VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Presiden Joko Widodo menginginkan pengembangan dan pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2019. Prioritas pengembangan sumber daya manusia menjadi tekanan dan perhatian dari setiap kementerian yang ada. Keinginan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan sidang kabinet Paripurna dengan topik Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara -RAPBN Tahun Anggaran 2019 di Istana Negara Jakarta, Selasa.

Menurut rencana, Presiden akan menyampaikan asumsi ekonomi makro dan beberapa pagu indikatif RAPBN 2019 dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2018. Sebelumnya, pemerintah dan DPR telah menyetujui kisaran asumsi ekonomi makro yang akan menjadi dasar pembahasan RAPBN 2019. Asumsi dasar ekonomi makro tersebut pertumbuhan ekonomi 5,2 persen-5,6 persen, laju inflasi 2,5 persen-4,5 persen, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika 13.700 rupiah hingga 14.000 rupiah per dolar Amerika. (antara)

Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri Muhammad Anshor, Senin di Jakarta, mengatakan pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan kerjasama bilateral dengan Venezuela. Berbicara saat menghadiri perayaan Hari Nasional Republik Venezuela di Jakarta Senin (6/8), Muhammad Anshor mengatakan kedua negara sepatutnya terus melakukan upaya agar peningkatan kerjasama bilateral keduanya dapat tercapai. Muhammad Anshor mengatakan, hubungan kerjasama antara Indonesia dan Venezuela merupakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Dirinya percaya, Venezuela juga memiliki komitmen yang sama dengan Indonesia untuk berkerja sama dalam meningkatkan hubungan bilateral antara keduanya.

“Terkait hubungan bilateral kedua Negara, Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk meningkatkan kerja sama bilateral di berbagai bidang. Dalam hubungan ini, kedua negara harus berusaha keras untuk mencapainya. Saya percaya bahwa komitmen itu bersifat timbal balik. Indonesia juga memiliki komitmen yang kuat sebagaimana Venezuela untuk memperluas dan memperdalam kerja sama di semua bidang yang menjadi kepentingan bersama. Indonesia siap bekerja sama dengan Venezuela untuk memperkuat hubungan bilateral yang pada hakikatnya saling menguntungkan.”

Lebih lanjut Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri Muhammad Anshor juga menyampaikan keprihatinan pemerintah Indonesia terhadap insiden serangan drone yang terjadi di Venezuela. Dirinya pun menyampaikan harapan dari pemerintah Indonesia agar perdamaian dan stabilitas dapat terus terjaga di Venezuela. (voi/ndy)

Indonesia dan Palestina menandatangani Pengaturan Pelaksanaan atau Implementing Agreement (IA) pada nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang Pemberian Preferensi Penghapusan Tarif Bea Masuk Nol Persen bagi Produk Kurma dan Minyak Zaitun (Virgin Olive Oil) dari Palestina. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia (RI) Enggartiasto Lukita dan Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun di Jakarta, Senin (6/8). Usai penandatanganan tersebut, Enggartiasto mengatakan saat ini Indonesia dan Palestina sedang mempersiapkan kerjasama berupa Preferential Trade Agreement (PTA).

“Kita baru menandatangani tindak lanjut dari kesepakatan yang sudah dilakukan antara Indonesia dan Palestina dan ini adalah tindak lanjut untuk pengaturannya atau Implementing Agreement-nya yang sudah otomatis akan berlaku satu bulan sejak saat ini dan itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian tadi di dalam pembicaraan sebelumnya, kami berdua, so both of us, basically agree untuk meningkatkan, mempersiapkan PTA antara Indonesia dan Palestina .”

Dokumen IA merupakan petunjuk teknis pada MoU penghapusan bea masuk nol persen bagi produk kurma dan minyak zaitun dari Palestina ke Indonesia. Penandatanganan IA merupakan tindak lanjut dari ratifikasi atas nota kesepahaman antara Indonesia dan Palestina. Menurut Enggartiasto, nota kesepahaman tersebut merupakan mandat dari pembentukan instrumen untuk menfasilitasi ekspor dari Palestina dengan cara menghapuskan tarif bea masuk  ke Indonesia. Hal ini juga sebagai bentuk dukungan rakyat Indonesia terhadap perjuangan Palestina, khususnya dalam meningkatkan perekonomian rakyat Palestina. Nota kesepahaman penghapusan bea masuk kurma dan minyak zaitun Palestina ke Indonesia menjadi 0 persen ditandatangani oleh Enggartiasto dan Menteri Ekonomi Nasional Palestina Abeer Odeh pada 12 Desember 2017 lalu. Penandatanganan dilaksanakan saat pertemuan bilateral Indonesia dan Palestina di sela-sela Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia (KTM WTO) ke-11 di Buenos Aires, Argentina. (VOI/Rezha)

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita memastikan, pemerintah Indonesia akan terus melakukan lobi kepada Pemerintah Amerika Serikat untuk memberikan fasilitas pembebasan bea masuk atau generalized system of preferences (GSP) bagi produk Indonesia. Tapi, Enggartiasto memastikan, lobi pemerintah Indonesia tidak dilakukan secara langsung melainkan dengan cara menggambarkan kondisi yang ada kepada Menteri Perdagangan Amerika Wilbur Ross. Enggartiasto Lukita di Jakarta, Senin (6/8) mengatakan, lobi terakhir dilakukan Pemerintah Indonesia dalam pertemuan dengan Ross dan Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo saat keduanya berkunjung ke Indonesia pada Minggu (5/8).

Lobi tersebut dilakukan pascaevaluasi Amerika terhadap fasilitas GSP bagi beberapa negara, termasuk Indonesia. Enggartiasto tidak dapat memastikan hasil akhir dari lobi tersebut. Ia hanya bisa memastikan, Pemerintah Indonesia tidak akan meminta–minta  kepada Amerika agar tetap memberikan fasilitas GSP. Indonesia hanya akan menunjukkan niat baik agar perdagangan Indonesia dengan Amerika dapat terus ditingkatkan. ant.7.8’18.mar/edit r