Komentar

Komentar (891)

28
August

Badai Laura menerjang Texas dan Louisiana, Amerika Serikat dengan kekuatan penuh atau kategori 4 hingga merusak rumah dan bangunan, bahkan mengakibatkan kematian. Angin berhembus hingga kecepatan 150 mil atau sekitar 240 kilometer per jam pada Kamis (27/8/2020) sekitar pukul 01.00 dini hari waktu setempat.  Laura menjadi badai paling kuat yang menyerang Louisiana, bahkan  melampaui Katrina, yang melanda AS  pada  2005 lalu. Proses evakuasi bencana ini ini pun dipersulit  akibat pandemic covid19 yang juga mewabah  di Texas dan Lousiana.

Sungguh tahun 2020 ini merupakan tahun  yang luar biasa.  Sebelum  berbagai negara terkena wabah  Covid 19, sejak awal 2020, setidaknya sudah ada beberapa  bencana alam besar yang terjadi dan mempengaruhi dunia.  Misalnya saja Kebakaran hutan dan lahan  di Australia,  Gletser di Selandia baru yang berubah Kecoklatan, Erupsi gunung Taal di Filipina, cairnya gletser di Himalaya dan beberapa kejadian lainnnya, termasuk banjir besar di Jakarta di awal tahun.    Hampir semua pemerhati masalah lingkungan dan iklim sepakat bahwa kondisi ekstrem di seluruh belahan bumi ini ada kaitannya dengan perubahan iklim dan pemanasan global.

Krisis iklim sebenarnya dapat diminimalisasi apabila target kesepakatan Paris mengenai lingkungan hidup dapat dicapai oleh semua  pihak, khususnya yang terikat dengan kesepakatan tersebut. Yaitu,   untuk mengurangi laju kenaikan suhu di bawah 2 derajat. Bahkan lebih ambisius, yaitu di bawah 1,5 derajat dan itu harus dilaksanakan melalui NDC (Nationally Determined Contribution) masing-masing negara,.

Tiap negara seharusnya  mengambil peran berkontribusi untuk  persoalan krisis iklim karena  berdampak pada kehidupan dan bencana global.  Di samping  beradaptasi,  untuk menghentikan atau mengurangi perubahan iklim juga  harus dilakukan langkah-langkah mitigasi. Seperti pengurangan emisi gas rumah kaca penyebab perubahan iklim,  yang harus dilakukan dengan tegas dan bijaksana, terutama oleh negara-negara besar.

Badai Laura yang menerjang di tengah pandemic Corona/ covid19 lagi-lagi menjadi pengingat betapa alam menyerukan perbaikan menyeluruh.  Saatnya manusia memperbaiki cara hidup yang lebih bersahabat dengan alam, agar meredam kemungkinan bencana berikutnya.

27
August


Pandemi Covid-19 membuat perekonomian Indonesia tumbuh negatif 5,23  persen  di kuartal kedua 2020. Pertumbuhan ekonomi Indonesia  diprediksi akan mengalami pertumbuhan negatif pada 2020.  Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memproyeksi, pertumbuhan ekonomi pada kuartal ke-3 mendatang berada di kisaran 0 persen hingga minus 2 persen. Adapun untuk keseluruhan tahun 2020, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan berada di kisaran -1,1 persen hingga positif 0,2 persen. Jika proyeksi tersebut terealisasi, ini artinya bahwa Indonesia menghadapi pertumbuhan ekonomi negatif dalam dua kuartal berturut-turut. Dengan demikian, kondisi perekonomian Indonesia masih dalam kategori resesi teknis.

Pemerintah dan rakyat Indonesia tentu tidak mengharapkan  terjadi resesi. Berbagai upaya dilakukan agar terhindar dari resesi.  Untuk menghindari ancaman resesi ekonomi ini, sektor usaha rumahan (ultra mikro) perlu diberdayakan.  Usaha ultra mikro merupakan strata paling bawah dalam usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Usaha ultra mikro adalah usaha yang dikerjakan hanya satu orang dengan modal Rp 1 hingga Rp 2 juta. Kelompok ini tergolong masyarakat berpendapatan rendah atau miskin, misalkan penjual asongan, pedagang kaki lima, warung kecil, bakul pasar, dan pekerja informal lain dengan mengandalkan pendapatan harian.

Jumlah usaha ultra mikro dan informal sangat masif sehingga pemberdayaan terhadap mereka sangat signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data badan Pusat Statistik, per Februari 2020, jumlah pelaku usaha ultra mikro dan informal di Indonesia mencapai 70 juta orang, setara 56,5 persen dari total tenaga kerja Indonesia.  Pemerintah menargetkan kontribusi sektor ultra mikro terhadap PDB nasional mencapai sebesar 61 persen pada tahun 2020.

Pemerintah melakukan berbagai langkah untuk memberdayakan usaha ultra mikro dengan memberikan hibah dalam bentuk dana tunai Rp 2,4 juta per pelaku usaha dan bantuan sosial. Langkah-langkah pemerintah memberdayakan usaha ultra mikro sangat tepat. Langkah-langkah  ini perlu  didukung dengan data akurat. Baru-baru ini, Menteri Sri Mulyani telah mengeluhkan data yang ada di lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah serta kementerian yang tidak sinkron. Dia menyampaikan kesulitan pemerintah untuk memberikan stimulus kepada usaha mikro  kecil menengah, termasuk usaha ultra mikro yakni terkait data yang belum sinkron.

Data yang tidak sinkron membuat eksekusi kebijakan tidak efektif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah pusat dan daerah memperbaiki data mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sembari merealisasikan bantuan sosial dan  hibah dana tunai.

26
August


Ketegangan di wilayah tepi barat Palestina Israel meningkat bersamaan dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo ke Israel. Dengan menggunakan tentaranya Israel menyerang pemukiman warga Palestina di kawasan bagian timur Ramallah di wilayah tepi barat, Selasa 25 Agustus 2020. Tindakan agresif ini dilakukan  dengan alasan warga Palestina membangun perumahan tanpa izin. Laporan menyebutkan serangan dilakukan sebelum matahari terbit. 200 warga Palestina memang telah  membangun pemukiman di Wadi Al Siq kawasan Ramalah Timur yang berada di area C. 

 

Pada tahun 1995 Palestina dan Israel melalui perjanjian di Oslo, Norwegia sepakat bahwa Tepi Barat dibagi menjadi tiga area yakni Area A, B, dan C. Otoritas Palestina mengendalikan Area A yang luasnya  18 persen dari wilayah Tepi Barat , Area B yang luasnya sekitar 21 persen berada dibawah administrasi keamanan sipil Israel dan Palestina. Sedangkan sisanya masuk dalam Area C, yang mewakili 61 persen wilayah dibawah kendali  Israel. 

 

Hampir bersamaan dengan serangan kepada warga Palestina di area C, militer Israel  juga  mengebom posisi kelompok milisi di Jalur Gaza. Tentara Israel beralasan melakukan serangan karena warga Palestina telah meluncurkan balon pembakar ke tanah pertanian Israel selatan, sehari sebelumnya. Serangan bom yang dimaksudkan untuk membalas peluncuran balon pembakar itu dilakukan dua hari berturut turut.

 

Tindakan tentara Israel baik di area C maupun jalur Gaza dilakukan bersamaan dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo. Perlu dicatat, kunjungan ini dilakukan  tidak lama setelah adanya kesepakatan antara Israel dan Uni Emirat  Arab menormalisasi hubungan diplomatik. 

 

Dapat dikatakan bahwa selain alasan keamanan, tindakan agresif otoritas Israel melalui tentaranya sangat mungkin mempunyai tujuan politik. Kepada sekutunya, Israel ingin  menunjukkan kekuatan dan kekuasaannya. Yaitu dengan  melakukan serangan mililter, berdalih adanya tindakan provokasi warga Palestina. Israel terus berusaha meyakinkan Amerika Serikat yang merupakan  sekutunya, bahwa posisinya dalam persengketaan dengan Palestina semakin kuat.

25
August

Presiden Joko Widodo meluncurkan Program Bantuan Presiden (banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM) pada Senin (24/8) di Istana Negara. Bantuan ini ditujukan untuk tambahan modal kerja bagi pelaku usaha mikro kecil  di Indonesia. Targetnya ada 12 juta usaha mikro kecil yang  akan menerima bantuan sebesar 2,4 juta rupiah.  Saat menyerahkan secara simbolis, Presiden Joko Widodo menekankan bantuan yang diberikan adalah hibah, bukan pinjaman atau kredit.

Kriteria penerima Banpres Produktif ini adalah usaha mikro kecil, nasabah perbankan atau lembaga keuangan dengan simpanan dibawah 2 juta rupiah. Kriteria lain adalah mereka tidak memiliki kredit di perbankan  atau lembaga keuangan lainnya.  Bagi mereka, banpres produktif ini tentu menjadi  suntikan menyegarkan, dan diharapkan bisa membuat mereka menjadi lebih kuat.

Fakta di lapangan, Sejak Covid 19 menyerang, usaha mikro kecil di Indonesia menjadi salah satu dari garda terdepan yang terkena dampaknya. Pembatasan Sosial Berskala Besar –PSSB menyebabkan semakin terbatasnya pemasukan yang mereka  dapat. Dari sekitar 63 juta usaha mikro kecil  diperkirakan 50 persen yang terdampak secara langsung. Langkah yang diambil pemerintah diharapkan dapat menambah modal usaha mikro kecil agar mereka  bangkit dari keterpurukan.

UMKM memang  yang pertama harus diselamatkan, agar mereka bisa kembali kuat untuk menyokong perekonomian Indonesia. Bila menengok dua dekade yang lalu, saat Indonesia menghadapi krisis ekonomi pada tahun 1998 dan 2008,  UMKM justru menjadi salah satu yang menopang dan memberikan kontribusi bagi stabilitas perekonomian Indonesia.  

Kebangkitan UMKM tak bisa disandarkan hanya kepada pemerintah. Keterlibatan pihak-pihak lain tentu sangat dibutuhkan, diantaranya pelaku e-commerce  atau marketplace.  Mereka bisa memberikan bimbingan teknis kepada usaha mikro kecil memanfaatkan teknologi untuk memasarkan hasil usaha mereka.  Harapannya,  produksi usaha mereka bisa mendominasi  market place untuk menggeser produk impor.  Tentunya, hal paling penting adalah pelaku usaha itu sendiri. Mereka harus mengembangkan diri dan melakukan inovasi untuk menjawab tantangan yang dihadapi.

Semoga  bantuan presiden produktif ini menjadi  vaksin yang tepat bagi usaha mikro kecil. Bukan hanya untuk bangkit  dari keterpurukan akibat pandemi Covid 19, tetapi  berdampak positif untuk jangka panjang.

24
August


Lebih dari setengah tahun dunia dihantui virus COVID-19. Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah penyebaran virus tersebut, namun belum membuahkan hasil. Bahkan orang yang terinfeksi virus COVID-19 semakin hari semakin bertambah. Hal itu antara lain disebabkan karena belum ditemukannya vaksin yang tepat. Indonesia adalah satu dari berbagai negara di dunia yang berjuang untuk mencari dan memproduksi sendiri vaksin COVID-19.

Meski belum selesai, upaya untuk memproduksi vaksin COVID-19 tampaknya akan mendekati kenyataan. Salah satunya dengan menggandeng Sinovac, perusahaan farmasi asal Tiongkok. Indonesia, melalui PT Bio Farma berencana akan mendistribusikan 50 juta dosis bahan baku berupa bulk atau konsentrat vaksin Covid-19 Ready to Fill (RTF) dari Sinovac pada November 2020 sampai dengan Maret 2021 mendatang. Kepastian tersebut diketahui setelah penandatanganan Perjanjian Awal Pembelian dan Pasokan Produksi Massal Vaksin Covid-19 (Prelimenary Agreement of Purchase and Supply of Bulk Production of Covid-19 Vaccine) antara Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir dengan General Manager Sinovac Gao Xiang, Kamis (20/8/2020) di Hainan, Tiongkok.

Setelah masuk ke dalam negeri, nantinya akan dilakukan serangkaian pengujian di Bio Farma dan proses registrasi di BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), sampai akhirnya siap untuk diproduksi. Setelah uji klinis ketiga selesai pada Januari 2021 nanti, barulah  produksi secara resmi  akan dimulai.

Selain dengan Sinovac, pemerintah RI juga mengincar vaksin dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA). Indonesia mendapatkan komitmen penyediaan 10 juta dosis vaksin Covid-19 dari G42, perusahaan artificial intelligence asal Abu Dhabi, yang saat ini juga tengah mengembangkan vaksin Covid-19 yang rencananya akan tersedia 10 juta vaksin di tahun ini.

Kesigapan pemerintah dalam berjuang melawan virus COVID-19 dengan mencari dan memproduksi vaksin sendiri patut diapresiasi. Semakin cepat vaksin tersebut diproduksi dan didistribusikan ke masyarakat, akan semakin baik dalam mengurangi jumlah kasus COVID-19 yang sampai Minggu (23/8) mencapai 154 ribu.

Pemerintah dan rakyat Indonesia berharap vaksin COVID-19 dapat segera diproduksi dan didistribusikan. Semoga badai COVID-19 cepat berlalu sehingga rakyat di dunia, khususnya Indonesia, dapat menjalani kehidupan normal dan menata kembali kehidupan sosial dan ekonomi yang sempat hancur akibat pandemi VOCID-19.

21
August


Kalau ada yang bilang  tidak ada musuh yang abadi, maka kesepakatan hubungan diplomatik antara Israel dan Uni Emirat Arab  adalah contoh yang paling nyata. Sempat sangat berseteru, kini  mereka tampak telah berdamai. Ada berbagai kemungkinan alasan mengapa hubungan ini terbentuk. Bisa jadi  UEA berusaha menghadang langkah aneksasi tepi Barat oleh Israel, yang  didukung penuh oleh Amerika, dengan cara ini.  Atau barangkali ada motif ekonomi dibaliknya.

Situasi ini sebetulnya tidaklah terlalu mengejutkan. Karena selama lima tahun terakhir, kontak antara Israel dan negara-negara Teluk, terutama Arab Saudi, UEA, dan Bahrain, telah meningkat pesat. Jadi hubungan UEA dengan Israel sungguh tidak dibangun hanya dalam 1 malam.  Perdagangan antara Israel dan negara-negara Teluk sekarang diperkirakan mencapai sekitar US$1 miliar per tahun. Salah satu perusahaan milik Israel, AGT International, dilaporkan telah membuat kesepakatan senilai 800 juta dolar dengan UEA untuk pembelian peralatan pengawasan perbatasan. Diyakini masih ada bukti-bukti kedekatan lain antara Israel dan negara-negara Arab. 

Palestina tentunya sangat  kecewa dengan keadaan ini, karena merasa dijadikan alasan pembenar dibalik hubungan Uni Emirat Arab dan Israel yang dikutuk oleh negara-negara Organisasi Kerjasama Islam-OKI. Salah satu negara OKI , Turki langsung  membaca motif ekonomi dibalik hubungan yang sudah diresmikan ini. PM Israel menyebut bahwa peristiwa  ini membuka era baru dalam hubungan Negara Israel dengan dunia Arab karena sudah memutuskan pembentukan perdamaian resmi dan lengkap antara Israel dan Uni Emirat Arab. Diperkirakan akan lebih banyak negara Arab dan Muslim bergabung dalam lingkaran perdamaian bersama ini.

Meski saat ini kemungkinannya belum terlalu nampak, namun bisa ditengarai dari sikap Arab Saudi, misalnya. Walaupun menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Arab Saudi terlihat tidak terlalu keras menyikapi ‘aneksasi’ Yerusalem oleh Israel. Tentu hal ini sedikit banyak mewarnai Peta Politik Timur Tengah atau hubungan negara2 Islam dengan Israel.   

Akankah tujuan  ideal,  yang sudah dipupuk bersama oleh negara2 OKI selama ini, tentang berdiriya Negara Palestina yang bebas aneksasi Israel, bisa terwujud?  Atau malah akan  muncul kelompok baru negara2 yang bekerjasama dengan Israel?

Tampaknya akan terjadi konflik antara idealisme mendukung terwujudnya negara Palestina yang berdaulat, dengan kepentingan masing -masing negara anggota OKI.

20
August


Pada 14 abad silampenanggalan Hijriyah yang berbasis pada penanggalan menurut bulan diterapkan oleh Kaum muslimin. Penanggalan yang merujuk pada perputaran bulan ini diterapkan untuk mengatasi masalah administrasi pada masa  Khalifah Umar bin Khattab. Penanggalan ini berbeda dengan versi Masehi yang merujuk pada matahari dan kelahiran Isa Al Masih. Sedangkan, Hijriyah yang masuk dalam  bulan Muharram adalah salah satu dari 12 bulan yang dimuliakan oleh umat Islam berdasarkan AL Quran. Pengambilan Hijriyah berdasarkan pindahnya Nabi Muhammad dari Mekkah ke Madinah dalam perjuangan dakwahnya.

Menteri Agama, Fachrul Razi, dalam sambutannya di tahun baru Hijriyah pada 20 Agustus 2020 mengajak umat Islam untuk meneguhkan persatuan dan mewujudkan kehidupan berbangsa yang lebih baik dalam menyongsong tahun baru 1 Muharram 1442 Hijriah. Menurutnya, di situasi wabah saat ini, semangat hijrah adalah dapat diartikan berpindah dari keadaan yang tidak baik di suatu tempat ke tempat lain, untuk menggapai keadaan yang lebih baik. Hijrah bisa bermakna perpindahan dari kemungkaran kepada ketakwaan, dari keterbelakangan kepada kemajuan, dari yang mudarat kepada yang manfaat, dan juga dari peradaban jahiliah ke peradaban yang bermartabat. 

Di beberapa daerah di Indonesia, 1 Muharram diperingati dalam banyak kegiatan ritual dan tradisi yang berbeda beda. Khusus Mayoritas suku Jawa, 1 Muharram dianggap sebagai 1 Syuro, banyak meyakini dengan melakukan ritual, mulai dari yang berjalan kaki semalaman ( napak tilas hijrah nabi yang pergi di malam hari meninggalkan kota Mekkah), menyendiri sepanjang malam, hingga berendam menyucikan diri di sungai atau tepi laut, semua itu dengan berasumsi bertujuan melepaskan dan menghilangkan keburukan untuk mendapat kebersihan diri dan jiwa yang lebih baik lagi.

Perpindahan dan hijrahnya nabi Muhammad ini juga dapat dimaknai bukan sekedar hijrah atau pindah secara fisik, tapi juga hijrah dalam perfikir, berprilaku dan bertindak sesuai dengan ahlak dan sesuai ajaran Islam. Disituasi pendemi saat ini, makna hijrah bisa jadi untuk melihat diri sendiri atau instropeksi diri menghadapi era tatanan kehidupan baru. Dengan merubah kebiasaan lama dengan yang baru sesuai protokol kesehatan. Tujuan perubahan saat ini bisa jadi hampir mirip dengan semangat latar belakang pengambilan hijrah sebagai penanggalan kaum Muslim di seluruh dunia oleh Khalifah Umar bin Khattab. Sejatinya perubahan atau perpindahan dari yang lama atau kurang baik menuju ketempat yang lebih baik bukan hanya berupa secara fisik, namun juga dalam berfikir bersikap dan bertindak juga membentuk akhlak yang lebih bermartabat. Semoga makna Hijrah dapat dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari hari di situasi yang penuh prihatin. 

19
August


Ketegangan hubungan dua negara di Semenanjung Korea terus berlanjut. Alih alih meneruskan usaha mencari jalan keluar menuju perdamaian, Korea Selatan  malah akhir akhir ini seolah memicu ketegangan hubungan baru. Sementara Korea Utara tetap saja pada posisi defensif.

Ketegangan baru muncul sehubungan dilanjutkannya kembali latihan militer bersama Korea Selatan dengan Amerika Serikat. Latihan gabungan kedua negara itu telah berlangsung sebelumnya, namun terhenti karena pandemi Corona. Setelah pandemi di Korea Selatan mereda, inisiatif latihan bersama itu dilanjutkan kembali Selasa 18 Agustus 2020. Washingon menyebut ini akan berlangsung hingga 28 Agustus 2020. Pyong Yang di sisi lain,  menilai bahwa latihan militer itu akan terus memicu permusuhan antara Korea Selatan dan  Amerika Serikat dengan  Korea Utara.

Ketegangan antara kedua Korea sebelumnya meningkat karena Korea Utara telah menghancurkan kantor penghubung antar Korea Utara dan Selatan di perbatasan pada Juni lalu. Ketika itupun Pyong Yang bahkan  mengancam akan melakukan tindakan baru. Langkah Korea Utara itu, menurut Pyong Yang dipicu tindakan Korea Selatan yang dinilai provokatif oleh Korea Utara. Yaitu  meluncurkan balon balon udara  berisi buku buku serta selebaran  di perbatasan yang kemudian jatuh di wilayah Korea Utara.

Masyarakat internasional sebelumnya melihat adanya harapan baru bahwa kedua Korea akan bergerak ke arah perdamaian. Momentum bagi perdamaian adalah ketika Kim Jong-Un dan Donald Trump melakukan perundingan di Singapura dan Hanoi, Vietnam. Namun baik Korea Utara, Korea Selatan dan Amerika Serikat kehilangan momentum menapak menuju rekonsiliasi karena bekunya perundingan, dan tidak ada inisiatif lebih lanjut dari masing masing pihak. Presiden Korea Utara semula telah bersikap kooperatif  dalam dialog tersebut. Namun belakangan, Pyong Yang berbalik menyalahkan Seoul karena dianggap tidak berinisiatif mempengaruhi sikap Washington agar melonggarkan sanksi bagi Korea Utara. Isu dalam perundingan yaitu perlucutan senjata nuklir Korea Utara dan pelonggaran sanksi akhirnya kembali memudar.

Keikut sertaan negara ketiga dalam setiap konflik memang dapat menjadi perantara untuk menghasilkan solusi atau mediator.  Tetapi dapat juga  menjadi sebaliknya, malah memperkeruh situasi. Terutama ketika negara ketiga memainkan peran karena mempunyai kepentingannya sendiri. Rasanya itulah yang terjadi dalam konflik kedua negara di Semenanjung Korea yang sesungguhnya adalah satu bangsa.

18
August


Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI, Andika Perkasa dan Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal, Gatot Eddy Pramono menjadi Wakil Ketua Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Keduanya mengemban posisi yang dipimpin langsung oleh Menteri Badan usaha Milik Negara, Erick Thohir sebagai Ketua komite tersebut. Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menetapkan, TNI-Polri sebagai koordinator dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara massal. Vaksinasi akan dilakukan mulai tahun 2021.

Timbul berbagai opini terkait pelibatan TNI dan Polri dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Dalam hal ini, Pemerintah menegaskan, keterlibatan TNI dan Polri dalam Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional adalah untuk ketertiban masyarakat. Juru Bicara Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono dalam keterangan tertulisnya pada Minggu (16/8) mengatakan, TNI dan Polri dalam komite tidak akan mengurusi soal ekonomi dan penegakan hukum, tetapi akan fokus pada upaya penertiban.

Dini menuturkan, kehadiran TNI dan Polri dalam penanganan COVID-19 sangat dibutuhkan, terutama dalam upaya menegakan disiplin masyarakat dalam menaati protokol kesehatan dengan lebih intens, luas, dan masif. TNI dan Polri juga dibutuhkan untuk membantu hal teknis yang sulit jika hanya dilakukan oleh birokrat, misalnya distribusi bantuan sosial -bansos.

Dini juga menjelaskan, mengacu Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, TNI menyelenggarakan tugas pokok Operasi Militer Selain Perang (OMSP), termasuk membantu pemerintah dalam mengatasi bencana alam. Sedangkan dalam peraturan mengenai Polri, tugas pokok Polri adalah untuk melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan bencana. Itu termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).

Pelibatan aparat keamanan dalam menanggulangi pandemi COVID-19 sebenarnya juga dilakukan oleh banyak negara, bahkan oleh negara-negara besar yang demokratis sekalipun. Apalagi dampaknya secara sosial dan ekonomi di hampir semua negara sangat buruk. Perlu pelibatan semua unsur dalam masyarakat untuk menanggulangi pandemi dan dampaknya.

Terlebih lagi bagi Indonesia, yang sudah menyatakan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam. Tak dapat dipungkiri bahwa TNI dan Polri telah memainkan peran signifikan dalam menanggulangi dampak bencana alam masif, seperti Tsunami Aceh, Gempa Yogyakarta dan Gempa Lombok dan Palu. Ditengah pandemi COVID-19 berskala nasional, Peran serta TNI dan Polri dalam penanggulangannya tentunya lebih strategis dan lebih dibutuhkan lagi.

17
August


 

Hari ini genap 75 tahun Indonesia merdeka ditengah suasana prihatin karena pandemi covid19. Tidak seperti tahun-tahun lalu, perayaan hari kemerdekaan yang  biasanya dilaksanakan dengan meriah, kali ini  terpaksa dilakukan denga cara bebeda. Semua harus mengikuti protokol   dan  prosedur sesuai masa pandemi. Bahkan untuk upacara resmi  peringatan HUT Kemerdekaan  pun, kali ini terpaksa dilakukan secara virtual.

 

Suasana memang sedang memprihatinkan namun  tentunya tidak mengurangi  rasa syukur yang tiada putus atas segala pencapaian hari ini.  

 

Pidato Kenegaraan  menyambut hari kemerdekaan,   yang  disampaikan Presiden Joko Widodo di Gedung Parlemen pada Jumat, 14 Agustus yang lalu,  melaporkan kondisi kenegaraan selama setahun terakhir. Saat menyampaikan Rancangan Undang Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 dan nota keuangan, president Jokowi menjelaskan persiapan alokasi pembangunan infrastruktur yang mencapai Rp414 triliun. Artinya, APBN 2021 hanya akan berfokus untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi corona.

 

75 tahun Indonesia Merdeka memang memasuki fase baru. Perjuangan tahun ini melawan musuh yang berbeda dengan masa perang kemerdekaaan 75 tahun yang lalu, yaitu virus Corona  covid19. Tak sedikit  jumlah pahlawan kesehatan yang gugur dalam upaya memberikan layanan/ bantuan kesehatan untuk penderita covid19. RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik menyoroti bagaimana dalam usia 75 tahun, Republik Indonesia berjuang untuk dapat  merdeka dari pandemi Covid19 dan  Korupsi.

 

Keduanya adalah  musuh  berbahaya yang bisa meruntuhkan. Negara. Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi-KPK melakukan sejumlah upaya pencegahan sebagai langkah antisipatif berdasarkan pemetaan penanganan wabah Covid-19. Ada empat titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi terkait penanganan Covid-19, yaitu pengadaan barang dan jasa, pengalokasian APBN dan APBD, pemberian sumbangan dari pihak ketiga, dan pendistribusian bantuan sosial. KPK membentuk satuan tugas untuk melakukan penyelidikan terhadap penggunaan dan penyaluran anggaran penanganan Covid-19. 

 

Indonesia memang tengah berperang  melawan Covid19 dan Korupsi. Harapannya  tentu saja mewujudkan masyarakat yang sehat  secara fisik dan memberantas  karakter koruptif. Sungguh bukan kerja ringan dengan kondisi pandemi yang dihadapi saat ini. Kalau dulu masyarakat bahu membahu mengusir penjajah, kini saatnya untuk tetap bergandengan tangan menghadapi tantangan hidup yang berbeda.

 

Selamat hari kemerdekaan ke 75. Dirgahayu Republik Indonesia.