VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Indonesia akan menjadi tuan rumah Our Ocean Conference (OOC) ke-5. Konferensi kelautan   yang akan digelar di Bali pada 29-30 Oktober 2018 tersebut akan dihadiri oleh delegasi yang berasal dari 160 negara. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, per 16 Oktober 2018, sudah ada sebanyak 1.696 delegasi yang mendaftar. Beberapa diantaranya ada kepala negara dan menteri dari negara delegasi.
Dalam konferensi nanti, ada 6 topik pembahasan yang akan didalami oleh para peserta forum, yaitu: perikanan tangkap yang berkelanjutan, perubahan iklim, kemanan laut, keberlanjutan ekonomi laut, polusi maritim, dan area kawasan laut yang dilindungi. Hal yang jadi fokus bisa saja Illegal, Unreported and Unregulated Fishing.
Konferensi ke lima di Bali diharapkan tidak hanya berhenti pada membangun komitment, tetapi yang lebih penting adalah
mengimplementasikan komitmen yang telah dibangun. Dari sekitar empat kali OOC  yang diselenggarakan, telah diidentifikasi 663 komitmen. Banyaknya komitmen penyelamatan laut merupakan hal positif karena paling tidak, hal itu  bisa dilihat sebagai wujud peningkatan kesadaran dari negara akan pentingnya upaya menjaga dan merawat, dan membangun potensi laut secara berkelanjutan. Namun demikian, ada kekhawatiran bahwa komitmen yang dibangun tidak berdasarkan pada konsensus bersama untuk merespon permasalahan pokok yang sedanG dihadapi. Tidak adanya konsesus dalam 4 OOC sebelumya membuat muncul penilaian bahwa OCC di Bali nanti akan mengalami nasib yang sama, alias berhenti pada komitmen. Komitment tanpa konsensus hanya menjadi kertas tanpa aksi.
Indonesia tidak ingin OOC kali ini hanya sekedar menjadi wahana komitmen baru.  Dalam pertemuan bilateral antara Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti  dengan Komisioner Uni Eropa untuk Lingkungan, Kelautan dan Perikanan Karmenu Velladari beberapa waktu lalu bersepakat bahwa forum OOC di Bali nanti  tidak hanya menjadi forum yang sekedar berbicara  melainkan akan menitikberatkan pada implementasi dalam menjaga laut dunia. Oleh karena itu, Indonesia bisa
mendorong OOC untuk membangun salah satu konsesus bersama untuk memberantas Illegal, Unreported and Unregulated Fishing.

Hubungan baik antara Arab Saudi dengan Amerika Serikat sedang diuji. Dugaan Tewasnya wartawan Jamal Kashogi yang melibatkan Konsulat Arab Saudi di Istanbul menjadi pemicu atas ujian hubungan bilateral kedua negara. Amerika Serikat mengancam memberikan sanksi kepada mitranya itu jika terbukti bahwa tewasnya jurnalis Washington Post itu akibat tindakan Arab Saudi. Jamal Kashogi adalah jurnalis Washington Post, yang kritis terhadap pemerintahan Arab Saudi. Walaupun Arab Saudi telah membantah dugaan itu, namun Presiden Donald Trump telah menyatakan akan memberikan hukuman jika Riyadh terbukti terlibat atas hilangnya Jamal Kashogi.

Ancaman trump itu telah menurunkan hubungan baik keduanya yang sebelumnya telah diperburuk dengan campur tangan Arab Saudi di Yaman. Atas ancaman Trump itu, dari Riyadh telah terdengar tanggapan keras. Seorang pejabat pemerintah yang tidak disebutkan namanya itu, membalas ancaman Washington. Sebagaimana diberitakan kantor berita AFP, pejabat pemerintah Arab Saudi  menyatakan akan membalas, jika Amerika Serikat memberikan sanksi ekonomi. Salah satu bentuk pembalasannya adalah dengan menjual minyak dan senjata dengan menukar informasi antara Arab Saudi dan Amerika Serikat serta mengalihkan hubungan baik ke Iran. Iran hingga kini adalah musuh bersama Arab Saudi dan Amerika Serikat. Lebih jauh televisi Al Arabiya menyebut, bahwa pemerintah Arab Saudi yang kaya minyak itu, mempunyai 30 langkah untuk membalas Amerika Serikat dan negara negara barat, jika sanksi itu diberlakukan. Retorika mengenai aksi balasan itu, menimbulkan tanda tanya.

Jika memang Arab Saudi tidak sedikitpun terlibat dalam kasus hilangnya Jamal Kashogi di Istanbul Turki sejak 2 Oktober, maka sesungguhnya Riyadh tidak semestinya bereaksi keras atas ancaman Trump. Ada dua langkah yang dilakukan, Pertama, melalui jalur diplomatic, atas nama persahabatan dan hubungan baik, pemerintah di Riyadh sesungguhnya dapat saja menyampaikan posisinya dan menyatakan bahwa dugaan pembunuhan Jamal Kashogi oleh unsur pemerintahannya, tidaklah benar. Langkah kedua adalah membiarkan dilakukannya penyelidikan atas dugaan pembunuhan Jamal Kashogi secara tranparan dan terbuka. Dengan penyelidikan itu akan dapat dibuktikan bahwa tuduhan Turki bahwa pemerintah Arab Saudi merekayasa hilangnya Kahogi, membunuh dan memutiliasinya, tidaklah benar. Arab Saudi semestinya memahami mengapa kemudian Donald Trump mengancam Arab Saudi. Di dalam negeri, Trump secara politik mendapat tekanan dari sejumlah anggota parlemen di Capitol Hill.

Akankah hubungan Amerika Serikat dan Arab Saudi akan terus memburuk, tentu masih akan dapat dilihat dari upaya Arab Saudi menindak lanjuti dugaan pembunuhan Jamal Kashogi.

Hutan sosial merupakan program pemerintah yang keberadaannya dapat dikelola oleh masyarakat menjadi lahan produktif sehingga memberikan manfaat langsung buat masyarakat sekitar hutan. Demikian dikatakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya usai menghadiri acara Dialog Nasional Indonesia Maju di Rest Area Urug, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (13/10). Dialog bertema "Meningkatkan Kelola Masyarakat Terhadap Kawasan Hutan Melalui Skema Perhutanan Sosial”. Peserta sebanyak lebih kurang 2.500 orang terdiri dari Kelompok Tani Hutan (KTH) Tasikmalaya dan sekitarnya, Penyuluh Kehutanan, mahasiswa, pramuka, dan pelajar.

Siti Nurbaya mengungkapkan, pemerintah pusat telah mencanangkan program perhutanan sosial yang melegalkan masyarakat untuk mengelola hutan. Saat ini sudah terealisasi seluas 2,1 juta hektare dari target tahun 2019 seluas 4,3 juta hektare.

Siti Nurbaya menambahkan, Program Pemerintah Presiden Joko Widodo itu sudah direalisasikan secara nasional termasuk di Jawa seperti Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Menurut Siti Nurbaya program pengelolaan lahan hutan oleh masyarakat itu berlangsung selama 70 tahun, dan selama itu akan terus dipantau oleh pemerintah terkait pemanfaatannya.

Menteri Siti mengatakan hutan sosial tidak hanya bicara soal akses masyarakat kepada hutan. Hutan sosial juga mencakup kesempatan berusaha secara utuh untuk membuat masyarakat mempunyai penghasilan. Pemerintah juga terus melakukan upaya pemerataan ekonomi melalui tiga hal. Yang pertama yaitu akses untuk lahan berusaha, selanjutnya fasilitasi berupa modal dan kesempatan usaha, serta pelatihan manajemen bisnisnya.

Menjawab pertanyaan apakah lahan hutan dapat dijual oleh masyarakat untuk mendapatkan modal, Siti Nurbaya mengatakan, sesuai peraturan yang berlaku hutan sosial tidak boleh dijual dan juga tidak boleh diagunkan. Namun demikian menurut Siti Nurbaya, lahan hutan yang dikelola masyarakat itu,  dapat dikerjasamakan dengan perusahaan agar hasilnya bisa dipasarkan dan masyarakat bisa lebih produktif sehingga memberikan keuntungan.

Ia mencontohkan petani di Pati, Jawa Tengah yang telah menjalin kerja sama dengan perusahaan Kacang Garuda, kemudian masyarakat hutan di Kalimantan Selatan bekerja sama dengan perusahaan karet ban Bridgestone.

Hubungan Indonesia dan Palestina diketahui sudah   berlangsung cukup lama. Sejak dimaklumatkannya  kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, bangsa Palestina telah mendukung kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun kenyataanya,usai perang Dunia ke II, kala banyak negara Asia Afrika memperoleh  kemerdekaan, bangsa Palestina malah kehilangan hak atas tanah mereka,  hingga saat ini.

Dukungan atas kemerdekaan Palestina digaungkan keras sekali ketika Konferensi Asia Afrika di gelar di Bandung tahun 1955. Sejak itu, Indonesia tak pernah surut menyuarakan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina. Untuk lebih mempertegas, Kementrian Luar Negeri Indonesia mengadakan Pekan Solidaritas Palestina yang  berlangsung pada 13 – 17 Oktober 2018. Acara yang khusus diselenggarakan untuk bangsa Palestina oleh Indonesia tersebut, semakin bermakna dengan kehadiran Mentri Luar negeri Palestina Riad Malki di Indonesia.

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam siaran  Siaran Persnya mengatakan Penyelenggaran Pekan Solidaritas  Palestina  diisi antara lain dengan jalan santai di Car Free Day di Jakarta,pertemuan lintas agama, dan  dialog. Selain itu ada juga peresmian Palestine Walk: Road to Freedom di Bandung. Semua itu  adalah bentuk kesinambungan komitmen Indonesia untuk Palestina serta untuk meningkatkan pemahamaan dan kepedulian bangsa Indonesia atas perjuangan bangsa Palestina.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Palestina Riad Malki mengatakan bangsa Palestina berterima kasih atas usaha-usaha yang dilakukan Indonesia demi terwujudnya kemerdekaan  bangsa Palestina. Ia juga meyakini terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019–2020,  tidak hanya menyuarakan aspirasi  bangsa Indonesia tapi juga bangsa Palestina. Dengan posisi Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB, menurut Riad, kesempatan bagi bangsa Palestina untuk merdeka dan lepas dari penjajahan kaum zionis Israel semakin besar dan terbuka.

Sebelumnya, saat menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Pompeo di awal Agustus 2018, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno L.P Marsudi kembali menegaskan bahwa hak-hak hidup bangsa Palestina harus dihormati. Kemerdekaan negara Palestina merupakan hal utama dan penting bagi terciptanya perdamaian di  kawasan di Timur Tengah.  Namun Presiden Amerika Serikat  Donald Trump di sela- sela Sidang Umum  PBB, usai bertemu dengan Perdana Menteri Israel mengatakan,Amerika telah mempersiapkan  rencana perdamaian di Timur Tengah sebelum akhir 2018.Salah satunya,   solusi  dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Permasalahan utama di Timur tengah adalah pendudukan dan pengusiran secara sistimatis bangsa Palestina dari tanah kelahirannya. Usai perang dunia ke II, kaum Yahudi yang didukung oleh beberapa negara Eropa, mendirikan negara Israel secara sepihak. Secara  setahap demi setahap mereka pun  melakukan pencaplokan dan pengusiran terhadap  bangsa Palestina yang sebelumnya telah sejak lama mendiami negeri tersebut.  Adanya pengakuan dari negara-negara besar terhadap keberadaan negara Israel semakin meminggirkan suara bangsa Palestina, dan melupakan siapa penduduk asli di daerah yang membentang dari Mesir hingga Suriah, Yordania, hingga pesisir laut Meditarania tersebut. Dengan berkilah bahwa tanah Palestina adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Yahudi, bukan berarti mereka dapatbertindak semena mena, menindas, mengusir dan merampas hak hidup bangsa Palestina di tanah nya sendiri.

Yang harus digarisbawahi adalah,perjuangan kemerdekaan Bangsa Palestina bukan perjuangan atas nama satu agama saja, tapi perjuangan yang melibatkan semua  keyakinan bangsa Palestina, yang sejak dahulu merupakan masyarakat multi agama. Semoga  posisi Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB 2019- 2020, akan dapat membantu dan memuluskan kemerdekaan bangsa Palestina.