Komentar (891)
August
Hari ini, 25 tahun yang lalu, tepatnya 10 Agustus 1995, pesawat N-250 Gatotkaca buatan Indonesia berhasil mengudara untuk pertama kalinya. Keberhasilan tersebut merupakan bukti nyata prestasi putera-puteri bangsa Indonesia yang membanggakan dalam upaya mengembangkan, menerapkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang kedirgantaraan. Untuk mengenang peristiwa tersebut, sesuai dengan keputusan Presiden RI Nomor 71 Tahun 1995, tanggal 10 Agustus ditetapkannya sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional.
Teknologi telah menjadi bagian yang semakin tidak terpisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi, banyak digunakan di hampir setiap kegiatan manusia. Apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, ketika hampir semua kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan protokol kesehatan dengan mengurangi pertemuan tatap muka demi menghindari penularan virus COVID-19.
Tidak dapat dipungkiri, perkembangan teknologi telah mengubah cara hidup, cara bekerja, maupun cara berbisnis manusia. Banyak usaha dan lapangan kerja yang kini punah, namun tidak sedikit pula bisnis dan lapangan kerja baru yang tercipta, yang belum pernah ada sebelumnya. Dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi tersebut sangat besar, dan akan menentukan arah masa depan manusia.
Sebelum pandemi, manusia mungkin tidak mengira jika pertemuan penting bisa dilakukan dari jarak jauh. Di satu sisi, hal ini dapat menghemat tenaga dan biaya, di satu sisi merugikan industri lainnya. Industri penerbangan, misalnya, merupakan salah satu yang paling terdampak karena adanya pandemi COVID-19.
Dalam diskusi daring bertema “Perjalanan Industri Kedirgantaraan Nasional” yang diadakan dalam rangka 25 tahun Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, Jumat, (07/08), Ketua Dewan Pembina The Habibie Center, Ilham Habibie, mengatakan pada situasi saat pandemi seperti sekarang ini, lalu lintas udara di dunia turun kurang lebih 80 persen. Hal ini mengakibatkan banyak perusahaan penerbangan yang mengurangi rute penerbangannya atau bahkan tidak dapat melanjutkan usahanya. Di sisi lain, berkurangnya perusahaan penerbangan juga berarti menurunnya jumlah kompetitor di bidang ini, dan dapat menghasilkan pertumbuhan yang sehat. Ia memprediksi kemungkinan industri penerbangan, baru benar-benar pulih pada 3 tahun mendatang.
Sementara Elfien Guntoro, Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia-PTDI, mengatakan perusahaannya yang biasanya memproduksi pesawat terbang untuk kebutuhan operasi militer dan penerbangan komersial, di masa pandemi COVID-19 melakukan inovasi dengan memproduksi ventilator atau alat bantu pernafasan. Hal ini dilakukan untuk menyiasati dampak COVID-19 terhadap bisnis perusahaan tersebut
Pandemi COVID-19 memang memiliki dampak yang besar bagi kehidupan manusia. Namun pada akhirnya, semua terpulang kepada manusianya, apakah ia dapat mengubah tantangan tersebut menjadi peluang.
Semoga pandemi COVID-19 menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk lebih berinovasi dan menciptakan teknologi baru seperti 25 tahun lalu saat bangsa Indonesia dapat memproduksi pesawat buatan sendiri.
August
Kontestasi pesta demokrasi akan kembali digelar di berbagai daerah di Indonesia pada 9 Desember 2020. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum –KPU,. setidaknya ada 270 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan secara serentak. Sembilan daerah akan menggelar Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, 224 daerah akan menggelar Pemilihan Bupati-Wakil Bupati, dan 37 daerah akan menggelar Pemilihan Wali Kota-Wakil Wali Kota.
Para kandidat di berbagai daerah sudah berburu rekomendasi partai politik untuk ikut serta dalam kontestasi itu. Begitu pula calon perseorangan masih berupaya agar bisa lolos dan maju dalam kontestasi.
Demokrasi di tingkat lokal itu merupakan kesempatan bagi rakyat untuk menentukan secara langsung siapa yang akan menjalankan pemerintahan daerahnya. Namun demikian, kontestasi pemilihan kepala daerah tidak selalu berjalan ideal. Salah satu contohnya adalah munculnya fenomena calon tunggal. Fenomena ini membuat pemilih terbatasi haknya untuk punya alternatif pilihan calon pemimpin daerahnya.
Fenomena pasangan calon tunggal selama ini juga sering terjadi. Setiap pemilihan kepala daerah, ada peningkatan data terkait pasangan calon tunggal tersebut. Berdasarkan data KPU, pada pemilihan kepala daerah 2015, terdapat tiga pasangan calon tunggal. Sementara di pemilihan kepala daerah 2017, jumlah pasangan calon tunggal mencapai sembilan. Pada pemilihan kepala daerah 2018, Pasangan calon tunggal naik lagi menjadi dua-belas.
Pasangan calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak diprediksi meningkat di tahun 2020 ini. Menurut riset Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) berdasarkan dinamika politik yang berkembang hingga saat ini, akan ada calon tunggal di 31 daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah 2020.
Penyebab munculnya calon tunggal adalah bahwa partai politik tidak memiliki kader-kader yang dinilai mempunyai elektabilitas tinggi. Dengan demikian, parpol tersebut harus mencalonkan orang di luar lingkaran partai. Sehingga, kerap terjadi bahwa satu pasangan calon didukung oleh beberapa partai politik bahkan semua partai politik.
Selain itu, ambang batas perolehan suara di DPRD untuk mencalonkan kepala daerah yaitu sebesar 20 persen terlalu berat. Ambang Batas yang tinggi berpotensi menjadi penghalang bagi banyak kader-kader unggulan di setiap partai. Akhirnya, mereka terpaksa mendukung pasangan calon dari partai lain . Padahal boleh jadi visi dan misi mereka tidak selaras.
Penyebab lain adalah terkait dana yang dimiliki para calon. Mereka tidak mempunyai dana memadai untuk ikut ambil bagian pada pesta demokrasi. Sehingga, mereka harus mundur dari perhelatan Pilkada.
Mengharapkan tidak ada calon tunggal pada pemilihan kepala daerah pada 2020 mungkin belum bisa terwujud. Tetapi paling tidak, ada upaya agar jumlah calon tunggal tidak meningkat. Untuk itu, fungsi-fungsi partai politik yang meliputi sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan pengatur konflik harus terus dijalankan oleh partai politik agar kadernya dapat memiliki elektabilitas tinggi di daerahnya.
Ambang batas syarat pencalonan pemilihan kepala daerah perlu diturunkan dari 20 persen menjadi 10 persen kursi di DPRD demi mencegah adanya calon tunggal. Untuk menurunkan ambang tersebut, pihak KPU perlu merevisi terlebih dahulu Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Nomor 10 Tahun 2016.
August
Dunia dikejutkan oleh ledakan dahsyat yang terjadi di Beirut, ibu kota Lebanon, hari Selasa 4 Agustus. Paling tidak 78 orang meninggal dan lebih dari 4.000 lainnya luka-luka akibat ledakan yang berlokasi di kawasan pelabuhan itu.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, mengatakan ada satu orang warga negara Indonesia yang luka namun kondisi sudah stabil. Di Lebanon, terdapat lebih dari 1400 WNI, yang terdiri dari masyarakat dan keluarga besar KBRI serta pasukan TNI anggota kontingen Garuda.
Sementara itu, Perdana Menteri Lebanon Hassan Diab menyatakan, sebanyak 2.750kg ammonium nitrat yang merupakan pupuk pertanian ditengarai menjadi penyebab insiden. Pupuk itu, disimpan selama bertahun-tahun dalam gudang di tepi laut dan memicu bencana yang cukup dahsyat.
Kepala Keamanan Umum Libanon, Abbas Ibrahim, mengatakan beberapa tahun lalu pihaknya sebenarnya telah mengamankan "material berdaya ledak tinggi". Material tersebut disimpan dalam gudang yang berlokasi beberapa menit berjalan kaki dari kawasan distrik hiburan malam dan pusat perbelanjaan.Mengapa sampai terjadi ledakan sedahsyat itu, saat ini masih diinvestigasi penyebabnya. Begitu masifnya insiden tersebut hingga suara ledakan bisa terdengar hingga ke negara tetangga seperti Siprus..
Tentu apa yang terjadi di Beirut itu sangatlah memprihatinkan. Peristiwa ini menjadi pelajaran bersama bahwa keselamatan nasional atau bahkan internasional, akan sangat tergantung unsur kehati-hatian dan kepatuhan semua pihak terhadap protokol keselamatan dan penanganan bahan berbahaya yang mudah meledak seperti ammonium nitrat atau lainnya.
August
Presiden Joko Widodo memandang bahwa saat ini, kekhawatiran masyarakat terhadap Covid-19 meningkat. Hal itu dikatakannya dalam rapat terbatas yang membahas penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di Istana Merdeka, Senin (3/8). Dia sendiri mengaku bahwa dia tidak tahu mengapa masyarakat terlihat begitu khawatir, entah karena kasusnya meningkat atau masyarakat, terutama kalangan menengah ke atas, melihat masih banyak orang yang tidak taat protokol kesehatan.
Angka kasus positif dan angka kematian akibat pandemi Covid-19 di Indonesia masih relatif tinggi. Jumlah kasus positif sudah melebihi 100 ribu dan jumlah kematian melebihi 5 ribu orang. Angka tersebut bahkan jauh melebihi angka yang ada di negara-negara anggota ASEAN lainnya.
Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo ingin mengubah strategi penanganan dampak pandemi dengan lebih berfokus pada pelaksanaan protokol kesehatan. Dia menginstruksikan agar kampanye penerapan protokol kesehatan dilakukan secara lebih masif dan lebih terfokus.
Presiden Joko Widodo mengagendakan dalam 2 pekan ini pemerintah fokus pada kampanye memakai masker. Mengapa hanya memakai masker? Mengapa tidak sekaligus menjaga jarak, tidak berkerumun dan sering cuci tangan? Dia beralasan, kalau berbarengan, mungkin masyarakat yang menengah atas bisa mengerti dengan cepat. Tetapi, masyarakat yang di bawahnya memerlukan penjelasan satu per satu.
Setelah dua pekan kampanye memakai masker, dua pekan berikutnya, kampanye menjaga jarak atau mencuci tangan dilakukan. Bahkan, Presiden Joko Widodo meminta ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga untuk membantu kampanye secara masif.
Angka kasus positif Covid-19 yang tinggi memang mengkhawatirkan. Namun seperti yang dikatakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, angka itu juga menunjukkan masifnya pemerintah melakukan tes, dengan jangkauan masyarakat lebih luas. Angka itu juga menunjukkan bahwa baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah bekerja keras melakukan penelusuran penularan dan tes.
Jika banyak masyarakat mengabaikan rotokol kesehatan, tentu penyebabnya harus diketahui terlebih dahulu agar penanganannya tepat. Apakah masyarakat kurang terinformasi soal protokol kesehatan? Apakah ada yang sengaja menghalangi masyarakat untuk mengakses informasi yang benar?
Di Amerika Serikat, masyarakat terbagi antara kelompok yang setuju dengan protokol kesehatan dan kalangan tidak setuju. Mereka bahkan menentang keras pemakaian masker dan tidak mau menjaga jarak. Akibatnya, jumlah kasus positif Covid-19 di negara itu terus meningkat tajam, tanpa ada tren penurunan. Demikian pula, angka kematiannya. Sikap terbagi ini tentu saja dimotori oleh para tokoh masyarakat, termasuk politisi. Jangan sampai Indonesia mengalami hal seperti itu. Masyarakat Indonesia harus sepaham dulu bahwa menjalankan protokol kesehatan sangat penting. Hal itu dapat diraih jika seluruh masyarakat dapat mengakses informasi yang benar tentang pandemi Covid-19.
August
Pada 2 Juli 2020, Kaldera Toba atau yang lebih dikenal sebagai Danau Toba ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark atau Taman Bumi Dunia UNESCO pada Sidang ke-209 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris, Prancis. Saat itu, Pemerintah Indonesia berhasil meyakinkan Badan PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan itu bahwa Kaldera Toba memiliki kaitan geologis dan warisan tradisi yang tinggi dengan masyarakat lokal, khususnya dalam hal budaya dan keanekaragaman hayati.
Selain Kaldera Toba atau Danau Toba, ada taman bumi lain di Indonesia yang juga diusulkan sebagai UNESCO Global Geopark yaitu Taman Bumi Maros-Pangkep di Sulawesi Selatan. Melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO atau KNIU secara resmi telah mengajukan surat permohonan agar Taman Bumi Maros-Pangkep di Sulawesi Selatan bisa menjadi UNESCO Global Geopark.
Pengiriman surat dan berkas yang ditandatangani langsung oleh Ketua Harian KNIU Kemendikbud RI, Prof. Arief Rachman itu ditujukan langsung kepada Sekretaris International Geoscience and Geoparks Programme (IGGP) UNESCO di Paris, Prancis. General Manager Geopark Maros Pangkep, Dedy Irfan, Minggu (2/8) mengatakan pihaknya sangat bersyukur atas respon dari pemerintah pusat yang telah mengirimkan pengajuan untuk keanggotaan Geopark Maros Pangkep dalam Global Geopark UNESCO.
Taman Bumi Maros-Pangkep telah ditetapkan sebagai taman nasional geopark sejak 24 November 2017 lalu. Status itu diberikan oleh Komite Nasional Geopark Indonesia pada Seminar Nasional Geopark Belitung dengan penyerahan sertifikat. Sertifikat itu pula yang menjadi syarat utama agar Geopark Maros-Pangkep dapat diajukan menjadi UNESCO Global Geopark. Salah satu alasannya karena kawasan seluas mencapai 43 ribu hektar lebih ini merupakan kawasan karst, yaitu hamparan barisan batuan purba yang disebut sebagai kawasan karst terindah kedua di dunia setelah Tiongkok. Kawasan karst itu juga menyimpan kekayaan geologi yang besar.
Sampai saat ini sudah ada 4 Geopark atau Taman Bumi di Indonesia yang sudah ditetapkan sebagai UNESCO Global Park, yaitu Gunung Batur di Bali, Pegunungan Sewu di Yogyakarta, Geopark Nasional Ciletuh Palabuhanratu di Jawa Barat, Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat; dan Kaldera Toba atau Danau Toba di Pulau Samosir, Sumatra Utara.
Banyak keuntungan atau manfaat yang didapat dengan masuknya Geopark Indonesia sebagai UNESCO Global Geopark. Salah satunya dari sisi pengembangan pariwisata, geopark tersebut akan semakin dikenal dunia. Hal ini tentu saja akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Pemerintah tentu saja akan semakin menaruh perhatian terhadap pengembangan pariwisata di geopark tersebut, yang secara tidak langsung dapat memberikan peluang pekerjaan dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat setempat. Dari sisi pelestarian lingkungan, kawasan yang ditetapkan sebagai UNESCO Global Park dapat berfungsi untuk melestarikan sumber daya alam, kegiatan konservasi, dan mengedukasi masyarakat.
Semoga Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO dapat meyakinkan badan PBB UNESCO untuk mejadikan Taman Bumi Maros Pangkep menjadi UNESCO Global Geopark Indonesia berikutnya.
Penetapan itu diharapkan dapat mendorong pengembangan perekonomian dan pembangunan berkelanjutan di kawasan tersebut. Melalui pengembangan yang berkelanjutan tentu saja akan terbuka peluang bagi masyarakat setempat untuk mempromosikan budaya dan produk lokal serta penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Namun, pada saat yang sama pemerintah dan masyarakat setempat juga memiliki kewajiban untuk meningkatkan dan terus menjaga kelestarian lingkungan dan keutuhan di kawasan tersebut.
July
Amerika Serikat dijadwalkan untuk menarik hampir 12.000 pasukan dari Jerman dalam apa yang digambarkan sebagai reposisi pasukan ‘strategis’ di Eropa. Sekitar 6.400 tentara akan ditarik pulang, dan sisanya dipindahkan ke negara-negara Pakta Pertahanan Atlantik Utara ( NATO ) lainnya seperti Italia dan Belgia.Presiden Donald Trump Rabu lalu (29/7) mengatakan langkah itu merupakan respons terhadap kegagalan Jerman memenuhi target NATO terkait pengeluaran untuk pertahanan. Trump telah lama meminta agar anggota-anggota NATO Eropa menyediakan lebih banyak anggaran pertahanan bagi mereka sendiri. Menurut Trump anggota NATO seharusnya tidak lagi bergantung begitu banyak pada AS untuk menanggung biaya mempertahankan aliansi. Target yang disepakati oleh semua anggota NATO untuk pengeluaran pertahanan harus mencapai 2% dari PDB pada 2024. Jerman, bersama dengan banyak negara lainnya, belum memenuhi target ini.Namun, Menteri Pertahanan AS Mark Esper mengeluarkan nada yang berbeda ketika mengumumkan keputusan tersebut. Menurutnya tindakan itu adalah bagian dari rencana yang lebih luas untuk memosisikan kembali pasukan AS di kawasan tersebut. Langkah itu adalah perubahan strategis dan positif utama yang tidak diragukan lagi akan mencapai prinsip-prinsip inti. Yaitu untuk meningkatkan kekuatan pertahanan Amerika Serikat dan NATO menghadapi Rusia. Langkah ini akan mengurangi kehadiran militer AS di Jerman lebih dari 25%. Satu skuadron jet tempur akan dipindahkan ke Italia sementara beberapa pasukan bisa dipindahkan ke Polandia.
Keputusan untuk menarik pasukan AS dari Jerman dalam jumlah besar ternyata mendapat kritik tidak hanya dari para pejabat Jerman, tapi juga dari dalam negeri AS. Ketua Komite urusan Luar Negeri Jerman menyebut keputusan AS itu akan melemahkan aliansi NATO. Sementara, ada juga kritik bipartisan di Washington. Senator Demokrat Jack Reed mengatakan penarikan pasukan itu merugikan kepentingan Amerika Serika sendiri. Senator Republik Mitt Romney menggambarkan keputusan itu sebagai ‘kesalahan besar, dan tamparan di wajah seorang teman dan sekutu.
July
Jumat 31 Juli 2020, umat Islam di seluruh dunia merayakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Qurban 1441 H. Biasanya, hari raya Idul Adha ditandai dengan pelaksanaan Ibadah Haji di Kota Mekkah dan Madinah di Arab Saudi oleh umat islam yang datang dari berbagai penjuru dunia. Namun, pelaksanaan ibadah haji tahunini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada masa pandemi Covid-19, Pemerintah Arab Saudi hanya memperbolehkan warga Arab Saudi dan warga negara asing yang sudah lama menetap di wilayah Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Tentunya, hal bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 tersebut. Terkait pembatasan jamaah haji oleh Pemerintah Arab Saudi, Pemerintah Indonesia telah mengambil keputusan untuk tidak memberangkatkan jamaah haji ke Mekkah pada 2020. Selain itu, pelaksanaan kegiatan sholat dan penyembelihan hewan qurban juga menjadi perhatian Pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia –MUI dengan mengeluarkan tata cara sholat dan pemotongan hewan.
Ttata cara pelaksanaan ibadah shalat dan pemotongan hewan bertujuan untuk mencegah penyebaran atau menghindari kluster baru Covid19. Saat ini, sampai tulisan ini dibuat, di Indonesia telah melewati angka 104.000 kasus positif dengan kematian hampir menyentuh angka 5000 jiwa. Selain tata cara shalat, perubahan yang mendasar lainnya adalah kegiatan pemotongan hewan qurban. Pemotongan hewan qurban harus dikondisikan dengan tidak terjadinya pengumpulan massa ketika penyembelihan hewan qurban sedang dilakukan. Dampak lain dari pandemi saat ini adalah memunculkan banyaknya warga kurang mampu dan penurunan daya beli masyarakat akibat perekonomian tersendat. Adanya pemberian daging hewan kurban kepada masyarakat saat ini sangat tepat, karena banyak masyarakat membutuhkannya.
Sejatinya Idul Adha dengan shalat, pelaksanaan ibadah haji dan berkurban hewan adalah melakukan ibadah dengan ikhlas kepada sang Pencipta seperti apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan pengalaman spiritual sehari-harinya. Berkurban dengan memberikan hewan kurban terbaik dan ikhlas tidak melakukan ibadah haji ke kota Suci Mekkah saat pandemi demi kemaslahatan umat di tengah wabah merupakan salah bentuk ketaatan dan kepatuhan terhadap kepada Sang Maha Pencipta yang Maha Pengasih dan Penyayang. Berdasarkan catatan, penguasa Tanah Suci sudah banyak melakukan pelarangan pelaksanaan haji akibat wabah kolera dan lepra. Menurut Majelis Ulama Indonesia, adanya fatwa tentang Shalat dan Penyembelihan Hewan Qurban ditengah pandemi Covid-19 tersebut, masyarakat Indonesia diharapkan dapat menjalankan ibadah sesuai dengan ketentuan syariat dan terhindar dari potensi penularan virus corona. Lebih penting lagi, mereka dihimbau untuk lebih disiplinguna mengindahkan protokol kesehatan. Sehingga,penularan virus misterius ini dapat dihindari and angka kasus positif Covid-19 tidak akan bertambah. Tentunya, perilaku disiplin masyarakat dalam tatanan kehidupan baru adalah kunci paling utama dalam mengurangi penularan dan penanggulangan dampak pandemi Covid-19.
July
Pernyataan Direktur Jenderal WHO Tedros Ghebreyesus , Senin (27/4) waktu Swiss, bahwa pandemi Corona masih jauh dari selesai, telah mengguncang banyak pihak. Menurut WHO virus Corona atau tepatnya Covid19 telah mengubah dunia. Sejak ditemukan akhir Desember lalu hingga saat ini jumlah yang terinfeksi masih terus mengalami naik turun. WHO menyebut hal ini sebagai darurat kesehatan terparah yang pernah di hadapi dunia. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan akan mengadakan kembali komite darurat WHO minggu ini untuk melakukan tinjauan.
Kalau merujuk pada perjalanan sejarah manusia, Covid 19 bukanlah wabah yang pertama menyerang umat manusia. Sepanjang sejarah, kehidupan manusia telah dipengaruhi oleh adanya berbagai macam penyakit menular. Namun Covid19 telah membuat daerah dan negara yang sudah tersambung menjadi terpisah dalam upaya menjaga jarak dan lockdown. Hal ini menimbulkan dampak ekonomi yang cukup parah di seluruh dunia. Ketika WHO menyebut bahwa tantangan covid19 masih jauh dari selesai, tentu yang harus dilakukan adalah penyesuaian. Kehidupan masih terus bergilir. Ekonomi tiap negara masih harus berputar. Namun hingga Senin (27/7/2020), sudah lebih dari 16 juta kasus Covid-19 yang telah dilaporkan sejak Januari, serta lebih dari 650.000 kematian. Yang juga menjadi catatan penting ketika merumuskan penyesuaian adalah banyak negara tidak memasuki fase yang sama dalam sebaran covid19. Ada yang memasuki fase lockdown kedua. Ada negara yang sudah mengupayakan Tatanan Kehidupan Baru dengan jumlah penduduk yang terinfeksi covid19 justru makin meningkat.
Untuk itu peran Lembaga Kesehatan Dunia ( WHO) dibutuhkan untuk mengawal, menginisiasi segala perkembangan protokol yang mungkin dibutuhkan. Kepatuhan menjalankan protokol covid 19 secara serentak yang mau tidak mau banyak mengubah kebiasaan dunia, sepertinya menjadi kata kunci agar dapat menyesuaikan diri dengan situasi pandemi. Sehingga negara-negara bisa tetap memutar roda ekonominya ditengah pandemi seperti saat ini.
July
Deteksi Dini Hepatitis B demi Terwujudnya Masa Depan Yang Bebas-Hepatitis
Written by Daniel
Hari ini, 28 Juli diperingati dunia sebagai Hari Hepatitis Sedunia (World Hepatitis Day). Pada saat dunia fokus mengatasi Covid-19 yang telah menginfeksi kurang lebih 16,39 juta orang, peringatan Hari Hepatitis Sedunia mungkin tak terlalu kuat gemanya. Tetapi, bagi Indonesia Hari Hepatitis Sedunia menjadi hari penting.
Sejarah telah mencatat, penetapan Hari Hepatitis Sedunia tak lepas dari usulan Indonesia. Sidang Badan Eksekutif WHO ke-126, pada 23 Januari 2010 menyetujui usulan delegasi Indonesia untuk menetapkan 28 Juli sebagai Hari Hepatitis Dunia. Penetapan itu sebagai momentum memerangi hepatitis di setiap negara. Sejak ditetapkan, setiap 28 Juli dunia memperingati Hari Hepatitis Sedunia dengan tema kampanye khusus. Tema tahun ini adalah “Masa Depan Bebas-Hepatitis,” (Hepatitis-free future), dengan fokus yang kuat untuk mencegah hepatitis B di antara ibu dan bayi baru lahir. Pada 28 Juli 2020, WHO menerbitkan rekomendasi baru tentang pencegahan penularan virus dari ibu ke anak.
Menurut catatan WHO, saat ini kurang lebih 325 juta orang hidup dengan virus hepatitis B dan C. Setiap tahun, kurang lebih 900 ribu orang meninggal karena terinfeksi virus hepatitis B. WHO menyerukan semua negara bekerja sama untuk menghilangkan virus hepatitis sebagai ancaman kesehatan masyarakat pada tahun 2030.
Di Indonesia, upaya pemutusan penularan Hepatitis B dari ibu ke anak saat ini masih menjadi prioritas penanganan pemerintah. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Direktorat Jenderal (Ditjen) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Wiendra Waworuntu saat diskusi daring dengan tema "Ayo Deteksi Dini Hepatitis B" Senin (27/7), mengemukakan bahwa sejumlah strategi percepatan yang dilakukan yaitu, pertama ialah perbaikan kualitas layanan standar hepatitis melalui program legislasi kesehatan 2020. Strategi kedua ialah meningkatkan cakupan deteksi dini Hepatitis B yang terintegrasi pada ibu hamil dalam menuju triple eliminasi HIV, Sphilis dan Hepatitis B pada 2022.
Upaya lebih keras harus dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Bukan saja karena hanya kurang dari dua tahun untuk mencapai target itu. Apalagi mengingat angka prevalensi Hepatitis B di Indonesia masih sangat tinggi. Menurut catatan Kementerian Kesehatan, setiap tahun diperkirakan 120.000 bayi akan menderita Hepatitis B dan 95 persen berpotensi mengalami Hepatitis kronis, seperti sirosis atau kanker hati 30 tahun ke depan. Tanggung jawab itu tidak hanya terletak pada pemerintah Indonesia, tetapi juga seluruh komponen bangsa harus secara terintegrasi ambil bagian, mulai dari melakukan deteksi dini, khususnya ibu-ibu yang sedang mengandung. Secara rutin, mereka melakukan pemeriksaan dan pengobatan. Jika terbukti ada yang mengalami Hepatitis B tau C, mereka dapat langsung divaksin. Perusahaan farmasi atau BPJS Kesehatan dapat ikut ambil bagian dan menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan untuk memberikan layanan pemeriksaan gratis kepada masyarakat. Dengan upaya bersama “masa depan yang bebas hepatitis” akan bisa terwujud. Semoga Anda selalu sehat dan terbebas dari Hepatitis. Selamat Hari Hepatitis Sedunia!
July
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah RI sepakat untuk tetap mengadakanpemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, meski di tengah pandemi COVID-19. Menurut rencanaPilkada akan digelar pada 9 Desember 2020 di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 Provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Meski dilaksanakan di tengah pandemi, seluruh masyarakat Indonesia, terutama di daerah yang melaksanakan Pilkada, diharapkan dapat menyukseskannya. Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Muhammad Hudori, di Jakarta, Minggu (26/7)mengatakan Pilkada Serentak 2020 merupakan agenda nasional.Program strategis nasional iniharus dilaksanakan dan disukseskan.
Pilkada Serentak 2020 tetap dilanjutkan setelah sempat tertunda akibat pandemi Covid-19. Semula akan dlaksanakan pada 23 September namun diundur menjadi 9 Desember 2020.
Sedangkan pelaksanaan kampanye akan dimulai dari 26 September sampai 5 Desember 2020.Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, di Surabaya, Minggu (26/7) meminta agar kampanye terbuka dalam Pilkada kali ini mengikuti protokol kesehatan. Misalnya dihadiri maksimal 40 persen dari kapasitas tempat atau ruangan. Selain itu, untuk kegiatan kampanye tatap muka, juga harus memiliki rekomendasi dari gugus tugas atau satgas penanganan Covid-19.
Demi menjamin keselamatan bersama di tengah pandemi, penyelenggaraan Pilkada 2020 juga mendapat tambahan anggaran dari pemerintah yang akandigunakan di setiap tahapan.Antara lain untuk menyediakan alat pelindung diri, vitamin dan tes cepat bagi petugas agar tidak terjangkit virus COVID-19 saat bekerja.
Pilkada tahun ini memang berbeda dengan pilkada tahun-tahun sebelumnya. Karena dilaksanakan dalam kondisi tidak normal ketika Indonesia, seperti juga negara-negara lain di dunia, sedang berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Akibatnya, selain dilaksanakan sesuai dengan prinsip demokrasi, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini juga harus mengedepankan protokol kesehatan untuk menjamin keselamatan bersama.
Semoga Pilkada Serentak 2020 dapat terlaksana dengan aman, damai dan sukses, serta menghasilkan Kepala daerah yang berkualitas.