Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila telah meningkat statusnya menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 28 Februari 2018. Mantan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri seperti dikutip jpnn.com mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo yang telah meningkatkan status Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila saat bertemu Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/3).
Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto usai menerima kunjungan Ketua Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif di kantor Panglima TNI, Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (14/3) seperti dikutip radarjakarta.com mengatakan TNI akan mengerahkan segala kemampuan untuk menjaga Pancasila sebagai ideoligi negara.
Kunjungan Ketua BPIP, Yudi Latif dalam rangka meminta dukungan TNI, baik personil, infrastruktur maupun alutsista, dalam program-program sosialisasi dan pemantapan nilai-nilai Pancasila hingga ke pelosok daerah.
Hadi Tjahjanto mengatakan TNI akan mendukung program kerja yang sudah direncanakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, karena TNI memiliki infrastruktur yang sangat bagus sampai ke pelosok tanah air. Hadi menjelaskan nantinya program kerja yang akan dilaksanakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila akan dielaborasi dengan kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan TNI.
Pada kesempatan yang sama,Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latif menjelaskan, BPIP bertujuan untuk melakukan sinkronisasi dengan TNI dalam rangka mengarusutamakan ideologi negara. Apalagi di TNI juga memiliki fungsi bela negara yang salah satu agendanya ialah pertahanan ideologi negara. Menurutnya kekuatan-kekuatan bersama ini bisa disinergikan dalam rangka mengarusutamakan Pancasila di masa depan. Ia menambahkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila hanya memiliki lembaga di tingkat pusat. Sementara TNI memiliki armada sampai di tingkat bawah. Agar pesan-pesan dari ideologi Pancasila ini sampai ke tingkat terbawah masyarakat, diperlukan peran aparat TNI yaitu Bintara Pembina Desa atau Babinsa yang bertugas di desa-desa.
Suatu bangsa dapat maju dan berjaya kalau mempunyai nilai-nilai. Indonesia merupakan negara yang kaya dengan nilai budaya dan filosofi sehingga Indonesia menjadi bangsa yang tangguh dan punya jati diri. Demikian dikatakan Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam audiensi dengan Keluarga Mahasiswa Sunan Gunung Djati (KMSGD) Jabodetabek di Gedung Parlemen, Jakarta Jumat (16/03) seperti dikutip laman mpr.go.id . Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dengan jati diri itu maka seharusnya bangsa Indonesia tidak mudah terkontaminasi dengan budaya-budaya dari luar.
Ia menjelaskan nilai budaya yang saling menghormati satu sama lain dan menjaga toleransi telah menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang telah ditanamkan oleh pendiri bangsa Indonesia.
Sebelumnya, seperti ditulis laman mpr.go.id, dalam acara Seminar Nasional Gerakan Ekonomi Ummat Berbasis Masjid dan Pesantren kerjasama MPR dan Badan Koordinasi Muballigh dan Ulama Indonesia (BAKOMUBIN) di Gedung Parlemen, Jakarta Kamis (15/3) , Zulkifli Hasan mengungkapkan nilai budaya yang juga dimiliki Indonesia, toleransi. Ia mengungkapkan Indonesia merupakan negeri yang toleran yang saling menghargai perbedaan. Oleh karena itu Zulkifli menolak tegas siapapun yang menyebut masyarakat Indonesia sebagai radikal dan intoleran. Ia mencontohkan salah satu bukti adalah peringatan hari besar suatu agama menjadi hari libur untuk semua umat agama. Ia menambahkan, itulah harmoni yang telah terbangun sejak Indonesia merdeka.
Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa toleransi dan demokrasi Indonesia jadi contoh untuk dunia. Mereka kagum bagaimana negara dengan mayoritas muslim bisa berdemokrasi
Giatkan gerakan Tiga Bulan Bersih Sampah (TBBS), Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan-KLHK bersama Pemerintah Kota Palembang, dengan melakukan aksi bersih sampah dilaksanakan saat Car Free Day, di Kambang Iwak, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Pelaksanaan TBBS mulai tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan 21 April 2018, namun demikian gerakan bersih sampah secara masif ini tidak akan berhenti setelah tanggal 21 April. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rossa Vivien Ratnawati kepada RRI, di Palembang Senin (12/3/2018) mengatakan agenda TBBS ini justru harus dijadikan pemicu dan pemacu kesadaran untuk selalu menerapkan pola hidup mengurangi, menangani dan mengolah sampah. Menurut Vivien, kegiatan dimaksudkan untuk mengajak masyarakat Palembang lebih peduli terhadap pengelolaan sampah, sekaligus persiapan dan sosialisasi kampanye less waste more games saat pelaksanaan Asian Games mendatang. Sampai saat ini, kurang lebih 1.500 kegiatan TBBS di 20 Provinsi telah dilakukan, dengan melibatkan lebih dari 2 juta orang. Kegiatan tersebut berhasil mengumpulkan seribu 173,98 ton sampah terolah, yang terdiri atas sampah organik 631,3 ton, dan sampah anorganik 542,6 ton. Sementara yang menjadi residu dan dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir hanya 586,4 ton. Hal ini mengindikasikan, bahwa inisiatif pengelolaan sampah yang merupakan kolaborasi masyarakat dan pemerintah daerah sudah terlaksana dengan baik dan perlu diapresiasi. Selain itu, Vivien menambahka, juga akan ada kegiatan pembinaan pengelolaan sampah kepada Pramuka.
Sementara itu, Pejabat Sementara-Pjs Walikota Palembang, H. Akhmad Najib, mengungkapkan, Kota Palembang sedang berbenah untuk menjadi tuan rumah Asian Games 2018, dan mendukung pencapaian Indonesia bersih sampah 2020. Akhmad Najib mengatakan, Aksi bersih sampah di Palembang juga diramaikan oleh artis yang peduli dengan isu lingkungan bersama tujuh orang duta Patroli Sampah. Selain itu, kegiatan juga diiisi oleh dialog partisipatif dengan sejumlah komunitas, sebagai ajang berbagi mewujudkan “Palembang yang Bersih dari Sampah. Seiring dialog, juga dilaksanakan edukasi pengelolaan sampah kepada 100 anggota Pramuka Saka Wanabakti, oleh Tenaga Ahli Menteri LHK Bidang Pengembangan Generasi Muda, dengan harapan Pramuka dapat menjadi agen perubahan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah. Kegiatan serupa dengan konsep “less waste event” (penyelenggaraan acara minim sampah) telah digelar di Semarang, dan masih akan berlangsung di sejumlah kota, antara lain Makassar, Ambon, Yogyakarta, Jayapura dan Banjarmasin, hingga 15 April mendatang.
Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan revolusi industri keempat atau Industry 4.0 yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk manufaktur nasional agar lebih kompetitif. Guna mewujudkan sasaran tersebut, diperlukan pusat-pusat inovasi dalam upaya menunjang peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan penumbuhan wirausaha baru industri yang siap mengimplementasikan teknologi digital terkini. Demikian dikatakan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ketika menjadi narasumber pada acara Learning Innovation Summit 2018 di Jakarta, Rabu (14/3).
Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah telah menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung. Dalam hal pengembangan industri berbasis digital ini, Kementerian Perindustrian telah memfasilitasi melalui pembangunan gedung inkubasi bagi para pelaku usaha rintisan (startup), antara lain di Bandung Techno Park, Bali Creative Industry Center (BCIC) atau TohpaTI Center, Incubator Business Center di Semarang, Makassar Technopark, dan Pusat Desain Ponsel di Batam. Kawasan-kawasan tersebut menjadi basis inovasi dan kreativitas bagi parapelaku industri di bidang digital yang ingin mengembangkan perangkat lunak, web, aplikasi, film dan animasi, serta program-program digital lainnya.
Menteri Airlangga Hartarto meyakini, perkembangan startup di Indonesia akan tumbuh signifikan seiring momentum bonus demografi yang dialami, karena bisnis ini banyak diminati oleh generasi milenial. Untuk itu, anak-anak muda Indonesia diharapkan bisa menguasai bahasa Inggris, statistik, dan coding atau pengodean. Menurut Menteri Airlangga Hartarto materi ini bisa dipelajari dalam kurun enam bulan, dan Indonesia siap menjadi solusi dalam digital ekonomi.
Menteri Airlangga Hartarto menjelaskan dengan pusat penelitian yang aplikatif, seperti techno park yang dimiliki Kementerian Perindustrian, pemerintah memproyeksikan Indonesia akan menjadi negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020 dengan menargetkan 1.000 technopreneur, valuasi bisnis mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat, dan total nilai perdagangan elektronik sebesar 130 miliar dolar Amerika Serikat.
Menteri perindustrian juga menyampaikan, pihaknya tengah menyusun peta jalan mengenai strategi Indonesia menerapkan teknologi Industry 4.0. Teknologi itu di antaranya artificial intelligence, internet of things, big data, robotics dan 3D printing. Menteri Airlangga menyebut ada lima industri mercusuar yang pemerintah siapkan, yaitu indutri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik, dan kimia.
Menurut menteri Airlangga Indonesia menjadi negara yang potensial untuk tumbuh dan berkembangnya perdagangan elektronik karena menjadi pasar terbesar di ASEAN. Potensi ini didukung dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa. Penetrasi internet telah menjangkau sebanyak 90,5 juta jiwa dan di antara mereka sekitar 26,3 juta jiwa telah berbelanja secara online. Selain itu, saat ini, di ASEAN ada sekitar tujuh unicorn atau perusahaan startup yang memiliki valuasi di atas 1 miliar dolar Amerika Serikat. Empat di antaranya dari Indonesia, yakni Bukalapak, Traveloka, Tokopedia, dan Gojek.
Menteri Perindustrian menambahkan, kekuatan ekonomi Indonesia dinilai sebagai salah satu pemain kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global. Indonesia mampu memberikan kontribusi sebesar 2,5 persen terhadap pertumbuhan dunia, di mana capaian tersebut mengungguli sumbangsih dari Korea Selatan, Australia, Kanada, Inggris, Jepang, Brasil dan Rusia.
Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan revolusi industri keempat atau Industry 4.0 yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk manufaktur nasional agar lebih kompetitif. Guna mewujudkan sasaran tersebut, diperlukan pusat-pusat inovasi dalam upaya menunjang peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan penumbuhan wirausaha baru industri yang siap mengimplementasikan teknologi digital terkini. Demikian dikatakan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ketika menjadi narasumber pada acara Learning Innovation Summit 2018 di Jakarta, Rabu (14/3).
Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah telah menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung. Dalam hal pengembangan industri berbasis digital ini, Kementerian Perindustrian telah memfasilitasi melalui pembangunan gedung inkubasi bagi para pelaku usaha rintisan (startup), antara lain di Bandung Techno Park, Bali Creative Industry Center (BCIC) atau TohpaTI Center, Incubator Business Center di Semarang, Makassar Technopark, dan Pusat Desain Ponsel di Batam. Kawasan-kawasan tersebut menjadi basis inovasi dan kreativitas bagi parapelaku industri di bidang digital yang ingin mengembangkan perangkat lunak, web, aplikasi, film dan animasi, serta program-program digital lainnya.
Menteri Airlangga Hartarto meyakini, perkembangan startup di Indonesia akan tumbuh signifikan seiring momentum bonus demografi yang dialami, karena bisnis ini banyak diminati oleh generasi milenial. Untuk itu, anak-anak muda Indonesia diharapkan bisa menguasai bahasa Inggris, statistik, dan coding atau pengodean. Menurut Menteri Airlangga Hartarto materi ini bisa dipelajari dalam kurun enam bulan, dan Indonesia siap menjadi solusi dalam digital ekonomi.
Menteri Airlangga Hartarto menjelaskan dengan pusat penelitian yang aplikatif, seperti techno park yang dimiliki Kementerian Perindustrian, pemerintah memproyeksikan Indonesia akan menjadi negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020 dengan menargetkan 1.000 technopreneur, valuasi bisnis mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat, dan total nilai perdagangan elektronik sebesar 130 miliar dolar Amerika Serikat.
Menteri perindustrian juga menyampaikan, pihaknya tengah menyusun peta jalan mengenai strategi Indonesia menerapkan teknologi Industry 4.0. Teknologi itu di antaranya artificial intelligence, internet of things, big data, robotics dan 3D printing. Menteri Airlangga menyebut ada lima industri mercusuar yang pemerintah siapkan, yaitu indutri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik, dan kimia.
Menurut menteri Airlangga Indonesia menjadi negara yang potensial untuk tumbuh dan berkembangnya perdagangan elektronik karena menjadi pasar terbesar di ASEAN. Potensi ini didukung dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa. Penetrasi internet telah menjangkau sebanyak 90,5 juta jiwa dan di antara mereka sekitar 26,3 juta jiwa telah berbelanja secara online. Selain itu, saat ini, di ASEAN ada sekitar tujuh unicorn atau perusahaan startup yang memiliki valuasi di atas 1 miliar dolar Amerika Serikat. Empat di antaranya dari Indonesia, yakni Bukalapak, Traveloka, Tokopedia, dan Gojek.
Menteri Perindustrian menambahkan, kekuatan ekonomi Indonesia dinilai sebagai salah satu pemain kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global. Indonesia mampu memberikan kontribusi sebesar 2,5 persen terhadap pertumbuhan dunia, di mana capaian tersebut mengungguli sumbangsih dari Korea Selatan, Australia, Kanada, Inggris, Jepang, Brasil dan Rusia.
Konsep strict liability atau tanggung jawab mutlak diyakini memudahkan upaya penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Konsep ini terbukti bisa menjerat korporasi yang dinilai lalai menjaga lahan konsesi mereka dalam kasus hukum kebakaran hutan dan lahan. Hal ini ditegaskan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, saat menghadiri peluncuran buku Dr. Andri Gunawan Wibisana yang berjudul 'Penegakan Hukum Lingkungan melalui Pertanggungjawaban Perdata', Senin (12/3) di Jakarta. Dikatakannya, penerapan konsep strict liability sudah saatnya menjadi pertimbangan dalam gugatan perdata terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Penerapan konsep strict liability diyakini meningkatkan efektifitas dan efek jera bagi pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Dengan begitu hak konsitusi masyarakat sebagaimana Pasal 28 (h) UUD 1945 bahwa “setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat” bisa terwujud.
Siti Nurbaya menegaskan, diperlukan keberanian dan kebesaran hati dari para ahli hukum terutama praktisi hukum untuk mulai memikirkan dan mempraktikkan gugatan berdasar Strict Liability secara tepat dan konsisten. Sebelumnya, pada kasus hukum kerusakan lingkungan terutama yang diakibatkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sangat sulit untuk dibuktikan di pengadilan. Baru di era pemerintahan Presiden Jokowi, kini penegakan hukum lingkungan dilakukan secara berlapis. Menggunakan berbagai instrumen hukum, baik administrasi, pidana, dan perdata. Untuk menambah efek jera, Kementerian Lingkungan Hidup juga menerapkan konsep Strict Liability dalam konteks lingkungan hidup. Terbukti dengan langkah ini, tingkat kepatuhan korporasi menjaga areal konsensi mereka dari karhutla semakin tinggi, dan jumlah titik api bisa ditekan signifikan dalam dua tahun terakhir.
Strict Liability didasarkan pada ketentuan Pasal 88 UU No. 32 tahun 2009. Ini merupakan konsep pertanggungjawaban perdata yang tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada pihak Tergugat tetapi telah menimbulkan kerugian pada pihak Penggugat dan adanya kausalitas.
Penggunaan strict liability secara konsep mulai digunakan pada Gugatan Menteri LHK selaku pihak penggugat terhadap pihak tergugat yaitu PT. Waringin Agro Jaya di PN. Jakarta Selatan, pada 2017 lalu.
Dalam putusannya pengadilan menyimpulkan bahwa kegiatan tergugat berkaitan dengan perkebunan sawit, yaitu membuka lahan dengan metode pembakaran, telah menimbulkan resiko serius terhadap lingkungan. Oleh sebab itu Strict Liability berlaku untuk perkara ini.
Kementerian Keuangan tengah merampungkan empat aturan baru yang akan segera disahkan beberapa pekan mendatang. Keempat peraturan yang dimaksud bertujuan untuk mendorong investasi, sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo dalam target pertumbuhan ekonomi di tahun 2018. Demikian dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai rapat koordinasi tentang kemudahan investasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (12/3. Sri Mulyani menargetkan aturan tersebut akan selesai akhir bulan ini.
Aturan yang dimaksud adalah tax holiday atau insentif pajak yang berupa pembebasan pajak penghasilan; tax allowance atau pemberian potongan pajak; pajak Usaha Kecil Menengah (UKM); dan insentif bagi perusahaan yang melaksanakan penelitian dan pengembangan serta vokasi. Tax holiday dan tax allowance merupakan wujud insentif pajak terhadap perusahaan dengan memperhitungkan jumlah investasi yang ditanamkan. Untuk tax holiday, pembahasannya sudah hampir selesai dan tinggal menentukan kriteria industri yang dapat memeroleh manfaat kebijakan tersebut. Produk peraturan untuk tax holiday nantinya dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Sri Mulyani mengatakan batasan investasi yang mendapat tax holiday akan diturunkan menjadi Rp 500 miliar dari sebelumnya Rp 1 triliun. Penurunan tersebut tanpa pembatasan usaha terkait telekomunikasi.
Mengenai tax allowance, Sri Mulyani menuturkan, tahapannya tinggal menentukan kelompok usaha apa yang bisa memanfaatkan kemudahan tersebut dan produknya akan dibuat dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).
Sementara itu untuk pajak Usaha Kecil Menengah (UKM), sudah ditetapkan tarifnya menjadi 0,5 persen per tahun dari yang sebelumnya sebesar 1 persen. Pembahasannya sudah final, namun Kementerian Keuangan bersama pihak terkait masih butuh waktu berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk menyiapkan drafnya.
Insentif perusahaan untuk penelitian dan pengembangan serta vokasi, sudah disusun dan sedang dalam proses finalisasi yang kemudian dirumuskan menjadi PP. Aturan pajak UKM juga dikemas dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Sri Mulyani berharap, dengan berjalannya keempat aturan tersebut nanti, dapat efektif mendorong pertumbuhan tingkat investasi, baik dalam skala besar maupun kecil. Selama ini, sebelum keempat aturan itu diterapkan, Indonesia dinilai masih belum maksimal dalam menggiatkan investasi. Menurut Sri Mulyani Indonesia memiliki karakter ekonomi yang sangat beragam. Diversifikasi itu sangat besar. Oleh karena itu pemerintah perlu menarik investasi baik padat karya,orientasi ekspor maupun Usaha Kecil Menengah (UKM).
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terus tingkatkan sosialisasi 4 pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di berbagai daerah di Indonesia. Seperti dikutip laman mpr.go.id MPR melakukan sosialisasi 4 pilar di Bandung, Jawa Barat pada 10 Maret yang dihadiri sekitar 300 lebih Pimpinan dan anggota Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) kota Bandung serta dihadiri anggota MPR RI dari kelompok Dewan Perwakilan Daerah RI perwakilan Jawa Barat yang dibuka Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Ma’ruf mengatakan sebenarnya Sosialisasi Empat Pilar ini sudah berjalan, sudah selesai serta tuntas tinggal masuk ke intinya saja dan inti dari MPR memberikan pengetahuan, membumikan dan menginternalisasikan nilai-nilai luhur bangsa yang ada pada Empat Pilar MPR adalah dalam tataran pelaksanaannya.
Selain itu Ma’ruf mengatakan para wanita Indonesia anggota IPEMI ini hadir dengan penuh kesadaran. Mereka hadir untuk sama-sama berkontribusi antara lain adalah berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional karena semua anggota IPEMI adalah pengusaha dengan visi luarbiasa yakni kemandirian ekonomi yang berkepribadian Indonesia.
Menurut Ma’ruf visi yang sangat ideal sejalan dengan visi Indonesia masa depan dan sesuai dengan nilai yang ada dalam Empat Pilar. Di sisi lain Ma’ruf menjelasksan ketahanan ideologi sangat penting karena tanpa memiliki ketahanan ideologi, bangsa Indonesia tidak akan dapat menghadapi persaingan yang sangat berat dan kuat baik dari luar atau dalam. Di lain tempat Ma'ruf Cahyono menegaskan bahwa rakyat Indonesia harus memiliki dan menjaga ketahanan ideology. Jika bangsa Indonesia tidak memiliki itu, maka Indonesia yang mandiri yang berkepribadian Indonesia mustahil terwujud.
Lebih jauh, Ma'ruf mengatakan bahwa generasi muda saat ini dan ke depan adalah harapan agar mampu memiliki, menjaga ketahanan ideologi tersebut. Ma'ruf mengingatkan bahwa kehidupan saat ini adalah domain kehidupan global, tidak bisa tidak, mau tidak mau, semua masuk dan ikut pusaran global tersebut tetapi yang perlu dicamkan jangan lupakan jati diri bangsa. Ma'ruf menambahkan jika bangsa ini sudah memiliki ketahanan ideologi, bangsa ini mesti juga memiliki daya saing. Menurutnya jika generasi muda tidak menjadi generasi yang cerdas, bukan merupakan generasi yang optimis, dan tidak bersatu, bagaimana bangsa Indonesia dapat bersaing dengan bangsa lain sedangkan masalah bangsa ini saja sudah banyak. Dikatakan Ma’ruf Intinya, jadilah generasi muda yang memiliki ketahanan ideologi dan memiliki daya saing tinggi.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump pekan lalu mengumumkan akan menerapkan kebijakan tarif impor 25 persen untuk dan 10 persen untuk alumunium kepada negara-negara mitra dagangnya. Kebijakan tersebut merupakan upaya Trump untuk melindungi industri dalam negeri Amerika Serikat.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla di Jakarta Kamis (8/3) seperti dilansir Republika mengatakan, sejauh ini Indonesia belum terkena dampak dari kebijakan tarif impor baja dan alumunium tersebut. Namun apabila kebijakan tarif impor tersebut diperluas ke sektor lain, maka Indonesia akan bereaksi. Jusuf Kalla mengatakan, Indonesia memiliki nilai tawar dengan Amerika Serikat. Sejauh ini, Indonesia mengimpor kedelai, jagung, gandum dan pesawat dari Amerika. Jusuf Kalla menegaskan, apabila Presiden Trump memperluas kebijakan tarif impornya ke komoditas sawit maka Indonesia tidak segan akan mengurangi impor kedelai maupun gandum dari Amerika. Menurut Jusuf Kalla, kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Amerika menjadi tantangan dalam perdagangan global. Oleh karena itu, swasembada pangan tetap menjadi prioritas utama. Jusuf Kalla menegaskan, keamanan pangan dapat terjaga jika produktivitas ditingkatkan. Namun, peningkatan produktivitas tersebut juga harus memperhatikan aspek lingkungan. Jadi bagaimana meningkatkan produktivitas dengan teknologi dan sistem, kemudian menjaga lingkungan.
Sementara itu Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, Pemerintah Indonesia menginginkan negara-negara mitra dagang khususnya Amerika Serikat melakukan perdagangan yang bebas dan adil. Permintaan tersebut disampaikan Enggartiasto Lukita terkait langkah Presiden Amerika Donald Trump yang akan menerapkan tarif impor tinggi untuk produk baja dan alumunium. Enggartiasto Lukita di Jakarta Jumat menegaskan, langkah Trump tersebut memang tidak langsung berdampak besar kepada Indonesia karena ekspor baja dan alumunium Indonesia ke Amerika terbilang kecil. Namun, kepada siapapun, pihaknya meminta khususnya Amerika Serikat dan Eropa untuk lakukan perdagangan yang bebas dan adil. Menurut Enggratiasto pada dasarnya memulai perang dagang akan mengganggu dan merugikan.
Enggartiasto Lukita juga mengatakan, sejauh ini memang baru barang jenis baja dan alumunium saja yang ditetapkan bea masuknya. Namun demikian apabila nantinya ada barang lain yang diberlakukan serupa, maka Indonesia siap melakukan kebijakan yang sama. Contohnya seperti perdagangan dengan Uni Eropa yaitu CPO atau sawit Indonesia dihalang-halangi masuk ke negara tersebut, maka Indonesia pun akan menyulitkan produk mereka yang masuk nantinya, misalnya untuk wine.
Di sisi lain, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati mengingatkan potensi terjadinya perang dagang apabila pemerintah Amerika Serikat jadi menerapkan tarif pada impor baja dan alumunium. Sri Mulyani menegaskan, sejarah dunia menunjukkan kalau terjadi perang dagang pasti dampaknya buruk terhadap ekonomi dunia. Sri Mulyani mengatakan seluruh dunia sedang menantikan kepastian dari rencana yang juga berpotensi membuat negara-negara yang selama ini mempunyai hubungan dagang saling membalas dari sisi tarif.
Saudara, Presiden Joko Widodo-Jokowi meminta agar persiapan tempat penyelenggaraan (venue), teknis pelaksanaan dan persiapan atlet jelang Asian Games 2018 dilakukan secara terinci. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo rapat terbatas di kantor Presiden dalam rapat terbatas tentang Perkembangan Persiapan Asian Games XVIII Tahun 2018 yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri Kabinet Kerja serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin dan Ketua Panitia Pelaksana Asian Games (Inasgoc) Erick Thohir. Persoalan kedua adalah soal kesiapan teknis pelaksanaan. Presiden minta disusun secara rinci mulai dari pembukaan hingga penutupan. Ia mengharapkan agar panitia Asian Games benar-benar menghitung berbagai skenario pelaksanaan Asian Games pada 18 Agustus 2018 - 2 September 2018. Hal ketiga yang dibahas adalah mengenai persaipan atlet Indonesia.Ia mengatakan, persiapan atlet bukan hanya ingin sukses sebagai tuan rumah tapi juga ingin sukses dalam prestasi.Untuk tempat, sudah ada tujuh venue yang sudah rampung dan sudah diresmikan yakni Lapangan Tenis, Istora Senayan, Stadion Utama Gelora Bung karno, Lapangan Hoki, Lapangan Panahan, Lapangan Sepak Bola ABC, dan Stadion Renang/Aquatik. Sedangkan tujuh sisanya yang belum diresmikan tapi sudah rampung pembangunannya adalah Gedung Stadion Madya, Gedung Basket, Lapangan Softball Pintu I, Lapangan Bulu Tangkis (Hall ABC), Gedung Bola Voli, Lapangan Softball Cemara III, dan Lapangan Bulu Tangkis. Presiden juga sudah meninjau Wisma Atlet Kemayoran pada 26 Februari 2018 lalu. Ia menilai tempat menginap para atlet itu sudah siap 99,9 persen.
Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi yakin hambatan teknis maupun administratif jelang Asian Games 2018 sudah teratasi. Menteri Imam menyampaian hal tersebut seusai menghadiri rapat terbatas (ratas) Perkembangan Persiapan Asian Games XVIII Tahun 2018. Pihaknya terus memantau informasi target medali, dan akan `update` terakhir bulan Juli karena saat ini semuanya sedang `try out`, pelatnas maupun `training camp` di luar negeri. Sedangkan Erick Thohir Ketua Panitai INASGOC mengatakan bahwa isu teknis lain yang sudah dicari solusinya adalah terkait masalah transportasi. Isu transportasi sudah ada jalan keluar langsung dari pemerintah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang siap menyukseskan Asian Games. Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan juga mengatakan bahwa sejumlah sekolah juga akan diliburkan saat Asian Games tersebut. Sedangkan menurut Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, dari 13 cabang olah raga yang menjadi tanggung jawab Palembang, sudah ada 8 "venue" yang menjalani "test event". Dan hasilnya bagus, tidak ada masalah mendasar, atlet cukup berjalan kaki satu sampai sepuluh menit dari perkampungan atlet ke `venue` dan kalau ada peralatan peralatan maka disediakan `golf car’. Menurut Alex, sarana Light Rapid Transportation (LRT) di Palembang akan beroperasi penuh pada bulan Juni, atau dua bulan sebelum penyelenggaraan Asian Games pada 18 Agustus 2018 - 2 September 2018.