Jakarta (voinews.id) : Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menggaris bawahi pentingnya peran dunia usaha dalam mengatasi tindak pidana perdagangan manusia dan kerja paksa dalam kegiatan usaha dan rantai pasok mereka. Hal itu disampaikannya saat menghadiri pertemuan Government and Business Forum (GABF) yang menjadi bagian dari Pertemuan Bali Process Ministerial Conference.
Pertemuan GABF adalah forum gabungan antara pemerintah dan swasta didalam konteks Bali Process untuk bersama-sama berkolaborasi menangani isu perdagangan manusia, penyelundupan manusia dan kejahatan terkait lainnya. Didalam pertemuan GABF, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi didampingi oleh Boy Thohir selaku perwakilan dari pihak swasta Indonesia.
“Saya juga tekankan dalam pertemuan GABF mengenai pentingnya kemitraan pemerintah dan sektor swasta untuk memerangi perdagangan orang,” katanya dalam keterangan yang disampaikan melalui rekaman video dan diterima di Jakarta, Jumat (10/2).
Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) memperkirakan setiap hari ada 27,6 juta orang yang menjadi korban kerja paksa. Menurut Retno Marsudi, dari angka tersebut, mayoritas bermula dari buruknya proses rekrutmen, termasuk yang dilakukan melalui tindak pidana perdagangan orang.
“Saya juga garis bawahi perlunya memberikan perhatian khusus terhadap semakin maraknya online jobs scams,” kata Retno.
Beberapa poin penting yang mencuat di dalam diskusi GABF antara lain krisis ekonomi dan sosial yang telah berdampak pada peningkatan tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi pekerja. Selain itu, menurut Retno, GABF juga mendorong pentingnya memastikan dunia usaha melakukan transparansi rantai pasok rekrutmen yang etis dan perlindungan pekerja sebagai upaya untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang di sektor swasta.
“Kemudian kolaborasi pemanfaatan teknologi untuk memerangi perdagangan manusia,” kata Menlu.
Lebih lanjut, Retno menambahkan, didalam pertemuan GABF juga dibahas inisiatif dari perwakilan swasta Indonesia untuk menyelenggarakan Tech Forum yang rencananya akan digelar di paruh kedua tahun 2023. Menurutnya, forum ini akan memberikan langkah konkret bersama dengan kalangan usaha dan pemerintah termasuk untuk memerangi perdagangan manusia terkait dengan online scam.
Jakarta (voinews.id) : Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha menyampaikan Indonesia akan mulai mengirimkan tambahan bantuan kemanusiaan kepada korban gempa Turki. Bantuan tersebut berupa dua tim yang terdiri dari Medium Urban Search and Rescue (MUSAR) dan Emergency Medical Team (EMT). Menurutnya proses pengiriman kedua bantuan tersebut dikoordinasikan dibawah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Medium Urban Search and Rescue rencananya akan dikirimkan besok sedangkan untuk EMT Emergency Medical Team akan akan dikirimkan Senin minggu depan,” katanya dalam keterangan yang disampaikan, Jumat (10/2) di Kantor Kementerian Luar Negeri, di Jakarta.
Judha menjelaskan keberangkatan kedua tim bantuan kemanusiaan Indonesia untuk Turki tersebut, selain mengirimkan personel kemanusiaan, Indonesia juga mengirimkan sejumlah alat berat serta bantuan logistik yang diperlukan oleh pemerintah Turki dan rakyat yang terkena musibah bencana alam.
“Untuk Medium Urban Search and Rescue jumlah yang akan dikirim sejumlah 47 personel dan kemudian untuk EMT akan berjumlah sebanyak 105 personel. Dan itu beserta dengan logistik dan peralatan. Untuk MUSAR itu sekitar 6,8 ton akan kita kirim alat-alat termasuk alat berat,” katanya.
Judha menambahkan pengiriman bantuan kemanusiaan Indonesia untuk Turki dilakukan sesuai dengan permintaan yang disampaikan pemerintah Turki kepada pemerintah Indonesia.
“Respon kita sesuai dengan permintaan yang disampaikan oleh pihak Turki. Jadi pihak Turki sudah menyampaikan nota diplomatik kepada Indonesia meminta dua tim tersebut yaitu EMT dan juga MUSAR,” jelasnya.
Sementara untuk bantuan kepada Suriah, menurut Judha, pemerintah Indonesia hanya menerima permintaan untuk mengirimkan bantuan logistik saja. Menurutnya, bantuan tersebut juga akan dikirimkan pemerintah Indonesia ke Suriah dalam waktu dekat.
Jakarta (voinews.id) : Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Ankara kembali menurunkan tim yang bergerak ke wilayah terdampak gempa di Turki. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha, Jumat (10/2), di Kementerian Luar Negeri di Jakarta mengatakan tim kedua itu bergerak pada Jumat pagi menuju ke 6 titik terdampak gempa yaitu Dyarbakir, Malatya, Sanliurfa, Gaziantep, Kahramanmaras dan Hatay.
“Jadi di ke-6 titik ini tim KBRI yang kedua saat ini sedang menuju ke lokasi. Memang tidak mudah karena cuaca musim dingin dan juga akses jalan menuju ke lokasi yang padat dengan berbagai macam kendaraan untuk pertolongan termasuk juga alat-alat berat,” katanya.
Menurut Judha Nugraha, tim kedua yang diturunkan KBRI Ankara bertugas untuk memastikan tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang tidak mendapatkan pertolongan setelah dilanda musibah gempa dengan magnitudo 7,2 Senin (6/2) lalu. Selain itu, tim yang diturunkan tersebut juga bergerak untuk memberikan bantuan logistik.
“Ada 179 paket logistik sudah disiapkan antara lain bahan makanan, selimut, jaket musim dingin, dan juga peralatan bayi,” kata Judha.
Lebih lanjut Judha menjelaskan, tim KBRI Ankara juga bergerak ke Adana untuk mengadakan pertemuan dengan badan penanggulangan bencana Turki. Pertemuan ini dilakukan untuk mengkoordinasikan bantuan yang akan datang dari Indonesia.
“Untuk mengkoordinasikan ketibaan tim MUSAR (Medium Urban Search and Rescue) yang akan segera dikirim oleh Indonesia dan juga tim EMT (Emergency Medical Team) yang juga akan segera dikirimkan oleh Indonesia,” katanya.
Hingga informasi ini diturunkan, tercatat 2 orang WNI meninggal dunia akibat gempa yang terjadi di Turki. 10 orang menderita luka-luka dimana 4 diantaranya sudah dirawat di RS setempat dan 6 lainnya dievakuasi ke Ankara. Menurut Judha, kondisi WNI yang mengalami luka mayoritas didominasi oleh luka akibat tertimpa reruntuhan bangunan dan juga patah tulang.
“Kondisi ke-10 WNI kita yang luka-luka tersebut dalam keadaan stabil,” katanya.
Sementara itu terkait informasi awal yang menyebutkan 5 WNI mengalami hilang kontak, Judha mengatakan, 1 orang ibu dan 2 orang anak sudah bisa dihubungi oleh KBRI Ankara. Menurut Judha, mereka terkendala alat komunikasi yang rusak saat gempa terjadi.
Selain itu, terkait 2 orang pekerja Indonesia yang disebutkan mengalami hilang kontak, menurut Judha, hingga hari ini, 1 dari 2 pekerja tersebut sudah dapat dihubungi, sementara 1 lainnya masih dalam tahap pencarian.
“Posisi pekerja kita ada di Dyarbakir,” kata Judha.
Sementara itu, terkait gempa yang juga melanda Suriah, Judha Nugraha menyampaikan, hingga Jumat (10/2), lebih dari 2 ribu orang meninggal dunia akibat gempa, lebih dari 5 ribu orang mengalami luka-luka dan sekitar 5100 bangunan mengalami kerusakan.
Menurutnya, KBRI Damaskus telah mengirimkan 2 tim ke 2 titik dimana WNI berada, yaitu di Aleppo dan Lattakia.
“Kedua tim tersebut telah berkoordinasi dengan otoritas setempat mengecek ke setiap RS yang ada berkomunikasi dengan WNI alhamdulillah hingga saat ini tidak tercatat ada WNI yang menjadi korban baik meninggal maupun luka-luka,” katanya.
Secara total, ada 116 orang WNI yang tinggal di wilayah terdampak gempa, yaitu di Aleppo, Lattakia, Tartus dan Hama.
Jakarta (voinews.id) : Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan serangkaian pertemuan di dalam kunjungannya ke Canberra, Australia. Selain melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Australia Penny Wong dan menghadiri pertemuan Indonesia-Australia 2+2, Menlu Retno juga bertemu dengan Wakil Presiden World Bank Manuella Ferro.
"Dalam pertemuan itu, kita bahas mengenai kolaborasi antara World Bank dengan ASEAN, termasuk proyek bersama yang sudah disetujui yaitu mengenai marine plastic," kata Retno Marsudi dalam keterangan video yang diterima, Kamis (9/2) di Jakarta.
Selain itu, menurut Retno, keduanya juga berdiskusi mengenai prioritas Indonesia di ASEAN.
"Saya harapkan agar World Bank akan terus memberikan dukungan terhadap proyek-proyek kerja sama di ASEAN, termasuk di bidang prioritas seperti kesehatan, gender, perubahan iklim dan juga ekonomi," kata Retno.
Selain bertemu dengan Wakil Presiden World Bank, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga melakukan sejumlah courtesy call, yaitu dengan Gubernur Jenderal Australia David Hurley dan Perdana Menteri Anthony Albanese.
Didalam pertemuan dengan keduanya, Menlu Retno menyampaikan hubungan Indonesia dan Australia semakin kuat dan telah membuahkan berbagai kerja sama konkret yang bermanfaat bagi rakyat kedua negara.
"Indonesia dan Australia juga merupakan mitra komprehensif strategis yang sama-sama menganut demokrasi, pengormatan terhadap HAM dan hukum internasional," katanya.
Lebih lanjut, Menlu Retno juga menyampaikan kesiapan rencana penyelenggaraan Annual Leaders Meeting tahun ini di Australia. Ia pun menekankan pentingnya kolaborasi untuk penguatan hilirisasi industri di Indonesia.
Sementara itu, dalam pertemuannya dengan Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Menteri Retno Marsudi menekankan pentingnya memajukan people to people contact.
"Dan dengan Gubernur Jenderal, kita tekankan secara khusus mengenai pentingnya people to people contact yang akan menjadi landasan yang sangat kuat bagi upaya untuk terus memajukan hubungan kita dengan Australia," katanya.
Menlu Retno menjelaskan Indonesia telah memutuskan untuk terus memperkuat hubungan dengan Australia. Menurutnya, jika kedua negara terus berkomitmen untuk hal yang sama, kedua belah pihak akan meraih keuntungan dan manfaat yang akan dirasakan oleh rakyat kedua negara.