January
Menlu: Penyelesaian isu Rohingya makin sulit karena krisis Myanmar
Written by Akbar
(voinews.id)- Penyelesaian masalah pengungsi Rohingya menjadi semakin sulit dengan adanya krisis politik di Myanmar saat ini, kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. “Isu Rohingya tidak akan dapat diselesaikan jika akar masalah di Myanmar tidak diselesaikan,” kata Retno, ketika menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI (PPTM) 2023 di Jakarta.
Dia mencatat bahwa dalam tiga bulan terakhir, Indonesia menerima tambahan 644 orang pengungsi Rohingya, yang terdampar dalam perjalanan mereka dari kamp-kamp pengungsian di Bangladesh ke negara lain yang dapat memberikan mereka penghidupan yang layak.
Dengan tambahan itu, maka ada 1.500 migran etnis Rohingya yang terdaftar di Indonesia dan kini diurus oleh badan PBB untuk pengungsi (UNHCR). Indonesia sendiri tidak bisa memberi suaka bagi para pengungsi Rohingya karena belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Meskipun begitu, Juru Bicara Kemlu Teuku Faizasyah menjelaskan bahwa Indonesia selalu memberikan dukungan kemanusiaan, antara lain dengan mengizinkan pengungsi yang terdampar untuk turun dari perahu mereka, seperti yang banyak terjadi di Aceh.
“Itu adalah salah satu prinsip yang bisa kita pegang sekarang. Kita juga bekerja sama dengan IOM dan UNHCR… itu yang perlu kita lakukan saat ini,” tutur Faizasyah. Lebih dari 700 ribu Rohingya melarikan diri dari tempat asal mereka di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, pada 2017, untuk menghindari penumpasan yang dilakukan militer terhadap etnis yang tidak diakui sebagai warga negara Myanmar itu. Mereka kemudian mencari perlindungan ke Bangladesh, di mana mereka tinggal di kamp-kamp pengungsian yang kumuh dan rentan penyakit.
Sejak saat itu, nasib mereka terkatung-katung tanpa kejelasan. Proses repatriasi yang diupayakan antara Myanmar dan Bangladesh juga tidak ada kemajuan. Sementara itu, Myanmar kini dihadapkan pada krisis politik yang dipicu kudeta militer pada 1 Februari 2021 terhadap pemerintah terpilih. Junta yang kini berkuasa di Myanmar semakin menyurutkan kemauan warga Rohingya untuk kembali ke Rakhine, karena mereka khawatir akan diserang lagi.
antara
January
Menlu sebut sejumlah prioritas diplomasi Indonesia pada 2023
Written by Andy Romdoni
Jakarta (voinews.id) : Selain Keketuaan ASEAN pada tahun 2023, diplomasi Indonesia juga akan diprioritaskan pada sejumlah isu. Menurut Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, isu-isu yang menjadi perhatian Indonesia pada tahun ini mulai dari penguatan diplomasi kedaulatan hingga perdamaian dan diplomasi kemanusiaan.
“Pertama, penguatan diplomasi kedaulatan,” katanya dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM), Rabu (11/1) di Jakarta.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, sejumlah prioritas terkait diplomasi kedaulatan mencakup prioritas negosiasi batas laut dan batas tanah.
Terkait batas laut, Retno mengatakan, pemerintah Indonesia akan melaksanakan finalisasi Perjanjian Batas Laut Teritorial dengan Malaysia di segmen Laut Sulawesi dan Selat Malaka Bagian Selatan.
“Presiden dan PM Malaysia telah berkomitmen untuk menandatangani dokumen tersebut tahun ini,” katanya.
Selain itu Indonesia juga akan melakukan perundingan batas Landas Kontinen dengan Filipina dan negosiasi teknis dengan Palau untuk mencapai kesepakatan parsial garis batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di segmen tertentu.
Sementara untuk negosiasi batas tanah, menurut Retno, Indonesia akan melakukan negosiasi demarkasi batas darat pada sisa segmen yang belum terselesaikan dengan Timor-Leste yaitu Noel Besi/Citrana dan Bijae Sunan/Oben, menyelesaikan Outstanding Border Problem dalam mengukuhkan batas darat Indonesia-Malaysia di sektor Timur khususnya di Pulau Sebatik dan sungai Sinapad-Sesai, serta mengaktifkan kembali forum Joint Border Committee (JBC) Indonesia-Papua Nugini.
“Kedua, memperkuat diplomasi perlindungan,” lanjutnya.
Untuk memperkuat diplomasi kemanusiaan, Retno menjelaskan, Indonesia akan memperkuat portal internet serta aplikasi perlindungan warga negara Indonesia (WNI) versi 2.0 untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, menurut Retno, pemerintah Indonesia juga akan mempercepat pembangunan koridor migrasi bagi pekerja di sektor formal secara aman dan tertib, memperluas kerja sama pemberantasan perdagangan manusia khususnya melawan kejahatan dunia maya dan penipuan online, serta memperkuat peran ASEAN dalam perlindungan pekerja migran Indonesia.
“Untuk mendukung Pemilu 2024, kami akan terus melakukan pemutakhiran database WNI perantauan baik di Kementerian maupun di perwakilan luar negeri,” katanya.
Hal ketiga yang menjadi prioritas diplomasi Indonesia pada tahun 2023 adalah memajukan kerja sama ekonomi. Menurut Retno, tahun ini, pemerintah Indonesia akan fokus pada percepatan pemulihan ekonomi nasional dan pengembangan ekonomi hijau.
“Diplomasi juga akan melindungi kedaulatan ekonomi Indonesia untuk mengelola sumber daya alamnya untuk kesejahteraan rakyat,” katanya.
Oleh karena itu, menurutnya, Indonesia akan terus memperkuat industri hilirnya. Ia mengatakan, tanpa menggenjot industri hilirnya, negara berkembang seperti Indonesia tidak akan mampu melakukan lompatan pembangunan.
Prioritas lain yang akan dilakukan diplomasi Indonesia pada 2023 adalah aktif melakukan perdamaian dan diplomasi kemanusiaan. Terkait hal ini, menurut Retno Marsudi, Indonesia akan tetap teguh mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, membantu masyarakat Afghanistan, khususnya perempuan, dalam memperoleh akses pendidikan, mendukung pelaksanaan Dialog intra-Afghanistan dan kerjasama antar Ulama, termasuk melanjutkan Dialog Trilateral Ulama Indonesia-Qatar-Afghanistan.
Indonesia, menurut Retno, juga akan mendorong Organisasi Kerja sama Islam (OKI) untuk berperan lebih aktif dalam menyelesaikan persoalan Palestina dan Afghanistan, termasuk terus mendukung upaya perdamaian antara Ukraina dan Rusia.
“Pada 2023, Indonesia juga akan menjadi ketua MIKTA. Keketuaan Indonesia akan mendorong tiga prioritas utama: Memperkuat multilateralisme, pemulihan inklusif, dan transformasi digital,” katanya.
Retno mengatakan Indonesia juga akan berupaya meningkatkan visibilitas MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turkiye dan Australia) sebagai bridge builder dalam mengatasi isu-isu global.
January
Keketuaan ASEAN 2023, Indonesia akan bentuk Kantor Utusan Khusus untuk Myanmar
Written by Andy Romdoni
Jakarta (voinews.id) : Indonesia berkomitmen untuk melakukan segala upaya untuk membantu Myanmar keluar dari krisis politik. Sebagai Ketua ASEAN 2023, Indonesia akan membentuk Kantor Utusan Khusus dan akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri.
Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM), Rabu (11/1) di Jakarta. Menurutnya langkah yang akan diambil oleh Indonesia dalam membantu penyelesaian krisis di Myanmar didasarkan pada mandat Konsensus Lima Poin (5PC) dan prinsip-prinsip dasar Piagam ASEAN.
“Sesuai dengan 5PC dan keputusan KTT ASEAN di Phnom Penh November lalu, Indonesia akan melibatkan semua pemangku kepentingan. Hanya melalui keterlibatan dengan semua pemangku kepentingan, mandat 5PC untuk memfasilitasi terciptanya dialog nasional dapat dilaksanakan,” kata Retno.
Selain itu menurut Retno, kolaborasi dengan Utusan Khusus Sekjen PBB akan dilanjutkan. Indonesia juga meminta agar Sekjen ASEAN dan AHA Center diberikan akses kepada seluruh pemangku kepentingan agar dapat melanjutkan misinya untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan.
Selain itu, Retno Marsudi juga menyoroti tidak adanya kemajuan dalam penyelesaian masalah Rohingya. Menurutnya, dalam tiga bulan terakhir, Indonesia menerima 644 pengungsi Rohingya, yang menambah daftar migran etnis Rohingya di Indonesia menjadi 1.500 orang.
“Isu Rohingya akan semakin sulit diselesaikan dengan situasi terkini di Myanmar. Isu Rohingya tidak dapat diselesaikan jika akar permasalahan tidak tertangani,” katanya.
Namun demikian, menurut Retno, Keketuaan Indonesia juga akan memastikan bahwa pembangunan komunitas ASEAN tetap menjadi fokus prioritas.
“Isu Myanmar tidak boleh menyandera proses pembangunan komunitas ASEAN,” katanya.
January
Jakarta (voinews.id) : Indonesia akan memimpin ASEAN tahun 2023 dengan berlandaskan pada pandangan yang positif, kerja sama dan optimisme. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM), Rabu (11/1) di Jakarta.
“Indonesia ingin melihat ASEAN yang tangguh dan menjadi barometer kerja sama yang akan berkontribusi pada perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan dan dunia,” katanya.
Dengan semangat tersebut, menurut Retno, keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 mengusung tema besar ASEAN Matters : Epicentrum of Growth.
“Dengan ASEAN Matters, Indonesia bertekad menjadikan ASEAN penting dan relevan bagi masyarakat ASEAN dan sekitarnya,” kata Retno.
Terkait hal ini, Retno menambahkan, ASEAN harus bersiap menghadapi ASEAN 2045. Untuk itu menurutnya, sentralitas ASEAN harus diperkuat guna menjaga perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara dan Indo Pasifik termasuk penguatan kerja sama penanggulangan kejahatan lintas batas.
“Begitu pula dengan dialog Hak Asasi Manusia ASEAN,” tandasnya.
Sementara pada subtema Epicentrum of Growth, Menurut Retno, Indonesia bertekad menjadikan Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional.
“Sejarah dan kisah ASEAN selalu terkait dengan ekonomi,” katanya.
Di tengah ancaman resesi, perekonomian Asia Tenggara diproyeksikan tumbuh lebih baik dari rata-rata pertumbuhan ekonomi global. Ekonom mengatakan bahwa Asia Tenggara kemungkinan akan tetap menjadi titik terang di dunia yang sedang menuju resesi. Bank Pembangunan Asia (ADB) bahkan memprediksi pertumbuhan ekonomi ASEAN mencapai 4,7% pada 2023.
“Dengan subtema episentrum pertumbuhan, sejumlah kerja sama yang akan diperkuat meliputi ketahanan pangan, ketahanan energi, kesehatan, dan stabilitas keuangan,” kata Retno.
Guna mencapai tujuan ASEAN sebagai episentrum pertumbuhan di kawasan dan di dunia, menurut Retno, diperlukan pula kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil, menghormati hukum internasional dan mengutamakan kerja sama inklusif.
“Oleh karena itu, implementasi AOIP (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific) akan menjadi semangat prioritas Keketuaan Indonesia,” katanya.
Retno pun menyoroti banyaknya negara yang mengadopsi konsep Indo Pasifik dengan perspektif masing-masing. Oleh karena itu, menurutnya, diperlukan sinergi agar konsep-konsep tersebut tidak memperparah rivalitas. Paradigma kolaborasi akan menjadi pendekatan Indonesia di Indo-Pasifik.
“Indonesia akan terus menekankan bahwa Kawasan Indo Pasifik harus didekati tidak hanya dari aspek keamanan tetapi juga dari aspek pembangunan ekonomi yang inklusif,” katanya.
Terkait hal ini, menurut Retno, Indonesia akan menggelar kegiatan unggulan yaitu ASEAN-Indo-Pacific Forum yang akan fokus pada Ekonomi Kreatif, Konferensi Pemuda tentang Ekonomi Digital untuk SDGs, serta KTT Infrastruktur, Bisnis dan Investasi. Selama masa keketuaannya di ASEAN, Indonesia juga akan terus mempererat hubungan ASEAN dengan Pacific Island States (PIF).