January
Sri Mulyani kaji perubahan aturan parkir devisa hasil ekspor
Written by Ana Trijaya Kasih 
(voinews.id) Kementerian Keuangan masih mengkaji soal perubahan cakupan dan jangka waktu penempatan devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis. Sri Mulyani mengatakan para menteri koordinator akan turut segera mengundang Bank Indonesia untuk membahas perubahan aturan penyimpanan DHE.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya memerintahkan para menteri untuk mengkaji perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan. Pengelolaan danatau Pengolahan Sumber Daya Alam. Presiden ingin pertumbuhan ekspor dapat sejalan dengan pertumbuhan cadangan devisa. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. akan terdapat perluasan sektor industri yang diwajibkan menyimpan DHE di domestik. (antara)
January
Indonesia-Timor Leste Bahas Peningkatan Kerjasama Bilateral
Written by Andy Romdoni
Jakarta (voinews.id) : Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menerima kunjungan Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Timor-Leste, Adaljiza Albertina Xavier Reis Magno, Rabu (11/1) di Kementerian Luar Negeri, Jakarta.
Keduanya membahas sejumlah isu dalam bingkai kerja sama bilateral diantaranya upaya meningkatkan kerjasama ekonomi dan penyelesaian batas darat antara dua negara.
Dalam kerjasama ekonomi, kedua menteri membahas tindak lanjut rencana kerjasama pembangunan Joint Industrial Park. Dalam kaitan ini, kedua pihak sepakat untuk mulai membahas pembentukan perjanjian Joint Free Trade Zone di dalam kawasan industri perbatasan antara distrik Oecusse dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Selain itu, keduanya juga membahas pentingnya percepatan penyelesaian Bilateral Investment Treaty (BIT) dan MoU on Communications and Informatics. Kedua Menteri sepakat perjanjian-perjanjian tersebut akan diupayakan untuk diselesaikan tahun ini agar dapat ditandatangani pada saat kunjungan Perdana Menteri Timor Leste, yang waktunya akan ditentukan kemudian.
Mengenai perbatasan darat, Menlu Retno dan Menlu Adaljiza sepakat untuk mendorong upaya penyelesaian pembahasan 2 segmen perbatasan darat Indonesia-Timor Leste, yaitu Bidjael Sunan-Oben dan Noel Besi-Citrana. Menlu Retno sampaikan bahwa kondisi kondusif penting untuk dijaga agar perundingan dapat dilanjutkan.
Dalam pertemuan, Menlu Retno juga jelaskan mengenai prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN. Sebagaimana diketahui, dalam KTT ASEAN di Pnom Penh November 2022, ASEAN telah menerima secara prinsip keanggotaan Timor Leste. Selain itu disebutkan Peta Jalan bagi keanggotaan penuh Timor Leste di ASEAN juga akan dibuat.
January
Menlu: Penyelesaian isu Rohingya makin sulit karena krisis Myanmar
Written by Akbar
(voinews.id)- Penyelesaian masalah pengungsi Rohingya menjadi semakin sulit dengan adanya krisis politik di Myanmar saat ini, kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. “Isu Rohingya tidak akan dapat diselesaikan jika akar masalah di Myanmar tidak diselesaikan,” kata Retno, ketika menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI (PPTM) 2023 di Jakarta.
Dia mencatat bahwa dalam tiga bulan terakhir, Indonesia menerima tambahan 644 orang pengungsi Rohingya, yang terdampar dalam perjalanan mereka dari kamp-kamp pengungsian di Bangladesh ke negara lain yang dapat memberikan mereka penghidupan yang layak.
Dengan tambahan itu, maka ada 1.500 migran etnis Rohingya yang terdaftar di Indonesia dan kini diurus oleh badan PBB untuk pengungsi (UNHCR). Indonesia sendiri tidak bisa memberi suaka bagi para pengungsi Rohingya karena belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Meskipun begitu, Juru Bicara Kemlu Teuku Faizasyah menjelaskan bahwa Indonesia selalu memberikan dukungan kemanusiaan, antara lain dengan mengizinkan pengungsi yang terdampar untuk turun dari perahu mereka, seperti yang banyak terjadi di Aceh.
“Itu adalah salah satu prinsip yang bisa kita pegang sekarang. Kita juga bekerja sama dengan IOM dan UNHCR… itu yang perlu kita lakukan saat ini,” tutur Faizasyah. Lebih dari 700 ribu Rohingya melarikan diri dari tempat asal mereka di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, pada 2017, untuk menghindari penumpasan yang dilakukan militer terhadap etnis yang tidak diakui sebagai warga negara Myanmar itu. Mereka kemudian mencari perlindungan ke Bangladesh, di mana mereka tinggal di kamp-kamp pengungsian yang kumuh dan rentan penyakit.
Sejak saat itu, nasib mereka terkatung-katung tanpa kejelasan. Proses repatriasi yang diupayakan antara Myanmar dan Bangladesh juga tidak ada kemajuan. Sementara itu, Myanmar kini dihadapkan pada krisis politik yang dipicu kudeta militer pada 1 Februari 2021 terhadap pemerintah terpilih. Junta yang kini berkuasa di Myanmar semakin menyurutkan kemauan warga Rohingya untuk kembali ke Rakhine, karena mereka khawatir akan diserang lagi.
antara
January
Menlu sebut sejumlah prioritas diplomasi Indonesia pada 2023
Written by Andy Romdoni
Jakarta (voinews.id) : Selain Keketuaan ASEAN pada tahun 2023, diplomasi Indonesia juga akan diprioritaskan pada sejumlah isu. Menurut Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, isu-isu yang menjadi perhatian Indonesia pada tahun ini mulai dari penguatan diplomasi kedaulatan hingga perdamaian dan diplomasi kemanusiaan.
“Pertama, penguatan diplomasi kedaulatan,” katanya dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM), Rabu (11/1) di Jakarta.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, sejumlah prioritas terkait diplomasi kedaulatan mencakup prioritas negosiasi batas laut dan batas tanah.
Terkait batas laut, Retno mengatakan, pemerintah Indonesia akan melaksanakan finalisasi Perjanjian Batas Laut Teritorial dengan Malaysia di segmen Laut Sulawesi dan Selat Malaka Bagian Selatan.
“Presiden dan PM Malaysia telah berkomitmen untuk menandatangani dokumen tersebut tahun ini,” katanya.
Selain itu Indonesia juga akan melakukan perundingan batas Landas Kontinen dengan Filipina dan negosiasi teknis dengan Palau untuk mencapai kesepakatan parsial garis batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di segmen tertentu.
Sementara untuk negosiasi batas tanah, menurut Retno, Indonesia akan melakukan negosiasi demarkasi batas darat pada sisa segmen yang belum terselesaikan dengan Timor-Leste yaitu Noel Besi/Citrana dan Bijae Sunan/Oben, menyelesaikan Outstanding Border Problem dalam mengukuhkan batas darat Indonesia-Malaysia di sektor Timur khususnya di Pulau Sebatik dan sungai Sinapad-Sesai, serta mengaktifkan kembali forum Joint Border Committee (JBC) Indonesia-Papua Nugini.
“Kedua, memperkuat diplomasi perlindungan,” lanjutnya.
Untuk memperkuat diplomasi kemanusiaan, Retno menjelaskan, Indonesia akan memperkuat portal internet serta aplikasi perlindungan warga negara Indonesia (WNI) versi 2.0 untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, menurut Retno, pemerintah Indonesia juga akan mempercepat pembangunan koridor migrasi bagi pekerja di sektor formal secara aman dan tertib, memperluas kerja sama pemberantasan perdagangan manusia khususnya melawan kejahatan dunia maya dan penipuan online, serta memperkuat peran ASEAN dalam perlindungan pekerja migran Indonesia.
“Untuk mendukung Pemilu 2024, kami akan terus melakukan pemutakhiran database WNI perantauan baik di Kementerian maupun di perwakilan luar negeri,” katanya.
Hal ketiga yang menjadi prioritas diplomasi Indonesia pada tahun 2023 adalah memajukan kerja sama ekonomi. Menurut Retno, tahun ini, pemerintah Indonesia akan fokus pada percepatan pemulihan ekonomi nasional dan pengembangan ekonomi hijau.
“Diplomasi juga akan melindungi kedaulatan ekonomi Indonesia untuk mengelola sumber daya alamnya untuk kesejahteraan rakyat,” katanya.
Oleh karena itu, menurutnya, Indonesia akan terus memperkuat industri hilirnya. Ia mengatakan, tanpa menggenjot industri hilirnya, negara berkembang seperti Indonesia tidak akan mampu melakukan lompatan pembangunan.
Prioritas lain yang akan dilakukan diplomasi Indonesia pada 2023 adalah aktif melakukan perdamaian dan diplomasi kemanusiaan. Terkait hal ini, menurut Retno Marsudi, Indonesia akan tetap teguh mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, membantu masyarakat Afghanistan, khususnya perempuan, dalam memperoleh akses pendidikan, mendukung pelaksanaan Dialog intra-Afghanistan dan kerjasama antar Ulama, termasuk melanjutkan Dialog Trilateral Ulama Indonesia-Qatar-Afghanistan.
Indonesia, menurut Retno, juga akan mendorong Organisasi Kerja sama Islam (OKI) untuk berperan lebih aktif dalam menyelesaikan persoalan Palestina dan Afghanistan, termasuk terus mendukung upaya perdamaian antara Ukraina dan Rusia.
“Pada 2023, Indonesia juga akan menjadi ketua MIKTA. Keketuaan Indonesia akan mendorong tiga prioritas utama: Memperkuat multilateralisme, pemulihan inklusif, dan transformasi digital,” katanya.
Retno mengatakan Indonesia juga akan berupaya meningkatkan visibilitas MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turkiye dan Australia) sebagai bridge builder dalam mengatasi isu-isu global.