VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan India berkomitmen terus memperkuat kerja sama industri pertahanan dua negara. Kesepakatan tersebut tercapai dalam pertemuan  menteri pertahanan kedua negara di Jakarta Selasa (23/10). Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu usai melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertahanan India Nirmala Sitharaman mengatakan, industri pertahanan India cukup bagus. Ryamizard Ryacudu seperti dirilis Antara Rabu 24/10 menyebut, produk industri pertahanan India yang digunakan Indonesia adalah radar dan drone. Dua alat utama sistem persenjataan (alutsista) itu dibutuhkan untuk menjaga keamanan wilayah Indonesia. Dua negara berharap berbagai peluang dalam kerja sama tersebut dapat ditindaklanjuti seperti supply chain komponen dalam produksi radar maupun sonar. Dalam pertemuan tersebut, Ryamizard menyampaikan apresiasi Indonesia atas keunggulan teknologi yang dimiliki oleh India yaitu misil jarak jauh. Hal ini sejalan dengan Indonesia yang sedang membangun tujuh program unggulan nasional industri pertahanan, diantaranya penguasaan teknologi misil. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas kerja sama maritim, industri pertahanan, dan penanggulangan teroris, serta penanggulangan bencana.

Ryamizard Ryacudu mengatakan, India ingin masuk dalam patroli bersama di Selat Malaka, namun perlu izin dahulu dengan Malaysia. Sampai saat ini, Malaysia belum memberikan jawaban. Ia menambahkan, Indonesia dan India juga akan bekerja sama dalam pelatihan pilot Sukhoi, mengingat India memiliki banyak pesawat tempur produk Rusia. Dikatakan, Indonesia menghargai inisiasi Memorandum of Understanding (MoU) yang telah dikirimkan oleh Bharat Electronic Ltd, India ke PT Len. MoU itu terkait pengadaan radar. Pihak India berharap Mou tersebut dapat ditandatangani pada saat pameran Indo Defence tahun ini di Jakarta. Ryamizard menegaskan, saat ini MoU tersebut sedang dalam pembahasan internal PT Len. Diharapkan segera diselesaikan dalam waktu dekat.

Sementara itu Menteri Pertahanan India Nirmala Shitaraman mengatakan, kerja sama pertahanan dengan Indonesia sangat baik, sehingga banyak yang sudah disepakati. Nirmala Shitaraman menegaskan, untuk bidang penanggulangan bencana, India akan memberikan bantuan lagi jika Indonesia memintanya. Ia menambahkan dalam pertemuan tersebut pihaknya lebih banyak berbagi informasi dan keuntungan dalam bidang ini. Di sisi lain Kepala Pusat Komunikasi dan Publik Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Totok Sugiharto mengatakan, kerja sama pertahanan antara India dan Indonesia telah memiliki payung hukum berupa Defense Cooperation Agreement (DCA) yang telah ditandatangani pada tanggal 11 Januari 2001 di Jakarta. DCA telah direvisi bersama dan telah ditandatangani kedua belah pihak secara sirkular pada bulan Mei 2018. Dokumen tersebut telah diserahterimakan bersamaan dengan kunjungan Perdana Menteri  Narendra Modi ke Indonesia pada bulan Mei 2018. 

Demokrasi di Ethiopia tengah memasuki babak baru. Setelah  Perdana Menteri Ethiopia yang terpilih di awal tahun ini, Abiy Ahmed, melakukan perubahan susunan cabinet pekan lalu, hari Rabu (24/10/2018), Presiden Mulati Teshome, yang  menduduki jabatan Kepala Negara sejak 2013, mengajukan surat pengunduran diri. Selama menjabat, Teshome seringkali mengingatkan agar pemerintahan berjalan lebih demokratis serta inklusif.  Meskipun demikian, pergolakan di negeri itu tampaknya masih akan terus berlangsung.

Perdana Menteri  Abiy Ahmed, 41 tahun, punya kebijakan yang cukup radikal. Antara lain separuh dari kursi kementerian diisi oleh kaum perempuan. Bahkan menunjuk seorang perempuan sebagai menteri pertahanan. Kursi yang di kebanyakan Negara diduduki oleh kaum pria. Selain itu langkah lainnya adalah membebaskan tahanan politik, wartawan dan blogger yang ditahan pemerintah sebelumnya.

Laporan media setempat tidak menyampaikan alasan pengunduran diri Presiden Teshome. Tetapi informasi yang berkembang mengarah pada soal konsensus empat partai koalisi yang berkuasa, Ethiopian People Revolutionary Democratic Front. Koalisi ini memilih Abiy Ahmed sebagai Perdana Menteri pertama dari etnis Oromo. Sedang Presiden Teshome sendiri adalah  anggota salah satu partai Oromo.

Abiy Ahmed melanjutkan pemerintahan Hailemariam Desalegn yang mundur karena desakan demonstrasi yang dimotori etnis Oromo. Naiknya ke tampuk pemerintahan segera dilanjutkan dengan langkah reformasi termasuk membuka investasi dan berdamai dengan Negara tetangga Eritrea.

Perubahan dalam pemerintahan yang mengarah kepada keadaan yang lebih baik tentu menjadi harapan semua pihak, khususnya  Negara-negara sahabat Ethiopia, termasuk Indonesia.

Belum lama Indonesia membuka penerbangan langsung ke Ethiopia dan berharap dapat berinvestasi di Ethiopia. Hal itu tidaklah mungkin jika negeri itu masih saja dalam pergolakan  meskipun pemerintahan sudah berganti.

Pemenuhan kebutuhan listrik sangat tergantung pada ketersediaan energi  yang dibutuhkan, sehingga sinergi pemanfaatan energi fosil (batu bara, gas bumi dan minyak bumi) dengan energi terbarukan dan energi baru makin penting demi menjamin keberlanjutan pertumbuhan sektor ketenagalistrikan Indonesia. Terkait dengan hari  Listrik Nasional  27 Oktober, Supangkat Iwan Santoso, Ketua Umum MKI (Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia) menyampaikan bahwa keberlanjutan sektor ketenagalistrikan adalah salah satu penggerak utama perekonomian dan pembangunan nasional. Indonesia saat ini, rasio elektrifikasi nasional baru mencapai 97,15%. Masih ada sekitar 3% rasio elektrifikasi yang perlu dikejar. Artinya, masih ada sekitar 7,5 juta masyarakat Indonesia yang belum dapat menikmati listrik.

Sementara itu, menyikapi permasalahan kelistrikan nasional, Pemerintah berupaya  mendorong harga listrik makin lama makin terjangkau merata ke semua masyarakat di mana saja berada. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan  saat membuka acara Hari Listrik Nasional (HLN) ke-73 Selasa 23 Oktober dalam acara Power – Gen Asia 2018, menekankan penggunaan listrik harus semakin merata dengan harga yang terjangkau.

Sejak 2014, Pemerintah telah membuat rancangan infrastruktur kelistirkan dengan Proyek 35.000 Megawatt (MW). Tujuannya adalah selain pemerataan kelistrikan nasional hingga ke seluruh penjuru negeri dampak yang terpenting adalah efek kebangkitkan ekonomi nasional.  Walaupun, menjelang akhir 2018, Pemerintah memutuskan untuk menunda sejumlah proyek ketenagalistrikan 35.000 megawatt (MW). Namun bukan berarti proyek itu terhenti secara nasional, menurut Menteri Jonan penundaan beberapa proyek yang awalnya dilakukan di tahun 2019 menjadi  2021 bahkan ada yang sampai  2026,   dikarenakan  guna mengendalikan impor demi menyelamatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang tidak stabil. Penundaan ini merupakan langkah cerdas untuk mementingkan hal yang lebih makro secara ekonomi sehingga kestabilan ekonomi pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah dapat terpenuhi.

Apa yang sudah dilakukan pemerintah hendaknya juga harus didukung oleh pihak swasta. Karena jika pemerintah masih belum dapat memenuhi semuanya, peran pihak swasta untuk mengisi kekurangannya. Kecukupan pasokan listrik akan memastikan industri yang terus bertumbuh, harmonisasi antara perkotaan dan area terpencil (akses komunikasi, penerangan dan transportasi) yang lebih baik serta meningkatnya pendapatan negara.  Namun lebih penting lagi, tersedia listrik yang menjangkau masyarakat yang belum menerima aliran listrik dan yang terjangkau untuk semua.

25 Oktober, akan menjadi babak baru menuju rekonsiliasi dua negara di Semenanjung Korea yang sekian dekade bermusuhan. Langkah maju kedua bangsa yang terpisah oleh perang itu, akan diwujudkan setelah Korea Utara dan Korea Selatan melakukan pembicaraan dua hari lalu. Pembicaraan yang juga mengikut sertakan Komando PBB, United Nation Command ( UNC ) dikabarkan telah menyepakati satu hal penting. Baik Seoul maupun Pyongyang sepakat menarik penempatan senjata dan pos jaga di Panmunjom. Panmunjom adalah wilayah yang ditetapkan sebagai Daerah Kemanan Bersama atau disebut juga Kota Gencatan Senjata.

Ketetapan yang disepakati dari pertemuan tertutup itu merupakan upaya kedua negara untuk semakin mengurangi ketegangan sejak kedua negara di Semenjang Korea itu berpisah akibat perang Korea pada tahun 1950 – 1953.

 Langkah menggembirakan ini merupakan tindak lanjut pertemuan puncak yang dilaksanakan April lalu. Sebelumnya, tentara kedua negara sejak awal bulan ini juga sudah mulai membersihkan ranjau yang banyak ditanam di kawasan perbatasan.  Langkah baru dalam proses perdamaian itu sudah diumumkan secara resmi oleh Kementerian Pertahanan Korea Selatan. Penjelasan resmi itu juga menyebutkan bahwa dua hari setelah penarikan pasukan di pos Panmunjom,,Korea Utara, Korea Selatan dan Komando PBB akan melakukan verifikasi.  

Dari kesepakatan kedua pemerintahan serta langkah konkret yang dilakukan, masyarakat internasional boleh semakin optimis, bahwa upaya perdamaian kedua Korea akan terus mengalami kemajuan. Rakyat kedua Korea yang sesungguhnya bersaudara di kemudian hari dapat lebih leluasa berkunjung satu dengan lainnya. Panmunjom yang merupakan kota perbatasan akan tidak lagi menjadi kawasan yang menegangkan. Langkah perdamaian yang sangat mungkin menghilangkan atau paling tidak secara bertahap mengurangi sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Korea Utara, diharapkan akan mendorong peningkatan perkembangan ekonomi dan membuat rakyat di Korea Utara lebih sejahtera.

Berapa lama harapan itu akan terwujud, kita masih menantikan tahapan tahapan proses perdamaian lebih lanjut.