Komentar (892)
May
Awal Mei 2020 ini sebetulnya adalah fase awal pemulihan dari Covid 19 untuk beberapa negara Eropa. Italia, Jerman bahkan Spanyol telah mulai membuka lockdown secara bertahap. Tampaknya badai corona sudah mulai dianggap reda di beberapa negara tsb.
Tapi tidak dengan Amerika. Data dari John Hopkins Hospital menyebutkan jumlah orang meninggal akibat covid19 masih cukup tinggi. Yaitu mencapai hingga 60.000 orang lebih per awal Mei, dan sepertinya masih akan terus bertambah. Melihat jumlah korban yang sulit dikendalikan, Presiden Donald Trump sudah lama resah. Terutama karena Tiongkok merilis angka korban meninggal dalam masa pandemik di Wuhan, hanya sekitar 3000 orang. Jauh lebih kecil dari korban covid19 di Amerika. Dalam jumpa pers pada pertengahan April lalu, Trump menyebutkan bahwa Amerika akan melakukan penelitian mendalam tentang sebaran virus Covid19 ini dan kejadian mengerikan yg diakibatkannya.
Belakangan Trump bahkan mengklaim punya bukti dari mana sumber virus covid19 ini berasal. Beberapa Teori pun bermunculan. Media Amerika melaporkan bahwa virus ini bocor dari Institute Virologi Wuhan ke pasar hewan yang letaknya tidak jauh. Konon virus tersebut diproduksi bukan untuk senjata massal tapi untuk menunjukkan bahwa Tiongkok jauh lebih baik dan maju dalam penanganan virus. Namun sejauh ini Trump belum bisa memberikan bukti kuat atas klaimnya.
Teori lain pun muncul dan menyebutkan bahwa sebetulnya Amerika sudahlama memproduksi virus ini. Bill Gates sejak 2015 konon sudah mengingatkan dunia bahwa akan ada wabah yang akan menimpa dan microsoft kini sedang menyiapkan serum antivirus corona baru.
Apapun itu, sejauh ini semuanya hanyalah Teori Konspirasi, belum terbukti kebenarannya. Waktu juga yang akan memberikan jawaban.
May
Tanggal 20 Mei kemarin diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional bagi bangsa Indonesia. Kebangkitan yang dimulai dari pergerakan pemuda Indonesia di tahun 1908 oleh mahasiswa kedokteran STOVIA di Jakarta bermakna bagi bangsa Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Dari pertemuan para pemuda, 20 Mei 1908 dimulailah kebangkitan bangsa Indonesia melalui Organisasi Budi Utomo yang artinya Kepribadian yang Luhur. Sifat nasionalisme dimunculkan dalam pertemuan pemuda melalui penggunaan Bahasa Melayu sebagai Bahasa resmi bukan Bahasa jawa meskipun mayoritas yang hadir dari suku Jawa. Ditengah pandemi Covid-19 saat ini, kebangkitan pemuda Indonesia sangat berarti bagi keberlangsungan negara. Ditangan generasi penerus bangsa, negara Indonesia bangkit dan berjaya melalui inovasi.
Pada Hari Kebangkitan Nasional 2020, Presiden Joko Widodo menandai dengan peluncuran produk kolaboratif mahasiwa Universitas Airlangga Surabaya dengan tajuk Kebangkitan #Inovasi Indonesia, Peluncuran Produk Inovasi Covid-19 yang diinisiasi oleh Kementrian Riset dan Teknologi bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tersebut dilakukan secara daring ditengah pendemi Covid-19 dan penerapan protocol kesehatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dia optimis terhadap kemandirian bangsa Indonesia dalam mengahadapi Covid-19 dengan munculnya produk riset dan inovasi dalam negeri. Menurut Presiden, disaat keprihatinan akibat pandemi Covid-19 yang telah menalan ratusan ribu jiwa, harus mulai ditanamkan kebanggaan terhadap pemanfaatan produk-produk dalam negeri.
Sementara itu, Menteri Riset dan Teknologi, Bambang PS Brodjonegoro mengatakan bahwa peluncuran produk riset dan inovasi Konsorsium COVID-19 yang bertepatan pada Hari Kebangkitan Nasional dapat dimaknai sebagai kebangkitan inovasi Indonesia. Dalam paparannya, Menteri Bambang PS Brojonegoro menegaskan bahwa sejumlah perguruan tinggi menjadi salah satu mitra kolaboratif dalam menemukan produk inovatif, khususnya menghadapi pendemi Covid-19. Menurutnya, setidaknya pengertian produk inovasi mempunyai nilai kebaruan dan nilai tambah. Selain perguruan tinggi, Kementrian Riset dan Teknologi juga berkerjasama dengan sejumlah Kementrian, Badan dan Lembaga dalam melahirkan berbagai inovasi.
Sejatinya kebangkitan bangsa melalui inovasi tidak selalu pada pemuda tetapi pada setiap orang tanpa pandang usia. Inovasi merupakan salah satu bentuk kemandirian dan ingin melepas dari rutinitas monoton untuk keberlangsungan hidup. Sedangkan, kebangkitan merupakan ruh dari inovasi dan perubahan.Tanpa jiwa bangkit, kita tetap pada tempatnya tidak begerak, tidak bangun dan bisa jadi bersikap monoton pada situasi yang terjadi. Dengan demikian, jiwa bangkit dapat menyelaraskan perbedaan sehingga keluar dari monoton, out of the box, melalui inovasi serta perubahan. Semoga pada masa pendemi Covid-19, inovasi muncul bukan hanya dari alat kesehatan tetapi inovasi di bidang lainnya sebagai bentuk perlawan dalam mempertahankan dan menjaga keberlangsungan serta kehidupan bangsa Indonesia.
May
Antisipasi terhadap pandemi Covid 19 di berbagai negara berbeda dengan melihat kondisi yang ada di masing masing negara. Ketika 7 negara Eropa dan negara negara Asia Selatan melonggarkan aturan lockdwon atau pembatasan berskala besar, beberapa negara lainnya mengambil kebijakan berbeda.
Italia, Spanyol, Denmark, Perancis dan Belgia termasuk negara Eropa yang melonggarkan aturan lockdown, sementara Jerman masih melaksanakannya. Sebagian besar tempat usaha di Italia sudah diijinkan oleh pemerintah untuk beroperasi setelah dua bulan tutup. Di luar kota Madrid, Pemerintah Spanyol mengijinkan warga masyarakat berkumpul hingga sepuluh orang.
Di Asia, India dan Pakistan termasuk yang melonggarkan aturan Lockdown. Sebelumnya India secara keras melarang masyarakat keluar rumah.
Pelonggaran aturan lockdown dan pembatasan pergerakan masyarakat dilakukan pemerintah di Eropa dengan mempertimbangkan penurunan signifikan angka penularan dan angka kematian akibat Covid 19. Di Italia, jika pada akhir Maret tercatat sedikitnya 900 orang meninggal dunia, awal pekan ini dalam 24 jam hanya ada 145 orang meninggal dunia. Pemerintah Italia, rupanya berpandangan bahwa kegiatan bisnis tidaklah harus menunggu Covid 19 habis.
Di China, negara yang merupakan asal Covid 19, jutaan warga telah kembali membanjiri tempat wisata usai berlakunya lockdown secara ketat. Di Hanoi Vietman situasi di tempat umum, pusat perbelanjaan dan tempat berkumpulnya masyarakat terlihat kembali normal.
Apa yang terjadi di negara negara yang mulai melonggarkan lockdown atau bahkan mengakhiri pembatasan pergerakan secara luas merupakan hasil upaya melakukan pencegahan. Aturan pemerintah dilaksanakan secara konsekuen oleh masyarakat. Vietnam misalnya, menunjukkan hasil yang sangat progresif, Negara yang berbatasan dengan China telah sejak awal melakukan pengaturan ketat, begitu mengetahui adanya Covid 19 di negara tetangganya itu. Hasilnya sungguh mengesankan. Vietnam yang merupakan negara ekonomi terdepan di kawasan ASEAN, telah mulai kembali membangun perekonomiannya.
Ketatnya aturan lockdown dan pembatasan pergerakan, disertai kedisiplinan warga menjadi kunci keberhasilan mengatasi Covid 19. Negara lain yang masih berkutat melawn Covid dan terdampak kehidupan ekonominya, harus belajar dari negara negara yang sudah tampak berhasil memerangi Covid 19.
May
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menegaskan bahwa belum ada kebijakan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar –PSBB. Penegasan ini menjadi hal pertama yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas melalui Video Conference mengenai Percepatan Penanganan Pandemi COVID-19, 18 Mei 2020, di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam kesempatan itu, dia menyampaikan yang sedang disiapkan baru sebatas rencana atau skenario pelonggaran. Bila tiba pada waktu yang tepat, kebijakan pelonggaran pembatasan itu baru akan diberlakukan.
Memang tidak bisa serta merta menentukan kapan waktu yang tepat. Ada banyak tahapan yang harus disiapkan agar masyarakat siap dalam kondisi sosial tanpa pembatasan. Seperti yang diungkapkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum masyarakat nantinya dapat beraktifitas kembali di era normal baru dan melonggarkan aturan PSBBr. Salah satunya ialah tingkat penularan Covid-19 di kalangan masyarakat atau yang dikenal dengan reproduction rate. Seperti negara-negara lain, Indonesia ingin mencapai kondisi dengan R0 di bawah 1, yaitu saat masyarakat bisa kembali menjalankan aktivitas dengan normal. Tentunya, dengan kondisi normal baru itu, masyarakat tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.
Menteri Airlangga Hartarto menambahkan bahwa pemerintah Indonesia akan menyiapkan mekanisme kesamaan scoring yang dilakukan baik dengan perhitungan epidemiologi berbasis R0 maupun kesiapan daerah-daerah. Mengenai kesiapan daerah-daerah akan dilihat berdasarkan pada perkembangan penyakit, pengawasan virus, kapasitas kesehatan, kesiapan sektor publik, tingkat kedisiplinan masyarakat dan respons publik mengenai cara untuk bekerja atau bersosial di era normal baru.
Tidak bisa dipungkiri, semua memang sudah ingin kembali hidup dalam kondisi normal. Pemerintah daerah berharap pergerakan ekonomi di daerahnya bisa kembali menggeliat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang sempat anjlok dalam beberapa bulan terkahir ini. Orang-orang yang mengandalkan hidupnya dari upah harian dapat kembali bekerja. Perusahaan-perusahaan juga dapat kembali membuka usahanya. Masyarakat juga berharap fasilitas publik seperti tempat ibadah, pendidikan, transportasi, dan lainnya dibuka kembali.
Tetapi, harapan ini akan tetap menjadi harapan, jika semua pihak tidak memaksimalkan perannya. Terutama masyarakat, yang masih harus meningkatkan kesadaran, kebiasaan dan kedisiplinan untuk hidup dengan memperhatikan protokol kesehatan. Saat ini menjadi momentum yang tepat bagi bangsa Indonesia untuk bersama bangkit. Meningkatkan kemandiriannya dengan memaksimalkan potensi dan kreatifitas. Masyarakat perlu memperkuat disipilin diri untuk hidup dengan kebiasaan baru, seperti selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak fisik, dan mengurangi kumpul bersama dengan banyak orang serta mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak perlu di luar rumah. Kantor-kantor dan perusahaan juga bisa mulai menerapkan kebijakan area kerja yang fleksibel. Hasil baik yang dicapai pada masa pembatasan sosial berskala besar bisa dilanjutkan. Bangsa Indonesia harus bangkit bersama untuk menang melawan Covid-19.
May
COVID-19 yang mulai mewabah di Indonesia sejak awal Maret tahun ini mengakibatkan mundurnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak dari 23 September menjadi 9 Desember 2020. Mundurnya Pilkada 2020 diputuskan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 4 Mei 2020. Perppu tersebut juga mengakomodasi opsi penundaan lagi jika pandemi COVID-19 belum mereda dan berpotensi mengganggu jalannya tahapan Pilkada.
Pilkada Serentak 2020 merupakan gelombang keempat yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember 2015. Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sempat memberi tiga skenario penundaan pilkada. Pertama, pilkada ditunda tiga bulan dari rencana semula, atau dilaksanakan 9 Desember 2020. Kedua, penundaan selama enam bulan menjadi sekitar 17 Maret 2021; dan ketiga, penundaan selama 12 bulan menjadi 29 September 2021. DPR akhirnya mengambil opsi pertama, yaitu 9 Desember 2020.
Namun, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, keputusan ini dinilai sebagai misi mustahil. Pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia Syahrizal Syarif pernah mengatakan setidaknya butuh enam bulan agar kehidupan bisa kembali normal setelah pandemi dinyatakan selesai. Sementara saat ini, katanya, penyebaran pandemi di Indonesia belum mencapai puncaknya.
Terkait pelaksanaan Pilkada 2020 yang diundur sampai Desember 2020, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman saat diskusi daring bertajuk ‘Membangun Demokrasi di Tengah Pandemi’, Jumat (15/05) mengungkapkan pesimis bisa dilaksanakan apabila disiplin masyarakat dalam melakukan physical distancing sangat rendah. Menurut Arief, KPU harus memulai tahapan Pilkada pada awal Juni 2020 agar Pilkada dapat dilakukan tepat waktu. Dan itu mustahil dilakukan jika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masih diberlakukan.
Menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) apalagi secara serentak di beberapa provinsi, kota dan kabupaten di seluruh Indonesia memang bukan persoalan mudah. Butuh waktu dan tahapan sebelum sampai ke pelaksanaan. Mulai dari pelantikan panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih, serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Keempat tahapan tersebut terpaksa ditunda pelaksanaannya karena pandemi COVID-19.
Menunda Pilkada sampai waktu yang tepat merupakan sesuatu yang bijaksana untuk dilakukan karena pemerintah dan otoritas terkait punya waktu yang lebih lapang untuk mempersiapkan diri. Selain itu, melaksanakan Pilkada di tengah pandemi berpotensi menambah pengeluaran, karena masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus menjalankan protokol kesehatan, seperti physical distancing, penyediaan masker, sarung tangan, hand sanitizerdan pengukur suhu tubuh.
Namun terlalu lama menunda proses demokrasi pun bukan tanpa resiko. Karena berarti menunda penentuan kepala daerah baru dan jajarannya dengan segala kebijakan yang menyertai, dan ini terkait masa depan suatu daerah. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir.
May
Beberapa Negara yang dilanda pandemi Covid 19 dengan pertimbangan2 tertentu memutuskan untuk melakukan pelonggaran kebijakan Lockdown. Sektor pertanian dan industri mulai dihidupkan lagi, namun beberapa sektor lainnya masih belum dibuka bebas . Meski jumlah penderita corona baru masih ada, langkah pelonggaran Lockdown sudah diambil. Seperti Presiden Rusia Vladimir Putin yang melonggarkan penerapan karantina wilayah atau lockdown di negaranya pada Selasa (12/5/2020). Langkah itu diambil meskipun Rusia masih mengalami peningkatan tajam kasus Covid-19. Menurut Putin yang dikutip sejumlah media, semua tindakan (terkait Covid-19) yang telah diambil Rusia memungkinkan negara itu untuk pindah ke langkah berikutnya dalam memerangi epidemi tersebut. Yaitu memulai pelonggaran lockdown secara bertahap.
Pemerintah Inggris juga memutuskan untuk melakukan hal yang sama serta mulai melonggarkan karantina wilayah atau lockdown yang telah dilakukan selama tujuh pekan terakhir Mulai Minggu 10 Mei orang-orang yang tak dapat bekerja dari rumah, seperti dibidang konstuksi, dapat bekerja kembali.
Sementara itu, dikabarkan angka kesembuhan kasus positif virus Corona (COVID-19) di Malaysia mencapai lebih dari 60 persen. Tingginya tingkat kesembuhan itu pun membuat pemerintah Malaysia memutuskan melonggarkan lockdown. Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin pada awal bulan Mei ini mengatakan sebagian besar sektor usaha akan diizinkan beroperasi kembali sambil tetap menetapkan prosedur operasi standar kesehatan yang ketat. Catatan lainnya, beberapa hari terakhir, di Amerika Serikat, Presiden Trump mendorong negara-negara bagian untuk mulai melonggarkan lockdown mereka , untuk menggairahkan kegiatan ekonomi di Amerika yang terpuruk sejak virus Corona (COVID-19) menyerang. Namun pakar epidemi dan penasehat medis Pemerintah Amerika, Anthony Fauci, mengatakan pelonggaran lockdown malah akan membawa Amerika ke situasi yang lebih buruk, korban nyawa yang lebih banyak lagi.
Demi menjaga Kondisi perekonomian dalam Negeri, melonggarkan lockdown memang menjadi pilihan utama negara-negara tersebut . Namun konsekwensi dan resikonya cukup mahal yaitu kemungkinan meningkatnya jumlah yang terinfeksi covid19. Bukan pilihan yang mudah memang. Namun langkah dan keputusan harus diambil agar bisa bebas dari dampak ekonomi akibat pandemi covid19 yang tidak bisa dipastikan kapan usainya. Tinggal lagi bagaimana protokol kesehatan tetap dijalankan dengan disiplin dalam pelonggaran Lockdown. Agar upaya pemulihan ekonomi ini, tidak malah menyebabkan lonjakan sebaran covid19.
May
Memahami Rencana Pemerintah Izinkan Warga berusia 45 Tahun Kebawah Bekerja
Written by Daniel
Akibat pandemi Covid-19, negara-negara termasuk Indonesia menghadapi masalah besar; salah satunya adalah masalah pengangguran. Pada pertengahan April 2020, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengumumkan bahwa 1,6 juta pekerja telah di-PHK atau dirumahkan akibat pandemi Covid-19. Pada 11 Mei 2020, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) memperkirakan jumlah pekerja yang saat ini menganggur atau dirumahkan telah melonjak hingga mencapai setidaknya 6 juta, dan kemungkinan akan meningkat dalam beberapa bulan ke depan. Angka pengangguran sebagai dampak pandemi ini merupakan tambahan besar bagi jumlah pengangguran di Indonesia. Menurut data Agustus 2019, ada 7 juta orang Indonesia yang menganggur, mewakili 5,28 persen dari angkatan kerja Indonesia.
Untuk mengatasi masalah pengangguran sebagai dampak pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia memberikan insentif fiskal kepada perusahaan-perusahaan. Insentif fiskal tersebut dinilai belum cukup memberi implikasi nyata terhadap perbaikan ruang finansial yang dibutuhkan oleh pengusaha untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja secara masif.
Pemerintah tentu terus melakukan upaya alternatif atau terobosan guna mengurangi terjadinya PHK. Untuk itu, pemerintah akan memberikan kelonggaran kepada masyarakat berusia 45 tahun kebawah untuk kembali beraktivitas di tengah pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo pada Senin (11/05).Dia menguraikan bahwa kelompok usia dibawah 45 tahun dinilai memiliki daya tahan tubuh lebih kuat daripada seniornya yang berusia diatas 45 tahun.
Rencana pemerintah ini memicu kecaman luas akibat salah memahami pernyataan Doni Monardo. Masyarakat menafsirkan pernyataan yang sampaikannya seolah-olah dapat diterapkan secara langsung. Padahal untuk menerapkan rencana tersebut, perlu ada produk hukum yang memperbolehkan warga berusia dibawah 45 tahun untuk kembali bekerja. Selain itu, masyarakat juga salah memahami soal cakupan bidang kerja yang diizinkan. Kesempatan kerja yang diberikan tidak berlaku pada semua bidang kerja melainkan hanya terbatas pada 11 bidang kegiatan seperti yang sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan mengenai PSBB.
Rencana pemerintah untuk mengizinkan warga berusia 45 tahun kebawah untuk kembali bekerja perlu terus digodok. Karena sebenarnya, rencana baik ini bertujuan untuk memberi ruang bagi warga berusia 45 tahun kebawah untuk beraktivitas lebih banyak sehingga potensi PHK dapat dikurangi.
May
Pandemi Corona belum juga berakhir. Beberapa negara yang semula sudah mulai melonggarkan aturan lock down, kembali pada kebijakan semula. Badan Kesehatan Dunia WHO, menyiratkan kembali naiknya kasus COVID 19 di beberapa negara yang sudah mengendurkan aturan pembatasan.
Direktur Jenderal WHO Thedros Adhanom mengidentifikasi terjadinya lonjakan baru di Jerman, Tiongkok dan Korea Selatan setelah pemerintah negara negara itu mencabut aturan pembatasan.
Pemerintah setempat di Wuhan China baru baru ini mengumumkan adanya kasus baru CONVID 19. Padahal satu bulan setelah dibukanya lockdown, di Wuhan tidak tercatat adanya kasus baru. Dari Jerman dilaporkan telah terjadi penambahan kasus baru setelah secara bertahap pemerintah membuka kembali kegiatan bisnis.
Di Korea, para pelajar harus tetap belajar dari rumah. Pemerintah Korea Selatan semula telah mengumumkan bahwa Rabu 13 Mei sekolah akan dibuka kembali. Namun rencana itu batal karena adanya kasus baru COVID 19. Belajar dari rumah diperpanjang hingga satu pekan mendatang, Di Korea Selatan kasus positif Corona hingga akhir pekan lalu mencapai hampir 11 ribu orang dengan 35 kasus baru. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea Selatan menyatakan kenaikan kasus terjadi disebabkan interaksi sosial di kelab kelab malam. Karena itu, selain memperpanjang kagiatan belajar mengajar di rumah, pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk menutup semua fasilitas hiburan malam di sekitar Seoul. Otoritas setempat berupaya melacak ribuan pengunjung Itaiwon yang merupakan distrik hiburan di Seoul.
Dari data yang dilansir WHO dan tindakan serta kebijakan yang diambil pemerintah Korea Selatan dan Jerman, terbukti pandemi corona masih mengancam berbagai penjuru bumi. Bahkan Wuhan yang merupakan asal penyebaran Corona, dan sudah dinyatakan bebas, terbukti masih mencatat kasus baru COVID 19. Pemerintah di negara negara yang dilanda pandemi COVID 19 tidak boleh lengah. Masyarakat juga masih harus menahan diri untuk tidak merasa bebas tanpa pembatasan. Kewaspadaan dan tindakan darurat harus tetap dilakukan di negara yang berpotensi mempunyai infeksi baru COVID 19, termasuk di Indonesia.
May
Pandemi Covid-19 telah membuat semua negara terdampak kewalahan secara ekonomi. Pembatasan pergerakan manusia dilakukan guna mencegah penyebaran Covid-19. Pembatasan tersebut membawa konsekuensi buruk terhadap perekonomian. Negara-negara dihadapkan pada pilihan sulit, menghentikan penyebaran penyakit atau membiarkan aktivitas ekonomi seperti biasa dengan resiko penularan lebih luas. Banyak negara terpaksa memilih menghentikan penyebaran penyakit tersebut untuk menghindari lebih banyak korban jiwa.
Warga Negara Indonesia (WNI) di dalam dan di luar negeri sangat merasakan dampak pandemi Covid-19 secara ekonomi. Gelombang demi gelombang kepulangan WNI dari luar negeri terus menerus terjadi sampai hari ini. Mereka adalah mahasiswa, anak buah kapal dan paling banyak adalah pekerja migran. Anak buah kapal dan pekerja migran pulang karena memang kontrak kerja habis atau dipercepat masa kontraknya karena negara tempat mereka bekerja menerapkan pembatasan.
Saat membuka rapat terbatas tentang percepatan penanganan Covid-19 melalui video converence, Senin (11/5), Presiden Joko Widodo memperkirakan sekitar 34.000 pekerja migran Indonesia akan selesai kontrak kerjanya pada Mei dan Juni. Mereka kemudian akan kembali ke Tanah Air. Sementara itu, total WNI yang telah kembali ke Indonesia sampai 11 Mei 2020 mencapai 89.595 orang.
Presiden pun meminta Kementerian dan Lembaga terkait segera berkoordinasi untuk menyiapkan kepulangan mereka. Salah satunya adalah protokol kesehatan untuk memastikan mereka dalam kondisi sehat. Jika ada yang sakit, Presiden meminta para pembantunya (aides) segera menyiapkan ruangan isolasi dan memeriksa mereka sehingga tak berpotensi menularkan Covid-19 ke masyarakat.
Kepatuhan terhadap protokol kesehatan juga ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi. Dalam jumpa pers di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Senin (11 Mei), dia meminta semua warga negara Indonesia yang pulang dari luar negeri mengikuti prosedur kesehatan yang dipersiapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Jika ada gejalah Covid-19, mereka akan mengikuti panduan pelaksanaan karantina mandiri.
Dengan kepulangan puluhan ribu WNI tersebut, pemerintah diharapan segera memperbaharui data jaring pengaman sosial untuk membantu mereka secara ekonomi. Dalam hal ini, koordinasi pemerintah pusat dan daerah sangat penting. Pemerintah daerah harus siap menerima mereka, termasuk persiapan bantuan ekonomi.
May
Pemerintah beberapa hari lalu mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Dalam Surat Edaran yang diterbitkan Gugus Tugas Percepatan Penangangan Covid-19 disebutkan kriteria pengecualian bepergian dengan moda transportasi umum bagi orang-orang tertentu. Yaitu yang memiliki melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penanganan Covid-19. Seperti mereka yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan percepatan penanganan Covid-19. Khususnya di bidang pertahanan, keamanan dan ketertiban umum, pelayanan kesehatan, pelayanan kebutuhan dasar, pelayanan pendukung layanan dasar, serta pelayanan fungsi ekonomi penting.
Pengecualian lain diberikan bagi pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau orang yang anggota keluarga intinya sakit keras atau meninggal dunia. Selain itu, juga untuk repatriasi Pekerja Migran Indonesia, WNI, pelajar atau mahasiswa yang berada di luar negeri serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah sampai ke daerah asal, sesuai ketentuan yang berlaku.
Surat Edaran tersebut mengatur dengan ketat persyaratan yang harus dipenuhi sebelum bepergian menggunakan transportasi umum seperti pesawat, kapal laut, kereta api dan bus antar kota, yakni dengan menunjukkan KTP, surat tugas, hasil tes negatif Covid-19, dan lain sebagainya.
Walaupun persyaratannya cukup ketat, pengawasan tetap perlu dilakukan. Bukan tidak mungkin ada oknum-oknum tertentu yang mencoba memanfaatkan kesempatan ini dengan memanipulasi dokumen persyaratan hanya karena ingin mudik atau berlibur. Penting untuk dilakukan pemeriksaan lebih awal dan lebih teliti agar tidak tidak terjadi pelanggaran. Satu hal lagi yang juga tidak kalah penting adalah memastikan bahwa perusahaan transportasi serta penumpang tetap menjalankan protokol kesehatan Covid-19, seperti physical distancing atau jaga jarak saat berada di dalam moda transportasi.