Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meyakinkan kota yang dipimpinnya layak menjadi tempat investasi Internasional.Buktinya, saat ini sudah banyak investor luar negeri yang menanamkan investasinya di Kota Pahlawan tersebut.Bahkan yang terbaru, salah satu perusahaan terkemuka di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), Budget Petroleum melalui PT Arvada Investasi menanamkan investasinya di Kota Surabaya senilai 2,1 triliun rupiah.
Risma di Surabaya, Sabtu (7/7) mengatakan, dana investasi itu digunakan untuk membeli tiga tower apartemen yang dibangun oleh PT Pembangunan Perumahan (PP) Properti Tbk.Risma menjelaskan, kehadiran investor asing (Dubai) ke Surabaya menjadi bukti bahwa Surabaya aman dan nyaman untuk investasi.Peluang investasi Internasional ini akan sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan daerah sekaligus membuka peluang bagi warga Kota Surabaya dalam kesempatan bekerja. rol
Peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di perekonomian nasional terhitung sangat besar.Jumlahnya mencapai 99.9 persen sehingga kalau dibulatkan bisa menjadi 100 persen.Dan penyerapan tenaga kerjanya mencapai 97 persen.Pers rilis yang diterima Radio Republik Indonesia Sabtu (7/7/2018) menyebutkan hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 dengan tema "Tarif Khusus PPH UMKM" di Kementerian Komunikasi dan Informatika Jakarta.
Iskandar Simorangkir mengatakan, saat ini, UMKM menyumbang terhadap produk domestik bruto hingga 60.34 persen.Dikatakan, menurut Presiden Joko Widodo UMKM harus naik kelas.Tidak boleh hanya bertahan di usaha kecil saja.Levelnya harus naik seperti di sejumlah negara tetangga.Secara jumlah, menurut Iskandar, usaha kecil di Indonesia mencapai 93.4 persen, usaha menengah 5.1 persen, dan yang besar hanya 1 persen.Untuk itu, menurut Iskandar, saat ini bagaimana caranya untuk mengembangkan UMKM. Bukan sekadar menurunkan PPh final. Tapi lebih dari itu, yang kecil-kecil harus bisa berkembang dengan cepat. kbrn
Presiden Joko Widodo menjawab permintaan sejumlah aktifis 98 pada Rembuk Nasional Aktifis 98, Sabtu di Jakarta. Sejumlah permintaan yang disampaikan diantaranya terkait penetapan gelar pahlawan nasional bagi sejumlah mahasiswa yang menjadi korban pada peristiwa reformasi tahun 1998 lalu. Terkait hal itu Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya akan menindaklanjuti usulan tersebut bersama pihak-pihak terkait.
Dirinya mengatakan, peristiwa reformasi 98 telah menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia yang melahirkan kebebasan berpendapat, demokrasi dan keterbukaan. Jokowi pun berharap agar di era keterbukaan saat ini, semua pihak dapat memanfaatkannya untuk berkontribusi pada kemajuan bangsa.
“Mengenai gelar pahlawan nasional atau mungkin pemberian bintang jasa segera kita tindak lanjuti dan nanti juga akan saya sampaikan ke seluruh aktifis 98. Karena itu sebuah penanda bahwa 98 itu telah dibuka ruang sebesar-besarnya untuk kebebasan berpendapat, masyarakat yang lebih demokratis, kebebasan pers. saya kira kita harus memiliki sebuah penanda bahwa era itu adalah dimulainya era keterbukaan dan era kebebasan di negar kita. Dan ini kita harapkan dalam jangka yang panjang memberikan sebuah ruang semuanya untuk memberikan kontribusinya kepada negara bangsa dan rakyat kita,.” kata Presiden Joko Widodo.
Selain penetapan gelar pahlawan nasional bagi mahasiswa yang gugur pada peristiwa 98, Rembuk Nasional Aktifis 98 juga meminta agar tanggal 7 Juli diperingati sebagai hari Bhinneka Tunggal Ika, sekaligus meminta Presiden Joko Widodo untuk mengusut tuntas peristiwa pelanggaran HAM yang telah terjadi.
Para aktifis juga menyampaikan komitmennya untuk tetap menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman intoleransi, radikalisme dan terorisme serta menolak penggunaan isu SARA dalam praktik politik di Indonesia. para aktifis juga berkomitmen untuk melanjutkan perjuangan reformasi 98 untuk melawan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam sendi kehidupan bernegara. (ndy)
Presiden Joko Widodo memastikan telah mengantongi nama calon pendampingnya dalam pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden periode 2019-2024. Hal itu disampaikannya usai menghadiri acara penutupan Rembuk Nasional Aktifis 98, Sabtu di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyampaikan harapan agar semua pihak dapat menahan diri hingga waktu yang tepat bagi pengumuman nama calon wakil presiden yang akan mendampinginya pada Pilpres 2019 mendatang.
“ Pada saat yang tepat nanti akan kita umumkan. Nunggu. Ini kan nunggu berapa hari masa ga sabar. Sudah ada tinggal diumumin”.
Sementara itu menanggapi wacana pencapresan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya mengapresiasi rencana tersebut. Jokowi menyebut, dengan bertambahnya kandidat calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertarung pada pilpres 2019 mendatang, akan semakin memberikan peluang bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya berdasarkan pilihan masing-masing. Komisi Pemilihan Umum akan membuka pendaftaran pasangan capres dan cawapres Pilpres 2019 pada 4 hingga 10 Agustus 2018 mendatang. KPU kemudian dijadwalkan akan melakukan penetapan Capres dan Cawapres 2019 pada 20 September yang akan disusul dengan dimulainya proses kampanye Pileg dan Pilpres pada tanggal 23 September. (ndy)