Sumarno
September
Hasil evaluasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terhadap penerimaan negara di sub sektor minyak dan gas bumi (migas) menunjukkan angka positif pada semester pertama 2018. Hasil ini menjadi salah satu dasar bagi pemerintah untuk tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Menteri ESDM Ignasius Jonan di Jakarta Kamis mengatakan sampai dengan semester pertama tahun 2018 penerimaan negara lebih baik dari periode yang sama di tahun 2017. Penerimaan negara di subsektor migas pada semester pertama 2018 lebih baik, bahkan lebih besar sekitar 1,89 miliar dollar AS dibanding semester pertama tahun lalu. Bahkan setelah dikurangi tambahan subsidi solar tahun ini, angkanya masih positif. ant.7.9’18.mar/edit r
September
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI bersama United Nations Development Program menggelar pertemuan tingkat pejabat tinggi (Senior Official Meeting SOM) ke-2 Negara Kepulauan dan Negara Pulau 6 hingga 8 September 2018 di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas tentang sampah plastik, pengembangan ekonomi biru, adaptasi terhadap perubahan iklim, tata kelola pemerintahan yang baik, manajemen bencana, perikanan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi. Menteri koordinator bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan menegaskan perlunya negara-negara kepulauan dan negara pulau bersatu untuk mengambil langkah nyata mengatasi masalah lingkungan.
“Memang ini kita perlukan untuk berkumpul bersama sama, untuk membuat suatu kebersamaan dalam mengatasi masalah-masalah lingkungan. Khususnya misalnya kalo kita lihat sekarang ini masalah marine debris, masalah plastik itu yang menjadi arahan kita. Dan kita ingin dalam forum ini nanti untuk kita mencarikan lankah langkah bersama bagaimana mengatasi masalah ini.”
Sementara itu Country Director UNDP untuk Indonesia, Christophe Bahuet mengatakan inisiatif ini memfasilitasi pertukaran pengalaman negara kepulauan dan negara pulau dengan teknologi baru dan menemukan pendanaan baru untuk mengatasi ancaman dan tantangan yang ada. Menurutnya ini merupakan komitmen Indonesia, UNDP dan pihak lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan khuhusnya nomor 14 terkait kehidupan di dalam laut. Pertemuan ini mengundang 46 negara kepualauan dan negara pulau yang berada di kawasan Asia dan Afrika. Negara-negara yang diundang antara lain Singapura, Palau, Mauritius, Saint Kitts and Navis dan Selandia Baru. (voi/rifai)
September
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto meyakini, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri mampu kompetitif di kancah Internasional karena telah memiliki daya saing tinggi, sehingga dibidik masuk dalam lima besar global. Oleh karena itu, pemerintah terus memacu kinerja industri TPT. Apalagi sektor ini tergolong padat karya dan berorientasi ekspor, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Airlangga di Jakarta, Kamis mengatakan, hal ini didorong karena struktur industrinya sudah terintegrasi dari hulu sampai hilir dan produknya juga dikenal memiliki kualitas yang baik di pasar Internasional.
Beberapa langkah strategis telah disiapkan agar industri TPT nasional bisa memasuki era digital, di antaranya, selama 3-5 tahun ke depan, Kementerian Perindustrian fokus meningkatkan kemampuan di sektor hulu untuk meningkatkan produksi serat sintetis. Upaya yang dilakukan, antara lain menjalin kerja sama atau menarik investasi perusahaan penghasil serat berkualitas. Ini juga bertujuan guna mengurangi impor, tutur Airlangga. ant.7.9’18.mar/edit r
September
Presiden RI Joko Widodo akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Seoul, Korea Selatan, pada 10 dan 11 September 2018 untuk memperkuat kerja sama ekonomi bilateral antara Indonesia dan Korsel. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir di Jakarta, Kamis mengatakan, rencananya Menlu Retno akan mendampingi Presiden ke Seoul, Korsel pada 10-11 September. Salah satu tujuan kunjungan itu untuk memperkuat kerja sama ekonomi, khususnya di situasi ekonomi global saat ini.
Kunjungan Presiden Jokowi ke Korea Selatan merupakan kunjungan balasan dari kunjungan Presiden Korsel ke Indonesia pada tahun lalu. Kunjungan Presiden RI ke Seoul itu juga bersamaan dengan peringatan 45 tahun hubungan diplomatik RI-Korsel. Sementara itu Direktur Asia Timur dan Pasifik Kemlu Edi Yusup menyampaikan kunjungan Presiden Jokowi bertujuan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi RI-Korsel, terutama di bidang perdagangan, investasi, dan industri. ant.7.9’18.mar/edit r