Indonesia Ku (666)
May
Hutan Adat sebagai kawasan yang bernilai penting bagi masyarakat adat, tidak hanya dapat berperan sebagai sumber ekonomi masyarakat, sebagaimana skema Perhutanan Sosial, namun juga berperan sebagai tempat atau habitat pelestarian satwa liar dari kepunahan. Menyadari hal tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan-KLHK melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali bersama dengan Yayasan Pencinta Taman Nasional (Friend of National Park Foundation), melakukan pelepasliaran satwa di Hutan Adat Pura Besikalung dan Pura Petali, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali Sabtu (19/5).
Dadang Wardhana, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bali mengatakan, jenis satwa yang dilepasliarkan yaitu 7 ekor Landak (Histrix brachyura), 1 ekor Trenggiling (Manis javanica), 1 ekor Elang paria (Milvus migran), 1 ekor Sanca batik (Phyton reticulatus) dan beberapa jenis ular. Dikatakannya, keseluruhan satwa tersebut merupakan hasil sitaan dan penyerahan masyarakat, yang telah menjalani rebahilitasi dan habituasi di Pusat Penyelamat Satwa (PPS) Bali dan Bali Reptile Rescue.
Dadang juga menambahkan, pelepasliaran satwa merupakan salah satu upaya konservasi untuk mencegah kepunahan. Lebih lanjut Dadang menambahkan, selain kesesuaian habitat, komitmen masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian satwa, menjadi pertimbangan pemilihan Pura Besikalung dan Pura Petali sebagai lokasi pelepasliaran.
Pusat Penyelamat Satwa (PPS) Bali dan Bali Reptile Rescue merupakan lembaga dibawah pengelolaan Yayasan Pencinta Taman Nasional. Turut hadir mendukung kegiatan pelepasliaran tersebut, perwakilan Komandan Rayon Militer, Kepala Kepolisian Sektor dan Camat Penebel, akademisi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, serta masyarakat Desa Babahan, Kecamatan Penebel.
May
Kadin Bentuk Komite Bilateral India Untuk Tingkatkan Hubungan Ekonomi
Written by Daniel
Kadin Bentuk Komite Bilateral India Untuk Tingkatkan Hubungan Ekonomi
Kamar Dagang dan Industri -Kadin Indonesia bersama dengan Kedutaan Besar Republik India di Jakarta membentuk Komite Bilateral India untuk mendorong peningkatan kerja sama ekonomi antara para pelaku usaha dari Indonesia dan India. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional, Shinta Widjaja Kamdani, dalam peresmian Komite Bilateral India untuk Kadin Indonesia di Jakarta, Jumat (18/5) mengatakan, komite ini siap untuk memfasilitasi para pelaku bisnis Indonesia-India yang tertarik memperluas bisnis di kedua negara. Komite tersebut bekerja di bawah koordinasi Kadin Bidang Hubungan Internasional.
Menurut Shinta, Komite Bilateral India akan menjadi katalis dalam meningkatkan hubungan ekonomi dan mencapai target investasi dan perdagangan para pelaku usaha dua Negara. Khususnya dalam enam sektor, yaitu pertambangan, infrastruktur, manufaktur, farmasi, digital, dan sektor jasa. Selain itu, Komite India akan menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mempermudah bisnis para pelaku usaha kedua negara.
Keenam sektor tersebut merupakan fokus dari kesepakatan yang dihasilkan para pengusaha dari kedua negara pada CEO Forum Indonesia-India 2016, yang dilaksanakan di sela-sela kunjungan Presiden Joko Widodo ke India pada Desember 2016.
Duta besar India untuk Indonesia, Pradeep Kumar Rawat, dalam kesempatan yang sama mengatakan, masih banyak kerja sama yang bisa dijajaki oleh para pelaku bisnis Indonesia dan India. Duta besar Pradeep Kumar Rawat menambahkan, India tetap membuka kesempatan yang luas bagi para pelaku usaha Indonesia untuk bekerja sama dengan India di berbagai sektor. Oleh karena itu, keberadaan Komite Bilateral India akan mendorong ketersediaan informasi yang relevan guna pengembangan bisnis Indonesia dan India.
Komite itu juga berperan dalam mempromosikan kekuatan dan pasar Indonesia dan India, hal-hal yang menjadi prioritas pemerintah dan memberikan masukan untuk mendorong kondisi yang kondusif bagi kerja sama bisnis kedua negara. Ia mengatakan, kerja bersama dapat saling mendukung satu sama lain untuk meningkatkan hubungan dan mengerti apa yang terjadi di Indonesia dan India, apa yang bisa ditawarkan Indonesia ke India dan sebaliknya.
Badan Pusat Statistik mencatat, neraca perdagangan Indonesia-India pada 2016 senilai 12,9 miliar dolar Amerika Serikat, dengan total nilai ekspor sebesar 10,2 miliar dolar Amerika dan nilai impor sebesar 2,1 miliar dolar Amerika. Pada 2017, neraca perdagangan Indonesia-India mengalami kenaikan sekitar 28,7 persen, dan pada periode Januari-Maret 2018, neraca perdagangan Indonesia dan India mengalami penurunan. Kedua negara menetapkan target sebesar 50 miliar dolar Amerika Seriat untuk perdagangan dan investasi pada 2025.
May
Industri batik Indonesia telah menguasai pasar dunia, sehingga mampu menjadi penggerak bagi perekonomian nasional. Hal ini terlihat dari capaian ekspor batik dan produk batik pada 2017 sebesar 58,46 juta dolar AS dengan negara tujuan utama meliputi Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa. Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Gati Wibawaningsih di Jakarta, Kamis (17/5) mengatakan, Industri batik nasional memiliki daya saing komparatif dan kompetitif di pasar Internasional. Indonesia juga menjadi market leader yang menguasai pasar batik dunia.
Gati menjelaskan, perdagangan produk pakaian jadi dunia saat ini mencapai 442 miliar dolar Amerika Serikat. Ini bisa menjadi peluang besar bagi industri batik nasional agar meningkatkan pangsa pasarnya, mengingat batik sebagai salah satu bahan baku untuk produk pakaian jadi. Menurut Gati, industri batik Indonesia didominasi oleh sektor IKM yang tersebar di 101 sentra seluruh wilayah Indonesia. Dari jumlah tersebut, total penyerapan tenaga kerjanya mencapai 15 ribu orang. Potensi ini terus dikembangkan, seiring upaya pemerintah mendorong industri padat karya berorientasi ekspor.
Kementerian Perindustrian telah menjalankan beberapa program strategis seperti peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan pengembangan kualitas produk. Selain itu, telah diterapkan standardisasi, fasilitasi mesin dan peralatan produksi, serta promosi dan pameran baik di dalam maupun luar negeri. Menurut Gati, salah satu kegiatan yang ia lakukan bekerja sama dengan Yayasan Batik Indonesia (YBI) adalah menyelenggarakan Pameran Batik Warisan Budaya ke-dua belas di Jakarta. Pameran ini selain bertujuan untuk mempromosikan karya-karya unggulan dari para pengrajin batik dalam negeri, juga guna memperluas pasar mereka yang didominasi oleh pelaku IKM.
Pameran Batik tahun ini mengangkat tema Cerah Ceria Pesona Batik Madura, diselenggarakan selama empat hari, mulai 15 hingga 18 Mei 2018, dengan diikuti oleh 48 perajin batik binaan Yayasan Batik Indonesia. Gati menegaskan, saat ini Industri batik dituntut untuk menjadi industri yang ramah lingkungan dengan menggunakan zat warna alam pada produk batik. Ini merupakan solusi dalam mengurangi dampak pencemaran dan bahkan menjadikan batik sebagai eco-product yang bernilai ekonomi tinggi. Pengembangan zat warna alam juga turut mengurangi importasi zat warna sintetik. Menurut Gati di tengah persaingan global yang semakin kompetitif dan dinamis, preferensi konsumen terhadap produk ramah lingkungan terus meningkat. Kementerian Perindustrian terus berupaya mengembangkan industri batik nasional.
May
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menyelenggarakan rapat koordiniasi-Rakor persiapan pengamanan penyelenggaraan Asian Games XVIII tahun 2018 di Jakarta. Puan Maharani memimpin rakor pengamanan Asian Games, di Kantor Kemenko PMK, di Jakarta, Kamis (17/5). Puan Maharani menegaskan, pengamanan pelaksanaan Asian Games ke XVIII, mulai 18 Agustus mendatang, akan melibatkan personil Polri dan TNI, guna mencapai keamanan maksimal. Pada kesempatan tersebut, Puan juga menyatakan agar penyelenggaraan Asian Games XVIII di DKI Jakarta dan Sumatera Selatan, mampu mencapai sukses dalam penyelenggaraan, prestasi, ekonomi rakyat, termasuk sukses dalam pengamanannya. Karena itu, perlunya sinergi dari semua pemangku kepentingan untuk menyukseskan pelaksanaan Asian Games, terutama pengamanan. Persoalan keamanan ini, menjadi perhatian serius pemerintah. Faktor keamanan akan menjadi fokus pemerintah agar penyelenggaraan pesta olahraga terbesar di Asia ini dapat berjalan lancar dan aman.
Rapat Koordinasi Persiapan Pengamanan Asian Games yang diikuti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) beserta kementerian dan lembaga terkait. Selain Kepala BNPT, hadir dalam rapat itu diantaranya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi, Wakapolri yang juga Kepala Kontingen Indonesia Komjen Polisi Syafruddin, Deputi Kementerian Pemudan dan Olahraga Gatot Dewobroto, Wakil Ketua Komite Penyelenggara Asian Games (Inasgoc) Mayen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, Ketua Komite Penyelenggara Asian Para Games (Inapgoc) Raja Sapta Oktohari, serta perwakilan dari Kemenlu. Menurut Suhardi, dalam rapat yang berlangsung selama kurang lebih dua jam itu dibahas sangat detail terkait pengamanan Asian Games yang akan digelar tiga bulan mendatang.
Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) akan "all out" mengamankan Asian Games 2018 dari kemungkinan gangguan teroris. Dikutip dari siaran pers di Jakarta, Kamis (17/5/2018), Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius ingin Asian Games di Indonesia "zero attack, zero accident" seperti yang pernah dilakukan Korea Selatan saat menggelar Asian Games 2014 di Incheon dan Olimpiade Musim Dingin 2018 di Pyeongchang. Untuk itu, kata mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) kepolisian itu, pengamanan akan dibuat sangat ketat agar tidak ada celah bagi pihak-pihak yang ingin mengganggu ajang olahraga terbesar di Asia itu. Menurut Suhardi, acara bertaraf internasional seperti Asian Games memang berpotensi menjadi incaran teroris sehingga langkah antisipasi, kewaspadaan dan sinergi berbagai pihak perlu dilakukan. Ia mengingatkan Piala Dunia 2018 di Rusia juga sudah lama diancam oleh kelompok militan, terutama ISIS. Fakta ini harus menjadi suatu pemahaman agar bisa diantisipasi dengan baik. Karena itulah, masalah keamanan ini harus benar-benar diperkuat, tanpa celah.
May
Pertemuan ke-17 TIFA Indonesia-Amerika Serikat Sepakati Rencana Kerja Hak Atas Kekayaan Intelektual
Written by Daniel
Indonesia dan Amerika Serikat menyepakati rencana kerja hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Kesepakatan penting ini dicapai pada pertemuan bilateral Indonesia–USA Trade and Investment Framework Arrangement (TIFA) ke-17 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin (14/5).
Dalam pertemuan TIFA tersebut, Delegasi Indonesia dipimpin Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Iman Pambagyo dan Delegasi Amerika Serikat dipimpin Acting Assistant US Trade Representative (USTR) for South East Asia and Pacific, Karl Ehlers. Sedangkan khusus untuk sesi pembahasan HAKI di pertemuan TIFA ke-17 ini, Delegasi Indonesia dikoordinasi oleh Direktoran Jenderal HAKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Delegasi AS dikoordinasi oleh USTR.
Kepada media Iman Pambagyo mengatakan, rencana kerja Hak Atas Kekayaan Intelektual HAKI berisi antara lain pembahasan best practices aturan HAKI sesuai dengan komitmen kedua negara di tingkat global, serta program kerja sama kedua negara dalam mendorong penghormatan dan perlindungan HAKI.
Iman juga menyampaikan, rencana kerja HAKI dapat mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan kesadaran HAKI yang tinggi dan mendorong industri nasional. Industri nasional yang tengah berkembang saat ini seperti industri kreatif, dan pemanfaatan indikasi geografis komoditas ekspor, hak paten, maupun beragam inovasi anak bangsa lainnya perlu mendapat perlindungan dan penghargaan yang layak.
Sementara itu terkait hubungan bilateral Indonesia-AS, sebagai target jangka pendek, Pemerintah Indonesia berharap rencana kerja HAKI ini dapat mendorong dikeluarkannya Indonesia dari Priority Watch List (PWL) AS. PWL adalah daftar penilaian yang dibuat pemerintah AS terhadap mitra dagang mereka. Menurut Iman rencana kerja HAKI merupakan simbol penting momentum kerja sama ekonomi Indonesia dan Amerika Serikat.
Total perdagangan barang Indonesia-Amerika Serikat selama periode 2013-2017 menunjukkan tren peningkatan sebesar 0,39%. Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat pada 2017 tercatat sebesar 17,78 miliar dolar Amerika Serikat dan impor dari Amerika Serikat mencapai 8,12 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, surplus neraca perdagangan Indonesia terhadap Amerika Serikat mencapai 9,66 miliar dolar Amerika Serikat.
Amerika Serikat merupakan tujuan ekspor utama Indonesia ke-2 setelah Tiongkok. Dari sisi investasi, nilai investasi Amerika Serikat di Indonesia mencapai 1,9 miliar dolar Amerika Serikat, menempati peringkat ke-3 setelah Jepang dan Singapura.
May
Perhutanan Sosial Dan Svlk Dukung Pencapaian Sasaran Rencana Strategis Kehutanan Internasional.
Written by Daniel
Peningkatan akses dan kepemilikan lahan masyarakat lokal melalui program Perhutanan Sosial seluas 12,7 juta hektar, dan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) seluas 4,1 juta hektar, adalah salah satu upaya Indonesia untuk mendukung Rencana Strategis PBB untuk Hutan atau United Nations Strategic Plan for Forest (UNSPF) 2017-2030, termasuk Voluntary National Contribution (VNC).
Hal ini disampaikan Dr Agus Justianto, Kepala Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, pada Sidang ke-13 Forum PBB tentang Hutan atau United Nations Forum on Forests (UNFF 13), di New York, 7 hingga 11 Mei lalu. Selain itu, Indonesia juga menyelenggarakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), untuk mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan.
Agus Justianto mengatakan, pada pertemuan tersebut, Indonesia menyampaikan komitmennya atas enam Global Forest Goals dalam Voluntary National Contribution VNC, yang telah disusun melalui mekanisme multi-stakeholders.
Berakhirnya Sidang UNFF13 telah menghasilkan dua dokumen penting, yaitu dokumen Solusi Berbasis Hutan untuk Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDG dan Transformasi menuju Masyarakat Berkelanjutan dan Tangguh. Dokumen kedua adalah UNFF13 Omnibus Resolution, yang mencakup berbagai langkah untuk implementasi Rencana Strategis PBB untuk Hutan UNSPF.
Sebagai tindaklanjut dari hasil UNFF 13, Agus Justianto berpendapat, Indonesia perlu mematangkan Voluntary National Contribution VNC, untuk mendorong pembangunan kehutanan nasional yang berkelanjutan.
Selain itu ke depannya Indonesia juga akan meningkatkan kerjasama dengan National Focal Point (NFP) perjanjian internasional lainnya, seperti Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC), Konvensi PBB untuk Keanekaragaman Hayati (UNCBD), Konvensi PBB untuk Memerangi Desertifikasi (UNCCD), dan perjanjian internasional untuk konservasi dan pemanfaatan lahan basah secara berkelanjutan (Ramsar).
Dalam sidang yang berlangsung selama lima hari tersebut, turut hadir sebagai Delegasi RI selain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu perwakilan Dewan Kehutanan Nasional, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Perutusan tetapRepublik Indonesia PTRI New York dan Kementerian Luar Negeri
May
Indonesia-Tiongkok Sepakat Tingkatkan Kerjasama di Bidang Ekonomi.
Written by Daniel
Indonesia berharap komitmen Indonesia-Tiongkok semakin menguat. Tiongkok diharapkan meningkatkan impor produk dari Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo kepada media usai menerima kunjungan Perdana Menteri PM Republik Rakyat Tiongkok Li Keqiang di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (7/5). Adapun impor yang diminta terutama minyak kelapa sawit dan buah-buahan tropis. Presiden Joko Widodo mengatakan, Perdana Menteri Li Keqiang telah menyanggupi bentuk peningkatan perdagangan Indonesia dengan tambahan minimal 500.000 ton minyak kelapa sawit ke Tiongkok. Presiden Joko Widodo mengapresiasi kedatangan PM Li ke Indonesia. Sebab, kunjungan ini menjadi yang pertama bagi PM Li setelah dilantik secara resmi pada Mei 2018. Presiden pun senang karena PM Li datang ke Indonesia bersama sejumlah pengusaha yang memiliki bisnis besar. Bagi Indonesia, China adalah mitra strategis terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi. Menurut dia, kedatangan Perdana Menteri Li ke Indonesia pun menjadi langkah penting dalam memperkokoh hubungan kedua negara yang harus saling menguntungkan. Menurut Presiden Joko Widodo, Tiongkok dengan penduduknya yang berjumlah 1,37 miliar orang merupakan pasar yang besar sekali bagi produk Indonesia.
Dalam pertemuan itu Presiden Joko Widodo dan PM Li juga membahas peningkatan kerja sama yang saling menguntungkan kedua negara. Presiden Joko Widodo menegaskan, sebagai dua negara besar, kemitraan Indonesia dan RRT harus dapat memberikan manfaat bagi perdamaian, bagi stabilitas, dan bagi kesejahteraan dunia yang didasarkan kepada hukum dan norma-norma internasional.
Sementar itu di acara Indonesia-China Business Summit 2018 di Jakarta, Senin,7 Mei Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla meminta Pemerintah dan pengusaha China memprioritaskan penggunaan tenaga kerja domestik Indonesia dalam setiap bentuk investasi yang dilakukan di Tanah Air. Permintaan tersebut disampaikan Jusuf Kalla dalam sambutannya. Jusuf Kalla berharap dengan lebih mengutamakan tenaga kerja domestik Indonesia di setiap perusahaan milik China, akan memberi nilai tambah bagi industri, menjaga stabilitas lingkungan, serta peningkatan kualitas produk industri.
Duta Besar China untuk Indonesia Xiao Qian sebelumnya mengatakan, kunjungan Perdana Menteri China Li Keqiang menunjukkan betapa pentingnya Indonesia di mata China. Xiao menjelaskan, hubungan masyarakat China dan Indonesia terjalin sejak 2.000 tahun yang lalu dan Indonesia merupakan salah satu mitra diplomatik utama China.
May
Pemerintah Siapkan Perpres Rencana Aksi Penghapusan Merkuri
Written by Daniel
Pemerintah sedang menyusun Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN PPM) sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury (Pengesahan Konvensi Minamata mengenai Merkuri).
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Herman Hermawan dalam siaran pers kementerian, Selasa (8/50), menjelaskan rencana aksi nasional itu akan mencakup empat bidang prioritas yaitu pertambangan emas skala kecil, manufaktur, energi dan kesehatan.
Pemerintah Indonesia pada 20 September 2017 mengesahkan UU No.11/2017 tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury, konvensi yang ditujukan untuk melindungi kesehatan manusia dari dampak emisi dan lepasan merkuri dari sumber antropogenik.
Herman Hermawan mengungkapkan, sebagai konsekuensi dari penandatanganan pengesahan konvensi itu, setiap negara diwajibkan memfasilitasi pertukaran informasi terkait penanganan merkuri di negaranya berdasarkan ketentuan konvensi. Hal itu termasuk teknologi alternatif yang digunakan untuk menggantikan kegunaan merkuri.
Dikatakannya, pengelolaan merkuri di Indonesia memerlukan strategi menyeluruh, berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi IPTEK berbasis bijih yang multidisipliner dan integratif, kelembagaan yang efektif dan partisipasi masyarakat.
Herman Hermawan menambahkan, pemerintah berencana membentuk forum atau komisi penelitian dan pemantauan merkuri bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan guna mengurangi dan menghapuskan produksi, peredaran dan penggunaan merkuri dalam mendukung program Indonesia bebas merkuri pada 2030.
Sumber merkuri di Indonesia berasal dari importasi dan produksi dalam negeri dari pengolahan batu sinabar dan produk samping dari kegiatan sektor migas. Sektor penambangan emas skala kecil merupakan kontributor terbesar emisi merkuri ke lingkungan, sampai 57,5 persen menurut penelitian Institut Teknologi Bandung ITB dan BaliFokus tahun 2012. Karenanya diperlukan pengembangan teknologi alternatif pengolahan emas tanpa merkuri yang relatif lebih aman. Dalam hal ini Badan Penelitian dan Penerapan Teknologi BPPT antara lain mengusulkan penerapan teknologi pengolahan yang didasarkan pada karakteristik bijih, dan kemamputerapan teknologinya di tempat berbeda.
May
Kementerian Perdagangan RI Kirim Tim Pelatihan Ekspor-Impor ke Afghanistan
Written by Daniel
Kementerian Perdagangan RI menyelenggarakan pelatihan ekspor-impor untuk para pengusaha Afghanistan di Kabul, Afghanistan. Kegiatan yang bertajuk 'Training on Export-Import Procedure' ini berlangsung pada 7 hingga 9 Mei ini. Kementerian Perdagangan berharap, pelatihan ini berkontribusi meningkatkan hubungan dagang dan neraca perdagangan Indonesia-Afghanistan di masa depan. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan menggelar pelatihan ini sebagai program pengembangan kapasitas, bersinergi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia Kabul.
Pelatihan ini mendorong pengusaha Afghanistan untuk bermitra dengan pengusaha Indonesia. Materi pelatihan menitikberatkan pada peningkatan neraca perdagangan Indonesia-Afghanistan lewat kegiatan ekspor dan impor. Selain itu, pelatihan ini juga memberikan pengetahuan mengenai perdagangan internasional kepada para pengusaha. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Arlinda, pada kesempatan terpisah di Jakarta, Senin (7/5).
Pelatihan ekspor-impor di Afghanistan adalah tindak lanjut kunjungan bilateral Presiden RI Joko Widodo ke Afghanistan bulan Januari lalu untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan antara kedua negara. Pelatihan ini juga menjadi bentuk dukungan Presiden RI dalam upaya mewujudkan perdamaian bagi warga Afghanistan. Sebanyak 30 peserta berpartisipasi dalam pelatihan ini. Para peserta terdiri atas pengusaha Afghanistan yang ingin melakukan kegiatan ekspor-impor dengan Indonesia, dan pejabat instansi pemerintah Afghanistan. Pelatihan ekspor-impor ini juga menjadi salah satu cara Indonesia meningkatkan ekspor ke negara tujuan ekspor nontradisional. Nilai ekspor Indonesia ke Afghanistan tahun 2017 tercatat sebesar 20,2 juta dolar Amerika. Sedangkan nilai impor Indonesia dari Afghanistan tahun 2017 tercatat sebesar 29 ribu dolar Amerika. Menurut Arlinda, pengusaha Indonesia berpeluang besar meningkatkan ekspor ke Afghanistan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Salah satunya terlihat dari jumlah pembeli Afghanistan yang mengunjungi Trade Expo Indonesia tahun 2017 sebanyak 266 orang. Kunjungan pembeli Afghanistan tersebut menghasilkan transaksi dagang sebesar 64 ribu dolar Amerika. Produk utama yang diminati antara lain, perlengkapan rumah tangga, produk dari kayu, produk herbal, dan kertas serta produk kertas.
Narasumber dalam pelatihan ini berasal dari kalangan praktisi di bidang ekspor dan impor. Materi yang disajikan meliputi pengenalan produk potensial Indonesia dan Afghanistan, tinjauan kegiatan ekspor-impor, prosedur dan dokumen ekspor-impor, sistem pembayaran ekspor-impor, prosedur transportasi dan penanganan kargo ekspor-impor, ketentuan perdagangan internasional, kalkulasi dan penentuan harga ekspor, latihan pengisian dokumen ekspor, serta kisah sukses para eksportir.
May
MPR Minta Semua Elemen Bangsa Tetap Terikat Dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945
Written by Daniel
Indonesia sedang memasuki tahun politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 dan akan memasuki Pemilihan Presiden 2019. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR di Jakarta, Sabtu (28/4) mengingatkan tahun politik pilkada 2018 dan Pemilihan Legislatif dan Pilpres 2019 akan penuh dengan kontestasi dan kompetisi yang sangat ketat luarbiasa. Menurutnya, pasti akan ramai dengan berbagai fenomena baik positif maupun negatif.
Seperti dikutip dari mpr.go.id, Hidayat Nurwahid juga mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap bergairah menyemarakkan dan berpartisipasi aktif dalam tahun politik tersebut. Ia juga meminta rakyat Indonesia untuk tetap terikat dengan Empat Pilar MPR, yaitu Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 – UUD 1945 , Negara Kesatuan Republik Indoneisa- NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Menurutnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihagan Legislatif dan Pemilihan Presiden adalah implementasi dari pengamalan Pancasila, pengamalan UUD NRI Tahun 1945 dalam rangka menjaga NKRI dan tetap memahami kebhinnekaan Indonesia. Ia mengingatkan untuk tidak menjadikan tahun politik sebagai momen saling fitnah, saling menyebar kebencian dan kabar hoax, menyebarkan permusuhan atau konflik.
Hidayat Nurwahid juga menegaskan bahwa masyarakat Indonesia patut bersyukur bahwa Pancasila yang dirumuskan para pendiri bangsa ternyata mampu menjadi perekat dan menyatukan bangsa Indonesia yang keberagamannya sangat tinggi .
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sesjen) MPR RI Ma’ruf Cahyono di Jakarta (03/5) seperti dikutip mpr.go.id mengatakan MPR akan terus membumikan nilai-nilai kebangsaan ini, karena tantangan ke depan akan semakin berat. Untuk menghadapi tantangan-tantangan itu, menurut Ma’ruf, bangsa Indonesia harus memilki dua modal, yakni ketahanan ideologi dan daya saing.