VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id) Berdasarkan Laporan tren perjalanan tahunan dari jaringan layanan perhotelan dan hotel hemat asal India (OYO), tren perjalanan wisata spontan di Indonesia mengalami peningkatan 14 persen di 2022. Tercatat lebih dari 2,4 juta pemesanan dilakukan 1 hari sebelum perjalanan dan pada hari perjalanan. Laporam tersebut juga mencatat Bali sebagai tujuan utama untuk perayaan Tahun Baru, sementara Bandung, Yogyakarta, Jakarta dan Semarang, menjadi tujuan wisata unggulan. Berdasarkan laporan tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Senin (16/1) di Jakarta, mengatakan dirinya optimis Tren Wisata Spontan di 2023, akan mempercepat pencapaian 1,4 milliar pergerakan wisatawan nusantara.

“Tren wisata spontan ini kami yakini di 2023 ini, akan mempercepat pencapaian 1,4 milliar pergerakan nusantara dengan nilai kontribusi PDB (Produk Domestik Bruto) pariwisata diatas 4 persen”, ujar Sandiaga.

Sandiaga Uno lebih lanjut menyampaikan, kenaikan tren wisata spontan terpicu dengan pelonggaran aturan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) akibat pandemi Covid-19. Ia pun berharap peningkatan tren wisata spontan dapat menjadi momentum bagi pengambil keputusan untuk melakukan penyesuaian regulasi terkait kebijakan pariwisata.

Tren perjalanan wisata secara spontan secara kuantitatif memberikan kontribusi cukup besar dalam mendorong pergerakan wisnus. Oleh karenanya Menparekraf Sandiaga mengimbau agar ketersediaan kursi transportasi seperti pesawat dan kereta harus ditingkatkan.

Kemenparekraf akan terus melakukan koordinasi dengan Kemenhub dan berbagai pihak terkait penambahan ketersediaan kursi baik dari luar maupun dalam negeri. Serta penambahan kapasitas transportasi darat (kereta api, Bus) dan laut.

“Menteri Perhubungan, Bapak Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa pemulihan tingkat penerbangan dalam negeri sudah mencapai 71 persen sementara jumlah demand-nya belum maksimal, masih 40 persen sampai 50 persen. Sedangkan penerbangan dari dan keluar negeri mencapai 33 persen sepanjang pemulihan pandemi,” kata Menparekraf Sandiaga.

Desa wisata diharapkan dapat menjadi destinasi utama para wisatawan spontan. Mengingat selama libur natal dan tahun baru, desa wisata menjadi pilihan banyak wisatawan.

Seperti Desa Wisata Tinalah di Kabupaten Kulonprogo, DIY, terdapat peningkatan jumlah wisatawan dari 3.300 wisatawan pada tahun 2021 menjadi 6.000 wisatawan sepanjang tahun 2022. Di Desa Wisata Sembungan di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, terdapat peningkatan jumlah wisatawan dari 105.000 wisatawan pada tahun 2021 menjadi 140.000 wisatawan sepanjang tahun 2022. Kunjungan wisatawan pada masa libur Natal dan Tahun Baru mencapai 5.500 wisatawan. Pemasukan dari penjualan UMKM turut mengalami kenaikan sebanyak 40 persen dari sebelumnya.

Di Desa Wisata Ngilngof, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku, terdapat peningkatan jumlah wisatawan dari 92.000 wisatawan pada tahun 2021 menjadi 99.000 wisatawan sepanjang tahun 2022. Pemasukan turut mengalami kenaikan hingga 100 persen dari sebelumnya.

Desa Wisata Tondok Bakaru di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, sepanjang tahun 2022 terdapat 11.000 wisatawan, dimana puncaknya adalah pada masa nataru yang mencapai 10.000 wisatawan.

“Jadi nanti kita harapkan produk-produk ini bisa menampilkan promosi pariwisata, sehingga jika nanti ada orang yang cuci tangan melihat ada produk langsung tertarik untuk berwisata, melihat schedule kosong cus berangkat, kalau ada meeting ubah meeting-nya jadi virtual meeting,” kata Sandiaga.

(voinews.id)Ia menyebutkan, salah satu aturan yang mengatur netralitas personel Polri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, pada Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi Polri bersikap netral dalam kehidupan politik tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Ayat (2) berbunyi, anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.

“Sikap netralitas Polri sesuai Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, ada juga di peraturan kapolri dan telegram arahan tentang netralitas saat pemilu, pileg dan pilkada,” kata Dedi. Sikap netral Polri ini juga diatur dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 yang merupakan gubahan dari dua peraturan kapolri (perkap), yakni Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri.

Dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tertuang pada Pasal 4 tentang etika kewarganegaraan huruf h berbunyi setiap pejabat dalam etika kewarganegaraan wajib bersikap netral dalam kehidupan politik. Bukan hanya itu, pada tahun 2018 saat Kapolri dijabat oleh Jenderal Tito Karnavian, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadivpropam) Polri mengeluarkan 13 aturan sebagai pedoman bagi jajaran kepolisian bersikap netral dalam Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Di antaranya aturan tersebut, anggota Polri dilarang menggunakan/ memesan/ menyuruh orang lain untuk memasang atribut yang bertuliskan/ bergambar parpol, caleg dan paslon. Kemudian dilarang menghadiri, menjadi pembicara/ narasumber pada kegiatan deklarasi, rapat, kampanye, pertemuan partai politik kecuali dalam melaksanakan pengamanan yang berdasarkan surat perintah tugas.

Personel Polri juga dilarang melakukan foto bersama dengan bakal pasangan calon kepala/ wakil kepala/caleg. Dengan adanya aturan tersebut, setiap anggota Polri yang diduga melakukan hal yang menunjukkan ketidaknetralan pada pemilu akan disanksi tegas mulai dari hukuman disiplin maupun kode etik.

antara