medis,” ujarnya.
Dia menilai kebutuhan tenaga bantuan "trauma healing" bagi para korban juga harus menjadi perhatian karena banyak anak-anak yang menjadi korban gempa. Menurut dia, korban lainnya cukup banyak yang mengalami trauma akibat mengalami peristiwa memilukan dan “trauma healing” juga dibutuhkan untuk keluarga yang kehilangan sanak saudaranya. Puan juga meminta pemerintah agar penyaluran logistik kepada korban gempa dilakukan secara merata dan dapur umum perlu disiapkan di titik-titik tempat berkumpulnya korban gempa.
“Siapkan dapur umum di rumah sakit, posko-posko pengungsian, dan semua daerah yang terdampak gempa. Kebutuhan makanan, susu, dan popok bagi anak-anak juga harus tersedia,” katanya. Dia meminta kementerian terkait mempercepat pembukaan akses jalanan yang terkena longsor akibat gempa agar penyaluran logistik tidak terhambat.
Puan menilai semua pihak, termasuk masyarakat, harus bahu membahu memberikan upaya terbaik dalam proses penanganan gempa Cianjur. Dia juga memastikan bahwa DPR RI mendukung pemberian bantuan dana dari pemerintah bagi warga yang rumahnya rusak. Puan menegaskan bahwa DPR akan mengawal pemberian bantuan sehingga semua warga mendapatkan haknya.
pengawasan juga diperlukan agar rumah yang dibangun harus berkonstruksi tahan gempa sehingga warga akan lebih aman tinggal di rumahnya,ungkapnya.
antara