Sumarno

Sumarno

07
August

 

Bali Process telah dimulai sejak Senin, 6 Agustus 2018, di Nusa Dua, bagi tingkat pejabat tinggi. Di sela-sela pelaksanaannya juga dirangkaikan dengan pertemuan bilateral Menteri luar negeri, Retno Marsudi, dengan sejumlah menteri dan perwakilan organisasi internasional. Dalam pertemuan bilateral tersebut yang menarik perhatian adalah pertemuan menlu Retno Marsudi dengan menteri dalam negeri Myanmar, Letjend Kyaw Swer. Kepada awak media, Retno Marsudi, mengatakan, Letjend Kyaw Swer saat ini memberikan jaminan keamanan bagi mereka yang tinggal maupun yang berencana kembali ke Rakhine State. Dijelaskan Retno, selain menyambut baik komitmen pemerintah Myanmar tersebut, pihaknya terus mendorong hal tersebut benar-benar diimplementasikan dengan baik. Menurutnya, jaminan keamanan merupakan hal yang paling banyak dikeluhkan oleh pengungsi Rohingya yang saat ini jumlah mencapai lebih dari 500 ribu orang berada di kamp pengungsian Cox’s Bazar, Bangladesh.

“Jadi kalau dari pihak Myanmar sudah mengatakan memberikan garansi mengenai keamanan dan dapat dijalankan, saya kira ini akan menjadi satu langkah yang sangat positif dan mereka mengatakan, progress terus berjalan walaupun ini sifatnya step by step karena complexity isunya.”

Dibagian lain Retno Marsudi mengatakan, komunikasi pemerintah Myanmar dan Bangladesh yang masih terdapat gap didalamnya perlu didorong untuk semakin dibangun dan didukung dengan adanya kepercayaan dari kedua negara untuk menyelesaikan masalah repatriasi khususnya. Retno menekankan, didalam penyelesaian permasalahan pengungsi Rohingya penting untuk melibatkan ASEAN, yang merupakan bagian dari rekomendasi Koffi Annan. (voi/retno)

07
August

 

Pasca peristiwa gempa Lombok dan Bali, Minggu (5 Agustus 2018), kementerian luar negeri RI menyediakan call center yang dikoordinir oleh direktur perlindungan warga negara Indonesia (WNI) dan bantuan hukum Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal. Ditemui di Nusa Dua, Bali, Senin, 6 Agustus 2018, Menteri luar negeri RI, Retno Marsudi, mengatakan, call center tersebut diperuntukkan untuk membantu pihak terkait yang mencari informasi mengenai para wisatawan warga negara asing (WNA) yang menjadi korban gempa. Retno menjelaskan disaat yang bersamaan pihaknya juga berkoordinasi dengan pihak imigrasi, terutama untuk membantu WNA yang kehilangan dokumen diri seperti paspor akibat gempa berkekuatan 7.0 SR tersebut. Sementara, untuk memberikan informasi terbaru terkait gempa Lombok dan Bali, kementerian luar negeri juga turut memperbaharui melalui akun media sosial resminya.

“Tim kita sudah ada di lapangan. Ada tambahan tim dari kemlu juga akan menyusul. Pak Iqbal sudah membentuk call center help desk yang khusus untuk warga negara asing. Nomornya +62 87864124151.”

Retno Marsudi mengatakan, akibat gempa yang terjadi pada hari Minggu juga menyebabkan pula ditundanya pertemuan koordinasi subkawasan dalam melawan aksi terorisme, yang dihelat oleh kementerian hukum dan HAM dengan delegasi dari sejumlah negara ASEAN. Menurut Retno, dari komunikasi yang dilakukan pihaknya bersama sejumlah Menteri luar negeri ASEAN via telephone Senin pagi, bahwa seluruh delegasi dalam keadaan selamat. Dari Nusa Dua, Bali, Retno Marsudi, Pro3 RRI. (voi/retno)

07
August

 

Pemerintah Australia menyiapkan bantuan untuk para pengungsi korban gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat, berkerja sama dengan unsur dari Indonesia. Pemerintah Australia sudah menyediakan pasokan bantuan yang dibutuhkan oleh Palang Merah Indonesia. Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop ketika berkunjung di Annika Linden Center di Denpasar, Senin menyampaikan simpati kepada korban bencana gempa yang mengguncang Lombok dan Bali pada Minggu (5/8) malam.

Australia menyiapkan makanan, air dan bantuan lainnya yang disiagakan di Jawa dan sewaktu-waktu dapat didistribusikan apabila dibutuhkan. Julie Bishop mendorong warga Australia yang membutuhkan bantuan untuk mengontak staf Konsulat Jenderal yang sudah ada di Lombok atau di Bali. Pemerintah Australia juga mengucapkan terima kasih kepada otoritas di Lombok, termasuk kepolisian setempat yang membantu delegasi dari Australia  saat gempa terjadi. antara

07
August

 

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) mempercepat penanganan dampak gempa di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat , dengan mengerahkan seluruh kementerian dan lembaga terkait. Dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (6/8), Menteri Koordinator PMK Puan Maharani mengkoordinasikan percepatan penanganan dampak bencana dan saat ini telah menerjunkan tim gabungan pusat dan daerah terdiri dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, dan pemerintah daerah.

Selain upaya pencarian korban, evakuasi dan penyelamatan korban, pemerintah juga membangun tenda pengungsian, menyalurkan logistik dan membuka rumah sakit lapangan yang memberikan layanan 24 jam di beberapa daerah seperti Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Tengah. Puan Maharani mengatakan, Pemerintah juga menyediakan pusat pemulihan trauma kepada para korban selamat di pengungsian. Puan Maharni menyatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar memberikan pelayanam dan penanganan bagi para korban gempa dengan cepat sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan. antara