28
February

 

VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menghadiri pertemuan Conference on Disarmament, Senin (27/2) di Jenewa, Swiss. Menurut keterangan resmi Kementerian Luar Negeri RI, dalam pertemuan tersebut, Menlu mendesak negara-negara untuk melakukan aksi nyata mendorong perlucutan senjata nuklir.

“Tanpa aksi nyata yang tegas, bencana nuklir hanya soal waktu, dan risiko ini semakin besar seiring menajamnya rivalitas antar-kekuatan besar,” kata Menlu.

Ia mengatakan upaya perlucutan senjata nuklir telah mandek selama lebih dari seperempat abad akibat tidak adanya kemauan politik, kompleksitas situasi keamanan global, dan masih adanya mentalitas Perang Dingin.

Guna mendorong kemajuan perlucutan senjata nuklir, Menlu menyebut pentingnya membangkitkan kembali kemauan politik.

“Harus ada aksi nyata yang dilakukan untuk mencapai perlucutan senjata nuklir. Fokus utama yang perlu didorong adalah Negative Security Assurances (NSA) yang mengikat secara hukum,” katanya.

NSA adalah adanya jaminan bahwa negara pemilik senjata nuklir tidak akan menggunakan atau mengancam penggunaan senjata nuklir kepada negara non-pemilik senjata nuklir.

“Hal ini akan menjadi insentif bagi negara-negara yang telah mematuhi kewajibannya di bawah Non-Proliferation Treaty serta meningkatkan rasa saling percaya antara negara pemilik dan non-pemilik senjata nuklir,” katanya.

Hal lain yang menjadi perhatian Indonesia adalah pentingnya penguatan arsitektur perlucutan senjata nuklir dan non-proliferasi. Menurut Retno Marsudi, upaya ini antara lain dilakukan melalui universalisasi Traktat Pelarangan Senjata Nuklir. 

“Indonesia saat ini tengah memfinalisasi proses ratifikasi, dan mengharapkan negara-negara lain untuk segera meratifikasinya,” kata Retno.

Poin ke-3 yang menjadi perhatian Indonesia adalah pentingnya memfasilitasi kepatuhan terhadap zona bebas senjata nuklir.

“Zona bebas senjata nuklir merupakan elemen penting dalam upaya mewujudkan perlucutan senjata nuklir global,” katanya.

Retno menjelaskan, sebagai Ketua ASEAN tahun ini Indonesia akan terus memajukan zona bebas senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara. Hal ini akan dilakukan dengan mengupayakan ditandatanganinya Protokol Zona Bebas Nuklir di Asia Tenggara.

28
February

 

VOInews, Jakarta: Indonesia mendorong kerja sama penguatan HAM di Sidang Dewan HAM PBB ke-52, Senin (27/2) di Jenewa, Swiss. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melalui keterangan resmi Kementeri Luar Negeri RI.

“Pertama, melakukan aksi nyata untuk kemanusiaan,” katanya.

Menurutnya, perang dan konflik harus dihentikan karena hanya menyengsarakan umat manusia. Oleh karena itu dirinya mendorong untuk mengedepankan solusi damai termasuk di Palestina, Afghanistan, Myanmar, dan Ukraina.

“Kita tidak boleh menutup mata terhadap penderitaan saudara kita di Palestina. Insiden di Huwara menunjukkan situasi HAM dan kemanusiaan di Palestina kian memburuk,” tutur Menlu Retno.

Menlu Retno juga sampaikan hak perempuan dan anak perempuan yang juga tidak boleh diabaikan, termasuk di Afghanistan.

Terkait Myanmar, sebagai Ketua ASEAN, Retno mengatakan, Indonesia akan terus upayakan komunikasi dengan semua pihak terkait, untuk dorong dialog nasional yang inklusif.

“Kedua, meningkatkan upaya pencegahan pelanggaran HAM,” katanya.

Menlu menyampaikan penguatan aspek pencegahan akan berkontribusi terhadap perlindungan yang lebih kuat untuk HAM. Karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan afirmatif, akses setara terhadap kesempatan dan sumber daya, dan mekanisme untuk mencari keadilan oleh korban.

Dalam hal ini, menurut Retno, Dewan HAM dapat berkontribusi melalui peningkatan kapasitas nasional dan fasilitasi peningkatan kapasitas.

Menlu juga menggarisbawahi pentingnya mengakui kesalahan dan pelanggaran HAM masa lalu untuk mencegah hal yang sama terjadi di masa depan. Indonesia berkomitmen untuk merehabilitasi korban, tanpa mengesampingkan penyelesaian hukum. 

“Tahun ini Presiden Joko Widodo telah mengakui dan menyesali 12 insiden pelanggaran HAM masa lalu,” kata Menlu.

Menlu juga tekankan keberanian untuk mengakui adalah hal yang krusial untuk penghormatan HAM yang lebih baik. Dan Indonesia memiliki keberanian tersebut. 

“Ketiga, memperkuat arsitektur HAM,” sambungnya.

Retno Marsudi menjelaskan Dewan HAM PBB harus beradaptasi dengan tantangan HAM terkini dan terus berbenah diri.

“Imparsialitas, transparansi, dan dialog harus menjadi ruh utama Dewan HAM. Kita harus terus menjaga Dewan HAM dari politisasi dan digunakannya Dewan HAM sebagai alat rivalitas geopolitik,” ujar Menlu.

Menurutnya saling tuding dan pemberlakuan standar ganda tidak akan menghasilkan solusi. Untuk itu, kesatuan Dewan HAM harus dikedepankan, bukan mentalitas us vs them.

Retno mengatakan, Indonesia terus berupaya memperkuat mekanisme HAM di kawasan. Sebagai Ketua ASEAN, Indonesia akan memperkuat mandat Komisi HAM ASEAN, Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak ASEAN, serta melembagakan dialog HAM kawasan. 

28
February

 

VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menghadiri Sidang Dewan HAM PBB ke-52, Senin (27/2) di Jenewa, Swiss. Sidang ini bertepatan dengan Peringatan 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

“Peringatan 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia harus jadi momentum untuk memperteguh komitmen terhadap penegakan HAM, dan tidak boleh membuat perhatian terhadap kondisi HAM dunia menjadi terpecah,” kata Menlu dalam keterangan resmi Kementerian Luar Negeri RI, yang diterima Senin (27/2) di Jakarta.

Meski selama ini Deklarasi tersebut terus menginspirasi transformasi menuju dunia yang lebih adil, setara, dan inklusif, namun Menlu Retno menyampaikan pentingnya kerja sama yang erat untuk wujudkan hal tersebut.

“Pertanyaannya sekarang adalah apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan berdiam diri dan acuh? Atau kita akan bekerja keras secara bersama-sama dan melakukan hal yang lebih baik lagi?” katanya.

Selain mendorong kerja sama penegakan HAM, Menlu Retno juga menegaskan  kembali komitmen Indonesia terhadap penegakan HAM.

Dalam kesempatan tersebut, Menlu RI juga menyampaikan pencalonan diri Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026 dengan mengangkat tema “Inclusive Partnership for Humanity.” Ia meminta dukungan dari negara-negara terhadap pencalonan Indonesia tersebut.

Dalam kunjungan ke Jenewa, Menlu juga melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa negara/pihak, yaitu Norwegia, Belgia, Swiss, Palestina, Finlandia, Prancis, Maladewa, Iran, dan Komisioner Tinggi HAM.

Selain membahas isu pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM, pertemuan-pertemuan bilateral juga membahas isu-isu perdagangan dan investasi, keketuaan Indonesia di ASEAN, tindak lanjut kesepakatan G20, serta isu-isu yang menjadi perhatian bersama seperti Myanmar, Afghanistan, dan Palestina.

27
February

 

(voinews.id)- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan memperbanyak acara (event) di kawasan Danau Toba, baik berskala nasional maupun internasional, menyusul keberhasilan digelarnya F1Powerboat di Pelabuhan Muliaraja Napitupulu, Balige, 24-26 Februari 2023.

"Kita akan maksimalkan event-event lainnya di kawasan Danau Toba, baik yang bersifat olahraga, musik maupun lainnya," kata Menparekraf Sandiaga Uno di Balige, Minggu, terkait telah usainya digelar F1 Powerboat Danau Toba 2023. Danau Toba dipilih menjadi lokasi perlombaan F1 Powerboat karena merupakan destinasi super prioritas yang memiliki budaya dan pemandangan alam yang sangat indah, serta masyarakatnya yang beragam.

Meskipun sudah menjadi destinasi super prioritas di Indonesia, Danau Toba memerlukan sebuah acara berkelas dunia untuk meningkatkan daya tariknya untuk wisatawan, setelah Mandalika dengan Moto GP dan Borobudur dengan ASEAN Tourism Forum.

F1Powerboat Danau Toba 2023 yang diikuti 20 pebalap top dunia usai sudah digelar dan mampu mendatangkan banyak wisatawan dan berdampak pada tingginya tingkat hunian hotel dan homestay, sehingga dinilai mampu mengangkat perekonomian warga Balige dan sekitarnya.

"Sebelumnya F1 Powerboat itu ditargetkan mampu mendatangkan sedikitnya 25 ribu wisatawan dan 10 persen diantaranya kami yakini adalah wisatawan mancanegara. Namun untuk jumlah pastinya nanti akan kita lakukan pendataan lebih lanjut, katanya.

Selain berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan, F1 Powerboat 2023 tersebut juga berdampak pada tingginya tingkat hunian hotel dan homestay di kawasan Balige, demikian juga UMKM nya yang dinilai cukup menggeliat selama event berlangsung. Ia juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk menggelar F1 Powerboat Di Danau Toba. Keberhasilan menggelar kegiatan internasional tersebut membuktikan bahwa Danau Toba siap menggelar event-event internasional lainnya.

" F1Powerboat ini sangat positif dan membawa rasa optimistis sekaligus membuktikan kita bisa menggelar event ini dengan baik," katanya.

 

ANTARA