Komentar (891)
July
Badan Koordinasi Penanaman Modal tengah menargetkan untuk menarik investor luar negeri agar mau berinvestasi di Indonesia di tengah pandemi Covid-19.
Juru Bicara Komite Penanaman Modal, Tina Talisa, dalam diskusi yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jakarta, Jumat (17/7/2020) mengatakan target tersebut sesuai dengan pengumuman Presiden Joko Widodo pada 30 Juni 2020. Saat itu Presiden mengungkapkan terdapat tujuh perusahaan asing yang berminat merelokasi investasi ke Indonesia termasuk perusahaan dari Thailand, Malaysia, hingga China. Badan Koordinasi Penanaman Modal mendapat tugas untuk bisa menangkap adanya sinyal relokasi investasi tersebut.
Pemerintah fokus mendorong realisasi penanaman modal sektor industri di Tanah Air, baik itu datangnya dari investor asing maupun lokal. Langkah strategis ini bertujuan untuk memperkuat struktur manufaktur di dalam negeri sehingga dapat memperkuat rantai pasok dan daya saing.
Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian, Janu Suryanto pernah mengatakan akan terus mengawal investasi di sektor industri. Sebab, investasi tersebut diyakini akan memacu kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik hingga ekspor.
Akibat pandemic Covid-19, pencapaian Penanaman Modal Asing sepanjang kuartal I-2020 tercatat sebesar Rp 98 triliun, turun sebesar 7 persen dibandingkan realisasi periode yang sama pada 2019.
Menarik investasi asing apalagi pada saat pandemi, tentu tidak mudah. Perlu langkah-langkah reformatif. Satu Kahkonen, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, dalam diskusi virtual Indonesia Economic Prospects, Kamis, 16 Juli 2020, mengatakan, untuk membangun kembali perekonomian Indonesia terdapat tiga reformasi kunci.
Pertama penghapusan pembatasan bisnis melalui Omnibus Law Cipta Kerjasehingga bisa meniadakan hambatan bagi investor untuk masuk ke Indonesia. Kedua, reformasi Badan Usaha Milik Negara untuk menggalakkan investasi. Sedangkan yang ketiga adalah perlunya melakukan akselerasi kebijakan pajak.
Menurut Satu Kahkonen Indonesia saat ini masih mengalami kesenjangan besar pada ranah infrastruktur. Hal itu tidak bisa serta merta diatasi hanya berdasarkan dana publik atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste itu menilai Indonesia harus mampu memobilisasi keuangan dari sektor swasta.
July
Pelonggaran atau bahkan pencabutan status penguncian wilayah (Lockdown), oleh beberapa negara dalam menghadapi covid19 sejak Juni lalu, kini sudah mulai menunjukkan dampaknya. Di Manila, Philipina, negara dengan jumlah kasus covid19 terbanyak kedua di Asia Tenggara, terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Tak heran kalau Pemerintah Philipina kemudian melakukan lockdown untuk kedua kalinya di masa pandemi ini. Dimulai kemarin, Kamis (16/7) lockdown akan berlangsung selama dua pekan hingga akhir Juli mendatang untuk menekan penyebaran virus corona. Juru bicara pemerintah Filipina, Harry Roque mengatakan sejumlah sektor bisnis tetap dibolehkan beroperasi selama diberlakukan lockdown. Kasus virus corona di Filipina meningkat lebih dari tiga kali lipat sejak pemerintah mencabut lockdown dan membuka kembali sebagian sektor bisnis mulai Juni lalu. Filipina menjadi negara dengan jumlah infeksi tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Indonesia.
Data yang dikutip dari Deutsche Welle menyebutkan, angka Infeksi virus corona memang melonjak di seluruh dunia pada Rabu (15/07). Hal ini membuat beberapa negara harus “mengerem” niat untuk membuka kembali kegiatan di sejumlah wilayah atau memberlakukan pembatasan baru.
Selain Philipina, beberapa negara yang juga melakukan pengetatan fase kedua diantaranya adalah Hong Kong, Tiongkok, dalam hal ini kota Beijing, dan Catalonia
Tampaknya pelonggaran Lockdown yang dilakukan untuk mendorong bergeraknya sektor ekonomi telah menimbulkan dampak yang signifikan terhadap sebaran virus Covid19. Sebutan New Normal untuk masa sesudah lockdown membuat masyarakat umumnya melupakan protokol kesehatan dalam menghadapi Covid 19 yang sudah dibiasakan sebelumnya. Akibatnya, menjadi pemicu peningkatan jumlah mereka yang terinfeksi sehingga berujung pada kondisi yang memaksa terjadinya lockdown kedua.
Pemerintah Indonesia telah mengganti istilah New Normal dengan Adaptasi Kebiasaan Baru. Selain New Normal adalah istilah asing yang mungkin kurang dipahami masyarakat, ditengarai orang lebih mengedepankan kata normal , yang mungkin mengacu kepada tatanan kehidupan sebelum pandemi, dari pada new yang dimaksudkan sebagai kebiasaan baru, khususnya berkaitan dengan protokol kesehatan.
July
Indonesia terus meningkatkan kemampuan alat utama sistem senjata – Alutsista ditengah suasana pandemi Covid-19 dan kondisi wilayah yang memanas, terutama di laut Tiongkok Selatan. Pembelian senjata produk luar negeri dan dalam negeri terus ditingkat oleh Kementrian Pertahanan sebagai pelengkap wajib Tentara Nasional Indonesia. Industri strategis seperti PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL terus didorong untuk berinovasi menciptakan Alutsista buatan Indonesia guna melepas ketergantungan dari pihak luar negeri. Apalagi disaat situasi bayang bayang resesi ekonomi dunia, pemanfaat dana secara rasional dan efisien sangat bermanfaat bagi Indonesia.
Pada rapat terbatas, di Istana Negara, Jakarta Selasa (7 Juli), Presiden Joko Widodo meminta Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto untuk belanja Alutsista dari perusahaan dalam negeri. Hal tersebut untuk menggairahkan perekonomian dalam negeri ditengah pandemi Covid-19. Anggaran Kementerian Pertahanan paling besar mencapai Rp117,9 triliun. Jadi, menurut Presiden Joko Widodo, jika membeli peralatan dari Indonesia akan memberikan keuntungan besar bagi perekonomian Indonesia.
Sementara itu, Menteri Prabowo Subianto menegaskan bahwa pihaknya akan mendorong industri strategis nasional untuk memenuhi kebutuhan Alutsista TNI. Saat mencoba kendaraan Taktis Maung buatan Pindad, dia menegaskan bahwa Kementerian Pertahanan akan terus mendukung upaya peningkatan produksi Alutsista dalam negeri, serta mendukung program penelitian dan pengembangan, agar nantinya seluruh hasil produksi dalam negeri dapat mandiri.
Kemandirian dalam industri Alutsista adalah hal utama. Namun, hal itu membutuhkan kerjasama saling menguntungkan. Kerjasama dengan pihak asing untuk alih teknologi seperti kerjasama dengan pihak perguruan tinggi terus dilakukan dan menjadi keharusan oleh industri strategis nasional. Semua itu bertujuan untuk mewujudkan kemandirian Alutsista dan menjaga kedaulatan wilayah Indonesia.
Dengan demikian, pembelian hampir 500 kendaraan taktis buatan Pindad untuk Kementerian Pertahanan dapat dikatakan titik tolak menuju kemandirian bangsa dalam pemanfaatan inovasi dan kreasi putra-putri bangsa Indonesia ditengah ekonomi krisis. Namun,kita akui bahwa tidak semua Alutsista diproduksi dalam negeri. Indonesia harus memenuhi kebutuhan militernya dan anggaran yang telah disediakan segera dibelanjakan seperti rencana pembelian skuadron pesawat tempur Sukhoi buatan Rusia dan pesawat Tiltrotor MV-22 Osprey Block C buatan Amerika Serikat.
July
Laut China Selatan tidak pernah berhenti bergejolak. Perebutan pengaruh yang disertai klaim atas wilayah perairan laut itu, semakin meningkatkan ketegangan baik militer mapun politik. Manuver militer maupun lontaran pernyataan, dari berbagai negara yang merasa berhak atau berkepentingan atas wilayah di kawasan perairan itu, hampir tak pernah berhenti.
Negara negara besar berusaha menguatkan pengaruhnya secara ekonomi dan politik, baik melalui pergerakan militer maupun wacana diplomatic, yang justru memicu eskalasi ketegangan. Beijing mengklaim bahwa hampir 90 persen perairan itu adalah wilayah negaranya. Padahal pengakuan Beijing atas wilayah di Zona Ekonomi Eksklusif di Laut China Selatan itu juga diklaim Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina dan Malaysia yang kesemuanya adalah negara ASEAN. Indonesia yang wilayahnya berdekatan memang mengakui tidak mempunyai klaim apalagi sengketa kawasan dengan China di Laut China Selatan. Walaupun demikian sebagai sesama anggota ASEAN Indonesia menyerukan negara negara yang saling mengklaim untuk berusaha menyelesaikan sengketa dengan baik dan mengurangi ketegangan.
Di sisi lain ada Amerika Serikat yang sebenarnya tidak mempunyai klaim atas Perairan Laut China Selatan. Namun negara besar itu merasa sangat berkepentingan agar wilayah tersebut tetap bebas sebagai jalur perdagangan internasional. Washington menyerukan agar Laut China Selatan tetap menjadi jalur perdagangan internasional utama yang bebas dan dapat dilalui siapa saja. Klaim Beijing atas hampir 90 persen wilayah Laut China Selatan dinilai mengganggu alur perdagangan internasional yang bebas.
Baru baru ini China telah melakukan latihan militer di perairan yang diakui sebagai wilayahnya. Atas tindakan Beijing itu, Washington beraksi keras dengan menyatakan bahwa wilayah yang digunakan latihan milter adalah bukan teritori China. Bersamaan dengan latihan milter China, Amerika Serikat mengirimkan dua kapal induk pada tanggal 4 Juli serta meminta Beijing menghentikan latihan militernya di Laut China Selatan. Menurut Amerika Serikat hal itu hanya menyebabkan ketidak stabilan Kawasan, yang pada akhirnya mengganggu kelancaran jalur perdagangan internasional.
Sebagai negara yang sebagian wilayah lautnya berbatasan dengan klaim beberapa negara atas Laut China Selatan, Indonesia tentu menginginkan dihentikannya persengketaan dan ketegangan. Kalau hal ini terus berlanjut maka akan berpengaruh pada stabilitas keamanan wilayah.
July
Pemerintah Republik Indonesia masih terus fokus pada penangangan pandemi Covid-19. Apalagi dengan masih tingginya pertambahan jumlah yang positif terpapar. Hingga Senin (13/7), Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengumumkan jumlah pasien baru yang terinfeksi adalah 1.282 pasien. Sehingga jumlah total positif ada 79.981 kasus. Dari 215 negara dan tempat yang memiliki kasus positif Covid-19, Indonesia berada di peringkat 26.
Dalam beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo telah meminta pembantunya (aides) untuk bergerak cepat dalam menyikapi kenaikan kasus positif Covid-19 di Indonesia. Dia juga meminta mereka untuk meningkatkan jumlah tes PCR mencapai hingga 30.000 per hari, khususnya di delapan provinsi yang menjadi prioritas. Yaitu Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, dan Papua. Dalam Rapat Terbatas percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 13 Juli 2020, Kepala Negara kembali meminta para pembantunya terus berfokus pada pengujian, pelacakan, dan perawatan pasien yang terinfeksi Covid-19.
Langkah-langkah terus dilakukan oleh pemerintah untuk menekan dan bahkan memutus angka penyebaran. Walau saat ini dirasa menjadi lebih sulit, karena kegiatan masyarakat Indonesia sebagian besar sudah berjalan dengan adaptasi kebiasaan baru. Apalagi, masih banyak masyarakat yang belum terbiasa dengan adaptasi kebiasaan baru. Masih dijumpai di lapangan, masyarakat yang berkegiatan tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Tidak mengenakan masker, tidak menjaga jarak fisik, atau tidak cuci tangan dengan sabun.
Sehingga, sangatlah perlu untuk kembali melakukan sosialisasi secara masif mengenai Gerakan Nasional Disiplin Protokol Kesehatan. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo agar masyarakat kembali dan semakin meningkatkan kedisiplinannya terkait kewajiban mengenakan masker, menjaga jarak aman, dan sering mencuci tangan. Menjadi tugas semua individu di Indonesia, untuk mengingatkan sekelilingnya memperhatikan dan menjalankan protokol kesehatan. Jika masih melanggar, pemberlakukan sanksi bagi mereka yang melanggar bisa diterapkan.
Langkah lain yang mungkin bisa segera dilakukan adalah membuka data siapa yang tertular Covid-19. Opsi ini sudah disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo pada rapat kerja dengan Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat -DPR RI. Undang-undang di Indonesia memang tidak mengijinkan data pasien dipublikasikan. Untuk ini, Pemerintah Indonesia dan DPR harus mengambil keputusan cepat. Karena bila data terbuka, akan memungkinkan lebih banyak yang terhindar. Sehingga pengujian, pelacakan dan perawatan akan berhasil maksimal.
Langkah-langkah yang sudah disiapkan dan dijalankan oleh Pemerintah, tentu tak akan berhasil maksimal tanpa kesadaran dan tindakan nyata masyarakat. Rakyat Indonesia harus lebih berperan aktif dan memutus rantai penyebaran Covid-19. Kepatuhan pada Protokol Kesehatan akan dapat dengan cepat menekan jumlah penyebaran. Apalagi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah merilis pernyataan resmi yang menyebutkan sejumlah studi yang menunjukkan bahwa virus corona bisa bertahan di udara, terutama pada ruangan tertutup, dan bisa menular.
July
Di Indonesia, mendengar kata Koperasi orang akan langsung teringat Koperasi Unit Desa (KUD), badan usaha yang didirikan petani atau nelayan di pedesaan. Atau koperasi yang ada di sekolah-sekolah yang menjual kebutuhan alat tulis bagi siswa yang sekolah. Juga sering ditemui di berbagai instansi pemerintahan dan swasta, umumnya lebih bersifat usaha simpan pinjam.
Dilihat dari definisinya, Koperasi berasal dari kata “kooperasi” atau cooperation yang artinya kerjasama. Menurut Undang undang tahun 1992 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakanorang-seorang atau badanhukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsipkerjasamasekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat dengan asas kekeluargaan. .Jadi, meski berbentuk badan usaha, tujuan dari koperasi secara umum bukanlah semata-mata mencari keuntungan tapi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota-anggotanya.
Perkembangan koperasi di Indonesia dimulai sejak tahun 1947 ketika diadakan Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 11-14 Juli 1947. Kongres bersejarah itu digelar di masa Perang Kemerdekaan dan dihadiri sekitar 500 utusan dari sekitar 2.160 koperasi seluruh Indonesia. Dalam kongres tersebut, tanggal 12 Juli kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.
Setelah 73 tahun Koperasi resmi berdiri di Indonesia, perkembangan koperasi dirasa kurang begitu pesat. Dalam diskusi daring memperingati Hari Koperasi 12 Juli 2020, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki mengatakan,saat ini koperasi-koperasi yang ada di Indonesia sebagian besar belum merambah pada industri kreatif dan cenderung menjalankan bisnisnya dengan cara konvensional. Padahal, kata Teten, potensi industri kreatif sangat besar dan dekat dengan anak muda.
Memang, sepertinya koperasi kurang populer di kalangan anak muda. Mereka menganggap koperasi kuno dan ketinggalan jaman. Kurangnya pengetahuan akan koperasi juga menjadi penghalang minat kaum muda untuk bergabung dalam mengembangkan koperasi.
Sektor koperasi menghadapi tantangan besar untuk mengoptimalkan potensi generasi milenial di Indonesia. Apalagi, Indonesia akan memasuki masa bonus demografi selama rentang waktu 2020-2035 yang mencapai puncaknya pada tahun 2030. Pada periode tersebut komposisi penduduk Indonesia akan didominasi oleh kelompok usia produktif.
Saatnya bagi Koperasi Indonesia melibatkan generasi milenial di masa bonus demografi tersebut. Jika tidak, sektor koperasi akan semakin ditinggalkan oleh generasi muda. Hal itu merupakan ancaman karena bisa jadi, sektor koperasi mengalami kepunahan di Indonesia karena tidak adanya regenerasi.Selamat Hari Koperasi Nasional.
July
Dunia tentu tidak melupakan Rohingya, Etnis muslim yang semula bermukim di Myanmar dan kini menjadi pengungsi. Terusir dari tempat asalnya, dengan berbagai cara, termasuk menggunakan perahu, mereka berusaha mencari tempat yang lebih aman di negara-negara lain. Kondisinya makin sulit ketika para muslim Rohingya tetap berusaha mencari lokasi baru untuk mengungsi dalam kondisi pandemi corona seperti sekarang. Negara-negara yang dituju saat ini sedang berusaha membatasi kedatangan warga asing untuk mencegah meluasnya penularan virus Covid 19.
Malaysia yang kerap menjadi tujuan utama para pengungsi Rohingya, dengan tegas menyatakan tidak dapat menerima mereka karena keadaan dalam negeri yang sibuk menghadapi pandemi Corona. Kondisi orang-orang Rohingya saat ini juga semakin diperparah dengan adanya kebijakan push-back (mendorong mundur) yang dilakukan negara tujuan lain yaitu Thailand.
Pengungsi Rohingya terpaksa meninggalkan pemukiman yang sudah didiami dari generasi ke generasi akibat tindak kekerasan pemerintah Myanmar yang mengarah ke genosida atau pemusnahan etnis khususnya di tahun 2017.
Lebih dari 1 juta orang Rohingya kini berada di Bangladesh, negara tetangga yang konon merupakan tempat asal usul etnis ini. Orang Rohingya sendiri mengklaim mereka adalah warga asli Myanmar Barat namun tidak pernah memperoleh status kewarganeraan yang jelas dari pemerintah Myanmar.
Di Bangladesh, orang-orang Rohingya dijejalkan ke kamp-kamp pengungsi yang berdesakan dengan kondisi jauh dari kata layak. Rencananya mereka akan dipulangkan kembali ke Myanmar.
Tentu menjadi angin segar ketika dengan alasan kemanusiaan Indonesia bersedia menampung manusia perahu Rohingya di perairan Aceh pada akhir Juni lalu. Ditengah kondisi pandemi corona yang dihadapi semua negara, Indonesia menerima pengungsi Rohingya dengan tangan terbuka. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan akan memindahkan lokasi penampungan 99 orang etnis Rohingya di Aceh ke tempat yang lebih layak. Badan urusan pengungsi PBB UNHCR sudah mendata secara resmi para pengungsi Rohingya yang ditampung di Aceh ini.
Tentu yang menjadi pertanyaan, ditengah suasana Pandemi seperti sekarang, bagaimana seharusnya negara negara yang sering menjadi tujuan para pengungsi Rohingya bersikap? Sebuah dilemma, karena ditengah kekhawatiran akan ancaman penularan virus Covid 19, ada beban tanggung jawab kemanusiaan yang tetap harus dipikul.
Indonesia telah menjawab hal itu dengan mengedepankan rasa kemanusiaan. Tinggal dilihat bagaimana negara- negara lain juga akan bersikap menghadapi jumlah pengungsi Rohingya yang terus mencari negara tujuan baru, ditengah kondisi pandemi yang belum tahu kapan tuntasnya.
July
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber kehutanan melimpah. Hutan Indonesia mencapai 125 juta hektar, dengan hutan produksi 29 juta hektar. Ironisnya, walaupun Indonesia memiliki sumber kehutanan melimpah tersebut, ekspor mebelnya masih kalah dengan Vietnam. Indonesian Light Wood Association menilai Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki lahan luas luar biasa, tetapi jumlah ekspor produk mebelnya masih di bawah Vietnam.
Selama beberapa tahun terakhir ini, ekspor industri mebel Indonesia terus memperlihatkan tren peningkatan. Data Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa pada 2016, nilai ekspor industri mebel Indonesia adalah US$ 1,60 miliar, naik menjadi US$ 1,63 miliar pada 2017, dan terus naik menjadi US$ 1,69 miliar pada 2018. Tahun 2019, menurut data BPS, Indonesia mampu mengekspor furniture kayu US$1,95 miliar, naik 14,6 persen dari 2018.
Melihat angka tersebut, sebenarnya tren ekspor mebel Indonesia meningkat. Namun, pertumbuhan ini tergolong kecil dibanding Vietnam yang pertumbuhan ekspor produk ini mampu tumbuh 38 persen dalam tiga tahun terakhir atau rata-rata 16 persen per tahun.
Ada beberapa permasalahan yang perlu diperbaiki agar ekspor mebel Indonesia meningkat secara signifikan dan bahkan bisa melebihi Vietnam.
Kendala utama yang membuat peningkatan ekspor mebel Indonesia masih moderat atau belum signifikan adalah harga produk mebel Indonesia lebih mahal. Padahal, jenis dan tipe produk mebel Indonesia sama dengan produk yang diproduksi oleh Vietnam. Untuk mengatasi masalah harga ini, pemerintah Indonesia perlu memperbaiki tata niaga perkayuan, karena tata niaga perkayuan ikut membuat produk hasil industri furnitur Indonesia tak kompetitif dibandingkan dengan produk-produk serupa dari negara lain. Selain itu, pemerintah juga perlu menghapus pajak pertambahan nilai untuk kayu bulat.
Permasalahan lain yang ikut membuat kinerja ekspor produk industri furnitur Tanah Air adalah masih rendahnya kemampuan sebagian besar pelaku usaha untuk menciptakan produk-produk dengan desain atau inovasi menarik.
Hambatan lain yang membebani pengusaha atau eksportir untuk melakukan ekspansi ekspor mebel adalah regulasi. Salah satu contoh regulasi yang menjadi beban bagi para eksportir mebel adalah terkait sertifikasi kayu.
Dengan adanya hambatan tersebut, ke depan, pemerintah Indonesia perlu melakukan deregulasi terhadap kebijakan perkayuan yang dapat memperlancar dan meningkatkan ekspor mebel Indonesia secara signifikan
July
Kabar baik datang dari perbatasan India dan Tiongkok, saat dunia masih repotmengatasi pandemi Covid 19. India yang tengah bekerja keras mengatasi virus Corona, mendapatkan angin segar dalam hubungannya yang belakangan menegang dengan Tiongkok. Setelah terjadi konflik berdarah antara militer ke dua belah pihak bulan Juni lalu, akhirnya tercapai kesepakatan damai.
Pihak Tiongkok mulai menarik pasukannya dari perbatasan dengan India. Hal ini ditandai dengan pembongkaran kamp militer dan beberapa fasilitas di lembah Galwan. Tempat yang sering menjadi lokasi bentrokan militer kedua negara, seperti yang terjadi 15 Juni lalu.
Perseteruan India Tiongkok dimulai 50 tahun lalu akibat persengketaan perbatasandi kawasan dataran tinggi Himalaya. Langkah langkah perdamaian mewujud dalam pertemuan antara Penasihat Keamanan India Ajit Goval dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Pembicaraan yang berlangsung pada hari Minggu, 5Juli itu membuahkan kesepakatan mengenai penarikan mundur pasukan militer dari zona perbatasan yang disengketakan.
Dari pihak Tiongkok diperoleh keterangan akan diambilnya langkah langkah efektif untuk meredakan ketegangan diperbatasan. Kedua belah pihak juga sepakat untuk melanjutkan dialog untuk menindak lanjuti pembicaraan damai. Baik Tiongkok maupun India mengatakansetuju menarik mundur pasukan secara signifikan.Dalam pertemuan Minggu lalu, New Delhi juga menegaskan komitmen kedua pihak untuk menghormati apa yang disebut dengan Garis Kontrol Aktual di sepanjang perbatasan yang disengketakan.
Upaya mencari penyelesaian melalui jalur perundingan guna mencapai kesepakatan adalah cara yang sangat baik. Tidak ada solusi yangbisa dicapai manakala perbedaan pendapat dan prinsip ditempuh melalui jalan kekerasan atau peperangan. Bagi India dan Tiongkok penyelesaian sengketa perbatasan, yang sudah berlangsung setengah abad, melalui perundingan, merupakan cara terbaik. Apalagi tanpa harus menyertakan pihak asing untuk ikut campur. Tentu masih diperlukan langkah lebih lanjut guna mewujudkan penyelesaian permanen atas konflik perbatasan kedua negara bertetangga, India dan Tiongkok.
July
Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia Resmi Berlaku
Written by Daniel
5 Juli 2020 merupakan hari bersejarah bagi hubungan bilateral Indonesia dan Australia. Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement/IA-CEPA) resmi berlaku pada hari itu. Kementerian Perdagangan RI dalam laman resminya kemendag.go.id pada Minggu (5/7) mengatakan, para pelaku usaha dan pemangku kepentingan Indonesia sekarang mulai dapat memanfaatkan IA-CEPA.
IA-CEPA akan memberikan manfaat bagi eksportir Indonesia melalui penghapusan seluruh tarif bea masuk Australia sehingga seluruh produk Indonesia yang masuk ke pasar Australia akan menikmati tarif nol persen.
Produk ekspor Indonesia yang berpotensi meningkat adalah otomotif, kayu dan turunannya, furnitur, perikanan, tekstil dan produk tekstil, sepatu, alat komunikasi dan peralatan elektronik.
Menteri Perdagangan RI, Agus Suparmanto dalam keterangan tersebut mengatakan bahwa tarif preferensi IA-CEPA ini harus dimanfaatkan secara maksimal oleh para pelaku usaha Indonesia agar ekspor Indonesia meningkat. Begitu juga sebaliknya, karena perdagangan Indonesia dan Australia bersifat komplementer, dan industri nasional juga mendapatkan manfaat berupa ketersediaan sumber bahan baku dengan harga lebih kompetitif karena tarif bea masuk nol persen. Industri hotel restoran dan katering, serta industri makanan dan minuman akan mendapatkan harga bahan baku yang lebih berdaya saing sehingga konsumen dapat menikmati lebih banyak varian serta harga lebih terjangkau.
Memang IA-CEPA dan kemitraan ekonomi komprehensif dengan negara lainnya adalah peluang bagi ekspor Indonesia. Namun, patut diingat bahwa negara-negera itu tidak hanya berdagang dengan Indonesia. Walaupun Australia memberlakukan tarif masuk nol persen untuk produk Indonesia, produk tersebut tidak diminati oleh warga Australia, maka tetap sulit bagi Indonesia untuk menjual produk disana.
Kuncinya adalah produk yang berdaya saing. Produk yang diminati di semua negara adalah produk berkualitas dan harga kompetitif. Indonesia dengan sumber daya alam melimpah tidak sulit untuk menghasilkan produk berdaya saing. Namun, negara lain juga mempunyai kelebihan yang sama.
Disinilah pentingnya daya pengamatan. Setiap negara mempunyai selera dan kebutuhan berbeda. Jika hal ini tidak diamati secara serius, kemitraan komprehensif bisa berbalik menjadi merugikan Indonesia.