VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)- Presiden Joe Biden akan bertemu Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dalam kunjungan ke Asia untuk mendiskusikan cara membendung program nuklir Korea Utara, kata pejabat Gedung Putih pada Rabu. Para pemimpin tersebut akan bertemu di Kamboja pada Minggu, 13 November, ketika Biden mengunjungi Asia untuk melakukan pertemuan dengan negara-negara anggota ASEAN dan kelompok industri G20.

"Ketiga pemimpin akan bekerja untuk 'terus meningkatkan kerja sama trilateral di seluruh Indo-Pasifik, khususnya dalam upaya bersama kami untuk mengatasi ancaman berkelanjutan yang ditimbulkan oleh program senjata pemusnah massal dan rudal balistik Republik Demokratik Rakyat Korea," kata Adrienne Watson, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, menggunakan nama resmi Korea Utara (Korut).

Pada Oktober, Korut melakukan uji coba rudal balistik lebih jauh dari sebelumnya, melalui wilayah udara Jepang untuk pertama kalinya dalam lima tahun dan memicu peringatan Pemerintah Jepang kepada penduduk di sana untuk mencari tempat berlindung.

Uji coba tersebut juga mendorong Presiden Joe Biden untuk menghubungi PM Jepang Kishida dan menegaskan komitmen "keras" AS untuk melindungi Jepang. Beberapa pesawat tempur Korsel dan AS juga berlatih mengelola target di Laut Kuning sebagai bentuk respons. Selain itu, pesawat tempur AS dan Jepang juga melakukan latihan gabungan di Laut Jepang.

Pekan lalu, seorang pejabat AS mengatakan kepada Reuters bahwa China dan Rusia memiliki pengaruh yang dapat mereka manfaatkan untuk membujuk Korut agar tidak melanjutkan uji coba bom nuklir. Pejabat itu mengatakan bahwa meski AS telah mengatakan sejak Mei bahwa Korut sedang bersiap melanjutkan uji coba nuklir untuk pertama kalinya sejak 2017, tidak jelas kapan uji coba semacam itu dilakukan.

Pada Mei, ketika Biden terakhir mengunjungi Asia, beberapa pejabat pemerintahan mengatakan mereka dalam tahap akhir peninjauan kebijakannya terhadap Korut dan ingin mendorong kerja sama trilateral yang lebih besar dengan Seoul dan Tokyo terkait isu tersebut. Korut telah lama dilarang melakukan uji coba nuklir dan peluncuran rudal balistik oleh Dewan Keamanan PBB, yang memperkuat sanksi terhadap Pyongyang selama bertahun-tahun untuk mencoba memangkas pendanaan untuk program tersebut.

Sumber: Reuters

(voinews.id)- Materi pelatihan militer dasar akan dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah di Rusia mulai tahun depan, kata Menteri Pendidikan Sergey Kravtsov. Materi tersebut akan masuk dalam mata pelajaran Fundamental Keselamatan Hidup (FLS) sebagai bagian dari kurikulum sekolah wajib, kata Kravtsov kepada awak media, Rabu (9/11).

"(Materi itu nantinya) dipelajari di mata pelajaran FLS wajib," katanya. Kravtsov menuturkan Kementerian Pendidikan Rusia saat ini sedang menyiapkan program tersebut dan para pengajar akan mengikuti pelatihan.

Menurut Kravtsov, materi tentang latihan militer dasar tersebut diperkirakan akan rampung pada 1 Januari 2023. Materi itu terlebih dahulu akan diajarkan sebagai program percontohan sebelum mendapatkan persetujuan akhir. Sumber: Anadolu

(voinews.id)- Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan bertemu Presiden China Xi Jinping di Indonesia untuk membahas berbagai isu global dan regional, termasuk persaingan yang bertanggung jawab, demikian menurut keterangan Gedung Putih, Kamis (10/11). Pertemuan pada Senin akan berlangsung di sela-sela KTT G20 di Bali.

"Kedua pemimpin akan membicarakan upaya mempertahankan sekaligus memperdalam jalur komunikasi antara Amerika Serikat dan China selaku pengelola persaingan, dan melakukan kerja sama di mana kepentingan sejalan, terutama pada tantangan lintas negara yang berdampak terhadap komunitas internasional," kata juru bicara Karine Jean-Pierre lewat sebuah pernyataan.

Biden akan mengangkat isu Taiwan dan "pelanggaran HAM dan lebih banyak lagi, kekhawatiran kami dan sekutu serta mitra kami tentang praktek ekonomi China yang membahayakan," menurut pejabat senior Biden. Kedua pemimpin itu juga diperkirakan akan membicarakan perang Rusia di Ukraina.

Pertemuan mereka akan menjadi yang pertama sejak Biden menjabat sebagai presiden. "Presiden percaya bahwa sangat penting untuk membangun pondasi hubungan dan memastikan bahwa ini adalah aturan jalan yang mengikat persaingan kami," kata pejabat tersebut.

antara

(voinews.id)- ASEAN terus mencari cara agar Konsensus Lima Poin terkait Myanmar diterapkan secara efektif dan penuh, ujar juru bicara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-40 dan ke-41 ASEAN Kung Phoak. “Isu Myanmar sangat kompleks dan itu menyelesaikan krisis Myanmar membutuhkan waktu dan upaya yang lebih,” ujar Kung Phoak dalam acara jumpa pers di sela-sela KTT ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, Kamis malam. Konsensus Lima Poin yang dimaksud merupakan seruan kepada Myanmar soal penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, serta menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog. Selain itu, pemerintah Myanmar diminta untuk mengizinkan ASEAN memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga di negara itu, serta membuka akses bagi utusan khusus ASEAN untuk mengunjungi dan bertemu dengan para pemangku kepentingan di Myanmar. Kung mengatakan harus ada komitmen dari pihak militer Myanmar untuk melaksanakan Konsensus Lima Poin. “ASEAN berusaha terbaik agar Konsensus Lima Poin dapat diwujudkan,” kata Kung, yang juga menjabat sekretaris negara pada Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Kamboja. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengungkapkan bahwa Presiden RI Joko Widodo mengirim surat kepada Perdana Menteri Kamboja Hun Sen --sebagai Ketua ASEAN-- soal Myanmar. Dalam surat tersebut, Jokowi menekankan pentingnya para pemimpin ASEAN membahas implementasi Konsensus Lima Poin untuk membantu penyelesaian krisis Myanmar. Surat tersebut, kata Menlu Retno, telah dibalas oleh Hun Sen yang menugaskan para menlu negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk bertemu dan menyusun rekomendasi terkait implementasi konsensus itu. Indonesia dan negara ASEAN lainnya telah berulang kali menyuarakan kekhawatiran dan kekecewaan atas kemacetan implementasi Konsensus Lima Poin untuk membantu penyelesaian krisis Myanmar. Konsensus Lima Poin adalah keputusan para pemimpin ASEAN melalui suatu pertemuan khusus, yang juga dihadiri oleh pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, untuk membantu Myanmar mengatasi krisis politiknya. Indonesia menekankan pentingnya pendekatan segera dengan semua pemangku kepentingan sesuai mandat konsensus.