Akbar

Akbar

04
November

 

(voinews.id)- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah sedang mempersiapkan 700 ribu hektare ladang tebu untuk mendukung target swasembada gula hingga 5 tahun ke depan. "Tadi disampaikan kalau kita betul-betul bisa menyiapkan 700 ribu hektare, kita kan mandiri, kita kan swasembada gula dalam 5 tahun ke depan, dan akan saya siapkan yang 700 ribu itu," kata Presiden Jokowi di Mojokerto, Jawa Timur pada Jumat. Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut seusai meninjau Kebun Tebu Temu Giring, Kabupaten Mojokerto, dan berdialog dengan sejumlah petani tebu.

"Sekarang baru dapat 180 ribu hektare. Kita butuhnya 700 ribu hektare, akan saya siapkan," tambah Presiden Jokowi. Kebun tebu seluas 700 ribu hektare itu rencananya akan tersebar di berbagai wilayah Tanah Air. "Iya tersebar, memang budaya menanam tebu yang baik memang di Jawa Timur bagus, Jawa Tengah bagus, di Jawa Barat juga bagus.

Nanti kita akan lari ke luar (pulau) Jawa karena kalau lahan 700 ribu hektare juga bukan lahan yang kecil tapi ini akan dengan sekuat tenaga akan saya siapkan ya," ungkap Presiden Jokowi. Presiden Jokowi menyebut sudah ada varietas unggulan baru tebu yang dapat mendorong produksi.

04
November

 

(voinews.id)- Rusia dan Ukraina  kembali bertukar tahanan, dan kali ini ada 214 personel yang dibebaskan melalui langkah itu. Banyak di antara personel yang dipertukarkan itu adalah tentara-tentara Ukraina yang terluka saat berupaya mempertahankan Kota Mariupol pada April dan Mei. Kementerian pertahanan Rusia mengatakan dalam satu pernyataan bahwa Ukraina sudah membebaskan 107 personel Rusia. Para personel Rusia itu akan dibawa ke Moskow untuk mendapatkan "bantuan medis dan psikologis yang diperlukan".

Andriy Yermak, kepala staf presiden Ukraina, mengatakan Rusia sudah membebaskan 107 petempur Ukraina, termasuk 74 orang yang dulu mempertahankan pabrik baja Azovstal. Pabrik tersebut menjadi pijakan terakhir Ukraina di Mariupol. "Kami berhasil mempertukarkan (para petempur) yang luka berat dan terbaring di tempat tidur, dari Mariupol dari Azovstal," kata Yermak. "Mereka yang terkena pecahan peluru di tangan dan kaki, mengalami luka akibat tembakan di berbagai bagian tubuh," katanya menambahkan.

04
November

 

(voinews.id)- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menggandeng para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mendorong tumbuhnya industri halal dan mengoptimalkan peluangnya, seiring semakin tumbuhnya ekonomi syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Untuk itu Kemenperin mengajak para stakeholder terkait untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi guna mewujudkan ekosistem industri halal.

"Koordinasi dan kolaborasi ini mendukung pengembangan dan pemberdayaan industri halal untuk mewujudkan Indonesia sebagai produsen halal terkemuka di dunia," kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Dody Widodo melalui keterangan tertulis, di Jakarta, Jumat.

Dalam Executive Class Halal Awareness di Jakarta, 2 November 2022, Dody memaparkan bahwa untuk memperkuat regulasi di bidang halal, Kemenperin memasukkan pemberdayaan industri halal sebagai bagian dari Kebijakan Industri Nasional (KIN). Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 74 tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional tahun 2020-2024, pemberdayaan industri halal dilakukan melalui penyusunan kebijakan industri halal, penguatan infrastruktur industri halal, dan penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Kemudian, pemberian insentif fiskal dan non-fiskal industri halal, kerja sama internasional untuk akses bahan baku halal, serta perluasan akses pasar. "Juga termasuk pengakuan sertifikasi halal nasional melalui Multi Recognition Agreement (MRA) dengan negara lain, literasi, edukasi, kampanye, sosialisasi, serta promosi peningkatan pemasyarakatan industri halal melalui penghargaan dan festival industri halal nasional," jelas Dody.

Selain itu Kemenperin bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan pemangku kepentingan halal lainnya tengah menyusun Masterplan Pengembangan Industri Halal Indonesia (MPIHI) yang diharapkan dapat menjadi panduan pengembangan dan pemberdayaan industri halal nasional demi mencapai Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia.

 

antara

04
November

 

 

(voinews.id)-Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) Polri, Irjen. Pol. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M., Melaksanakan pengecekan kendaraan listrik baik sepeda motor ataupun mobil dalam rangka pengamanan event Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, yang berlokasi di, Lotte Grosir Bali JL. Bypass Ngurah Rai no. 999, Kamis (3/11/2022)

Kegiatan pengecekan kendaraan listrik dalam rangka pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tersebut juga dihadiri oleh Pejabat utama Mabes Polri, Kabidhumas Polda Bali, Serta personil Polri yang terlibat Operasi Puri Agung 2022 dalam rangka pengamanan KTT G20.

Pada kesempatannya Kadiv Humas Polri mengatakan, penggunaan Sepeda Motor dan Mobil listrik saat pelaksanaan (KTT) G20, lebih hemat dan ramah lingkungan, mengurangi kebisingan dan polusi udara saat pelaksanaan (KTT) G20 berlangsung.

“Penggunaan kendaraan listrik dapat mengurangi emisi karbon dan menjadi solusi yang ramah lingkungan dalam penggunaan energi di,” ujar Kadiv Humas Polri.

“Jumlah kendaraan yang digunakan nanti adalah roda 4 berjumlah 88 tapi yang digunakan pengawalan semuanya 82, untuk kendaraan roda 2 ada 92 ini semuanya digunakan untuk pengawalan Delegasi yang
mengikuti (KTT) G20,” sambungnya.

Terkait pengopersiannya Irjen. Pol. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M., mengatakan Korlantas Polri sudah melaksanakan latihan teori pengenalan baik mobil maupun motor kemudian di hari ke dua melaksanakan pengenalan di lapangan terkait kendaraannya baik mobil dan motor sehingga meraka sudah paham betul dengan apa yang mereka gunakan saat pelaksanaan (KTT) G20.

 

voinews.id