VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Indonesia telah berhasil menyelenggarakan dua perhelatan besar di bulan Oktober 2018. Yang  pertama adalah Asian Para Games yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 6-13 Oktober 2018. Sedangkan yang kedua, Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional dan Grup Bank Dunia (IMF-WBG) di Nusa Dua, Bali, 8-14 Oktober 2018.

Di Asian Para Games 2018, Indonesia berhasil menjadi tuan rumah yang baik bagi 43 negara yang ikut dalam event tersebut. Hal ini dibuktikan dengan pernyataanPresiden Asian Paralympic Committee (APC) Majid Rashed kepada media sebelum upacara penutupan. Rashed sangat terkesan dengan penyelenggaran pesta olahraga bagi penyandang disabilitas se Asia yang ke tiga  di Jakarta 6-13 Oktober 2018. Menurut Rashed, Panitia Penyelenggara Asian Para Games (INAPGOC) telah bekerja dengan sangat baik dan profesional. Ia juga menyebut Asian Para Games 2018 jauh lebih besar dari segi jumlah peserta, jumlah media yang meliput dan jumlah penonton yang menyaksikan, serta lebih meriah dibandingkan dengan dua Asian Para Games sebelumnya.

Perhelatan kedua adalah Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional dan Grup Bank Dunia (International Monetary Fund-World Bank Group-IMF WBG Annual Meeting) yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali, 8-14 Oktober 2018.  Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde dan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim pun  memberikan apresiasi atas keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan pertemuan internasional tersebut. Apresiasi tersebut bahkan diikuti dengan pemberian bantuan senilai 1 Milyar Dolar kepada Indonesia untuk korban bencana di Sulawesi dan Lombok oleh Bank Dunia.

Pujian dan penghargaan atas dua perhelatan besar tersebut bukan datang begitu saja. Hal itu dapat dicapai karena adanya kerja keras dan kerja sama yang baik antara panitia penyelenggara dan pemerintah, pihak keamanan, serta masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Saat penutupan Asian Para Games, Sabtu 13 Oktober 2018 yang lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa Asian Para Games lebih dari ajang olahraga antar negara se-Asia. Jusuf Kalla menganggap Asian Para Games 2018 ini memberikan semangat kesetaraan dalam kemanusiaan dan merupakan sebuah momentum penting atau bagian dari sejarah bangsa–bangsa Asia, khususnya Indonesia.

Semoga Asian Para Games 2018 dan Pertemuan TahunanDana Moneter Internasional dan Grup Bank Dunia, dapat memberikan kesan baik, tidak hanya kepada para tamu yang datang, namun juga bagi negara dan masyarakat Indonesia.  Sukses yang dicapai merupakan sebuah pembuktian, bahwa  Indonesia adalah negara yang pantas diperhitungkan dan memiliki nilai lebih dalam ajang pergaulan  internasional, sekarang dan di masa yang akan datang.

Bank Dunia memberikan komitmen bantuan pinjaman sebesar satu miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 15 triliun rupiah untuk membantu Indonesia dalam proses rekonstruksi, pasca terjadinya bencana alam di Lombok dan Palu serta memperkuat ketahanan jangka panjang. Pinjaman jangka panjang ini merupakan kelanjutan dari hasil pembicaraan antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan Chief Executive Officer Grup Bank Dunia, Kristalina Georgieva, yang membahas kesepakatan pemberian bantuan untuk Indonesia. Kristalina Georgieva dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Antara, Minggu (14/10) mengatakan, upaya pemerintah Indonesia untuk memulihkan daerah terdampak sudah sangat baik.

Paket pinjaman mencakup pemberian uang tunai kepada 150.000 keluarga miskin yang terdampak dalam bencana alam untuk jangka waktu enam bulan hingga setahun. Skema jaminan sosial ini didesain untuk memperkuat ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja selama masa pemulihan berlangsung serta mencegah terjadinya kerusakan modal manusia dalam jangka panjang. Paket senilai satu miliar dolar Amerika ini juga dapat dimanfaatkan untuk program pemulihan bencana untuk pembiayaan fasilitas publik dan infrastruktur penting lainnya. Infrastruktur terdampak yang dapat memanfaatkan bantuan tersebut, antara lain rumah sakit, sekolah, jembatan, jalan raya, jalan tol dan sarana penyediaan air. Selain itu, bantuan tersebut dapat memperkuat pengawasan dan sistem peringatan dini, memperkuat proses rekonstruksi rumah dan membangun kembali lingkungan infrastruktur dan jasa.

Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan, tenor pinjaman dari Bank Dunia untuk penanganan bencana bisa mencapai 35 tahun, sehingga tidak memberatkan pemerintah. Selain memberi bantuan pinjaman atau pendanaan, Bank Dunia turut memberi hibah 5 juta dolar Amerika untuk bantuan teknis. Bantuan dalam bentuk hibah tersebut dilakukan untuk memastikan proses rekonstruksi dalam waktu dekat dijalankan dengan baik.

Bank Dunia memperkirakan kerugian untuk kerusakan geospasial maupun infrastruktur, bangunan, dan rumah tinggal yang terdampak tsunami di Palu mencapai 531 juta dolar Amerika atau 8,1 triliun rupiah. Perkiraan tersebut tidak termasuk penghitungan korban jiwa, kehilangan lahan atau gangguan ekonomi akibat mata pencaharian yang hilang.

Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, komitmen dari Bank Dunia ini bisa memperkuat upaya untuk meningkatkan ketahanan maupun memperbaiki tindakan penanganan bencana alam. Namun, ia memastikan, pencairan dana bantuan dan pemanfaatannya harus melalui proses diskusi dengan pihak parlemen. 

Demokrasi Pancasila di Indonesia berbeda dengan konsepsi demokrasi liberal ala Barat maupun demokrasi parlementer lainnya. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi permusyawaratan yang berkeadilan. Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR) ,  Ma'ruf Cahyono saat menjadi pembicara kunci dalam focus group discussion (FGD) dengan tema "Penegasan Sistem Demokrasi Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan dan Praktik dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Indonesia" di FISIP Universitas Padjajaran (Unpad), Jatinangor, Jawa Barat Kamis (11/10). Ma'ruf Cahyono menjelaskan secara umum prinsip demokrasi Pancasila dijiwai oleh sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Ada empat elemen khusus dalam sistem demokrasi Indonesia, yaitu unsur mufakat atau kebulatan pendapat, unsur perwakilan, prinsip musyawarah, prinsip kebijaksanaan. Seperti dikutipTribunenews.com, Ma'ruf Cahyono mengatakan empat unsur ini menjadikan demokrasi di Indonesia menemukan kekhasannya dalam sistem ketatanegaraan. Demokrasi Pancasila tidak meniru paham individualisme - liberalisme yang justru melahirkan kolonialisme dan imperialisme atau pun paham kolektivisme ekstrim seperti di negara-negara komunis.Menurutnya  yang menjadi pembeda dan ciri khas dalam sistem demokrasi Pancasila adalah adanya prinsip "kebijaksanaan". Prinsip yang mengandung nilai transedental.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Mahyudin dihadapan sekitar 300 peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR di Aula Kecamatan Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur, Kamis (11/10)  mengatakan bahwa Pancasila adalah jalan tengah untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Seperti dilaporkan Kantor Berita Antara,  Mahyudin mengatakan bahwa  Pancasila adalah satu-satunya solusi yang terbaik dan diterima seluruh rakyat Indonesia yang berbeda-beda.  Pancasila diterapkan dan diamalkan untuk bersama menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara serta mewujudkan cita-cita bersama yaitu kemajuan dan kesejahteraan. Mahyudin mengungkapkan mudahnya rakyat Indonesia menerima Pancasila sebagai ideologi sangat bisa dimaklumi,  sebab Nilai-nilai Pancasila digali dari jiwa rakyat Indonesia sendiri.  Nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah menjadi karakter rakyat Indonesia sejak dahulu.

Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menggelar pertemuan bilateral di sela–sela pertemuan Tahunan IMF- World Bank di Nusa Dua Bali,Kamis (11/10). Pertemuan tersebut menghasilkan tujuh nota kesepahaman (MoU) di berbagai bidang. Ada tiga kerjasama yang penanda tanganannya disaksikan langsung oleh presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Pertama, kerjasama perjanjian peningkatan dan perlindungan penanaman modal antara Indonesia dan Singapura. Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers di Bali Kamis mengatakan, kerjasama ini diharapkan meningkatkan kepercayaan investor Singapura berinvestasi di Indonesia. Kerjasama juga dilakukan di bidang industri keuangan berbasis teknologi atau financial technology (fintech). Indonesia dan Singapura berkomitmen menyusun perincian dukungan yang diberikan untuk mengembangkan  industri fintech di kedua negara. Sementara itu kerjasama ketiga  mencakup bidang kebudayaan dan cagar budaya untuk periode  2019- 2021.

Selain ketiga kerjasama tersebut masih ada empat kesepakatan kerjasama yang lain yang ditandatangani perwakilan kementerian kedua negara. Keempatnya adalah pengembangan dan implementasi industri 4.0, kerjasama program fintech untuk pendidikan tinggi, pengembangan sumber daya manusia untuk pegawai pemerintah dan kerjasama sekolah pelayaran. Presiden Joko Widodo menambahkan, Indonesia dan Singapura juga berkomitmen terus mengembangkan Kawasan Industri Kendal di Jawa Tengah dan Taman Digital Nongsa Batam, Kepulauan Riau. Kedua kawasan itu dibangun atas kerjasama kedua negara. Presiden Joko Widodo mengatakan, selain kerjasama ekonomi, juga dibahas peningkatan kerja sama ASEAN. Menurut Presiden, sebagai dua negara pendiri ASEAN, Indonesia dan Singapura memiliki tanggung jawab moral untuk terus memperkuat ASEAN.

Sementara itu Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong   mengatakan, Singapura akan terus meningkatkan investasinya di   Indonesia. Ia menegaskan, Singapura juga menyepakati MoU tentang industri 4.0 untuk menghadapi revolusi yang terjadi. Ia menyampaikan secara khusus partisipasi Singapura di kawasan Industri Kendal yang mampu menarik 43 perusahaan untuk menananmkan modalnya dengan jumlah investasi jutaan dolar Amerika Serikat. Ia menyebut, kawasan Industri Kendal itu mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 5.000 orang.