VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Gempa di pulau Lombok dan sekitarnya sejak gempa pertama 6,4 pada Skala Richter (SR) hungga 6,9 SR pada 19 Agustus telah menyebabkan lebih dari 500 orang meninggal dunia, lebih dari 400 ribu orang mengungsi, dan lebih dari 74 ribu unit rumah rusak dan kerusakan lainnya. Diperkirakan kerusakan dan kerugian mencapai Rp 7,7 trilyun.

Melihat dampak gempa Lombok tersebut lantas banyak pihak mengusulkan agar dinyatakan sebagai bencana nasional. Namun pemerintah menganggap tidak perlu menetapkan bencana Lombok sebagai bencana Nasional. Banyak pihak kemudian mempertanyakan kebijakan pemerintah tersebut. Tidak sedikit yang mengritiknya.

Terkait polemik tersebut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho ikut menjelaskan soal penetapan bencana nasional. Penetapannya didasarkan pada lima variabel utama yakni, jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Namun menurut Sutopo indikator itu saja tidak cukup. Ada indikator mendasar yang sulit diukur yaitu kondisi keberadaan dan keberfungsian Pemerintah Daerah apakah collaps atau tidak. Tsunami Aceh 2004 ditetapkan sebagai bencana nasional pada saat itu karena pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten/ kota termasuk unsur pusat di Aceh seperti Kodam dan Polda collaps atau tak berdaya. Pemerintah kemudian menyatakan sebagai bencana nasional. Risikonya, semua tugas Pemerintah Daerah diambil alih pusat termasuk pemerintahan umum. Bukan hanya bencana saja.

Dengan adanya status bencana nasional maka terbuka pula pintu seluas-luasnya untuk bantuan kemanusiaan internasional oleh negara-negara lain dan masyarakat internasional. Ini adalah konsekuensi Konvensi Geneva. Seringkali timbul permasalahan baru terkait bantuan internasional ini karena menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Jadi ada konsekuensi jika menetapkan status bencana nasional. Oleh sebab itu sejak tsunami Aceh 2004 hingga saat ini belum ada bencana yang terjadi di Indonesia dinyatakan bencana nasional. Sebab bangsa Indonesia banyak belajar dari pengalaman penanganan tsunami Aceh 2004. Demikian dijelaskan Sutopo.

Memang, ada kecenderungan pada setiap terjadi bencana dengan korban cukup banyak selalu ada wacana agar pemerintah pusat menetapkan sebagai bencana nasional. Banyak pihak mungkin belum paham mengenai manajemen bencana secara utuh, termasuk penetapan status dan tingkatan bencana. Mereka beranggapan dengan status bencana nasional akan ada kemudahan akses terhadap sumber daya nasional. Namun faktanya, tanpa status Bencana Nasional pun pemerintah sudah mengerahkan seluruh sumber daya nasional. Personil dari unsur pusat seperti TNI, Polri, Basarnas, kementerian lembaga terkait dan lainnya telah dikerahkan. Bantuan logistik dari BNPB, TNI, Polri dan masyarakat juga telah mengalir.

Bangsa Indonesia harus bersatu. Bencana adalah urusan kemanusiaan. Singkirkan perbedaan ideologi, politik, agama, dan lainnya untuk membantu korban bencana. Masyarakat Lombok memerlukan bantuan semua pihak. Energi bangsa harus disatukan untuk membantu masyarakat Lombok. Tanpa status Bencana Nasional, bencana Lombok adalah bencana bangsa Indonesia juga.

Asian Games 2018 telah berhasil mempertemukan dua Korea, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Pertemuan itu terjadi dalam spirit sportivitas Asian Games. Bangsa Indonesia tentu patut berbahagia dengan kenyataan ini. Kedua kontingen Korea, berjalan beriringan saat defile kontingen. Dari wajah para atlet yang menjadi kontingen, yang terlihat adalah cerminan kebahagiaan.Presiden Joko Widodo bahkan bertemu dengan Perdana Menteri Korea Selatan dan Deputi Perdana Menteri Korea Utara di hari pembukaan Asian Games 2018.  Asian Games 2018 yang berlangsung di Indonesia, terjadi seiring dengan terjadinya serangkaian upaya diplomatik, antara lain yang dilakukan Amerika Serikat dan Korea Utara.

Bermula dari Konferensi Tingkat Tinggi di Singapura, Korea Utara dan Amerika Serikat melanjutkan upaya diplomatik. Pertemuan lanjutan telah dilakukan tidak hanya dalam rangka denuklirisasi Korea Utara melainkan menuju rekonsiliasi kedua Korea. Dalam pekan ini juga terjadi peristiwa yang mengetuk hati. Terjadi kunjungan rakyat Korea Selatan ke Korea Utara untuk menemui saudara mereka di Korea Utara. Warga negara senior kedua Korea itu terpisah dan tinggal di negara berbeda akibat perang saudara yang terjadi di penghujung perang dunia kedua.

Indonesia telah mencatatkan diri dalam sejarah terkait dengan penyatuan dan rekonsiliasi bangsa bangsa yang sempat bercerai berai bahkan berperang saudara. Pada era 80an, Indonesia telah menjadi pemrakarsa penyatuan Kamboja. Jakarta Informal Meeting pada era Suharto yang dimulai dengan bertemunya faksi faksi yang bertikai di Bogor, terus belanjut dengan pertemuan lanjutan dan berakhir sangat baik dengan penyatuan Kamboja.

Berkaca dengan pengalaman sejarah, momentum Asian Games 2018 yang diselenggarakan di Jakarta, merupakan saat baik untuk berkontribusi bagi rekonsiliasi kedua Korea. Sebagai tuan rumah yang baik, Indonesia dapat menjadikan momen Asian Games sebagai awal bagi peran serta mewujudkan perdamaian abadi di semenjanjung Korea.

Populasi orangutan Kalimantan dalam kondisi kritis dengan jumlah yang semakin menurun, demikian disampaikan peneliti dalam peringatan Hari Orangutan Sedunia yang diperingati setiap 19 Agustus. Peneliti Maria Voigt dari Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology di Jerman dalam keterangan tertulisnya diterima di Jakarta, Minggu (18/8) mengatakan berdasarkan pada ciri-ciri riwayat berkembang biak orangutan, tingkat pertumbuhan cepat tidak mungkin terjadi, bahkan di kebun binatang sekalipun.

Dikatakannya, dari kompilasi data komprehensif observasi yang ada, diperkirakan terjadi penurunan 25 hingga 30 persen antara tahun 2005 dan 2015. Temuan tim ilmuwan yang dipimpin oleh Maria Voigt tersebut, yang beranggotakan 41 peneliti sudah dipublikasikan pada Maret 2018. Tim menemukan separuh dari total orangutan di Kalimantan terkena dampak aktivitas ekstraksi sumber daya alam. Jumlah mereka menurun lebih dari 100 ribu ekor selama 16 tahun terakhir sejak 1999.

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah Adib Gunawan mangakui, konservasi adalah pekerjaan yang membutuhkan waktu panjang dan partisipasi dari semua pihak terkait. Pihaknya pun mengajak masyarakat untuk terlibat dalam upaya konservasi sumber daya alam. Dikatakannya, Orangutan, jenis kera besar satu-satunya di Asia ini, sangat penting bagi konservasi habitat.

Sementara itu Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat menyelenggarakan beberapa kegiatan dalam rangka peringatan Hari Orangutan Internasional 2018. Rangkaian kegiatan diselenggarakan bersama mitra kerja seperti Yayasan Titian Lestari, WWF-Indonesia Program Kalimantan Barat, Forum Konservasi Orangutan Kalimantan Barat (FOKKAB), Yayasan Palung dan Yayasan Planet Indonesia (YPI). Peringatan tahun ini bertema “Kalimantan Barat ‘Rumah’ Bagi Orangutan, Mari Bergerak Bersama Selamatkan Orangutan Kalimantan.”

Rangkaian kegiatan antara lain lomba mewarnai dan menggambar tingkat TK dan SD dan kampanye aksi di area Car Free Day (CFD) jalan Ahmad Yani . Dalam kampanye ini dilakukan penandatangan dan testimoni oleh publik mendukung konservasi orangutan. Ada juga interaksi dan diskusi dengan publik, pembagian materi kampanye bertema orangutan  berupa pin, gantungan kunci, mug, tumbler, t-shirt dan factsheet. Selain itu dilakukan juga kampanye offline bekerjasama dengan sebuah hotel di Pontianak dalam bentuk pemutaran video, pemasangan spanduk, photo booth orangutan 2D peringatan Hari Orangutan Internasional, dan pembagian materi kampanye, termasuk pemutaran video di videotron di Taman Digulis yang didukung oleh Pemerintah Kota Pontianak. Kegiatan dilakukan pada tanggal 18 dan 19 Agustus 2018.

Dalam kesempatan itu penanggungjawab kegiatan dari Yayasan Titian Lestari, Rangga Irawan mengakui populasi orangutan semakin berkurang seiring semakin besarnya ancaman terhadap spesies dilindungi ini. Hal tersebut menjadikan status perlindungan Orangutan Kalimantan di tahun 2016 naik dari genting (Endangered) menjadi kritis (Critically Endangered). Menurut Rangga, momentum Hari Orangutan Internasional ini merupakan kesempatan untuk bergerak bersama para pihak menyatukan langkah untuk tujuan yang sama, yaitu perlindungan dan pelestarian orangutan.

Pesta olahraga negara-negara Asia, Asian Games ke 18 Tahun 2018 secara resmi dibuka Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (18/8) malam. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, atas nama seluruh rakyat Indonesia merasa bangga dan  terhormat, atas kedatangan tamu-tamu  dari 45 negara. Presiden menambahkan, melalui Asian Games ke 18, bangsa-bangsa se-Asia ingin menunjukkan bahwa semua bersaudara.

Pembukaan Asian Games 2018 berlangsung sangat meriah, penuh kejutan, dan mendapat pujian  dari banyak kalangan. Acara pembukaan Asian Games 2018 diawali dengan tarian dari Aceh yang dibawakan oleh 1.600 penari dari 18 SMA di Jakarta. Total ada empat segmen tarian dari berbagai daerah ditambah tarian yang bersifat kekinian disajikan  dalam acara itu.

Kemegahan panggung menjadi daya tarik sendiri di acara pembukaan Asian Games. Miniatur gunung setinggi 27 meter dan selebar 130 meter menjadi latar utama panggung. Air terjun setinggi 17 meter menjadi salah satu penghias utama di panggung itu.

Ini merupakan kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah perhelatan Asian Games setelah Asian Games ke 6 yang diadakan di Jakarta pada tahun 1962. Sebagian fasilitas yang dibangun untuk Asian Games ke 6 setelah direnovasi bahkan  kembali digunakan dalam Asian Games ke 18 ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Asian Games diadakan di dua kota sekaligus, yaitu Jakarta dan Palembang, Sumatra Selatan.

Awalnya, pada 2012, kota Hanoi di Vietnam terpilih sebagai tuan rumah Asian Games ke 18. Namun Vietnam mengundurkan diri akibat kendala keuangan.  Indonesia disetujui menjadi tuan rumah Asian Games ke-18 oleh Dewan Eksekutif Dewan Olimpiade Asia pada tahun 2014. Penyelenggaraan Asian Games ke 18 yang awalnya akan diadakan pada tahun 2019 kemudian dimajukan menjadi tahun 2018 untuk menghindari pemilihan legislatif dan pemilihan presiden Indonesia yang juga akan diselenggarakan pada tahun tersebut.

Persiapan Indonesia dalam menyambut pesta olahraga se Asia memang patut mendapat apresiasi. Anggaran yang dihabiskan untuk pesta olahraga empat tahunan ini lebih dari Rp 25 triliun, termasuk biaya penyelenggaraan, renovasi gelanggang, serta pembangunan wisma atlet dan sistem kereta api ringan (Light Rail Transit) di Palembang, Sumatra Selatan.

Usaha Indonesia dalam mempersiapkan  diri menyambut Asian Games 2018 menunjukkan keseriusan Indonesia untuk menjadi tuan rumah yang baik. Diharapkan, ini dapat  memberi kesan mendalam bagi atlet, ofisial maupun penonton, baik yang menyaksikan langsung di arena maupun melalui televisi atau  media lainnya. Bukan hanya karena  kemegahan dan kesiapan infrastruktur, namun juga oleh keramahan khas Indonesia dalam melayani tamu kehormatan selama Asian Games berlangsung.