VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Presiden RI Joko Widodo meminta jajaran pimpinan daerah betul-betul mengatur laju dan henti penanganan COVID-19 di wilayahnya masing-masing berdasarkan tahapan dan indikator yang ada. Hal itu disampaikan Presiden saat melakukan kunjungan di Posko Penanganan dan Penanggulangan COVID-19 Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Selasa. Presiden Jokowi mengatakan pengendalian COVID-19 harus seiring dengan perekonomian yang tidak terganggu meskipun hal tersebut tidak mudah.

Dikatakan, Semua negara mengalami dan kontraksi ekonomi terakhir yang ia terima, dunia diperkirakan pada tahun 2020 akan terkontraksi minus 6 sampai minus 7,6.  Oleh sebab itu, Presiden menekankan Indonesia harus dapat mengatur dan mengelola laju dan henti antara COVID-19 atau kesehatan dan ekonomi. antara

Presiden Joko Widodo meminta para menterinya membuat terobosan untuk mengatasi pandemi COVID-19. Presiden Jokowi dalam rapat terbatas dengan agenda percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19 di Istana Merdeka Jakarta, Selasa mengatakan, hal itu bisa  dilakukan dengan misalnya, menambah personil dari pusat atau tenaga medis dari pusat untuk provinsi-provinsi di luar DKI Jakarta yang menunjukkan tren penyebaran yang masih tinggi.

Presiden juga meminta agar lebih banyak peralatan dan manajemen tenaga medis di sejumlah provinsi yang tingkat penyebaran COVID-19 masih tinggi. Presiden Jokowi juga meminta ada pengawasan terhadap daerah-daerah yang sudah mulai masuk ke tahap normal baru. Presiden pun mengingatkan pentingnya pengendalian yang terintegrasi dan terpadu. (antara)

VOI NEWS Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan keputusan untuk memberikan stimulus fiskal bagi penanganan COVID-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah berjalan secara adil, transparan dan akuntabel. Sri Mulyani dalam webinar di Jakarta, Sabtu mengakui membuat kebijakan dalam masa sulit seperti ini sangat tidak mudah karena pengambilan keputusan harus disertai dengan kondisi perkembangan yang selalu berubah.

Situasi yang mendesak bisa membuat pemerintah memotong prosedur agar kebijakan itu dapat berjalan, meski kemudian berisiko melahirkan temuan dari lembaga audit. Menurut dia, kondisi itu bisa menimbulkan trauma bagi para pembuat keputusan, padahal kebijakan itu dilandasi dengan niat baik untuk mencari solusi yang optimal dalam masa yang sulit. Oleh karena itu, pengambilan keputusan itu dilakukan melalui koordinasi dengan penegak hukum termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Antara

VOI NEWS Presiden Joko Widodo mengunjungi Provinsi Jawa Timur dalam rangka meninjau kesiapan daerah menghadapi kenormalan baru. Peninjauan dilakukan antara lain di Pantai Wisata So Long di Banyuwangi pada Kamis (25/6). Di lokasi ini Presiden meninjau kesiapan sektor pariwisata dalam memasuki pra-kondisi menuju kenormalan baru. Kepada wartawan, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa secara fakta di lapangan, kabupaten Banyuwangi adalah kabupaten yang paling siap menyambut pra-kondisi kenormalan baru.

“Saya melihat di lapangan Banyuwangi adalah daerah yang saya lihat paling siap menyiapkan menuju ke sebuah pra kondisi menuju ke sebuah normal baru dan peran pemerintah daerah, peran masyarakat, saya lihat disini antisipasinya sangat bagus sekali.”

Presiden Joko Widodo juga mengapresiasi pariwisata di Banyuwangi yang melibatkan masyarakat secara penuh. Hotel-hotel misalnya, bintang 3 kebawah semuanya diberikan kepada rakyat, yang bintang 4-5 diberikan kepada investor. Menurut Presiden proses seperti ini patut dicontoh oleh daerah lain. Dengan demikian pada saat dibuka penuh, masyarakat dan terutama sektor pariwisatanya sudah siap. (voi/edit r)