14
February

(voinews.id) Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan F1 Power Boat Danau Toba merupakan salah satu strategi pemulihan ekonomi dan peluang usaha bagi masyarakat Sumatera Utara. Dalam The Weekly Brief with Sandi Uno, Senin (13/2) di Jakarta, ia mengatakan ajang internasional ini diprediksi akan meraih atensi tinggi media digital dan memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Sumatera Utara.



“Dan F1 Power Boat ini diprediksi akan meraih atensi 180 juta impresi media digital dan dampak langsung 212 Milliar Rupiah terhadap ekonomi Sumatera Utara”, ujar Sandiaga.



Sandiaga Uno lebih lanjut mengatakan dampak langsung perekonomian akibat F1 Power Boat akan lebih banyak dirasakan oleh sektor UMKM. Menurutnya, Kemenparekraf telah melakukan pelatihan dan penguatan rantai pasok sehingga UMKM dapat memaksimalkan potensi ekonomi yang ada saat F1 Power Boat Danau Toba diselenggarakan.



F1 Power Boat Danau Toba akan diselenggarakan pada 24 hingga 26 Februari 2023. Kejuaraan ini diikuti oleh 20 peserta dari 10 tim yang datang dari berbagai negara di antaranya Inggris, Ukraina, Arab Saudi, Tiongkok, Portugal, Brazil, Perancis, Korea Selatan, dan Qatar. Sandiaga Uno mengatakan, persiapan balap powerboat (jet air) dengan level tertinggi di dunia (seperti MotoGP) ini telah memasuki tahap akhir.

"Tinggal 11 hari lagi, jadi tolong dipromosikan bersama. Ini (F1 PowerBoat) akan digelar di kawasan Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Balige, Kabupaten Toba. Pelaksanaan ini terpantau sudah berjalan sesuai dengan rencana mulai dari (pembangunan) dry paddock dan wet paddock," kata Menparekraf Sandiaga Uno.

Tidak hanya pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang lainnya, Kemenparekraf bersama kementerian/lembaga dan pihak terkait lainnya dikatakan Sandiaga juga memastikan kesiapan sumber daya manusia (SDM). Memastikan keterlibatan masyarakat melalui penyiapan homestay, paket desa wisata, termasuk pengembangan produk-produk UMKM lokal.

Event F1 PowerBoat ditargetkan dapat menarik kunjungan 25 ribu wisatawan mulai dari atlet, official, kru, dan lainnya. Sehingga dapat mendorong capaian target 7,4 juta wisatawan mancanegara dan 1,4 miliar pergerakan wisatawan nusantara di tahun ini.

14
February


(voinews.id) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mengembangkan sistem informasi dan layanan ketenagakerjaan agar dapat diakses oleh seluruh masyarakat. sehingga berdampak positif terhadap pembangunan ketenagakerjaan. Dikutip dari Antara. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah Senin (13.2.di Jakarta mengatakan Kemnaker telah memiliki sistem informasi dan layanan ketenagakerjaan berupa Sistem dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan (SIAPKerja) yang mencakup berbagai layanan ketenagakerjaan seperti peningkatan kompetensi (Skill Hub) sertifikasi kompetensi (Serti Hub) penempatan (Karir Hub) hingga pengembangan dan pendampingan kewirausahaan (Biz Hub).

Sementara itu Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi menambahkan aplikasi SIAPKerja adalah salah satu upaya Kemnaker dalam melakukan transformasi digital di bidang ketenagakerjaan.Pihaknya akan terus mengembangkan aplikasi ini mengingat saat ini angkatan kerja Indonesia berjumlah 144 juta dan terus bertambah tiap tahunnya.Antara

14
February


(voinews.id) Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan Indonesia tak akan bisa tumbuh jika porsi impor terus menerus lebih besar daripada penggunaan produk dalam negeri. Menurutnya impor yang berlebihan bisa menghambat pertumbuhan industri dan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Dikutip dari Antara, dalam sebuah seminar di Jakarta. Senin (13.2) ia mengatakan penggunaan produk dalam negeri menjadi salah satu sumber pertumbuhan baru ekonomi di Indonesia.

Ia menambahkan penggunaan produk dalam negeri juga menjadi perhatian saat melakukan hilirisasi yang juga merupakan sumber lainnya dalam pertumbuhan baru ekonomi di Tanah Air. Hilirisasi menurutnya merupakan kegiatan yang kini terus digencarkan pemerintah agar Indonesia bisa maju keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah hingga menciptakan pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Selain penggunaan produk dalam negeri dan hilirisasi, ia menyebutkan terdapat pula empat sumber pertumbuhan ekonomi baru lainnya, yaitu pemanfaatan ekonomi digital pengembangan UMKM pengembangan ekonomi hijau dan transisi menuju energi terbarukan. Antara

14
February

 

(voinews.id)- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan dukungan atas usulan berbagai organisasi pemerintahan desa terkait perubahan alokasi dana desa untuk bantuan langsung tunai (BLT) dari sekurang-kurangnya 40 persen menjadi maksimal 40 persen. "Perubahan alokasi ini bisa memberikan keleluasaan bagi para kepala desa untuk mengkreasikan anggaran dana desa untuk berbagai program pembangunan yang bersifat fisik," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.

Ketua MPR mengatakan hal itu usai menerima jajaran pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) di Jakarta. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN 2022 tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a mengamanatkan dana desa diutamakan untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40 persen.

Namun, usulan perubahan alokasi dari sekurang-kurangnya 40 persen menjadi maksimal 40 persen itu juga sudah disetujui oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kala menghadiri Silaturahmi Nasional Apdesi 2022 di Istora Senayan, Jakarta, pada 29 Maret 2022.

Oleh karena itu, Ketua MPR turut mendukung usulan agar alokasi dana desa untuk BLT dibuat menjadi maksimal 40 persen. "Sehingga (dana desa) bisa tetap memberikan manfaat dalam penyediaan infrastruktur serta berbagai kebutuhan lainnya, dengan tetap menggerakkan berbagai sektor perekonomian rakyat," kata pria yang akrab disapa Bamsoet itu.

Mantan Ketua DPR RI itu mengingatkan bahwa sejak pertama kali disalurkan pada tahun 2015, jumlah dana desa yang tersalurkan sudah mencapai sekira Rp400,1 triliun hingga tahun 2022. Bamsoet mengapresiasi dari jumlah tersebut telah mewujudkan pembangunan 227 ribu kilometer jalan desa, 4.500 embung, 71 ribu unit irigasi, 1,3 juta meter jembatan, 10.300 pasar desa, 57.200 badan usaha milik desa (bumdes), 6.100 fasilitas tambatan perahu, dan 62.500 penahan tanah.

"Pemerintah desa juga tidak perlu khawatir dalam memanfaatkan dana desa. Karena Jaksa Agung dan Kapolri telah berkomitmen untuk mengawal pemanfaatan dana desa dan memberikan bimbingan bagi perangkat desa," tuturnya. (antara)