VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Bayuwangi kini menjadi salah satu tujuan wisata favorit di Indonesia, karena kebupaten ini menawarkan paket wisata yang lengkap, dari wisata alam, budaya hingga kuliner. Berwisata kuliner di kota berjuluk Sunrise of Java ini, hasrat wisata kuliner anda akan terpuaskan. Ada beragam kuliner lezat yang wajib anda coba. Salah satunya Jangan Uyah Asam. Jangan Uyah Asam merupakan makanan kuno warga Banyuwangi yang masih dilestarikan. Kuliner ini biasanya selalu hadir ketika upacara upacara adat suku Osing yaitu suku asli Banyuwangi digelar. Dalam bahasa Indonesia "Jangan" artinya adalah sayur. Bentuknya seperti sop, namun kuahnya pedas dan asam. Isinya adalah potongan besar ayam kampung yang rasanya gurih dan nikmat. Bahan dasarnya tentu ayam kampung dan ditambah papaya muda. Ayam kampung dipilih karena mempunyai tekstur yang lebih padat daripada ayam potong, selain itu rasanya juga lebih gurih.

Untuk bumbunya, Jangan Uyah Asam menggunakan cabe merah, cabe rawit, tomat, gula dan garam yang dihaluskan.  Jika ingin lebih memberikan rasa yang lebih asam lagi bisa ditambahkan dengan irisan-irisan belimbing wuluh. Bisa juga ditambahkan dengan daun wadung yang rasanya asam. Cara memasaknya, ayam direbus hingga empuk, kemudian masukkan irisan pepaya mentah dan bumbu yang sudah dihaluskan. Masak hingga matang danJangan Uyah Asem pun siap dihidangkan. Kuliner ini sangat cocok dinikmati dengan sepiring nasi panas, sambal dan kerupuk.

tidak seperti kuliner khas Bayuwangi lainnya, tidak mudah menemukan penjual Jangan Uyah Asam di Banyuwangi. Salah satu warung makanan yang menjual kuliner ini berada di di Jalan Raya Glagah Dusun Jambean Kecamatan Glagah. Jika anda memesan satu porsi Jangan Uyah Asem, anda akan mendapatkan semangkuk Jangan Uyah Asem, sambal mentah yang rasanya pedas dan juga beberapa potong tempe. Harga satu porsi Jangan Uyah asem sekitar Rp 10.000 hingga 20.000.

VOI KOMENTAR Walaupun pro dan kontra terus bergulir, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 tetap dilaksanakan. Sementara itu, jumlah pasien yang terpapar Covid-19 semakin banyak dan sebarannya semakin luas. Bahkan akhir-akhir ini, sudah menimpa sebagian calon peserta Pilkada dan penyelenggara di jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi pemilihan Umum (KPU). Diputuskan bahwa tahapan pelaksanaan Pilkada serentak dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Namun baru dua hari kampanye dilaksanakan, Bawaslu mencatat ada 18 pelanggaran terhadap protokol pencegahan virus corona (Covid-19) pada 26 dan 27 September 2020.

Delapan pelanggaran di hari pertama terjadi di delapan daerah. Sebagian besar temuan adalah kampanye dengan melibatkan massa lebih dari lima puluh orang ataupun tak mengindahkan jaga jarak. Pada hari kedua, pelanggaran terjadi di sembilan daerah. Bawaslu meresponsnya dengan teguran tertulis.

Selain pelanggaran protokol kesehatan, Bawaslu juga menemukan kampanye tanpa Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) di 29 kabupaten/kota. Pihak Bawaslu juga menemukan ribuan alat peraga kampanye yang tak sesuai aturan. Masa kampanye Pilkada serentak 2020 telah bergulir sejak Sabtu 26 September. Ratusan pasangan calon kepala daerah di 270 daerah diperkenankan berkampanye selama 71 hari. Sementara, hari pencoblosan akan dilaksanakan pada Rabu 9 Desember 2020.

Ketua Bawaslu, Abhan kepada media  Senin (28/9) mengakui, pelaksanaan Pilkada 2020 ditengah pandemi Covid-19 tidak mudah. Karena, kegiatan politik harus diselaraskan dengan protokol kesehatan Covid-19. Bawaslu harus mengawasi tahapan Pilkada dan harus pula menerapkan protokol kesehatan. Paling tidak, pihak Bawaslu harus memberikan contoh dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan baik dan benar.

Beban jajaran Bawaslu semakin berat. Kerawanan selalu membayangi baik Pemilu nasional maupun Pilkada. Politik uang, sentimen SARA, ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara -ASN dan gangguan keamanan adalah bentuk-bentuk kerawanan yang selalu menjadi perhatian Bawaslu. Kini ada kerawanan baru, yaitu pandemi Covid-19 yang juga berpotensi mengganggu proses demokrasi tersebut, terutama dalam masa kampanye.

Mengingat beban yang sangat berat ini sudah selayaknya Bawaslu mendapat dukungan dari berbagai pihak. Beban ini harus dibagi secara proporsional oleh seluruh pemangku kepentingan Pilkada 2020 seperti Bawaslu, KPU, Pemerintah, Polri, TNI, Gugus Tugas Covid-19 dan instansi terkait. Namun diatas semua itu, partisipasi masyarakat sipil memainkan peranan terbesar dalam memantau seluruh proses tahapan pilkada. Kepatuhan seluruh masyarakat terhadap protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 juga menentukan kesuksesan Pilkada serentak 2020.

VOI HDS Hari ini Dalam Sejarah kami awali dengan peristiwa tanggal 28 September 1928-Alexander Fleming menemukan penisilin.

Sir Alexander Fleming adalah ilmuwan Skotlandia yang berhasil menemukan penisilin, yaitu sejenis antibiotik yang dihasilkan oleh jamur Penicillium notatum pada 28 September 1928. Zat temuannya ini dapat digunakan untuk membunuh banyak jenis bakteri yang berbahaya bagi tubuh manusia. Bersama dengan Ernst Chain dan Howard Florey, Fleming menerima Hadiah Nobel Fisiologi atau Kedokteran pada 1945.

Kami beralih ke tanggal 28 September 1945, Hari Kereta Api Indonesia.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, karyawan perusahaan kereta api yang tergabung dalam Angkatan Moeda Kereta Api (AMKA) mengambil alih kekuasaan perkeretaapian dari Jepang. Pada tanggal 28 September 1945, pembacaan pernyataan sikap oleh Ismangil dan sejumlah anggota AMKA lainnya menegaskan bahwa mulai hari itu kekuasaan perkeretaapian berada di tangan bangsa Indonesia sehingga Jepang sudah tidak berhak untuk mencampuri urusan perkeretaapian di Indonesia. Inilah yang melandasi ditetapkannya tanggal 28 September 1945 sebagai Hari Kereta Api Indonesia. Kini perusahaan negara tersebut bernama PT.KAI.

Kami akhiri Hari Ini dalam Sejarah dengan tanggal 28 September 1995- Perjanjian Damai Israel-Palestina.

Pada 28 September 1995, Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dan pemimpin Organisasi pembebasan palestina-PLO, Yasser Arafat menandatangani Kesepakatan Interim Israel-Palestina di Washington DC, Amerika Serikat. Di bawah kesepakatan ini, para pemimpin PLO bisa kembali ke daerah pendudukan dan bangsa Palestina memperoleh hak otonomi yang lebih luas di Tepi barat. Imbalannya adalah mengakui keberadaan Israel dan meninggalkan cara-cara kekerasan dalam perjuangan. Namun, kesepakatan ini ditentang Hamas dan sejumlah faksi radikal Palestina yang siap melakukan perjuangan bersenjata, termasuk aksi bom bunuh diri di Israel demi membebaskan Palestina. Sekian, Hari Ini Dalam Sejarah.

VOI KOMENTAR Desa di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 75.000 sudah sepatutnya menjadi tulang punggung ekonomi di saatpandemi covid-19 yang belum juga berakhir. Untuk mendorong perekonomian pedesaan, infrastruktur desa tentu harus terus ditingkatkan. Diantaranya melalui dana desa stimulus padat karya tunai, yang diarahkan untuk menjaga produktivitas.

Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet terbatas pada Kamis (24/9),  menegaskan krisis akibat pandemi Covid-19 harus jadi momentum melakukan reformasi dan merencanakan strategi besar untuk mendukung ekonomi, termasuk di desa-desa.

Presiden meminta seluruh skema program yang berkaitan dengan jaring perlindungan sosial desa, seperti program keluarga harapan, bantuan sosial tunai, bantuan langsung tunai desa dan lain sebagainya berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

Begitu juga dengan pelaksanaan program padat karya tunai di perdesaan,  harus dikawal dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Sehingga dapat mengurangi beban masyarakat desa yang mungkin kehilangan pekerjaan atau kesulitan mencari kerja di tengah pandemi, maupun  yang berasal dari kalangan tidak mampu.

Selanjutnya, Presiden Jokowi juga menginstruksikan jajaran terkait untuk mengonsolidasikan program-program kementerian yang dapat meningkatkan ekonomi desa.

Menurutnya masing-masing kementerian tidak boleh menjalankan program secara sendiri-sendiri. Namun  harus mengintegrasikan diri ke dalam skema program yang saling mengisi satu sama lain. Jika tidak, hasilnya pun tidak akan kelihatan.

Selain itu, masing-masing desa juga harus diarahkan untuk mengembangkan potensi lokalnya dalam rangka memperkuat daya ungkit ekonomi desa.

Presiden menegaskan warga desa harus diberikan ruang partisipasi dan kreasi dalam memajukan sektor-sektor unggulan desa. Seperti yang berkaitan dengan pertanian, wisata desa, hingga industri di perdesaan.

Saat ini lebih dari 75 persen penduduk Indonesia berada di perdesaan. Artinya, masa depan negeri ini sebaiknya tidak lagi terletak di kota tetapi di pedesaan, terutama pada kondisi pandemi saat ini. Kota kelak sudah seharusnya hanya  menjadi penyedia jasa,  sementara pusat aktivitas produksi akan ada di desa-desa. (VOI)