VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Indonesia merupakan negara besar yang dihuni oleh 165 juta penduduk yang tersebar di  pulau-pulau di Indonesia. Di dalam penyebaran penduduk, pulau Jawa merupakan pulau terpadat. Semakin padat jumlah penduduk di suatu daerah, semakin banyak permasalahan yang timbul di masyarakat. Salah satu permasalahan yang dialami oleh daerah yang padat penduduk adalah sistem transportasi.

Permasalahan transportasi yang dialami oleh Indonesia salah satunya adalah kurangnya pelayanan transportasi umum. Transportasi umum yang terdapat di Indonesia tidak dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Kondisi tersebut membuat masyarakat merasa kurang nyaman dengan layanan yang ditawarkan oleh transportasi umum tersebut. Kondisi tersebut membuat masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi ketimbang menggunakan transportasi umum.

Kendaraan pribadi, di satu sisi menawarkan fleksibilitas pergerakan bagi penduduk kota. Sepeda motor sebagai salah satu moda kendaraan pribadi bahkan memiliki kelebihan berupa rendahnya biaya operasional.

Meskipun demikian, ketergantungan pada kendaraan pribadi pada akhirnya menyebabkan peningkatan kemacetan di kota-kota besar khususnya di kota Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Kemacetan menimbulkan kerugian ekonomi. Di kota-kota tersebut kerugiaan akibat masalah sektor transportasi seperti kemacetan telah menghilangkan potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Menurut Bank Dunia, masyarakat Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bogor, Bekasi umumnya menghabiskan waktu minimal 3,5 jam di kemacetan. Nilai ekonomi yang hilang dalam 1 tahun sama dengan Rp 39,9 triliun, karena waktu yang terbuang tersebut apabila digunakan untuk melakukan kegiatan produktif dalam 1 tahun bisa mendatangkan pendapatan bagi kota hingga US$ 3 miliar atau Rp 39,9 triliun.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada Rabu (08/07/2018) mengatakan bahwa angkutan bus harus kembali menjadi angkutan favorit bagi masyarakat Indonesia. Pihaknya akan melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan bus untuk menjadikan bus kembali menjadi angkutan favorit bagi masyarakat Indonesia.

Dia juga menekankan perlu integrasi angkutan umum yang memadukan moda transportasi darat dengan moda lain, seperti memadukan simpul-simpul pelabuhan, bandara dan kereta api.

Dan yang tidak kalah penting  dalam menyelesaikan masalah transportasi nasional adalah mendorong disyahkannya Rancangan Undang-undang Sistem Transportasi Nasional yang saat ini masuk Program Legislasi Nasional  di DPR. Ketiadaan kebijakan Sistem Transportasi Nasional menyebabkan kebijakan transportasi termasuk pembangunan infrastruktur dilakukan secara parsial dan masalah transportasi belum teratasi. 

Presiden Amerika Serikat kembali mengambil keputusan dengan tidak memperhatikan pandangan para sekutunya. Donald Trump telah menegaskan bahwa Amerika Serikat tetap menjatuhkan sanksi terhadap Iran. Kepada pemerintahan manapun yang tetap melakukan perdagangan dengan Iran, Amerika Serikat akan memutuskan hubungan dagangnya.

Dalam pernyataannya, Selasa ( 7 Agustus 2018 ),  di Washington, Trump menegaskan akan diberlakukannya berbagai sanksi kepada Teheran, salah satunya adalah ekspor minyak Iran. Pemberlakuan berbagai sanksi bagi Iran itu, menyusul langkah Amerika Serikat menarik diri dari Rencana Aksi Komprehensif Gabungan yang juga disebut sebagai kesepakatan nuklir Iran, yang dicanangkan awal tahun 2018 ini. Kesepakatan itu mulai dibicarakan pada masa Barack Obama masih memerintah. Atas kesepakatan itu, Iran telah melakukan langkah membatasi pembatasan nuklirnya. Walaupun demikian Donald Trump, menilai kebijakan Washington era Obama itu sebagai telah menguntungkan Iran secara sepihak. 

Atas pernyataan Donald Trump yang menegaskan diberlakukannya sanksi terhadap negaranya, Presiden Iran Hasan Rouhani  menyebutnya sebagai perang urat syaraf. Presiden Iran mengatakan bahwa langkah Trump itu dimaksudkan untuk menebar bibit perpecahan di antara rakyat Iran.  

Apakah para sekutu Amerika Serikat bergeming atas keputusan Donald Trump memberikan sanksi lebih barat kepada Iran? Sebagaimana diberitakan banyak media massa internasional, sekutu Washington tidak setuju dengan keputusan itu. Uni Eropa misalnya akan tetap melaksanakan perjanjian awal yang dirintis oleh Presiden Barack Obama. Uni Eropa beralasan penentangannya terhadap keputusan Washington adalah untuk melindungi perusahaan-perusahaan di negaranya yang melakukan hubungan bisnis dengan Teheran.  Menjadi pertanyaan kemudian, siapakah yang bakal bergeming atas kesepakatan nuklir dengan Iran, atau akhirnya sekutu Amerika Serikat akan ikut memboikot Iran ? Waktu yang akan menunjukkan. 

Walaupun demikian, menarik untuk tetap mencatat pernyataan Donald Trump yang dikatakan seiring keputusan memberikan sanksi lebih tegas kepada Iran, bahwaTrump masih tetap terbuka untuk mencapai kesepakatan yang lebih komprehensif dengan Iran.

Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Woro Srihastuti Sulistyaningrum, Rabu di Jakarta mengatakan, pemerintah Indonesia berkomitmen dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030. Menurutnya saat ini pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden  tentang Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Lebih lanjut dirinya menyatakan, guna mendorong pencapaian SDGs tersebut, pemerintah Indonesia juga telah meluncurkan Rencana Aksi Nasional SDGs. Woro Srihastuti menambahkan, upaya ini patut didukung oleh pemerintah daerah dengan menerbitkan Rencana Aksi Daerah agar SDGs sebagai kesepakatan global dapat dicapai guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

“ Selanjutnya daerah diharapkan menyusun Rencana Aksi Daerah yang dengan melibatkan actor-aktor kunci baik berasal dari masyarakat, organisasi masyarakat sipil, akademisi dan dunia usaha. Selain itu pemerintah Indonesia juga telah melakukan penyelarasan target dan indicator SDGs kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah nasional baik pada periode yang sedang berjalan ini maupun periode selanjutnya. Langkah-langkah ini dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung kesepakatan global tersebut demi mewujudkan pembangunan yang adil damai dan berkelanjutan “. Ungkap Woro Srihastuti Sulistyaningrum

Lebih lanjut Woro Srihastuti menyampaikan, saat ini pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sedang menyusun studi latar belakang (background study) bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2020-2024. Menurutnya saat ini pemerintah sedang mengumpulkan berbagai indicator perencanaan pembangunan yang nantinya akan dituangkan kedalam dokumen perencanaan pembangunan pemerintah. Ia mengatakan proses pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia sepatutnya dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua pihak agar pembangunan di Indonesia dapat tercapai secara menyeluruh. (ndy)

Prasangka bahwa perempuan tidak memiliki kemampuan dalam pendidikan, sosial maupun politik tetap mengemuka dalam era pembangunan berbasis digital ekonomi. Padahal isu kesetaraan gender sangat penting, karena saat ini banyak perempuan yang bisa melaksanakan tugas dan pekerjaan formal seperti laki-laki. Demikian dikatakan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dalam seminar bertemakan "Women's Participation for Economic Inclusiveness" di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/8). Menurut Sri Mulyani, keberpihakan kepada perempuan bisa meningkatkan nilai tambah terhadap kinerja perekonomian.

Dalam kesempatan itu Sri Mulyani menjelaskan upaya pemerintah untuk mendorong tingkat kesetaraan melalui pemberian bantuan sosial bagi keluarga miskin. Bantuan sosial itu di antaranya Program Keluarga Harapan yang bisa menjamin anak-anak perempuan dari keluarga kurang mampu tetap bisa memperoleh pendidikan yang layak. Selama ini, kemiskinan menjadi alasan bagi perempuan dari keluarga kurang mampu untuk tidak bersekolah, sementara laki-laki lebih mendapatkan keutamaan.

Pembicara lain dalam seminar tersebut adalah Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan, Amalia Adininggar Widyasanti. Ia mengatakan, pendidikan mempunyai peranan penting untuk mendorong penguatan peran perempuan dalam era ekonomi digital.

Sementara itu Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Erwin Haryono, juga menilai teknologi digital bisa membantu peningkatan partisipasi perempuan kepada dunia ekonomi. Era perdagangan elektronik atau e-commerce bisa menjadi awal untuk memperkenalkan manfaat inklusi keuangan dan penggunaan media sosial kepada ibu rumah tangga.

Dalam seminar itu juga diungkap laporan Lembaga riset McKinsey Global Institute yang menyatakan, percepatan kesetaraan perempuan dengan laki-laki di Indonesia dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto tahunan sebesar 135 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025. Presiden Direktur PT McKinsey Indonesia, Philia Wibowo, mengatakan, proyeksi ini sekitar sembilan persen di atas kondisi normal. Proyeksi tersebut berdasarkan kinerja Indonesia yang lebih baik dari rata-rata negara Asia Pasifik lainnya, terkait dengan kesetaraan perempuan.

Riset McKinsey Global Institute ini juga menyatakan, penggunaan teknologi digital dapat mendorong peningkatan produktivitas para wirausahawati di Indonesia. Saat ini Usaha Kecil Menengah yang dimiliki perempuan telah berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 9,1 persen, dengan bisnis perempuan telah menjaring 35 persen pendapatan perdagangan daring atau online. Meski demikian, masih banyak hal yang harus diupayakan untuk meningkatkan akses perempuan terhadap internet dan mendapatkan manfaat literasi digital.