Komentar (892)
June
Apa Yang Dapat Dipetik Dari Pembelajaran Jarak Jauh Selama Pandemi Covid-19?
Written by Daniel
Pemerintah Indonesia harus menutup aktivitas belajar mengajar di sekolah atau perguruan tinggi, dan memberlakukan sistem pembelajaran jarak jauh guna mencegah penyebaran pandemi Covid-19. Selama ini, model pembelajaran di sekolah-sekolah identik dengan tatap muka dan interaksi fisik antara guru dan murid.
Menurut survei yang dilakukan Komisi Perlindungan Indonesia (KPAI), sebagian besar sekolah di Indonesia mengalami masalah atau kendala dalam menerapkan pembelajaran jarak jauh. Banyak murid tidak memiliki akses internet untuk mengikuti pembelajaran secara online. Dampaknya, mereka kehilangan kesempatan untuk mendapat pembelajaran yang layak. Berdasarkan pengaduan murid secara online yang diterima Komisi Perlindungan Indonesia (KPAI), 76,7 persen menyatakan tidak suka belajar dari rumah.
Walaupun menemui kendala, perlu diakui bahwa ada beberapa aspek positif yang dapat dipetik dan patut dilanjutkan dari pembelajaran jarak jauh selama pandemi ini.
Pertama, peran guru tidak dominan selama pembelajaran jarak jauh. Dalam proses belajar tatap muka di ruang kelas, yang masih menjadi tren sampai saat ini, peran guru atau pendidik relatif dominan. Guru mengajar dan murid mendengar. Sedangkan pembelajaran jarak jauh selama pandemi Covid-19, peran guru atau pendidik tidaklah dominan. Peran guru ke depan hendaknya seperti ini, tidak dominan. Guru harus lebih berperan sebagai fasilitator yang membantu murid untuk berkembang.
Kedua, kerjasama antara pihak sekolah, guru dan orangtua dapat terbangun dengan baik. Padahal selama ini, kerjasama yang baik antara sekolah, guru dan orangtua tidak tampak. Pengalaman kerjasama yang baik antara guru dan orangtua selama pembelajaran jarak jauh ini mengingatkan semua pihak bahwa persoalan pendidikan bukan hanya tanggung-jawab satu pihak, akan tetapi semua pemangku kepentingan.
Ketiga, penguasaan teknologi dalam pembelajaran menjadi keharusan. Dewasa ini dan kedepan, teknologi tetap menjadi peluang utama untuk menemukan cara-cara kreatif, efektif dan efisien dalam proses belajar dan mengajar. Untuk itu, pembelajaran jarak jauh harus menjadi perhatian serius bagi seluruh stakeholder kedepan.
June
Pemutusan Hubungan Komunikasi Korut - Korsel Hambat Rekonsiliasi.
Written by Daniel
Belum selesai mengatasi pandemi Virus Corona, Korea Selatan dihadapkan dengan ancaman baru negara tetangga terdekatnya, Korea Utara. Pemerintah Korea Utara menyatakan akan memutus hubungan komunikasinya dengan Korea Selatan. Kantor berita resmi Korea Utara, Korean Central News Agency, KCNA, memberitakan bahwa hal itu mulai dilaksanakan hari ini, Selasa 10 Juni waktu setempat.
Menurut KCNA keputusan pemerintah di Pyong Yang itu berupa pemutusan semua saluran komunikasi dengan Korea Selatan. Dan yang terpenting adalah pemutusan hubungan telepon langsung atau hotline, antara pemimpin kedua negara. Pemutusan hubungan komunikasi itu dapat dengan mudah dilakukan karena setiap panggilan yang masuk dari Korea Selatan harus melalui kantor penghubung di kota Kaesong di perbatasan Korea Utara. Kantor penghubung komunikasi di Kaesong didirikan atas kesepakatan kedua negara pada tahun 2018 sebagai hasil konferensi tingkat tinggi kedua negara, dengan tujuan mengurangi ketegangan hubungan. Sejak saat itu kedua pemerintahan dapat melakukan hubungan komunikasi dua kali dalam sehari.
Sebagaimana di klaim oleh pemerintah Pyongnya pemutusan hubungan komunikasi itu adalah merupakan yang pertama dilakukan dari serangkaian aksi yang akan dilakukan terhadap Korea Selatan. Pemerintah Korea Utara dalam boikot komunikasi ini menyebut negara tetangga yang sama-sama bangsa Korea itu sebagai musuh. Ketetapan pemutusan hubungan komunikasi itu dilakukan Korea Utara karena gusar akibat adanya balon-balon udara yang diterbangkan dari Korea Selatan dan ditujukan untuk rakyat Korea Utara. Balon udara itu disertai tulisan atau pesan-pesan yang ditengarai berbau propaganda dan kadangkala juga makanan. Tujuannya konon, untuk menggoda rakyat Korea Utara agar membaca pesan atau mengambil makanannya.
Bisa jadi ada saja warga Korea Utara yang mengambilnya secara diam diam untuk memenuhi keingin tahuan mengenai berita dunia luar atau mengetahui keadaan saudaranya di Korea Selatan. Selama ini pemerintah Komunis Korea Utara melarang rakyatnya berhubungan dengan dunia luar dan mendengar, melihat atau mengetahui berita berita dari luar negeri.
Bagi rakyat Korea Utara, Keputusan Pemerintah untuk mengakhiri hubungan komunikasi dengan Korea Selatan tidaklah terlalu penting, karena sangat boleh jadi merekapun tidak mengetahui berita itu. Pun mereka selama ini memang tidak dapat berkomunikasi dengan dunia luar. Walaupun demikian, langkah penguasa Korea Utara tersebut, selain menunjukkan kekuasaannya, dapat mempengaruhi hubungan yang sudah mulai terjalin dengan Korea Selatan. Tentunya ini akan berdampak pada upaya upaya rekonsiliasi antara kedua negara yang meski sebangsa, terpisah akibat perang Korea serta perbedaan idelogi politik.
June
Senin, 8 Juni adalah hari pertama Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sekitarnya memasuki masa transisi menuju Kenormalan Baru. Ini ditunjukkan dengan dilonggarkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar -PSBB. Mulai Senin, beberapa sektor perekonomian sudah mulai diizinkan untuk melakukan kegiatan seperti perkantoran, pertokoan, perindustrian, ataupun pergudangan. Transportasi umum seperti ojek online sudah diizinkan beroperasi. Commuter Line juga sudah menambah jumlah perjalanan kereta. Lalu lintas di beberapa ruas jalan protokol dan tol dalam kota Jakarta padat, bahkan ada kemacetan disana-sini. Pasar-pasar kembali bergairah dengan transaksi jual beli.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meminta warga Jakarta atau warga yang tinggal di luar Jakarta tetapi berkegiatan di Jakarta untuk tetap waspada dalam menjalankan aktivitas di beberapa sektor perekonomian yang mulai dibuka Senin. Pasalnya, menurut Gubernur Anies, Jakarta belum bebas dari Covid-19 dan potensi penularan tetap ada. Lebih lanjut, dia meminta pengelola tempat kegiatan untuk mematuhi prinsip 50 persen kapasitas. Menurut dia, hal tersebut tidak boleh dilonggarkan karena setiap pelonggaran mempunyai risiko penularan yang terlalu besar.
Keberhasilan pencegahan penularan pandemi Covid-19 pada masa transisi bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah setempat, tetapi juga kepatuhan dan kedisiplinan warga. Baik pemerintah pusat maupun daerah telah berupaya keras menerapkan kebijakan-kebijakan untuk menutup peluang penyebaran Covid-19. Diharapkan kesadaran warga untuk menaati aturan yang telah dibuat. Persoalannya bukan terletak pada sanksi atau hukuman yang bakal diterima jika melanggar. Warga harus memikirkan persoalan yang jauh lebih penting, yaitu keselamatan, bukan saja diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekeliling, orang-orang yang mereka kasihi.
Masa transisi ini tepat dijadikan masa pembiasaan diri untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat di tempat umum. Sehingga ke depan, seluruh warga dapat merasakan kondisi yang aman, sehat dan produktif.
June
Bank Indonesia optimis rupiah akan terus menguat walaupun pandemi covid-19 belum berakhir. Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Jumat lalu (5/6) menguat 1,54% ke level Rp 13.877 per dolar Amerika Serikat. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, rupiah berpotensi terus menguat karena inflasi dan tren suku bunga yang rendah. Selain itu, defisit transaksi berjalan (Current Account Defisit/CAD) terus menurun. Aliran modal asing juga terus masuk, sehingga mendukung penguatan rupiah.
Bank sentral mencatat, aliran modal asing yang masuk (capital inflow) ke Indonesia tembus Rp 7 triliun pada pekan pertama Juni. Dana dari investor asing ini masuk melalui portofolio Surat Berharga Negara (SBN). Perry menuturkan bahwa trennya semakin membaik. Di sisi lain, indikator premi resiko Indonesia atau Credit Default Swap (CDS) menurun. Saat ini, CDS Indonesia berada di level 126. Memang masih tinggi, namun ketika Covid-19 merajalela sempat menyentuh 245 dengan nilai tukar rupiah mencapai Rp 16.600 per satu dolar di bulan Maret, sementara sebelum pandemi, tercatat di antara 66-68.
Penguatan nilai tukar rupiah juga didukung adanya koordinasi yang baik antara pemerintah dengan Bank Indonesia. Dengan demikian, investor asing pun memiliki kepercayaan terhadap pasar keuangan dalam negeri.
Faktor lainnya yang mendorong penguatan rupiah adalah kondisi di Amerika Serikat saat ini,yang sedang dilanda covid-19 dan demonstrasi besar-besaran. Menurut Ekonom INDEF Bhima Yudishtira, rupiah cukup diuntungkan dengan adanya demonstrasi di AS. Aksi unjuk rasa solidaritas terhadap kematian George Flyoyd serta warga Amerika keturunan Afrika lain yang terbunuh oleh polisi AS sebelumnya, terjadi di banyak tempat di AS selama sepekan terakhir. Beberapa aksi protes bahkan berubah menjadi kerusuhan dan bentrokan dengan aparat penegak hukum.
Hal ini membuat situasi di dalam negeri AS menjadi lebih buruk.Hubungan Amerika Serikat dan China yang kembali memanas, serta sikap Presiden Donald Trump terhadap Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), membuat pelaku pasar global mulai meninggalkan dollar. Pelemahan dollar membuat aliran dana asing masuk ke negara yang dianggap menjanjikan termasuk Indonesia. Hal ini membuat rupiah menguat walaupun sebenarnya pendemi covid-19 belum berakhir di negeri ini.
June
Islam adalah agama dengan penganut nomor dua terbesar di dunia dan Ibadah Haji adalah kewajiban bagi umat Muslim yang mampu. Ibadah tersebut dilaksanakan setahun sekali, berpusat di Mekah, Arab Saudi dan tahun ini seharusnya berlangsung sekitar akhir Juli. Namun karena masa pandemic covid19 masih belum berakhir, maka kemungkinan pelaksanaan ibadah haji terpaksa dibatasi atau ditiadakan bagi negara-negara tertentu. Apalagi mengingat sejak awal masa pandemic covid19, pemerintah Arab Saudi telah menutup pintu bagi umat muslim seluruh dunia yang ingin melaksanakan umroh. Hingga kini pemerintah Arab Saudi belum memberikan kepastian tentang pelaksanaan haji tahun 2020 ini. Padahal pemberangkatan Jemaah haji dari masing-masing negara membutuhkan persiapan yang tidak sebentar.
Belum lagi protokol covid 19 yang pastuinya harus diterapkan juga. Berhubung hingga akhir Mei tidak ada kejelasan dari pihak Arab Saudi tentang pelaksanaan haji tahun ini, pemerintah Indonesia dan Singapura akhirnya menyatakan tidak akan mengirimkan Jemaah dalam musim haji 2020. Keputusan ini mungkin saja akan diikuti oleh negara lainnya. Sementara di Arab Saudi sendiri, penderita covid 19 masih cukup tinggi. Dikabarkan, meskipun pandemi belum berakhir, sejak Minggu 31 Mei 2020 lalu, Arab Saudi telah melonggarkan pembatasan. Namun untuk pengaturan ibadah umroh dan haji belum ada ketegasan dari pemerintah Saudi.
Kalau memang pembatalan pelaksanaan ibadah haji 2020 dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi, maka hal ini bukan yang pertama kali terjadi dan bukan hal yang tabu. Dilansir BBC, berdasarkan data The Saudi King Abdul Aziz Foundation for Research and Archives yang dirilis pada Maret lalu, ibadah haji pernah 40 kali ditiadakan, dengan alasan beragam, mulai dari perang sampai wabah penyakit menular. Sementara negara seperti Indonesia pernah menunda keberangkatan haji karena pertimbangan agresi Belanda pada tahun 1946 , 1947, dan 1948.
Memang sangat disayangkan, Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, tahun ini tidak dapat menyelenggarakan ibadah haji. Namun di masa pandemi Covid19 yang telah melanda seluruh dunia dan banyak memakan korban, inilah keputusan yang terpaksa diambil.
June
Pandemi Covid-19 membuat hampir seluruh kegiatan lumpuh baik dari segi ekonomi, sosial hingga ritual keagamaan. Salah satu kegiatan ritual keagamaan yang kini memasuki periodenya adalah Ibadah haji di Arab Saudi. Pendemi Covid-19 telah memaksa banyak negara memikirkan kembali kepergian jamaah hajinya ke Mekkah. Terkait hal tersebut, sebagai mayoritas berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia telah menunda keberangkatan jamaah haji 2020. Sebelumnya, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah menutup akses ke Mekkah, Madinah dan Jeddah sejak awal Mei setelah wilayah Arab Saudi terdapat kasus Covid-19.
Keputusan pembatalan keberangkatan haji 2020 secara resmi diumumkan oleh Menteri Agama, Fachrul Razi, Selasa (2 Juni). Dia menjelaskan bahwa salah satu yang menjadi dasar pemerintah Indonesia untuk tidak memberangkatkan jamaah haji 2020 atau 1441 Hijriah adalah pandemic Covid-19. Dia juga menyebutkan bahwa aspek kesehatan adalah hal paling diutamakan. Sementara itu, menurut juru bicara Kementrian Agama, Oman Faturrahman, Pemerintah sudah siap dalam musim haji 2020. Negosiasi transportasi, katering dan akomodasi di Arab Saudi sudah 97 persen mencapai kesepakatan, namun menyusul adanya himbauan dari pemerintah kerajaan Arab Saudi semua kontrak pembayaran ditunda.
Menanggapi keputusan Pemerintah tentang pembatalan haji 1441 H, Sekretaris jenderal Pengurus Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan bahwa hal adalah langkah benar dan tepat waktu. Dia berpendapat bahwa secara syariah, keputusan pembatalan itu tidak melanggar, karena syarat-syarat menunaikan haji harus mampu secara ekonomi, kesehatan, mental, dan agama, dan aman selama perjalanan. Sedangkan, Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Andi Najmi Fuad mengatakan bahwa keputusan pemerintah sangat bijak, melihat situasi dan kondisi yang tidak bisa menjamin keselamatan dan kenyamanan jemaah haji. Disamping itu, persiapan haji membutuhkan proses panjang, apalagi pemerintah Kerajaan Arab Saudi belum memberikan kepastian yang jelas sebagai penyelenggara haji.
Keputusan pemerintah terkait penundaan pemberangkatan haji patut diapresiasi mengingat hingga saat ini, vaksin Covid-19 secara resmi belum ditemukan. Selain itu, keputusan tersebut sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Namun, penundaan ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah terhadap calon jamaah haji Indonesia seperti antrian haji yang semakin panjang serta bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan biaya haji yang sudah dikeluarkan oleh masyarakat. Untuk itu, solusi tepat sangat diperlukan sehingga tidak terjadi kegaduhan memasuki era tatanan kehidupan baru di Indonesia. Semua warga negara Indonesia, terutama calon jemaah haji dapat memahami keputusan pemerintah, kendati hingga saat komentar ini dibuat Pemerintah Kerajaan Arab Saudi belum mengeluarkan pernyataan resmi penutupan dan penundaan kegiatan Haji 2020/1441 Hijriah. Semoga pengorbanan para calon jemaah haji yang tertunda keberangkatannya ke Mekkah dapat diresapi dan dimaknai sebagai esensi nilai haji itu sendiri yaitu pengorbanan tetapi kini pengorbanan dalam bentuk waktu dan keberangkatan hanya tertunda.
June
Apakah Tentara Dapat Meredam Unjuk Rasa Kematian Geroge Floyd ?
Written by Daniel
Belum usai menghadapi pandemi Covid 19, Amerika Serikat diguncang unjuk rasa besar besaran. Jika Covid 19, diatasi dengan lockdown, maka unjuk rasa di negeri itu dibatasi antara lain dengan jam malam, menyusul menyebar dan meluasnya aksi massa di berbagai negara bagian.
Unjuk rasa memprotes tindakan oknum polisi, yang menyebabkan tewasnya warga negara berkulit hitam, George Floyd, telah meledak menjadi kerusuhan dan penjarahan. Protes yang semula berlangsung damai, di berbagai kota berubah menjadi bentrokan dengan aparat kepolisian dan diwarnai tindakan kekerasan. Pengunjuk rasa bahkan membakar mobil polisi, merusak sarana umum serta menjarah toko-toko. Untuk membantu polisi, pemerintah pusat telah mengerahkan sedikitnya 5000 pasukan garda nasional untuk mengamankan keadaan di 15 negara bagian dan Washington DC.
Mengapa unjuk rasa atas kematian George Floyd cepat meluas dan diwarnai kekerasan? Unjuk rasa adalah suatu hal yang biasa di negara demokrasi, apalagi di Amerika Serikat. Kebebasan berpendapat di jamin Undang Undang. Namun cepat meluasnya unjuk rasa tersebut, dapat menjadi penanda persepsi negatif terhadap polisi AS yang dipandang tidak adil dalam menangani warga kulit hitam. Perlakuan brutal anggota polisi tarhadap George Floyd yang menyebar luas melalui media sosial, telah membangkitkan solidaritas dan rasa sepenanggungan. Upaya mengatasi unjuk rasa dengan menggunakan berbagai cara seperti gas air mata dan semprotan air, bisa jadi justru menggugah perlawanan.
Solidaritas yang didasari kesadaran adanya hubungan buruk antara polisi dan komunitas kulit hitam, menyebabkan warga non kulit hitam ikut turun berunjuk rasa. Pengerahan garda nasional, penggunaan peluru karet, gas air mata dan semprotan air, nampaknya tidak menyurutkan semangat berunjuk rasa yang telah merebak bahkan mendekati Gedung Putih.
Menanggapi masifnya unjuk rasa dan terjadinya kekerasan dan penjarahan, Presiden Donald Trump kepada wartawan menyatakan akan menurunkan ribuan tentara bersenjata lengkap. Apakah langkah Trump akan segera meredakan dan mengakhiri unjuk rasa, atau justru dapat meningkatkan skala demontarasi, masih harus ditunggu dalam beberapa hari.
June
Tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Perlindungan Anak Internasional. Hari peringatan itu ditetapkan guna menarik perhatian dunia pada deretan isu yang berdampak pada anak. Sekaligus mengingatkan orang dewasa, memiliki utang untuk memberi bekal terbaik kepada anak-anak. Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989 menyebutkan bahwa terdapat 10 hak anak, yaitu hak untuk bermain, mendapatkan pendidikan, perlindungan, nama, status kebangsaan, makanan, akses kesehatan, rekreasi, kesamaan dan memiliki peran dalam pembangunan.
Dalam masa pandemi Covid-19, anak-anak tentunya harus mendapatkan perhatian lebih. Jumlah anak-anak yang terpapar Covid-19 di Indonesia sungguh membuat banyak pihak prihatin. Berdasarkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, hingga Mei 2020, setidaknya 800 anak Indonesia positif terpapar Covid-19.
Semakin berisikonya anak terpapar Covid-19, tugas orang-tua menjadi lebih besar. Apalagi mengingat, anak-anak belum sepenuhnya bisa hidup dengan memperhatikan protokol kesehatan. Gerak mereka semakin terbatas, keinginan mereka untuk bermain bersama teman seusianya juga tak bisa dipenuhi seutuhnya. Kerinduan mereka untuk mengikuti kegiatan belajar di sekolah juga harus diperpanjang.
Bagi mereka dari keluarga dengan ekonominya terbatas, tinggal di pedesaan, pedalaman dan secara langsung terdampak Covid-19, kondisi ini tentu akan menambah beban. Karena belum semua keluarga Indonesia memiliki perangkat digital yang memungkinkan proses pendidikan jarak jauh bisa berjalan mulus. Belum lagi kemampuan orang-tua untuk terlibat langsung dalam proses belajar dalam jaringan belum merata.
Situasi seperti saat ini menjadi tugas dan tanggungjawab semua pihak untuk memenuhi hak anak-anak. Tentu dengan lebih dulu memprioritaskan yang paling utama. Tak bisa dipungkiri, anak-anak memang memiliki hak untuk bermain, untuk mengembangkan imaji dan kreasi mereka. Tetapi saat ini, hak kesehatan dan mendapatkan pendidikan adalah yang paling utama.
Dengan keterlibatan semua pihak, anak-anak bisa disiapkan menjadi kelompok yang siap hidup dalam tatanan normal baru. Mereka selalu memakai masker saat ke luar rumah, sering cuci tangan, menjaga jarak dan lebih banyak berada di rumah. Orang-tua dan pihak sekolah dapat memotivasi anak-anak untuk meningkatkan kreatifitas mereka. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat mengalokasikan anggaran khusus untuk proses pendidikan jarak jauh. Anggaran yang dialokasikan untuk peningkatan kapasitas guru merancang pendidikan jarak jauh yang mudah dan sederhana, efektif dan berkualitas.
Masa pandemi Covid-19 ini bisa menjadi momen untuk menumbuhkan simpati dan empati anak-anak agar mereka lebih peka terhadap sekeliling; menumbuhkan semangat tolong menolong dan gotong royong, yang pada akhirnya membuat mereka memiliki peran signifikan dalam pembangunan. Semoga jumlah anak yang terpapar Covid-19 tak terus meningkat. Semoga anak-anak Indonesia akan tumbuh menjadi generasi yang sehat dan kuat.
June
Hari ini, 1 Juni 2020, bangsa Indonesia memperingati 75 tahun lahirnya Pancasila, ideologi dan dasar negara Indonesia. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, peringatan hari lahir Pancasila tahun ini dirayakan di tengah pandemi Covid-19. Meskipun hanya dihadiri pejabat negara secara terbatas dan dilakukan secara daring melalui video conference, pemerintah, dalam hal ini Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tetap menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila Senin (1/6/2020) di 6 lokasi berbeda dan dikendalikan dari Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Jakarta. Tema Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini adalah Pancasila Dalam Tindakan Melalui Gotong Royong Menuju Indonesia Maju.
Pancasila terdiri dari 2 (dua) kata yang diambil dari Bahasa Sansekerta, yaitu Panca yang berarti lima dan Sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia yang pertama kali disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945.
Meskipun baru dikemukakan pada 1 Juni 1945 dan secara resmi diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2016, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebenarnya sudah dipahami dan diamalkan masyarakat Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Nilai-nilai tersebut mengakar pada sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Sila pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, misalnya, mengandung arti bahwa bangsa Indonesia mengenal adanya Tuhan dan mengakui keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya.
Di masa pandemi seperti sekarang ini, ketika banyak masyarakat yang terdampak, baik sosial maupun ekonomi, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara justru semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan adanya sikap di kalangan masyarakat yang tanpa diminta tergerak untuk melakukan aksi gotong royong untuk membantu sesama. Aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh berbagai unsur masyarakat ini menunjukkan pengamalan sila ke 2 dari Pancasila yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila ke 5, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, sikap saling membantu sesama ini juga semakin memperkokoh persatuan yang berarti pengamalan sila ke 3 dari Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia.
Mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah dan menjauhi keramaian dengan belajar di rumah, bekerja di rumah dan beribadah di rumah merupakan pengamalan sila ke 4 yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Hal ini mengandung arti semua warga negara mematuhi apa yang sudah ditetapkan pemerintah dan tidak memaksakan kehendaknya untuk keluar rumah dengan alasan yang tidak penting. Dengan mematuhi protokol kesehatan dan kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah, berarti masyarakat ikut membantu menghambat penyebaran virus COVID-19.
Usaha yang dilakukan tidak akan berhasil tanpa berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Meskipun masyarakat dihimbau untuk tetap di rumah, bukan berarti kegiatan beribadah dihentikan. Sebagai masyarakat yang beragama, kegiatan beribadah masih tetap dilakukan di rumah masing-masing. Berdoa dan beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa menunjukkan pengamalan sila ke 1, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.
Pancasila memang bukan sekedar dihafalkan dan diperingati kelahirannya. Yang terpenting adalah bagaimana bangsa Indonesia dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini.
May
Sejak awal tahun 2020, Organisasi Meteorologi Dunia atau World Meteorological Organization-WMO sudah memberi peringatan tentang suhu bumi yang akan terus meningkat. WMO menyatakan, suhu tinggi dapat memicu peristiwa cuaca ekstrem pada 2020. Berdasarkan temuan pada analisis data, peningkatan suhu global memiliki konsekuensi yang mengerikan. WMO secara khusus merujuk kebakaran hutan di Australia pada 2019 yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bencana tersebut telah merenggut 28 nyawa, menghancurkan 2.000 rumah, dan membakar 10 juta hektar lahan. Para ilmuwan berpendapat, dunia harus meningkatkan kesiagaan akibat pemanasan global.
Faktanya kini pemanasan Global sudah menjadi kenyataan yang harus dihadapi. Kementerian Lingkungan Kanada menyebut bahwa suhu di Montreal pada Rabu (27/5) mencetak rekor tertinggi dalam sejarah untuk bulan Mei, akibat gelombang panas yang melanda sebagian negara tersebut.
Suhu di Bandara Internasional Pierre Elliott Trudeau di Montreal tercatat mencapai 36,6 derajat Celsius. Suhu tersebut membuat kota itu menjadi yang terpanas di Kanada. Sementara itu pada Selasa, 26 Mei 2020, New Delh, Ibu Kota India mencatat suhu 47,6 derajat celcius. Sebagian besar India utara memang tengah menghadapi kondisi gelombang panas yang parah. Menurut para pejabat setempat, hal tersebut akan berlangsung hingga akhir pekan. Padahal saat ini wilayah tersebut tengah berjuang menghadapi melesatnya jumlah kasus positif Covid-19 dan kawanan belalang yang merusak tanaman.
Situasi sulit memang tengah dialami masyarakat global sekarang ini. Selain Pandemi Covid 19 yang melanda hampir seluruh dunia, ancaman resesi ekonomi dan dampak nyata pemanasan Global pun mulai dirasakan di beberapa negara. Tak ada cara lain yang lebih efektif untuk mengatasinya selain bekerja sama. Dibutuhkan komitmen dan kesadaran global bahwa bumi perlu waktu dan upaya bersama untuk kembali pulih dan sehat. Jika krisis ini dapat dilalui dengan baik, maka bukan tidak mungkin Bumi akan menjadi tempat yang lebih baik untuk manusia.