VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memperkirakan pertumbuhan ekonomi di triwulan IV-2022 akan sedikit mengalami moderasi dari triwulan III-2022 yang mampu tumbuh 5,72 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy).

"Perkiraan ini terutama mempertimbangkan siklus perekonomian yang biasanya melambat di akhir tahun, serta high base-effect pada triwulan IV-2021," ujar Sri Mulyani dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu, Adapun pada triwulan keempat tahun lalu, ekonomi Indonesia mampu meningkat 5,02 persen (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh 3,51 persen (yoy).

Secara keseluruhan tahun 2022, ia pun memproyeksikan laju pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5 persen (yoy) sampai 5,3 persen (yoy) atau sedikit meningkat dari perkiraan sebelumnya, yakni 5,2 persen (yoy).

Optimisme tersebut berdasarkan beberapa landasan objektif, yakni berbagai indikator ekonomi makro yang terus menguat, implementasi berbagai kebijakan yang cukup efektif untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, serta pengelolaan APBN yang bijaksana, responsif, dan efektif sebagai instrumen countercyclical sekaligus peredam gejolak sehingga keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional dapat terus dijaga.

Intervensi kebijakan pemerintah dilakukan baik dari sisi pasokan melalui berbagai insentif fiskal dan dukungan pembiayaan, bersinergi dengan otoritas moneter dan sektor keuangan, maupun dari sisi permintaan untuk mendukung daya beli masyarakat baik dalam bentuk berbagai program bansos, subsidi maupun pengendalian inflasi. Sri Mulyani melanjutkan, di tengah optimisme pemulihan yang terus berjalan, meningkatnya risiko ketidakpastian serta pelemahan prospek pertumbuhan global akibat konflik geopolitik perlu terus diantisipasi. Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur global sudah mulai berada pada zona kontraksi dalam dua bulan terakhir.

Kemudian, terdapat tekanan inflasi global yang berkepanjangan, khususnya di kawasan Eropa dan Amerika Serikat, yang akan memicu pengetatan kebijakan moneter yang lebih agresif yang berpotensi menimbulkan guncangan di pasar keuangan, khususnya di negara berkembang.

"Aliran modal ke luar meningkat dan menimbulkan tekanan besar pada nilai tukar lokal sebagaimana kita saksikan belakangan ini," tambahnya. Di sisi lain, ia menilai pencapaian pertumbuhan ekonomi triwulan ketiga tahun ini mencerminkan terus menguatnya pemulihan ekonomi nasional di tengah peningkatan ketidakpastian prospek ekonomi global.

Pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan III-2022 tercatat sebesar 5,72 persen (yoy) dan secara kuartalan sebesar 1,8 persen (quarter-to-quarter/qtq). Dengan tingkat pertumbuhan ini, level produk domestik bruto (PDB) nasional secara kumulatif sampai dengan triwulan III-2022 berada 6,6 persen di atas level kumulatif triwulan I-2019 sampai triwulan III-2019.

antara

(voinews.id)- Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan pihaknya terbuka untuk melakukan pembicaraan dengan Rusia, tetapi menekankan bahwa hanya negosiasi "tulus" yang akan memulihkan perbatasan Ukraina. Hanya perundingan tulus yang juga akan memberikan kompensasi bagi Ukraina atas serangan Rusia dan menghukum mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan perang, ujarnya. Sikap itu ia nyatakan melalui video, beberapa hari setelah surat kabar Washington Post melaporkan bahwa pemerintah Amerika Serikat menginginkan pemerintah Ukraina memberikan sinyal atas kesediaannya untuk melakukan pembicaraan.

Pemerintah AS juga disebutkan khawatir bahwa, dengan tampil terlalu keras kepala, Kiev dapat membahayakan posisinya sendiri dalam mendapatkan dukungan dari kalangan internasional.

"Siapa pun yang serius tentang agenda iklim juga harus serius tentang perlunya segera menghentikan agresi Rusia, memulihkan integritas teritorial kita, dan memaksa Rusia ke dalam negosiasi damai yang sejati," kata Zelenskyy. Ia menyampaikan pernyataan tersebut sebelum berpidato di depan para pemimpin dunia pada KTT iklim global pada Selasa. Ukraina telah berulang kali mengusulkan pembicaraan semacam itu, tetapi "kami selalu menerima tanggapan Rusia yang di luar akal sehat dan disertai dengan serangan teroris baru, penembakan, atau pemerasan," katanya. Zelenskyy menyebutkan syarat-syarat yang menurut dia sangat mudah dimengerti.

"Sekali lagi --pemulihan integritas teritorial, penghormatan terhadap Piagam PBB, kompensasi untuk semua kerusakan yang disebabkan oleh perang, hukuman bagi setiap penjahat perang, dan jaminan bahwa ini tidak akan terjadi lagi," ujarnya.

Sejak Rusia mengumumkan pencaplokan wilayah Ukraina pada akhir September, Zelenskyy telah memutuskan bahwa Kiev tidak akan pernah bernegosiasi dengan Moskow selama Vladimir Putin masih menjadi presiden Rusia. Pejabat-pejabat Kiev telah mengulangi sikap Ukraina itu dalam beberapa hari terakhir, sambil mengatakan bahwa Kiev akan bersedia untuk bernegosiasi dengan penerus masa depan Putin.

"Bernegosiasi dengan Putin berarti menyerah, dan kami tidak akan pernah memberinya hadiah ini," kata penasihat Zelenskyy, Mykhailo Podolyak, dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Italia La Repubblica yang diterbitkan pada Selasa. Rusia menuntut Ukraina untuk menyerahkan wilayah sebagai prasyarat untuk mewujudkan pembicaraan, yang membuat diskusi menjadi mustahil untuk saat ini. Podolyak mengatakan, "Masyarakat tidak akan pernah menerima ini. Dialog baru akan terjadi jika tentara Rusia meninggalkan wilayah Ukraina."

antara

(voinews.id)- Wakil Presiden Ma’ruf Amin menekankan Indonesia terus melakukan langkah konkret untuk mengatasi krisis iklim melalui berbagai upaya strategis, termasuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan. Hal itu disampaikan Wapres dalam keterangannya kepada media, di Paviliun Indonesia, Sharm El Sheikh Convention Centre (SHICC), Sharm El Sheikh, Mesir, Selasa (8/11), usai menghadiri KTT Perubahan Iklim (COP27), sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta Rabu dini hari.

"Indonesia terus berupaya untuk lead by example (memimpin dengan contoh) melalui berbagai upaya positif, seperti peningkatan target penurunan emisi Indonesia dalam Enhanced Nationally Determined Contribution menjadi 31,89 persen dengan kemampuan sendiri dan 43,20 persen dengan dukungan internasional," ujar Ma'ruf Amin. Menurut Wapres, Indonesia sebagai pemegang Presidensi G20 2022 serta Ketua ASEAN pada 2023, memiliki posisi strategis dalam berkolaborasi untuk penanganan perubahan iklim.

Dia mencontohkan pentingnya kerja sama dan kolaborasi dalam menghadapi krisis yakni saat tak satupun negara yang mampu menghadapi pandemi COVID-19 secara mandiri. "Kolaborasi dan kerja sama itu harus kita jadikan pengalaman, pandemi itu tidak ada satu negara pun yang mampu bekerja sendiri," tuturnya.

Lebih jauh, Wapres menyampaikan bahwa peningkatan target penurunan emisi Indonesia selaras dengan perkembangan signifikan kebijakan Indonesia, seperti perluasan konservasi dan restorasi alam, penerapan pajak karbon, mencapai Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net-Sink 2030, pengembangan ekosistem kendaraan listrik, serta inisiasi program biodisel B40. Kemudian, sambung Wapres, untuk memastikan pendanaan transisi energi, Indonesia telah meluncurkan Country Platform for Energy Transition Mechanism.

Namun, menurutnya semua upaya nasional tersebut perlu disertai dukungan internasional yang jelas, termasuk penciptaan pasar karbon yang efektif dan berkeadilan, investasi untuk transisi energi, dan pendanaan untuk aksi iklim. "Sebagai Presidensi G20, Indonesia terus mendorong pemulihan hijau serta aksi iklim yang kuat dan inklusif," tegasnya.

Pada kesempatan itu Wapres juga menegaskan bahwa seluruh negara peserta KTT Perubahan Iklim (COP27) harus mengambil langkah konkret untuk mengatasi perubahan iklim. Dia juga menekankan pentingnya menjaga negara-negara kepulauan, agar tidak tenggelam. Oleh sebab itu, ia pun mengajak dunia internasional untuk memberikan dukungan dan perhatian yang lebih kepada negara kepulauan. "Kita ingin mengajak dunia internasional untuk memperhatikan masalah negara kepulauan," jelasnya.

antara

(voinews.id)- Inggris berencana menawarkan pinjaman baru untuk mendukung negara-negara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk opsi untuk menunda pembayaran utang jika terjadi bencana, demikian menurut kementerian keuangan negara itu.

Badan Kredit Ekspor Inggris, UK Export Finance (UKEF), akan memberikan pinjaman semacam itu kepada negara-negara berpenghasilan rendah dan negara-negara berkembang pulau kecil, menurut Departemen Keuangan Inggris. Rincian mengenai rencana penawaran pinjaman itu akan disampaikan Pemerintah Inggris pada konferensi tingkat tinggi (KTT) Iklim COP27 yang berlangsung di Sharm el-Sheikh, Mesir. KTT COP27 akan berisi diskusi antara para pemimpin dunia yang sejauh ini berfokus pada pentingnya negara-negara kaya untuk berbuat lebih banyak untuk membantu negara-negara berkembang menghadapi dampak terburuk dari pemanasan global.

"Saya bangga bahwa Pembiayaan Ekspor Inggris adalah lembaga kredit ekspor pertama di dunia yang menawarkan pinjaman yang menangguhkan pembayaran layanan utang untuk negara-negara yang terkena bencana iklim dan bencana alam," kata Menteri Muda Keuangan Inggris James Cartlidge dalam sebuah pernyataan.

Proposal penawaran dari Inggris tersebut akan memungkinkan negara-negara yang rentan untuk menunda pembayaran utang guna membebaskan sumber daya agar dapat dipakai untuk mendanai bantuan bencana, kata Kementerian Keuangan Inggris.

Sumber: Reuters