Pakistan adalah salah satu negara yang dikunjungi Presiden Joko Widodo dalam lawatannya di Asia Selatan selain Sri Lanka, India, Bangladesh dan Afghanistan.
Kunjungannya ke Pakistan telah menghasilkan beberapa nota kesepahaman MoU untuk meningkatkan kerja sama di sektor perdagangan, investasi, energi dan pelatihan diplomatik. Di bidang energi disepakati Indonesia akan memasok LNG ke Pakistan guna mendukung ketahanan energi Pakistan. PT Pertamina juga akan menindaklanjuti perjanjian tersebut dengan mitranya, Pakistan LNG Limited (PLL) dan Pakistan State Oil Company Limited (PSOCL).
Saat pertemuan antara pengusaha Pakistan dengan Indonesia tercapai beberapa kesepakatan. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, di Islamabad, Pakistan, Sabtu (27/1), seperti dikutip Republika, mengatakan, untuk memberikan kepastian kepada para investor dari Pakistan, Kementerian Perdagangan akan terus menerus memberikan pendampingan. Enggartiasto Lukita mengatakan, dari kerja sama tersebut, total transaksi baik dalam perdagangan maupun investasi mencapai 115 juta dollar Amerika Sertikat.
Lebih lanjut Enggartiasto Lukita mengatakan, dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan Pakistan, kedua negara juga sepakat untuk meningkatkan Preferential Trade Agreement (PTA) menjadi Free Trade Agreement (FTA) atau perjanjian perdagangan bebas secara bertahap, yang akan dimulai dari perdagangan barang kemudian dilanjutkan dengan investasi dan jasa. Sebelumnya dalam pertemuannya dengan Presiden Pakistan Mamnoon Hussain Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa sejak pemberlakuan Preferential Trade Agreement (PTA) di tahun 2013, nilai perdagangan Indonesia dan Pakistan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dari 1,6 miliar dolar Amerika di tahun 2013 menjadi 2,1 miliar dolar Amerika di tahun 2016.
Presiden Joko Widodo meyakini, kunjungan kenegaraannya ke Pakistan menjadi perekat baru untuk memperkokoh kerja sama dan persahabatan kedua negara. Untuk itu, pihaknya memfokuskan pada tiga isu bilateral utama, yaitu kerja sama ekonomi, hubungan antar masyarakat, dan kerja sama untuk Palestina. Untuk terus meningkatkan perdagangan, Presiden menyambut baik penandatanganan Nota kesepahaman dalam Promosi Dagang Bersama. Di bidang investasi, Presiden menyambut baik pembentukan 'Joint Venture' penyimpanan dan pengolahan minyak kelapa sawit di Port of Qosim, Karachi. Kerja sama tersebut dapat menjadikan Pakistan sentra perdagangan kelapa sawit dan olahannya di kawasan Asia Selatan dan Tengah. Sementara itu Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi menambahkan, dengan peningkatan Preferential Trade Agreement PTA menjadi Free Trade Agreement FTA secara bertahap diharapkan dapat meningkatkan nilai perdagangan antar dua negara. Karena kalau dilihat dari penduduknya lebih dari 200 juta, nilai perdagangan Indonesia baru mencapai 2 miliar dollar Amerika.
Kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Sri Lanka merupakan momen yang sangat bersejarah. Ini adalah kunjungan pertama kali presiden Indonesia setelah 39 tahun lalu. Tahun ini juga Indonesia dan Sri Lanka memperingati 66 tahun hubungan diplomatik. Hal itu dikatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kepada wartawan di Colombo, Sri Lanka, Rabu (24/1) malam. Retno juga menyampaikan Presiden Jokowi telah bertemu empat mata dengan Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena.
Sementara itu siaran pers resmi Istana Kepresidenan memberitakan, kedua kepala negara menyepakati sejumlah kerja sama. Seluruh kerja sama itu berada di bidang perdagangan dan ekonomi. Pertama, kedua negara sepakat membentuk Free Trade Agreement (FTA). Presiden Jokowi meminta negosiasi FTA dilaksanakan secara bertahap, dimulai dengan negosiasi Trade in Goods (TIGs). Ia berharap, negosiasi tidak lebih dari dua tahun. Untuk memperlancar proses negosiasi, Pemerintah Indonesia dan Sri Lanka sepakat untuk membentuk kelompok kerja (Pokja) perdagangan dan investasi. Kesepakatan kedua adalah Presiden Jokowi menyatakan kesiapan salah satu BUMN, yakni PT INKA untuk mengekspor gerbong penumpang/barang ke Sri Lanka. Kesepakatan ketiga, Indonesia dan Sri Lanka akan bekerja sama di bidang penanganan bencana dan pendidikan. Kerja sama ini digagas karena kedua negara sama-sama negara yang berpotensi tinggi dalam hal bencana.
Selain itu, Presiden juga menyampaikan ketertarikan Indonesia untuk turut berpartisipasi di dalam pembangunan infrastruktur di Sri Lanka yang tengah dilakukan secara besar-besaran. Menurut presiden Jokowi Badan Usaha Milik Negara BUMN Indonesia telah melakukan kontrak termasuk untuk pembangunan jalan layang yang menghubungkan New Kelani Bridge dan Rajagiriya.
Perdana Menteri Sri Lanka Wickremesinghe menyambut baik keinginan Indonesia tersebut. Apalagi, anggaran negara Sri Lanka sangat terbatas. Wickremesinghe mengatakan kerja sama tersebut dijajaki melalui pembiayaan Publik Private Partnership.
Dengan terjalinnya kerja sama yang semakin banyak, diperlukan adanya wadah konsultasi yang sifatnya reguler. Kedua kepala negara juga sepakat akan dibentuk Joint Consultant Meeting secara reguler yang akan diketuai menteri luar negeri kedua negara.
Di sela-sela kunjungan, juga dilakukan pertemuan bisnis antara Indonesia dan Sri Lanka. Telah pula ditandatangani MOU Kerja Sama antara Kamar Dagang dan Industri kedua negara. Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan bilateral tersebut, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Duta Besar Indonesia untuk Sri Lanka I Gusti Ngurah Ardiyasa, dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya TNI Muhammad Syaugi.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membahas sejumlah rencana kerja sama dalam berbagai bidang dengan Pemerintah Malaysia. Pembahasan tersebut dilakukan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dan Duta Besar (Dubes) Malaysia untuk Indonesia Dato Seri Zahrain Mohammed Hashim di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/1).
Sandiaga Uno mengatakan dalam pertemuan tersebut, telah dilakukan pembicaraan mengenai potensi kerja sama dalam sejumlah bidang, diantaranya bisnis dan perekonomian. Menurut Sandiaga, Malaysia juga menawarkan kepada Pemprov DKI untuk mempelajari transportasi di Malaysia. Dengan begitu, kedua belah pihak dapat bertukar wawasan, pengalaman dan ilmu pengetahuan.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan Dubes Malaysia juga menyambut positif terkait rencana pembangunan kawasan transit terpadu atau Transit Oriented Development (TOD) di lahan Kedutaan Besar Malaysia yang berlokasi di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.
Polda Bali Bentuk Satuan Tugas Menangani Tindak Pidana Politik Uang Menjelang Pilkada Serentak, Juni 2018.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali, Komisaris Besar Polisi Sang Made Mahendra Jaya, di Denpasar, Rabu (24/1) mengatakan, Satgas ini difokuskan untuk menindak pasangan calon dan kelompok pendukungnya yang diduga akan membagi-bagikan uang kepada masyarakat untuk memilihnya.
Menurut Jaya, satuan tugas itu bertindak dengan cara menangkap tangan pihak-pihak yang diduga terlibat melakukan politik uang, yang dikategorikan tindak pidana.
Sementara itu anggota Badan Pengawas Pemilu Bali, I Ketut Sunadra, mengapresiasi pembentukan satuan tugas penanganan politik uang untuk mengantisipasi dan mencegah berbagai pelanggaran yang kemungkinan terjadi dalam pelaksanaan pilkada serentak.
Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Menyiapkan Panduan Penataan Dua Kawasan Pada 2018.
Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Hari Setya Wacana di Yogyakarta, Selasa (23/1) mengatakan, kedua kawasan tersebut mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sehingga diperlukan panduan penataan kawasan.
Hari mengatakan proses penyusunan rencana penataan kawasan akan melibatkan komunitas atau elemen masyarakat yang ada di masing-masing wilayah. Panduan penataan kawasan akan terangkum dalam dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL).
Hari menyebut, penyusunan dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan di kawasan Jalan Taman Siswa dan Jalan AM Sangaji juga akan melibatkan sejumlah dinas terkait termasuk Dinas Perhubungan karena penataannya juga akan memperhatikan manajemen lalu lintas di kawasan tersebut. Selain di dua kawasan tersebut, penyusunan dokumen RTBL sudah dilakukan di sejumlah kawasan strategis lain, misalnya di Jalan Urip Sumoharjo yang menjadi kawasan ekonomi, di kawasan Kotabaru hingga Jalan Prawirotaman yang menjadi kawasan wisata.
United Nations Children's Fund UNICEF melakukan kunjungan kerja ke Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (25/1). Kunjungan itu untuk mengetahui perkembangan kerja sama yang telah terjalin antara Unicef dan Pemerintah Kota Surakarta.
Dalam kunjungan tersebut, Child Protection Specialist Unicef Astrid Gonzaga Dionisio menyebutkan, ada dua program besar yang tengah dikerjakan antara Unicef dan Pemerintah kota Surakarta. Dua program itu adalah pengembangan layanan anak integratif dan pencatatan akta kelahiran terhadap anak.
Program layanan anak integratif telah dirancang Unicef sejak tahun 2015 dengan menunjuk lima kabupaten dan kota di Indonesia sebagai proyek percontohan. Di Jawa Tengah proyek percontohan program layanan ini adalah Kota Solo dan Kabupaten Klaten. Di Jawa Timur adalah Kabupaten Tulungagung; serta Makassar dan Kabupaten Gowa di Sulawesi Selatan.
Astrid Gonzaga Dionisio di Solo, Kamis mengungkapkan dari hasil pemantauan dan evaluasi, capaian program kerjasama dengan pemerintah kota Solo melebihi ekspektasi, hingga layak diduplikasikan ke daerah lain di Indonesia, setidaknya di 100 kota yang dibidik menjadi mitra kerjasama Unicef dalam bidang pelayanan kepada anak-anak.
Astrid Gonzaga Dionisio kepada wartawan mengatakan, sejak Unicef menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Solo dua tahun silam, tumbuh inisiasi pelayanan kepada anak-anak yang kian beragam dengan melibatkan berbagai lembaga terkait. Bahkan Pemerintah Kota Solo mampu membangun model baru Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSI), baik secara kelembagaan maupun sistem pelayanan, termasuk penanganan anak-anak bermasalah serta rentan mengalami masalah sosial.
Mengenai layanan penerbitan akte kelahiran sebagai salah satu pemenuhan hak anak, hingga saat ini telah mencapai 98,3 persen dari sekitar 162 ribu jiwa populasi anak di Solo. Menurut Astrid Gonzaga Dionisio, capaian tersebutberada di atas rata-rata daerah lain yang umumnya berada pada kisaran 85 hingga 87 persen. Sedangkan 1,7 persen anak-anak yang belum memiliki akta kelahiran, dimungkinkan melingkupi kelompok anak-anak yang tidak memiliki alamat jelas, atau sering diistilahkan dengan RT 0/RW 0.
Sementara itu Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo, mengungkapkan, pemenuhan hak anak melalui berbagai fasilitasi, seperti tempat bermain, taman bacaan, layanan kepada anak-anak berkebutuhan khusus, penanganan anak-anak bermasalah, sekolah ramah anak, rumah sakit ramah anak, penerbitan dokumen kependudukan secara otomatis, dan sebagainya, sangat strategis membangun generasi mendatang. Lewat fasilitasi seperti itu, diharapkan anak-anak mampu tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang sehat dan cerdas, minimal mengantisipasi sejak dini terhadap ancaman bahaya narkoba yang saat ini dalam posisi darurat.
Ke depan, fasilitasi terhadap anak-anak akan terus dikembangkan dengan target tidak ada satu pun anak tak tersentuh pelayanan sesuai hak-hak dan kebutuhan mereka. Dalam hal penerbitan akte kelahiran yang merupakan hak dasar anak dalam dokumen kependudukan, diproyeksikan pada akhir Februari nanti dapat dituntaskan 100 persen. Bahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil saat ini tengah mematangkan sistem on line dengan rumah sakit, dengan proyeksi, ketika terjadi peristiwa kelahiran, dapat langsung diterbitkan akte kelahiran, dan diantarkan sebelum yang bersangkutan pulang dari rumah sakit.
Pemerintah menerapkan aturan baru untuk mainan impor yang diizinkan masuk ke Indonesia. Penumpang yang menggunakan pesawat udara diizinkan membawa mainan impor maksimal lima buah per orang dalam barang bawaannya tanpa harus berlabel Standar Nasional Indonesia SNI. Sementara, mainan impor yang dikirim menggunakan jasa pengiriman, dengan jumlah maksimal tiga buah per pengiriman untuk satu penerima per 30 hari juga tak wajib berlabel SNI. Ketentuan baru mengenai mainan impor tersebut telah disepakati oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Bea Cukai serta Badan Standarisasi Nasional.
Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian RI, Gati Wibawaningsih seperti dirilis Republika di Jakarta Selasa (23/1) mengatakan, kebijakan tersebut diharapkan mencegah masuknya barang berkualitas rendah di pasar domestik. Menurut Gati, barang-barang impor bermutu rendah dapat mendistorsi pasar karena harganya juga rendah. Meski memberi keleluasaan aturan pada mainan impor, menurut Gati, pemerintah tetap mewajibkan produsen mainan dalam negeri menerapkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI). Gati Wibawaningsih menjelaskan, SPPT-SNI merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum sebuah produk diizinkan untuk dijual bebas di pasar. Melalui SNI, pemerintah berusaha melindungi konsumen dari barang-barang yang mengandung zat-zat kimia berbahaya. Pemerintah juga ingin mencegah beredarnya barang-barang yang tidak bermutu di pasar domestik terutama yang terkait dengan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Salah satu produk atau barang yang perlu dijamin kualitasnya adalah mainan, karena sebagian besar penggunanya adalah anak-anak. Pemerintah tidak ingin anak-anak Indonesia terkena dampak negatif dari mainan yang mengandung zat-zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Gati menambahkan, ketentuan berlabel SNI diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat dan menciptakan kepastian layanan yang akuntabel dan transparan dengan tetap mengutamakan persaingan usaha yang sehat dan adil.
Sementara itu Kepala Pusat Sistem Penerapan Standar Badan Standarisasi Nasional, Wahyu Purbowasito memastikan aturan baru tersebut tidak berlaku untuk mainan orang dewasa atau di atas usia 14 tahun. Wahyu menjelaskan di kantornya di Jakarta Rabu (24/1), impor mainan untuk umur 14 tahun keatas dengan jumlah lebih dari yang telah ditetapkan sebagaimana yang berlaku di aturan baru, dibebaskan dari kewajiban pengurusan label SNI.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, mengapresiasi perubahan-perubahan besar yang terjadi di Kota Bandung dalam 4 tahun terakhir ini, terutama di bidang lingkungan hidup. Salah satu indikatornya adalah Kota Bandung meraih piala Adipura selama 3 tahun berturut-turut setelah 17 tahun absen dari penghargaan itu.
Siti Nurbaya berterima kasih atas inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya menjaga kebersihan. Hal itu dikatakannya dalam acara Gembira Bersama Kelola Sampah Menuju Hidup Bersih dan Sehat di Plaza Balai Kota Bandung, Minggu, 21 Januari 2018. Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Rosa Vivien Ratnawati mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Peduli Sampah Nasional yang jatuh pada tanggal 21 Februari 2018. Acara ini merupakan yang ketujuh kalinya dilaksanakan oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan.
Tujuan dari acara ini adalah untuk memberikan edukasi dan membangun kesadaran kepada generasi muda tentang pentingnya pengelolaan sampah, mulai dari hulu hingga ke hilir. Tak hanya memberi tahu cara mengolah sampah tetapi juga mendidik agar masyarakat mengurangi produksi sampah.
Sebanyak 1500 anak sekolah turut serta dalam acara ini. Kegiatan ini terdiri dari praktik pemilahan sampah berdasarkan jenis, pembuatan kompos sederhana, kreasi kerajinan dari sampah plastik dan kertas, kampanye hidup bersih, Story telling tentang lingkungan, edukasi pengelolaan sampah melalui permainan, dan diakhiri dengan deklarasi Anak Indonesia Bersih dan Sehat.
Sementara itu menteri Siti Nurbaya mengatakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memilih Kota Bandung sebagai tempat pencanangan gerakan nasional bebas sampah 2020. Acara tersebut merupakan kolaborasi Pemerintah Kota Bandung dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dikatakannya, Pendidikan pengelolaan sampah sangat penting diberikan kepada generasi muda. Mereka memegang peranan yang signifikan dalam upaya memerangi sampah.
Siti Nurbaya Bakar menyebutkan, hanya 5,6 persen anak-anak Indonesia yang memilah sampah. 19,4 persen kadang memilah kadang tidak. Selebihnya tak pernah memilah sampah.
Ia juga mengungkapkan data, bahwa 64 persen sampah masih berakhir di pembuangan akhir. Hanya 0,6 persen yang didaur ulang dan 1,1 persen yang dibuat menjadi kompos.
Dipilihnya Kota Bandung sebagai tempat pencanangan gerakan bebas sampah 2020, disambut baik oleh Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil. Ia menjelaskan kepada Menteri KLH tentang beberapa konsep dan inovasi yang dilakukannya di Kota Bandung. Mulai dari Gerakan Pungut Sampah setiap Senin, Rabu, dan Jumat, hingga program zero waste.
Ridwan Kamil mengungkapkan, setidaknya ada 20 inovasi regulasi tentang lingkungan yang ia keluarkan, termasuk program Citarum Harum, yaitu program membersihkan sampah di sungai Citarum. fld
Bangsa Indonesia sudah sejak lama mengenal dan bahkan mengaplikasikan sikap toleransi dalam kehidupannya. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dalam acara Safari Kebangsaan di Bandung Jawa Barat, Kamis (18/1) mengatakan mengenai toleransi, masyarakat Indonesia sudah tidak perlu diajari, karena Indonesia adalah negara yang majemuk dan terbiasa saling hormat menghormati dan saling menghargai. Seperti dikutip dari mpr.go.id Zulkifli Hasan mengatakan rakyat Indonesia sudah menjalani sikap toleransi sejak lama dan sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Menurut Zulkifli Hasan toleransi adalah salah satu elemen nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sejak dahulu. Semestinya negara-negara lain yang belajar soal toleransi kepada Indonesia. Keberagaman Indonesia mulai dari agama, bahasa, suku dan ras sangat luarbiasa dibanding negara lain. Kondisi tersebut membuat terbangunnya rasa penghormatan yang tinggi satu sama lain.
Selain itu Ketua MPR Zulkifli Hasan juga menjelaskan bahwa bangsa-bangsa lain sangat mengapresiasi dan kagum dengam suasana toleransi di Indonesia. Menurutnya, walaupun ada sedikit gesekan kecil terutama terkait Pemilihan kepala Daerah dan Pemilihan Umum hal itu yang wajar saja, asal semua tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa dan menjaga merah putih.
Toleransi memiliki keberkaitan dalam butir-butir Pancasila Sila Kemanusiaan Yang adil dan Beradab, seperti pertama, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, warna kulit, dan sebagainya.kedua, Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Ketiga adalah mengembangkan sikap tenggang rasa. Keempat, mengembangkan sikap tidak semena-mena kepada orang lain. Kelima, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan lainnya.
Stadion Utama Gelora Bung Karno yang dibangun Presiden Soekarno pada 1960 dan diresmikan pada 1962 telah selesai direnovasi. Stadion olahraga terbesar di Asia Tenggara tersebut menjadi saksi bisu penyelenggaraan Asian Games IV pada 1962 dan GANEFO Games pada 1963. Kini, Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang dahulu beranama Stadion utama Senayan, dipersiapkan untuk menjadi arena utama penyelenggaraan Asian Games XVIII 2018 di Jakarta dan Palembang, Sumatera Selatan. Renovasi stadion utama telah memenuhi standar internasional FIFA dan itu adalah sangat penting. Daya tampung Stadion Utama Gelora Bung Karno kini adalah 80.000 tempat duduk dengan kualitas kursi lebih bagus, yang terbagi dalam dua kategori, yaitu satu kursi tunggal dan kursi lipat yang telah memenuhi standar aksesibilitas evakuasi. Presiden Joko Widodo, dalam akun facebook-nya, Sabtu (13/1) mengatakan, salah satu persyaratan keselamatan dan keamanan sesuai standar FIFA itu adalah, jika kondisi kekacauan atau kedaruratan terjadi seluruh orang di dalam stadion ini harus sudah dapat keluar dari dalam stadion dalam waktu 15 menit sejak keputusan pengosongan stadion itu dinyatakan. Selain itu, stadion diterangi lampu berkekuatan 3.500 lux. Ini tiga kali lebih terang dari sebelumnya, tapi 50 persen lebih hemat energi listrik, karena menggunakan LED, bukan lagi lampu konvensional. Pencahayaan sesuai standar keperluan penyiaran televisi profesional-digital dan foto berita internasional menjadi salah satu keharusan. Yang pokok juga adalah, rumput di lapangan sepakbolanya adalah rumput berstandar internasional untuk sepakbola, yaitu Zoysia matrella, yang dilengkapi alat penyiram otomatis hingga sistem drainase antibanjir.
Sebagai bentuk peresmian pemakaian Stadion Gelora Bung karno, dilangsungkan pertandingan perdana sepakbola antara Indonesia dan Eslandia --salah satu peserta Piala Dunia 2018 di Rusia—digelar pada 14 Januari 2018. Ini menjadi pertandingan perdana sepakbola antar negara setelah renovasi Stadion Utama Gelora Bung Karno itu dinyatakan telah selesai secara paripurna. Usai Pertandingan Presiden Joko Widodo mengatakan, dari pertandingan persahabatan dua negara dengan skor 1- 4 untuk Islandia dapat diketahui mana yang harus dibenahi dan diperbaiki, serta masuk ke ajang ajang regional umpamanya di Asian Games untuk segala kegiatan terutama Sepakbola. Presiden juga menilai kondisi Stadion Utama GBK juga sudah bagus terlihat saat digunakan oleh dua tim dari Indonesia dan Islandia. Presiden Joko Widodo mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena tujuh bulan sebelum penyelenggaraan Asian Games 2018, renovasi Stadion Utama Gelora Bung Karno akhirnya selesai dan siap digunakan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan bersama Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT, Unggul Priyatno, Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN melakukan kunjungan kerja ke PT Industri Kereta Api (INKA) di Madiun, Kamis (18/1/2018). Kunjungan ini merupakan tindak lanjut proyek pemerintah pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok Bekasi (Jabodebek). Direktur Utama PT INKA Budi Noviantoro dalam laporannya menyampaikan terima kasih atas dukungan Menteri Koordinator Maritim. Dengan penandatanganan kerja sama ini terjalin sinergi BUMN mendukung PT INKA. Budi Noviantoro melaporkan, minggu depan PT INKA akan menandatangani kontrak dengan Filipina. Perusahaan ini juga akan ikut tender di Thailand.
Dalam sambutannya Menteri Koordinator Maritim Luhut Pandjaitan juga membanggakan PT INKA sebagai karya anak bangsa. Ia menegaskan tekad Indonesia untuk menggunakan produksi dalam negeri. Dalam kunjungan kerja ke PT.INKA ini, Menteri Koordinator Luhut bersama Menteri perindustrian, Airlangga Hartarto menyaksikan penandatanganan kontrak antara PT INKA (Persero) dan beberapa mitra kerjanya.
Usai kunjungan kerja, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan, Indonesia merupakan salah satu pemain industri manufaktur sarana kereta api terbesar di Asia Tenggara. Produk industri kereta api dalam negeri telah mampu memenuhi pesanan pasar domestik, bahkan luar negeri khususnya ke negara berkembang dan kawasan regional. Airlangga mengatakan pihaknya akan terus memacu industri perkeretaapian nasional agar dapat menguasai pasar domestik dan semakin berperan dalam rantai pasokanindustri perkeretaapian untuk pasar global. Dengan kebutuhan pengembangan kereta api yang cukup besar, industri penunjang perkeretaapian menjadi prioritas dan strategis untuk segera dikembangkan sehingga keterlibatan industri lokal dapat dipacu maksimal.
Airlangga menyebutkan, industri penunjang dan komponen dalam negeri saat ini sudah mampu memproduksi sekitar 70 persen dari total kebutuhan komponen kereta api nasional, termasuk rangka kereta api. Ia berharap dalam dua sampai tiga tahun ke depan industri kereta api mampu menyediakan sampai 80 persen dari jumlah kebutuhan dalam negeri.
Perusahaan-perusahaan BUMN yang selama ini telah memasok komponen kereta api antara lain PT Pindad untuk rem, PT LEN untuk persinyalan, PT Barata untuk bogie, dan PT Krakatau Steel untuk bahan baku baja.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan bersama Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT, Unggul Priyatno, Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN melakukan kunjungan kerja ke PT Industri Kereta Api (INKA) di Madiun, Kamis (18/1/2018). Kunjungan ini merupakan tindak lanjut proyek pemerintah pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok Bekasi (Jabodebek).
Direktur Utama PT INKA Budi Noviantoro dalam laporannya menyampaikan terima kasih atas dukungan Menteri Koordinator Maritim. Dengan penandatanganan kerja sama ini terjalin sinergi BUMN mendukung PT INKA.
Budi Noviantoro melaporkan, minggu depan PT INKA akan menandatangani kontrak dengan Filipina. Perusahaan ini juga akan ikut tender di Thailand.
Dalam sambutannya Menteri Koordinator Maritim Luhut Pandjaitan juga membanggakan PT INKA sebagai karya anak bangsa. Ia menegaskan tekad Indonesia untuk menggunakan produksi dalam negeri. Dalam kunjungan kerja ke PT.INKA ini, Menteri Koordinator Luhut bersama Menteri perindustrian, Airlangga Hartarto menyaksikan penandatanganan kontrak antara PT INKA (Persero) dan beberapa mitra kerjanya.
Usai kunjungan kerja, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan, Indonesia merupakan salah satu pemain industri manufaktur sarana kereta api terbesar di Asia Tenggara. Produk industri kereta api dalam negeri telah mampu memenuhi pesanan pasar domestik, bahkan luar negeri khususnya ke negara berkembang dan kawasan regional. Airlangga mengatakan pihaknya akan terus memacu industri perkeretaapian nasional agar dapat menguasai pasar domestik dan semakin berperan dalam rantai pasokan industri perkeretaapian untuk pasar global.
Dengan kebutuhan pengembangan kereta api yang cukup besar, industri penunjang perkeretaapian menjadi prioritas dan strategis untuk segera dikembangkan sehingga keterlibatan industri lokal dapat dipacu maksimal.
Airlangga menyebutkan, industri penunjang dan komponen dalam negeri saat ini sudah mampu memproduksi sekitar 70 persen dari total kebutuhan komponen kereta api nasional, termasuk rangka kereta api. Ia berharap dalam dua sampai tiga tahun ke depan industri kereta api mampu menyediakan sampai 80 persen dari jumlah kebutuhan dalam negeri.
Perusahaan-perusahaan BUMN yang selama ini telah memasok komponen kereta api antara lain PT Pindad untuk rem, PT LEN untuk persinyalan, PT Barata untuk bogie, dan PT Krakatau Steel untuk bahan baku baja.