VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Rakyat Amerika Serikat, telah memberikan suara mereka dalam pemilu sela, atau pemilu paruh waktu, Selasa waktu setempat. Peristiwa politik di Amerika Serikat ini, merupakan ciri khas sistem poitik kenegaraan yang tidak terjadi di negara lain termasuk Indonesia. Setidaknya ada dua hal menarik dari pemilu sela di Amerika Serikat ini. Pertama dari sisi jumlah, pemilih pada pemilu sela ini lazimnya lebih sedikit dibanding pemilu Presiden. Dampak dari padanyapun tidak serta merta dapat mengganti posisi Presiden. Dampak yang sangat mungkin terjadi adalah perubahan perubahan kebijakan Presiden khususnya di dalam negeri.   

Melalui Pemilu sela rakyat Amerika Serikat memilih anggota DPR, Senat dan juga memberikan pendapat pada sejumlah agenda politik aktual.   

Jika di tingkat parlemen ternyata hasil menunjukkan kemenangan kubu opisisi, maka setidaknya Presiden Donald Trump akan semakin menghadapi ganjalan dalam melanjutkan kebijakan utamanya di dalam negeri. Jika hasil pemilu sela menambah jumlah kursi Partai Demokrat, maka perimbangan kekuatan di Parlemen akan berubah. Jika misalnya kubu Demokrat berhasil meraih suara mayoritas baik di   Senat maka sejumlah kebijakan luar negeri akan mendapat hambatan secara tidak langsung. Melalui komisi di lembaga legislatif itu Partai Demokrat dapat mengganjal proses pemilihan pejabat pemerintahan yang mengurusi politik luar negeri.   Mayoritas anggota Parlemen dan Senat dari Kubu Oposisi juga dapat kembali menguatkan dorongan untuk merealisasi penyelidikan tentang indikasi campur tangan Rusia yang memenangkan Donald Trump dalam pemilu yang lalu. Perubahan kebijakan luar negeri memang tidak secara langsung berubah manakala kubu opisisi memenangi pemilu sela ini. 

Sebesar apapun kemenangan Demokrat dalam pemilu sela ini, yang bakal terjadi adalah meningkatkan tekanan politik di dalam negeri atas berbagai kebijakan Trump. Yang pasti dari pemilu sela ini, masyarakat internasional dapat melihat bahwa model demokrasi di Amerikat Serikat masih tetap berjalan dengan baik sesuai aturan perundangan negara itu.

Mulai 1 hingga 9 November 2018, wilayah Maluku hingga Nusa Tenggara Timur menjadi daerah persinggahan Kas Keliling Bank Indonesia. Kegiatan ini adalah bagian dari pelayanan Bank Indonesia di pulau-pulau terpencil, terdepan dan terluar (3T) dengan nama “Jelajah Nusantara, Bela Negara Tanpa Senjata”. Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Heru Pranoto mengungkapkan hal ini  kepada media di pulau Jamdena, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, provinsi Maluku, Minggu (4/11).

Ketua Tim Ekspedisi Kas Keliling Pulau 3T Bonaryadi menyebutkan BI bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut menggelar Ekspedisi Kas Keliling untuk memperbarui uang rupiah fisik yang dimiliki warga di wilayah pulau-pulau 3T. Secara rinci dijelaskan, kegiatan meliputi penukaran uang baru, sosialisasi keaslian rupiah untuk meminimalkan uang palsu, dan penukaran uang lusuh atau tak layak edar. Di samping itu,  juga ada pemberian bantuan sosial  seperti pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis.

Heru menambahkan, kegiatan kas keliling di pulau-pulau 3T ini telah dilakukan BI bersama TNI AL sejak 2012 lalu selama 38 kali.  Sedangkan  bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sudah  9 kali.

Untuk tahun ini, BI berencana melakukan 14 kali kegiatan kas keliling, dan ini merupakan yang ke-12 kalinya digelar di pulau-pulau 3T. Sementara,  BI  juga masih akan melaksanakannya di pulau Wilayah Jawa Timur serta di pulau wilayah Ambon dan Papua.

Perjuangan anggota ekspedisi Bank Indonesia dan TNI AL untuk menggapai pulau-pulau terpencil, terdepan dan terluar patut mendapat apresiasi. Gelombang laut yang ganas dan cuaca yang buruk menjadi tantangan tersendiri. Mereka seperti bertaruh nyawa mengantar uang baru kepada rakyat Indonesia di tempat terpencil. Penukaran uang lusuh bertujuan agar masyarakat di wilayah 3T dapat juga merasakan atau melihat uang terkini  NKRI yang baru diterbitkan oleh pemerintah.

Masih lekat di ingatan bangsa Indonesia bagaimana kekalahan Indonesia atas Malaysia dalam sengketa memperebutkan wilayah Pulau Sipadan dan Ligitan. Salah satu penyebabnya ialah karena tidak ada mata uang rupiah yang beredar di dua pulau tersebut. Maka itu, bank sentral (BI) berupaya memperkuat distribusi mata uang nasional di perbatasan dan pulau-pulau terluar agar persoalan serupa tak kembali lagi terjadi.

Kegiatan ekspedisi Bank Indonesia ini  termasuk dalam perjuangan bela negara, walaupun tanpa senjata. Yang diperjuangkan dalam hal ini adalah kedaulatan rupiah di daerah perbatasan.

Sebenarnya, apa yang dapat dilakukan warga negara Indonesia di kota-kota besar untuk menjaga kedaulatan rupiah? Tentu saja dengan mencintai rupiah tanpa memborong dollar atau mata uang asing lainnya, demi keuntungan pribadi. Masyarakat hendaknya juga  mengutamakan konsumsi produk dalam negeri dibandingkan luar negeri.

Indonesia akan  menyelenggarakan pameran industri pertahanan Indo Defence 2018 Expo & Forum mulai  tanggal 7 hingga 10 November 2018. Kegiatan ini adalah yang ke delapan kalinya di selenggarakan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.Mengambil tema “Building Global Defence Partnerships to Secure the Future”, pameran ini rencananya dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo 

Indo Defence adalah  pameran terbesar di Asia Tenggara dan masuk ke dalam kalender acara dunia. Tiga puluh paviliun perwakilan negara akan hadir di pameran yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali itu.  Setidaknya 867  peserta dari 59 negara termasuk Indonesia akan ikut serta.

Indo Defence 2018 Expo and Forum dinilai penting oleh banyak negara. Setidaknya terlihat dari akan hadirnya 10 Menteri Pertahanan dan setingkat serta sejumlah Kepala Staf Angkatan maupun Panglima dari berbagai negara undangan.  Nilai lebih dari pameran pertahanan ini adalah, ajang ini bukan hanya sebagai ajang promosi bisnis dan alih teknologi bagi Industri Pertahanan Indonesia, tetapi juga sebagai wadah untuk memperkuat kapasitas industri pertahanan lokal dengan cara membangun kemitraan dengan pihak asing.

Ada lagi keistimewaan lain dari pameran yang diharapkan didatangi oleh sekitar 25.000 pengunjung ini. Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan meresmikan dan memberikan nama produk unggulan anak bangsa, yakni "medium tank" yang dibuat oleh PT Pindad. Medium Tank Pindad ditargetkan menyelesaikan berbagai tahapan pengujian sebelum diproduksi secara massal pada 2020. Tank ini dilengkapi berbagai teknologi terbaru, seperti sistem kewaspadaan mandiri, hunter killer system, perlindungan pasif (laser warning system), battle management system, serta proteksi level 5.

Pemberian nama  untuk medium tank pertama  produksi Indonesia, menjadi momen bagi Indonesia, untuk secara resmi mengumumkan bahwa Indonesia sudah mampu membuat medium tank untuk pasar domestik maupun internasional. Perlu diketahui, walau belum diberi nama secara resmi, beberapa negara sudah menyatakan ketertarikan terhadap tank hasil kerjasama PT PINDAD Indonesia dengan FNSS Turki.

Konsistensi Indonesia menyelenggarakan Indo Defence Expo juga menjadi bukti konsistensi Indonesia  menjalankan konsep diplomasi pertahanan untuk meningkatkan interdependensi demi mencapai perdamaian dan kemakmuran dunia. Pameran ini juga akan menjadi  media komunikasi yang efektif untuk menjalin kontak bisnis dan transfer teknologi. Hal ini   akan memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan industri pertahanan dan keamanan di Indonesia. Selain itu,  Indo Defence Expo 2018  Forum  juga akan menjadi ajang untuk mengokohkan  komitmen kuat Indonesia menjaga perdamaian dunia.

Pemantapan paham   Pancasila  di kalangan anak muda menghadapi tantangan yang berat di era keterbukaan dan digitalisasi seperti saat ini.  Jaringan internet dan media sosial menjadi salah satu faktor yang paling rawan dalam penyebaran paham dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila.  Demikian dikatakan Ketua DPR RI  Bambang Soesatyo saat memberikan kuliah umum bertema ‘Peran Mahasiswa dan Pemuda dalam Menumbuhkembangkan Paham Pancasila demi Menjaga Keutuhan NKRI’ pada acara Silaturahmi Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara, di Universitas Mataram, Lombok, Selasa (30/10). Seperti dikutip tribunenews.com,  Bambang Soesatyo mengungkapkan media sosial mempunyai peran signifikan dalam menyajikan informasi bagi anak-anak muda .

Menurut Bambang Soesatyo pemahaman Pancasila di kalangan masyarakat, termasuk mahasiswa, kian menurun. Berdasarkan survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) disebutkan sekitar 39% mahasiswa di kampus-kampus besar di 15 propinsi memiliki ketertarikan pada paham radikalisme. Pengaruh internet dan media sosial membuat setiap orang mudah mencari informasi tanpa mengindahkan kaidah-kaidah konfirmasi dan verifikasi. Ia mengtakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bagaikan pisau bermata dua, di satu sisi membawa kemajuan dan kesejahteraan, tapi disisi lain dapat merusak nilai-nilai moral masyarakat serta menggerus pemahaman Pancasila dengan berita palsu.  

Dalam kesempatan itu, Bambang Soesatyo juga meminta para mahasiswa mau terlibat aktif dalam meningkatkan kembali pemahaman atas ideologi Pancasila. Terlebih, mahasiswa mempunyai peran penting dalam masyarakat sebagai agen kontrol sosial dan agen perubahan sosial.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah seperti dikutip wartaekonomi.co.id pada Jum’at ( 02.11) menekankan partainya siap bekerja sama dan mendukung penuh kesepakatan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila.  PDI Perjuangan siap bekerja sama dengan seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di dalam menjaga Pancasila, NKRI, Konstitusi Negara dan Kebhinnekaan Indonesia.

Ahmad Basarah menekankan kerja sama antara keluarga besar nasionalis dengan ormas NU dan Muhammadiyah sudah terjalin sejak lama dan bisa dilihat dengan jelas dalam bentang sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Basarah mengatakan baik NU dan Muhammadiyah, memberikan kontribusi nyata dalam merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia.