Jakarta (voinews.id) : Presiden Joko Widodo menerima Presiden World Water Council, Loic Fauchon, dan delegasi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (15/2).
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo antara lain menekankan enam topik yang harus dibahas dalam penyelenggaraan World Water Forum ke-10 di Bali tahun 2024 mendatang, salah satunya adalah kebutuhan air untuk manusia dan lingkungan.
“Kami dari World Water Council dan juga dari National Organizing Committee untuk World Water Forum Ke-10 di Bali tahun 2024, baru saja diterima oleh Bapak Presiden. Beliau memesankan kepada enam topik yang harus dibahas di dalam World Water Forum nanti, di antaranya adalah kebutuhan air untuk human dan environment,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam keterangannya selepas mendampingi Presiden dalam pertemuan.
Menurut Menteri PUPR, topik kebutuhan air untuk manusia dan lingkungan menjadi perhatian karena Presiden Joko Widodo memandang saat ini dunia sudah menghadapi krisis air global.
Oleh karena itu, Presiden berharap World Water Forum ke-10 di Bali nanti dapat menghasilkan sejumlah rekomendasi nyata.
“Beliau melihat the global water crisis sekarang ini sudah kita hadapi. Untuk itu, beliau berharap World Water Forum Ke-10 nanti tidak hanya sebagai conference biasa, tapi juga menghasilkan concrete recommendations untuk dilakukan aksinya,” ungkap Menteri PUPR.
Lebih lanjut, Menteri PUPR menyampaikan bahwa pada Senin-Selasa 15-16 Februari ini, akan dimulai pertemuan awal yang akan dihadiri oleh seluruh Dewan Gubernur World Water Council yang terdiri atas 56 orang. Selain itu, pertemuan perdana ini juga akan dihadiri lebih dari 1.400 orang peserta.
“Mudah-mudahan kick-off meeting ini bisa berjalan dengan baik untuk bisa menggerakkan semua. Jadi tujuannya adalah memobilisasi, menggerakkan semua stakeholders di water sector untuk lebih aware terhadap problem-problem pengelolaan sumber daya air,” imbuh Menteri Basuki.
Sementara itu, Presiden World Water Council, Loic Fauchon, menyampaikan apresiasinya atas dukungan Presiden Joko Widodo dan seluruh pemangku kepentingan di Indonesia dalam bidang air.
Ia pun mengajak semua pihak untuk mempersiapkan penyelenggaraan World Water Forum ke-10 di Bali dengan baik.
“Kita harus mempersiapkan World Water Forum berikutnya yang akan diadakan di Bali tahun depan dan bersama-sama dalam proses koordinasi kita mencoba memberikan solusi baru, respons baru yang memungkinkan kita meningkatkan akses air untuk miliaran orang,” ujarnya.
Jakarta (voinews.id) : Indonesia mengecam keputusan Israel yang mengesahkan pemukiman Yahudi di Tepi Barat.
“Indonesia mengecam keras keputusan Israel mengesahkan 9 pemukiman Yahudi di Tepi Barat dan rencana pembangunan 10.000 rumah baru di wilayah tersebut,” kata Kementerian Luar Negeri RI melalui twitter, Rabu (15/2).
Menurut Kemlu RI, keputusan ini menentang hukum internasional dan resolusi PBB. Keputusan ini juga dianggap dapat memicu instabilitas di kawasan.
“Keputusan ini bertentangan dengan hukum internasional dan resolusi PBB terkait serta menyulut ketegangan dan instabilitas di kawasan,” kata Kemlu.
Indonesia mengajak komunitas internasional untuk bersatu dan mendesak Israel menghentikan aktivitas semacam itu.
“Komunitas internasional harus bersatu mendesak Israel menghentikan tindakan-tindakan tersebut dan terus mendesak terciptanya solusi dua negara,” tulis Kemlu.
Israel mengumumkan pendirian sembilan pos terdepan di Tepi Barat yang ilegal secara hukum internasional karena berada di wilayah pendudukan.
Pada Minggu (12/2), Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan pendirian pos-pos tersebut di Avigayil, Beit Hogla, Givat Harel, Givat Arnon, Mitzpe Yehuda, Malachei Hashalom, Asahel, Sde Boaz, dan Shacharit.
Pendirian pos-pos tersebut disebutkan sebagai tanggapan atas serangkaian teror yang dilakukan militan Palestina di Yerusalem Timur.
Di samping itu, dalam pengumumannya, Netanyahu mengatakan pemerintah akan mengesahkan pembangunan pemukiman di Tepi Barat dalam beberapa hari mendatang.
Sementara itu Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, mengatakan pemerintah Israel berencana untuk mengajukan pembangunan sekitar 10 ribu rumah.
(voinew.id) Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka rangkaian acara World Water Forum (WWF) ke-10 yang akan digelar 2024 mendatang di Bali. Menurut Joko Widodo, WWF merupakan kesempatan yang baik untuk mencari solusi dan aksi konkret yang dapat dilakukan bersama untuk menjaga keberlangsungan sumber daya alam air secara global.
“Indonesia sangat senang terpilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan World Water Forum ke-10 di Bali tahun 2024. Kita harus mempersiapkan banyak substansi yang akan dibahas di puncak acara tahun depan, untuk mencari solusi, mengembangkan inovasi dan aksi implementasi bersama sesegera mungkin,” kata Joko Widodo dalam sambutannya pada "Kick-off Meeting WWF ke-10" secara daring di Balai Sidang Jakarta Convention Center, Rabu (15/2/2023).
Jokowi menegaskan beberapa agenda yang perlu menjadi prioritas dan mendesak untuk dilakukan melalui pembahasan-pembahasan seluruh delegasi dari berbagai negara, terutama terkait upaya konservasi air untuk kesejahteraan masyarakat dunia.
“Di tengah laju pertumbuhan penduduk dan perubahan iklim sekarang ini, saya ingin menegaskan beberapa agenda penting yang harus diprioritaskan. Upaya konservasi air, ketersediaan air bersih dan sanitasi, ketahanan pangan dan energi, serta mitigasi bencana alam berupa banjir dan kekeringan,” tegasnya.
Kepala negara menambahkan, agenda-agenda tersebut harus menjadi kerja bersama melalui partisipasi rakyat dan kerjasama berbagai pihak, dialog dan kemitraan antar negara yang dilakukan dalam semangat kebersamaan. Selain itu masih menurut Jokowi, saat ini negara-negara di dunia membutuhkan banyak inovasi terutama inovasi finansial melibatkan pemerintah dan swasta, inovasi teknologi, serta komitmen semua pihak untuk berbagi dan bekerjasama.
“Saya juga berharap melalui pertemuan awal Kick Off Meeting WWF ke-10 ini dapat menghasilkan agenda-agenda penting yang akan ditindaklanjuti pada acara puncak WWF ke 18-24 Mei 2024,” pungkasnya.(gus)
(voinews.id)- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan dirinya diperintahkan Presiden Joko Widodo agar mengamankan pasokan gas untuk pabrik pupuk. "(Arahan Presiden) agar diamankan pasokan gas dan kita sudah siapkan skenarionya," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa. Arifin menyebut suplai gas utamanya dikhususkan untuk industri-industri di Sumatera. "Untuk industri-industri terutama di Sumut (Sumatera Utara), yang kritis itu kan daerah di Aceh," tambah Arifin. Menurut Arifin hingga saat ini pasokan pupuk subsidi di dalam negeri sesungguhnya masih aman.
"Ya pupuk yang subsidi kalau untuk pangan itu pupuk harga subsidi, jadi 'nggak' mahal dan pupuknya juga cukup. Alokasinya kan 7 juta ton sekian ya, untuk alokasi pupuk subsidi. Insya Allah aman kalau untuk mendukung kebutuhan pupuk, untuk pertanian bahan pangan ya," ungkap Arifin.
Sebelumnya saat meresmikan pabrik pupuk nitrogen, phospor, dan kalium (NPK) PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) pada Jumat (10/2) di Aceh Utara, Provinsi Aceh, Presiden Jokowi meminta agar ada produksi pupuk nasional agar dapat mengatasi masalah pupuk yang dikeluhkan petani.
"Saya ingin kapasitas yang ada di sini 570 ribu ton, dikalikan dua, berarti 1,14 juta ton, itu betul-betul nanti maksimal bisa keluar, sehingga keluhan-keluhan yang ada di petani bisa kita selesaikan," kata Presiden Jokowi pada Jumat (10/2/2023) Di Indonesia, menurut Presiden, kebutuhan pupuk secara nasional mencapai 13,5 juta ton, namun baru terpenuhi 3,5 juta ton.
Presiden Jokowi juga menyebut di Aceh, ada dua pabrik pupuk yang berhenti beroperasi yakni milik PT Aceh ASEAN Fertilizer (AAF), dan milik PT PIM. Kendala operasi dua perusahaan itu dikarenakan tersendatnya pasokan gas. Presiden kemudian memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menjalankan kembali operasi dua pabrik pupuk tersebut di Aceh.
Untuk pengoperasian kembali PT PIM, biaya investasi mencapai Rp1,7 triliun untuk pembangunan industri NPK, hingga sarana pelabuhan untuk logistik. Presiden juga meminta komitmen Kementerian BUMN, PT Pupuk Indonesia maupun manajemen PT PIM untuk betul-betul mencari solusi terkait urusan gas.
antara