VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)- Presiden China Xi Jinping menuturkan kunjungan Kanselir Jerman Olaf Scholz akan semakin meningkatkan saling pengertian dan kepercayaan antara kedua pihak dan memperdalam kerja sama praktis di berbagai bidang, serta memberikan peluang kepada kedua pihak untuk merencanakan pertumbuhan hubungan bilateral ke depan. Presiden China menggelar pertemuan dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz dalam kunjungan resminya ke China di Balai Agung Rakyat, Beijing.

Xi menyatakan bahwa Scholz merupakan pemimpin Eropa pertama yang mengunjungi China usai Kongres Nasional Partai Komunis China (Communist Party of China/CPC) ke-20. Ini juga merupakan kunjungan pertama Scholz ke China sebagai kanselir federal Jerman. Xi menekankan bahwa hubungan China-Jerman tidak dapat mencapai tingkat saat ini tanpa visi luar biasa dan keberanian politik dari generasi-generasi pemimpin China dan Jerman, seraya menyebut bahwa tahun ini menandai peringatan 50 tahun hubungan diplomatik China-Jerman.

Perjalanan lima dekade tersebut menunjukkan bahwa selama kedua pihak mengikuti prinsip saling menghormati, mencari kesamaan seraya mengesampingkan perbedaan, mempertahankan pertukaran dan pembelajaran timbal balik, serta berupaya mengejar kerja sama yang saling menguntungkan, hubungan bilateral akan terus berjalan ke arah yang tepat secara keseluruhan dan mencatatkan kemajuan yang stabil, imbuh Xi.

Menyebut tentang lanskap internasional yang kompleks dan tidak pasti, Xi menggarisbawahi perlunya China dan Jerman, dua negara besar yang memiliki pengaruh signifikan, untuk bekerja sama di masa yang penuh dengan perubahan dan ketidakstabilan, serta berkontribusi lebih banyak dalam perdamaian dan pembangunan global. China akan bekerja sama dengan Jerman untuk kemitraan strategis menyeluruh yang berorientasi masa depan serta untuk kemajuan baru dalam hubungan China-Jerman dan China-Eropa. Xi memberikan penjelasan kepada Scholz terkait Kongres Nasional CPC ke-20, dengan fokus khusus pada esensi modernisasi China.

Dia menyatakan bahwa modernisasi merupakan cita-cita dan tujuan bersama masyarakat di semua negara. Kendati demikian, negara-negara harus memilih jalur mereka menuju modernisasi dengan mempertimbangkan realitas nasional masing-masing. Xi mengatakan bahwa modernisasi China memiliki elemen yang sama dengan proses modernisasi di semua negara, namun lebih bercirikan sejumlah fitur unik dalam konteks China, karena kondisi nasional China yang unik, karena sistem sosial dan filosofi tata kelola China, serta karena pemahaman yang diperoleh dari upaya menuju modernisasi selama puluhan tahun. Sang presiden menguraikan bahwa China telah menegakkan dan mendorong perdamaian dunia melalui pembangunannya sendiri.

Dalam proses ini, pembangunan China dan negara-negara lainnya menjadi lebih saling terhubung dan memperkuat satu sama lain. China akan tetap berkomitmen untuk memajukan keterbukaan berstandar tinggi, tetap melangkah ke arah yang tepat dalam globalisasi ekonomi, mendorong ekonomi dunia yang terbuka, serta memperluas penyatuan kepentingan dengan negara-negara lain.

Xi menekankan bahwa kepercayaan politik mudah dihancurkan namun sulit untuk dibangun kembali dan hal itu harus dipelihara dan dilindungi oleh kedua pihak. Dia mengutip pernyataan yang digunakan oleh mantan kanselir Jerman Helmut Schmidt dan dihargai oleh Xi, bahwa pemimpin politik harus memiliki ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat mereka ubah, keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat mereka ubah, dan kebijaksanaan untuk membedakan dua hal itu.

"Penting bagi China dan Jerman untuk saling menghormati, mengakomodasi kepentingan inti satu sama lain, mematuhi dialog dan konsultasi, serta bersama-sama menolak gangguan dari konfrontasi blok dan upaya untuk melihat semua hal melalui prisma ideologi," ujar Xi. Dia menyerukan kedua pihak agar tetap menjaga arah hubungan bilateral secara keseluruhan dari perspektif strategis, mengejar kesamaan terbesar melalui cara yang konstruktif, dan memajukan kerja sama praktis dengan pikiran yang terbuka untuk menciptakan kondisi bagi pertumbuhan hubungan bilateral jangka panjang dan stabil. "Tidak boleh ada pembatasan yang diterapkan secara sepihak atau ekspektasi yang tidak realistis," tutur Xi. 

(voinews.id)- Pengamat politik, Ali Armunanto, mengatakan, keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Inisiatif Biji-bijian Laut Hitam (Black Sea Grain Initiative) lebih pada memastikan stabilitas pangan dalam negeri, dan tidak semata untuk menyelamatkan negara lain dari krisis pangan.Hal itu dia katakan menanggapi Jokowi yang menjadi media komunikasi dua pemimpin dunia yakni antara Presiden Rusia, Vladimir Putin, dan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, melalui panggilan telepon terkait pengiriman gandum dari Ukraina dalam Black Sea Grain Initiative.

“Saya rasa bukan semata dalam rangka menyelamatkan krisis pangan global, tetapi juga dalam rangka mengamankan stabilitas pangan dalam negeri,” kata Armunanto, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.

Jokowi, kata dia, mencoba melihat peluang yang bisa menguntungkan Indonesia bila suatu ketika terjadi embargo internasional terhadap Rusia. Pasalnya, ujarnya, hingga saat ini Rusia masih terus melakukan invasi kepada Ukraina, di mana jika hal tersebut terjadi tidak hanya berimbas pada ancaman krisis pangan namun berimbas pula pada melonjaknya harga minyak dan gas. “Untuk mencegah krisis serta mengambil keuntungan atas embargo internasional terhadap Rusia dengan memanfaatkan harga minyak dan gas yg murah,” ujarnya.

Ia menilai dengan langkah tersebut, Jokowi telah memastikan stabilitas pangan dan energi bagi Indonesia, serta memperkuat kerjasama internasional. Dosen ilmu politik Universitas Hasanuddin Makassar itu juga mengatakan aktifnya Jokowi dalam permasalahan Rusia dan Ukraina sangat tepat dan membawa keuntungan bagi Indonesia secara khusus.Menurut dia, hal itu bisa menciptakan stabilitas ekonomi di Indonesia maupun memperkuat hubungan antara Indonesia-Rusia dan Indonesia-Ukraina.

“Di sisi lain stabilitas pangan dan energi akan menciptakan stabilitas ekonomi dan memperkuat stabilitas pemerintahan Jokowi,” kata dia. Sebelumnya pada Rabu (2/11), Jokowi mengungkapkan bahwa ia sempat menelepon Putin untuk mengapresiasi keputusan sejawatnya itu kembali berpartisipasi dalam kesepakatan biji-bijian Laut Hitam yang bertujuan demi melanjutkan ekspor gandum dari Ukraina

(saya) melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Presiden Putin dan membicarakan kesepakatan biji-bijian Laut Hitam. Menyambut baik keputusan Rusia bergabung kembali dalam inisiatif ini," cuit Jokowi dalam bahasa Inggris melalui akun Twitter resmi, @jokowi, pada Rabu malam.Sehari setelahnya, Jokowi mengungkapkan bahwa dia dan Zelensky pada Kamis (3/11) sempat membicarakan sejumlah hal seperti situasi di Ukraina hingga kesepakatan biji-bijian Laut Hitam. "Berbicara dengan Presiden Ukraina Zelensky terkait dengan situasi di Ukraina dan inisiatif kesepakatan biji-bijian laut Hitam," demikian cuit Presiden dalam bahasa Inggris melalui akun Twitter resminya, @jokowi, Jumat.

antara

(voinews.id)- Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyiapkan Program Ekonomi Biru untuk berkontribusi mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) sebagai upaya menahan laju perubahan iklim global yang diakibatkan emisi gas rumah kaca.

"Perubahan iklim saat ini mempengaruhi semua negara, mengganggu ekonomi nasional, merugikan rakyat, komunitas, dan diyakini akan semakin parah di masa depan. Di sektor kelautan, Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang mempersiapkan program ekonomi biru sebagai kontribusi terhadap NDC," kata Menteri Trenggono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

NDC merupakan dokumen yang memuat komitmen dan aksi iklim sebuah negara yang dikomunikasikan kepada dunia melalui United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

Menteri Trenggono dalam pembukaan Paviliun Indonesia pada Conference of the Parties (COP) ke-27 UNFCCC di Kota Sharm el-Sheikh, Mesir, mengatakan Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca dari target semula sebesar 29 persen menjadi 31,89 persen tanpa syarat, dan dari target 41 persen menjadi 43,20 persen dengan bantuan internasional.

Program Ekonomi Biru yang dimaksud, lanjut Trenggono, meliputi perluasan kawasan konservasi laut sebagai ekosistem blue carbon, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya laut, pesisir, dan darat yang ramah lingkungan, serta penataan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menghindari kerusakan akibat tingginya aktivitas ekonomi. Trenggono optimistis implementasi Program Ekonomi Biru mampu menahan laju perubahan iklim, melalui hadirnya ekosistem kelautan dan perikanan yang sehat dan berkelanjutan.

"Perlindungan ekosistem blue carbon di kawasan konservasi tertutup, pembatasan armada perikanan, aktivitas budidaya rendah emisi, dan perlindungan terhadap laut, pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kontribusi konkret dalam penurunan emisi gas rumah kaca," katanya. Sementara itu, Paviliun Indonesia dalam COP ke-27 UNFCCC di Mesir mengangkat tema Aksi Iklim Bersama yang Lebih Kuat atau Stronger Climate Actions Together. Ini sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nomor 13 dengan mandat bagi masyarakat global untuk mengambil tindakan segera dalam memerangi perubahan iklim beserta dampak-dampaknya.

Paviliun Indonesia memfasilitasi para pihak yang mewakili negara maupun non-negara, untuk berbagi pengalaman, mendiskusikan isu dan praktik, serta memberikan inspirasi untuk aksi iklim. "Kami mengajak setiap bangsa untuk bekerja sama menyelamatkan bumi ini dan berbagi tujuan yang sama. Kami juga membuka diri untuk menerima masukan terhadap apa yang telah kita capai dan siap untuk mengambil tindakan, melangkah lebih jauh dan lebih berani untuk bumi kita," kata dia. COP ke-27 berlangsung mulai 6 sampai 18 November 2022 diikuti ratusan negara peserta Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim atau UNFCCC.

antara

(voinews.id)- Para perawat di Inggris akan melakukan mogok kerja, kata Royal College of Nursing (RCN), sebuah aksi yang kian membebani Perdana Menteri Rishi Sunak selama krisis ekonomi. Diperkirakan hingga 300.000 perawat bakal mogok, sehingga prosedur dan operasi medis akan dibatalkan.

Pemogokan itu dilakukan bersamaan dengan pekerja industri lainnya, seperti jaringan kereta api yang telah melakukan aksi mogok dalam beberapa bulan terakhir lantaran kenaikan gaji tidak mampu menjaga inflasi dua digit.

Para pekerja pendidikan juga akan menggelar pemungutan suara untuk memilih ikut mogok atau tidak. "Aksi mogok akan kami dilakukan demi pasien dan juga perawat, kami mendapat dukungan mereka untuk melakukan ini," kata sekretaris jenderal sekaligus kepala eksekutif RCN Pat Cullen lewat pernyataan, Sabtu. RCN mengungkapkan bahwa anggotanya menghadapi pemotongan gaji secara riil selama satu dekade.

Pemungutan suara selama empat pekan terakhir, kata RCN, adalah yang terbesar sepanjang sejarahnya yang mencapai 106 tahun. Aksi mogok perawat adakan berlangsung sebelum Natal, seperti dilaporkan surat kabar Observer. Pemogokan itu juga akan menjadi aksi nasional pertama dalam sejarah RCN, kata harian tersebut, mengutip pejabat serikat.

Sumber: Reuters