VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOinews.id- Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati (KTKHN) Kementerian Pertanian Muhammad Adnan memastikan sebanyak 24 ribu ton beras impor asal Vietnam yang masuk di Indonesia layak konsumsi berdasarkan hasil uji klinis laboratorium. Beras impor berkualitas premium tersebut tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis, menggunakan MT Thai Binh 12 Hai Phong Vietnam. "Setibanya kapal di pelabuhan kami sudah lakukan pemeriksaan, hasil pemeriksaan nya tidak ada masalah sehingga aman dan layak (dikonsumsi)," kata Adnan kepada wartawan di Pelabuhan Tanjung Priok. Ia menjelaskan, pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh mulai dari dokumen administrasi, kesehatan, dan keamanan komoditas beras yang diangkut.

Mekanisme pemeriksaan itu merujuk pada Undang-undang nomor 21 tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang sistem pencegahan keluar-masuk Karantina terhadap hewan, ikan, dan tumbuhan. Adapun hal yang menjadi sebagai indikator kelayakan konsumsi beras, menurut Adnan, meliputi kandungan residu pestisida, cemaran biologi, dan cemaran logam berat. Hasil uji laboratorium KTKHN menyatakan semua indikator itu di bawah ambang batas.

"Dobel cek, ya, laboratorium dari sana (Vietnam) sudah ter-registrasi dan ketika tiba dicek lagi hasilnya sama. Beras dari Vietnam bersih bahkan tidak ada serangga," kata dia. Sebelumnya, Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso atau Buwas mengatakan, 24 ribu ton beras premium impor dari Vietnam ini siap disalurkan untuk memenuhi kebutuhan cadangan pangan warga DKI Jakarta dan daerah sekitarnya. "Besok segera disalurkan ke seluruh wilayah DKI Jakarta dan Karawang, Jawa Barat," kata Buwas. Menurut dia, beras berkualitas premium itu merupakan bagian dari 300 ribu ton beras impor yang mulai berdatangan ke Indonesia.

Diketahui, Bulog sudah menerima 1,7 ton dari kuota impor 2 juta ton yang dijalankan oleh Bulog untuk tahun ini. Ratusan ribu ton beras impor sisa tersebut sejak Rabu (12/10) hingga beberapa hari ke depan tiba di 17 pelabuhan seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Aceh, Jawa Timur, hingga di Papua. Namun, Buwas menyebutkan bahwa, beras yang tiba di daerah yang lain itu berasal dari Thailand, Pakistan dan Myanmar. Beras tersebut digunakan untuk realisasi operasi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan beras bantuan pemerintah kepada 2,2 juta penduduk kategori Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hingga akhir tahun 2023.

Antara

VOInews.id- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan negara-negara yang berpartisipasi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum menjadikan pariwisata sebagai sektor yang mendominasi pendapatan negara. "Hampir 50 persen dari 51 negara-negara pulau dan kepulauan yang berpartisipasi di AIS Forum 2023 menjadikan pariwisata sebagai sektor dengan kontribusi besar terhadap ekonomi.

Maka, konsep pariwisata berkelanjutan menjadi kunci yang sangat strategis," kata Menparekraf dalam keterangan tertulis yang diterima di Badung, Bali, Kamis. Dalam penerapan pariwisata berkelanjutan, lanjutnya, Indonesia berbagi praktik yang selama ini telah dijalankan, salah satunya melalui penerapan carbon footprint, yakni wisatawan dapat menghitung berapa besar emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas perjalanan. Perhitungan jejak karbon tersebut nantinya dikonversi menjadi nilai uang dan selanjutnya disalurkan untuk mendukung program positif seperti penanaman pohon, energi terbarukan, hingga pengembangan ekowisata.

Bekerja sama dengan pemerintah daerah, Kemenparekraf telah menetapkan lokasi dalam pelaksanaan program tersebut yakni di Plataran Menjangan di Taman Nasional Bali Barat, Mangrove Tembudan Berseri di Berau, Pantai Tiga Warna di Clungup Mangrove Conservation di Malang, Bukit Peramun di Belitung, serta Taman Wisata Mangrove Klawalu di Sorong.

"Indonesia memberikan satu kepemimpinan dengan karbon kalkulator yang sudah kita implementasikan dengan penanaman mangrove yang kita lakukan dan ini menjadi showcase," kata Sandiaga. Carbon footprint, dikatakan Sandiaga juga tersirat dalam Deklarasi Solidaritas Negara Pulau dan Kepulauan yang ditandatangani dalam konferensi. Deklarasi ini menyatakan komitmen negara pulau dan kepulauan untuk meningkatkan kerja sama dalam mengatasi berbagai masalah bersama, dengan prinsip dasar solidaritas, kesetaraan, dan inklusivitas.

"Seluruh negara yang berpartisipasi sepakat untuk mendorong kolaborasi dan inovasi untuk mengatasi isu riil yang kita hadapi sekarang seperti sampah plastik, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim," ujar Sandiaga. Presiden Joko Widodo sebelumnya mengungkapkan pimpinan negara yang hadir di KTT AIS Forum 2023 sepakat memegang tiga prinsip yang dituangkan dalam Deklarasi Solidaritas Negara Pulau dan Kepulauan sebagai landasan peningkatan kerja sama.

Dukungan penuh Indonesia untuk deklarasi sebagai wujud komitmen dalam mendorong kerja sama yang sudah terjalin agar negara pulau dan kepulauan di seluruh dunia semakin solid menghadapi berbagai tantangan dunia dengan berkolaborasi. Tantangan tersebut di antaranya kenaikan permukaan laut, pencemaran laut oleh sampah, dan limbah yang semakin terasa dampaknya dan mengancam tidak hanya bagi keberlangsungan laut tapi juga kedaulatan dan kesatuan wilayah negara.

Antara