19
January

 

(voinews.id)- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menawarkan Cargill, perusahaan asal AS, konsep kerja sama dengan mitra lokal untuk menyuplai bahan baku pabriknya di Indonesia. Saat melakukan pertemuan dengan Executive Chair Cargill David Maclennan di sela World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2023 di Davos, Swiss, Selasa (17/1/2023) sore, Bahlil menegaskan Kementerian Investasi/BKPM siap membantu penyelesaian masalah investasi terkait bahan baku yang dihadapi oleh Cargill melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

"Saya tawarkan kepada Cargill suatu konsep agar bekerja sama dengan mitra lokal dalam menyuplai bahan baku untuk pabrik. Yang penting kan ada kepastian bahan baku dengan harga yang kompetitif, sehingga tidak terjadi persoalan kesulitan bahan baku. Sangat disayangkan untuk investasi sebesar ini," katanya dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Dalam kesempatan itu, Bahlil menyampaikan apresiasi atas investasi Cargill selama ini di Indonesia serta menyatakan dukungan terhadap rencana investasi Cargill dan ekspansinya. Setelah proyek penggilingan jagung basah di Pasuruan, Jawa Timur, dengan total investasi 100 juta dolar AS diresmikan pada September 2022 lalu, Kementerian Investasi/BKPM juga mendorong agar proyek industri penyulingan kelapa sawit di Lampung senilai 200 juta dolar AS dapat direalisasikan tepat waktu.

Executive Chair Cargill David Maclennan memberikan respons positif terhadap tawaran Bahlil seraya mengungkapkan bahwa Cargill sangat berterima kasih atas seluruh dukungan dan kemudahan yang diberikan Pemerintah Indonesia selama perusahaan perkebunan itu merealisasikan investasinya.

David menambahkan bahwa proyek industri penyulingan kelapa sawit dapat selesai tahap konstruksinya pada Maret 2023 untuk kemudian masuk tahap pengujian dalam beberapa bulan setelahnya dan masuk ke fase komersial.

"Kementerian Investasi telah menjadi pendukung terbaik bagi investasi kami. Kami telah menjadi mitra Indonesia selama 40 tahun lebih dan kami berkomitmen untuk hadir dalam jangka waktu yang panjang di Indonesia.

Kami ingin mendukung petani Indonesia. Kami pun tentu lebih memilih bahan baku lokal daripada impor," jelas David. Cargill adalah perusahaan multinasional asal Amerika Serikat yang bergerak di bidang pangan, pertanian, dan keuangan, serta berada di 70 negara dengan lebih dari 155.000 karyawan.

Cargill di Indonesia beroperasi sejak 1974 dan telah memperluas bisnis yang terdiri dari pabrik pakan ternak, pabrik kelapa sawit dan perkebunan, pemanis, pengolahan kakao, dan produk protein. Cargill mengoperasikan fasilitas di 16 kabupaten dan 12 provinsi dengan total investasi lebih dari Rp5,3 triliun dan penyerapan TKI sebanyak 2.997 orang.

 

antara

19
January

 

(voinews.id)- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengajak pemerintah mengubah dan memperbaiki manajemen penangan kelautan agar bisa lebih berpihak lagi terhadap nelayan di Tanah Air. "Kita memahami kehidupan nelayan dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan kehidupan yang memadai di hampir seluruh pantai,” kata Dedi, di Purwakarta, Rabu.

Ia mengaku khawatir suatu saat laut akan dikuasai oleh kapal asing lantaran nasib nelayan di Indonesia semakin terpuruk. Menurut Dedi, nelayan berbeda dengan petani yang masih bisa menyimpan padi di gudang atau leuit. Disampaikan, nelayan yang saat ini sedang mengalami paceklik ikan tak bisa menyimpan apa-apa sebagai bekal hidup. Mereka justru semakin terpuruk dengan mendominasinya rentenir, bank keliling atau bank emok yang memberikan pinjaman dengan bunga sangat besar. “Kemudian nelayan membayar (pinjaman dari rentenir) setelah bisa melaut, sehingga terjadi penumpukan utang,” katanya. Selain itu areal pemukiman nelayan mayoritas sanitasinya buruk.

Ditambah banyak rumah tak memiliki toilet, rumah ditempati oleh banyak kepala keluarga, hingga tak adanya hak kepemilikan tanah. Jadi saat terjadi pembangunan kawasan bisnis, kampung nelayan cepat mengalami kerusakan lingkungan, bahkan abrasi.

"Tingkat fokus PUPR kurang di laut banyaknya di darat. Sedangkan KKP sangat terbatas pada aspek penanganan di daerah bencana," katanya. Ia menyampaikan, tidak ada salahnya KKP membentuk satu dirjen khusus dalam menangani infrastruktur laut agar infrastruktur laut dapat terbenahi dengan baik.

Dikatakannya, keterpurukan nelayan juga semakin bertambah karena daya jelajah mereka mencari ikan semakin berkurang akibat naiknya harga BBM dan keterbatasan kapal atau perahu yang dimiliki. Sehingga nelayan hanya bisa mencari ikan kecil di sekitar pantai.

“Kalau kita tidak melakukan perubahan manajemen penangan kelautan, suatu saat nanti yang melakukan penangkapan ikan hanya orang kaya, orang bermodal. Atau bisa jadi suatu saat nanti yang berbisnis ikan dan melakukan pengelolaan di Indonesia adalah kapal asing berbendera Indonesia, dan itu kan terjadi,” kata Dedi. Kemungkinan atau kekhawatiran tersebut disampaikan, karena anak muda atau milenial kini sudah malas menekuni bidang kelautan, sama halnya dengan pertanian.

Karena bagi mereka tidak ada perubahan nasib. Menurut dia, KKP harus menguatkan paradigma kelautan agar program yang ada dari tahun ke tahun terus sama. Program tersebut harus mengarah pada rencana besar untuk mengubah nasib nelayan dengan berbagai skema dan kebijakan yang memadai.

“Jadi angka Rp6,7 triliun (anggaran KKP) tidak ada arti dibanding luasnya laut kita. Ditambah lagi program kita tidak mendasar, makin tidak terlindungi nelayan kita. Nelayan kita tidak dilindungi di rumahnya, karena rumahnya saja sudah tidak layak huni,” katanya. Ia berharap nasib nelayan di Indonesia bisa berubah mulai dari kepemilikan rumah yang layak huni, lingkungan yang bersih, kepemilikan kapal yang baik dan kemampuan permodalan yang memadai.

 

antara

19
January

 

Jakarta (voinews.id) : Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengajak negara-negara anggota PBB untuk menjadikan tahun 2023 sebagai tahun kemajuan dalam menyelesaikan isu Palestina.

"PBB telah melaporkan tahun 2022 menjadi tahun paling mematikan dan memakan banyak korban rakyat Palestina sejak tahun 2005," katanya pada Pertemuan (Open Debate) Dewan Keamanan (DK PBB), Rabu (18/1) di New York, melalui keterangan resmi yang diterima Kamis (19/1).

Oleh karena itu, pada pertemuan yang dihadiri oleh Special Coordinator untuk Palestina Tor Wennesland, Menteri Retno Marsudi menyampaikan sejumlah hal terkait isu Palestina yang menjadi perhatian Indonesia.

Pertama, Indonesia menyambut disahkannya Resolusi Majelis Umum PBB yang meminta pendapat hukum Mahkamah Internasional (International Court of Justice) terkait dampak legal pendudukan Israel di Palestina.

"Berbagai laporan, mekanisme, dan resolusi PBB telah dikeluarkan. Dunia tidak bisa bersikap business as usual. Harus dipastikan adanya tindak lanjut nyata atas hal ini," kata Retno.

Kedua, pentingnya menyusun langkah konkrit untuk mencapai solusi damai. Menlu RI meminta Israel untuk menghentikan provokasi, menghormati hukum internasional, dan melanjutkan proses damai untuk capai solusi dua negara, sesuai ketentuan internasional.

Ketiga, masyarakat internasional harus berikan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.

"Tahun 2023 diprediksi dunia akan alami resesi. Lebih dari dua juta rakyat Palestina memerlukan bantuan kemanusiaan," kata Retno.

Pertemuan DK PBB dipimpin Jepang selaku Presiden DK PBB bulan Januari 2023.

Selain 15 anggota DK PBB, 29 negara juga hadir dan sampaikan pernyataan, termasuk Palestina dan Israel.

Negara-negara menyoroti situasi di Palestina yang tidak kunjung membaik, serta mendorong dimulainya kembali proses damai guna mencapai solusi jangka panjang isu Palestina.

18
January

 Jakarta (voinews.id): Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali melanjutkan kegiatan audiensi dengan mendatangi Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Senin (16/1/2023).

Kunjungan ke kantor organisasi keagamaan keempat (setelah PP Muhammadiyah, PBNU dan Matakin) ini diikuti Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Anggota KPU August Mellaz, Mochammad Afifuddin bersama Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima serta Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Cahyo Ariawan.

Menyambut kunjungan, Ketua Umum PGI Pdt Gomar Gultom, Sekretaris Umum PGI Pdt Jacky Manuputty, Kepala Humas PGI Jeirry Sumampow, Kepala Biro Pemuda dan Remaja Rosiana Purnomo, Kepala Biro Papua Pdt Ronald Tapilatu.

Sama seperti kunjungan ke kantor organisasi keagamaan lainnya, Hasyim memandang penting dukungan PGI menyukseskan pemilu, terutama untuk mengajak jemaatnya untuk terlibat aktif dalam proses pemilu. "PGI punya jamaah yang tersebar di seluruh Indonesia dan di dalamnya ada yang menjadi pemilih dan juga ada yang menjadi peserta pemilu," kata Hasyim.

Adapun sebagai peserta pemilu, Hasyim secara khusus meminta agar jemaat PGI dapat menjaga damai pemilu. Dan bersama mewujudkan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. "Pendeta-pendeta PGI juga dapat menyampaikan kepada jemaatnya untuk menggunakan hak pilih serta menjaga kedamaian," tambah Hasyim.

Sementara itu Gomar Gultom mengapresiasi kunjungan KPU ini, dan menilai hal tersebut sebagai bentuk kerendahan hati penyelenggara untuk merangkul semua pihak termasuk organisasi keagamaan. "Ini semua adalah kerendahan hati dari pimpinan KPU yang mengajak seluruh elemen bangsa terutama juga lembaga-lembaga agama untuk ikut serta bergandengan tangan menyukseskan pemilu," ucap Gomar.

Gomar pun sepakat, bahwa kerja menyukseskan pemilu bukan hanya menjadi kewajiban KPU, tapi menjadi tugas bersama untuk menghadirkan proses demokrasi 5 tahunan berjalan baik dan sukses. "Peran kita semua ada di situ dan berharap tentunya pemilu yang akan datang akan berjalan dengan baik menuju demokrasi yang lebih berkualitas di Indonesia," tutup Gomar (KPU)