VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Indonesia mengajak negara-negara anggota ASEAN mengembangkan wawasan bersama tentang konsep Asia Indo-Pasifik. Antara di Jakarta, Sabtu (8/9) melaporkan, Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri telah berinisiatif menyelenggarakan Pertemuan Retreat Pejabat Tinggi ASEAN untuk membahas secara khusus Konsep Asia Indo-Pasifik di Jakarta, Jumat (7/9). Indonesia berpandangan bahwa peran proaktif ASEAN tidak terelakkan dan mendesak di tengah perubahan geopolitik dan geostrategis di kawasan.

Untuk itu, pemerintah Indonesia mendorong ASEAN dapat mengembangkan suatu wawasan bersama atau kerangka kerja dengan fokus terhadap beberapa bidang kerja sama yang relevan dengan perkembangan dinamika kawasan, yaitu maritim, konektivitas, dan agenda pembangunan berkesinambungan. Konsep Indonesia itu dimaksudkan untuk dapat memberikan nilai tambah bagi mekanisme kerja sama ASEAN yang telah ada saat ini dalam mewujudkan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran kawasan demi keuntungan bersama, khususnya melalui penguatan Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur. ant.9.9’18.mar

Perwakilan misi haji Bangladesh mempelajari pengelolaan pelayanan haji Indonesia, untuk meningkatkan pengetahuan soal perhajian dan memperbaiki layanannya. Perwakilan misi haji Bangladesh, Amin Ullah Nuri, mengapresiasi penyelenggaraan pelayanan haji Indonesia, karena bisa melayani dengan baik jamaah dalam jumlah besar, sejak pendaftaran sampai pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Kepala Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Kerja Madinah, Mohammad Khanif, di Madinah, Sabtu (8/9) menjelaskan, dalam sistem penyelenggaraan pelayanan haji di Bangladesh, swasta lebih banyak berperan, karena kuota haji khusus negara Asia Selatan itu 100 ribu lebih, sedangkan haji regulernya hanya tujuh ribu orang. Kuota haji Indonesia meliputi 204 ribu pendaftar layanan haji reguler dan 17 ribu pengguna layanan haji khusus.

Selain Bangladesh, India juga mempelajari pengelolaan pelayanan haji Indonesia. Mohammad Khanif mengatakan, India menggunakan sistem undian untuk menentukan keberangkatan jamaah haji, sementara Indonesia menerapkan sistem urutan sesuai waktu pendaftaran. Ia menambahkan, tahun depan, India akan mencontoh dan mengubah model pemberangkatan jamaahnya, karena menurutnya sistem di Indonesia bagus. ant.9.9’18.mr

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius mengajak rakyat Indonesia belajar dari konflik internal negara-negara di Timur Tengah. Suhardi di hadapan 3.000 mahasiswa baru Universitas Widyatama, Bandung, Kamis mengatakan, konflik di beberapa negara di Timur Tengah dapat menjadi bukti bahwa perpecahan antarsesama anak bangsa dapat berakibat fatal. Suhardi dalam siaran persnya mengatakan sebagai negara majemuk yang mempunyai ratusan suku dan bahasa, Indonesia tetap bersatu dan damai merupakan berkah yang harus disyukuri.

Namun, kemajemukan ini akan hancur jika kita sebagai anak bangsa tidak dapat merawatnya. Suhardi mengingatkan, kondisi masyarakat yang rentan konflik sangat mudah ditunggangi oleh ideologi radikal terorisme. Karena itu, ia mengingatkan tanggung jawab seluruh pihak, termasuk generasi muda, untuk merawat kemajemukan dengan memperkuat rasa kebangsaan dan menjauhi ideologi radikal terorisme. (antara)

Pada fase rehabilitasi dan rekontruksi pascagempa di Nusa Tenggara Barat, Kementerian Sosial memiliki program utama yang berkaitan dengan rehabilitasi dan perlindungan sosial. Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pihaknya siap menjalankan program rehabilitasi sosial yang berfokus pada trauma healing. Pada Kamis, 7 September kepada wartawan di Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, ia mengatakan, Saat ini Kementerian Sosial telah menerjunkan 90 pendamping Layanan Dukungan Psikososial-LDP yang sudah disebar di 12 titik di Lombok dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Tidak hanya program rehabilitasi, Kementerian Sosial juga telah menyiapkan program perlindungan sosial.

“Nah itu mereka melaksanakan program-program trauma healing terutama pada anak-anak yang terkena dampak bencana. Kemudian program yang kedua yang ditegaskan kepada kementerian sosial, dalam kaitan dengan ini khususnya untuk NTB dan daerah-daerah yang terkena bencana kami memberikan program-program PKH (Program Keluarga Harapan), Rastra (Beras Sejahtera) dan lain sebagainya. Program-program bansos (bantuan sosial).”

Menteri Agus lebih lanjut menjelaskan, kedepannya pihaknya juga merancang program-program lain untuk Nusa Tenggara Barat dan saat ini masih dibahas di Kabinet. Pemerintah menginginkan para korban dampak bencana kembali ke rumah mereka dengan kondisi kejiwaan yang sehat. Saat ini 80 ribu rumah sedang disiapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditargetkan selesai 6 bulan kedepan.  Pembangunan terkait fasilitas umum dan sosial ditargetkan 1 tahun kedepan. Dalam masa tanggap darurat Kementerian Sosial menyiapkan anggaran sekitar 250 milyar rupiah dan akan ada penambahan kedepannya. (voi/yorike)