VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)- China melaporkan sebanyak 14.878 kasus tambahan COVID-19 pada 12 November, yakni 1.711 kasus bergejala dan 13.167 kasus tanpa gejala, demikian menurut Komisi Kesehatan Nasional pada Minggu. Sehari sebelumnya ada penambahan 11.950 kasus, dengan 1.504 kasus menunjukkan gejala dan 10.446 kasus tidak ada gejala, yang dihitung otoritas China secara terpisah.

Di luar kasus impor, otoritas mencatat penambahan 14.761 kasus lokal, yang 1.675 di antara bergejala dan 13.086 tidak bergejala. Angka itu naik dari 11.803 kasus sehari sebelum. China nihil kematian baru COVID, seperti sehari sebelum, sehingga jumlahnya masih 5.226 kasus.

Pada Sabtu Daratan China telah mengonfirmasi 271.968 kasus COVID bergejala. Ibu kota Beijing melaporkan 161 kasus bergejala dan 74 kasus tak bergejala, dibanding dengan 68 kasus bergejala dan 48 kasus tanpa gejala 24 jam sebelumnya, menurut data pemerintah setempat. Di wilayah selatan Guangzhou terdapat 189 kasus lokal dengan gejala dan 3.464 kasus tak bergejala, dibanding 259 kasus bergejala dan 2.921 kasus tanpa gejala sehari sebelumnya, kata otoritas di kota berpenduduk hampir 19 juta orang tersebut.

Sumber: Reuters

(voinews.id)- Kedutaan Besar RI di Ankara menyampaikan bahwa sejauh ini tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban dalam peristiwa ledakan bom di daerah Taksim, Istanbul, Turki. Sebelumnya, telah terjadi ledakan bom di daerah Taksim, Istanbul, Turki pada Minggu ​(13/11) pukul 16.20 waktu setempat. Pelaku dan motif dari tindak kejahatan itu masih dalam penyelidikan polisi Turki. Sejauh ini diperoleh informasi bahwa sekurangnya enam orang tewas dan 53 orang mengalami luka- luka akibat kejadian tersebut.

"Hingga saat ini tidak terdapat informasi mengenai WNI yg menjadi korban," demikian menurut KBRI Ankara dalam keterangannya pada Senin. KBRI Ankara dan KJRI Istanbul saat ini terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan otoritas setempat serta komunitas masyarakat Indonesia yang ada di sekitar lokasi. Berdasarkan catatan KJRI Istanbul, jumlah WNI yang menetap di Istanbul sekitar 500 orang. Namun demikian, lokasi kejadian tersebut adalah salah satu tujuan favorit wisatawan asing, termasuk WNI, yang melakukan perjalanan wisata ke Istanbul.

Terkait peristiwa ledakan bom itu, pihak KBRI Ankara dan KJRI Istanbul mengimbau masyarakat Indonesia di Istanbul dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari tempat keramaian jika tidak ada keperluan mendesak.

Para WNI di Istanbul dan sekitarnya juga diminta agar segera menghubungi otoritas setempat dan Perwakilan RI bila berada dalam keadaan darurat. Pemerintah Indonesia mengecam aksi serangan bom yang terjadi di Taksim, Istanbul dan menyampaikan duka cita yang mendalam atas korban meninggal dan luka-luka.

Pemerintah Indonesia berharap para pelaku yang bertanggungjawab atas kejadian ledakan bom itu dapat segera ditangkap. Pemerintah Indonesia juga menghargai keputusan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk tetap menghadiri pertemuan G20 di Indonesia di tengah kedukaan ini.

antara

(voinews.id)- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan  mengatakan upaya-upaya untuk mengambil alih Turki melalui terorisme tidak akan berhasil. Pernyataan itu dikemukakan menyusul terjadinya "serangan bom" di Istanbul yang mengakibatkan sedikitnya enam orang tewas, dan 53 lainnya mengalami luka-luka.

"Segera setelah serangan berbahaya itu, unit keamanan dan kesehatan dikirim ke lokasi kejadian, dan korban yang terluka dengan cepat dilarikan ke rumah sakit terdekat," kata sang presiden seperti dikutip Kantor Berita Ihlas. Erdogan menyampaikan pernyataan tersebut di Bandar Udara Ataturk di Istanbul sebelum bertolak ke Indonesia untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kelompok 20 (Group of 20/G20).

Ledakan itu menghantam jalur pejalan kaki Istiklal yang sibuk di sisi Eropa kota tersebut pada pukul 16.20 waktu setempat atau pukul 20.20 WIB. Suara ledakan itu terdengar di seluruh Distrik Beyoglu yang bersejarah dan menyebabkan kepanikan parah, lapor media lokal.

(voinews.id)- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dukungannya agar konektivitas pembayaran lintas batas di kawasan ASEAN dapat diperluas ke tingkat global untuk memberikan dampak besar bagi perekonomian. “Saya mendukung inisiatif regional payment connectivity (konektivitas pembayaran kawasan) ini terus diperluas hingga ke tingkat global, karena kemudahan akses pembayaran akan memberikan dampak besar bagi ekonomi, khususnya sektor pariwisata perdagangan dan UMKM,” kata Presiden Jokowi secara daring pada penandatanganan MoU dalam acara sela G20 bertajuk Advancing Regional Digital Payment Connectivity, dipantau dari Jakarta, Senin.

Presiden Jokowi mengatakan perluasan konektivitas pembayaran akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan inklusif. Dia juga mendukung inisiatif konektivitas pembayaran lintas batas di kawasan, seperti yang dilakukan lima bank sentral negara-negara di ASEAN pada Senin ini. Inisiatif konektivitas pembayaran yang dimulai oleh Bank Indonesia (BI) ini menggandeng sejumlah bank sentral dari ASEAN yakni Filipina, Malaysia, Singapura dan Thailand.

“Sudah saatnya kerja sama ini diformalkan dalam regional payment connectivity sebagai wujud konkret implementasi G20 roadmap for enhancing cross border payment,” kata Presiden Jokowi. Lebih lanjut, menurutnya, ASEAN telah selangkah lebih maju dalam implementasi konektivitas pembayaran lintas batas. Hal itu karena Indonesia dan Thailand sebelumnya sudah menjalin kerja sama kode respon cepat pembayaran lintas batas (QR Cross Border).

Selain itu Singapura serta Thailand juga sudah menjalin interkoneksi fast payment. “Agenda transformasi ekonomi digital di sektor keuangan merupakan prioritas kita bersama. Ini adalah salah satu kunci ekonomi berkelanjutan dan sangat bermanfaat bagi pemulihan ekonomi agar lebih kuat, inklusif dan kolaboratif,” kata Presiden Jokowi.

Indonesia, lanjutnya, telah mempercepat transformasi keuangan digital di dalam negeri dengan berbagai langkah terobosan seperti pengembangan QRIS, BI-Fast, Smart dan pembentukan tim percepatan perluasan digitalisasi keuangan daerah.

antara