May
Abdul Muhaimin Bertemu Dubes China Bahas Tenaga Kerja Asing
Written by Sumarno
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Abdul Muhaimin Iskandar menerima kunjungan Duta Besar China Xiao Qian, Jumat (25/5), membahas persoalan tenaga kerja Tiongkok yang masuk ke Indonesia. Dalam keterangannya, Muhaimin mengatakan, Duta Besar China berjanji akan mengurangi masuknya tenaga kerja China ke Indonesia. Untuk sementara, tenaga kerja China yang ada di Indonesia hanya untuk mendukung tahap awal investasi.
Dikatakan, secara pelan dan pasti mereka akan mengurangi tenaga kerja Tiongkok, dan menggantinya dengan tenaga kerja Indonesia. Dengan demikian, ia meminta masyarakat tidak cepat salah paham. Dia menekankan masuknya tenaga kerja asing (TKA) China juga bagian dari proses transfer pengetahuan (transfer of knowledge). Setelah proses transfer, mereka akan ditarik. antara
May
Kapolri Ajak Dunia Internasional Bersama Melawan Teroris
Written by Sumarno
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian mengajak dunia Internasional bersama-sama memerangi terorisme. Kapolri di Jakarta Jumat (25/5) juga memastikan kondisi Indonesia aman pasca rentetan serangan teror pada awal bulan ini. Hari Jumat Kapolri mengundang sejumlah duta besar ke kediamannya. Oleh karena itu, Tito mengajak negara-negara lain melalui perwakilan dari tiap-tiap dubes untuk bersama-sama memerangi teroris. Kepada sejumlah dubes, Kapolri juga memastikan kondisi Indonesia saat ini aman.
Tito Karnavian menjelaskan, pascarentetan serangan teror di Surabaya dan Riau, anggotanya telah mengamankan 74 terduga teroris. Kapolri berharap kinerja jajarannya bisa menjaga kepercayaan dunia Internasional terhadap Indonesia. Terlebih, tugas Polri tidak hanya memberikan rasa aman kepada masyarakat, tetapi juga menjamin suasana tetap kondusif agar kepercayaan Internasional juga terjaga. rol
May
Pemerintah Indonesia Minta UE Tidak Diskriminasi Minyak Sawit
Written by Sumarno
Pemerintah Indonesia meminta Uni Eropa untuk tidak mendiskriminasi minyak kelapa sawit terhadap produk minyak sayur lainnya seperti minyak bunga matahari dan minyak kedelai. Hal tersebut disampaikan Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Purbaya Yudhi Sadewa pada sebuah diskusi panel mengenai rencana pelarangan penggunaan bahan bakar hayati berbahan dasar minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa di Jakarta, Jumat. Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, tujuan dirinya bukan untuk memaksa Uni Eropa untuk menggunakan minyak kelapa sawit, namun pihaknya ingin adanya keadilan akan `treatment` yang diberikan antara minyak kelapa sawit dan minyak nabati lainnya.
Sebelumnya, Indonesia telah menyampaikan keprihatinannya terhadap rencana Uni Eropa untuk melarang masuknya produk kelapa sawit dari negara-negara produsen ke dalam kawasan tersebut, dimana Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar nomor satu di dunia. Bagi Indonesia, minyak kelapa sawit menjadi isu nasional karena merupakan salah satu komoditas unggulan yang memiliki standar keberlanjutan dan sangat terkait dengan kehidupan jutaan petani setempat yang menggantungkan mata pencarian utamanya dari perdagangan minyak kelapa sawit. antara
May
Pemerintah Segera Buat Perpres Pelibatan TNI Dalam Berantas Terorisme
Written by Sumarno
Pemerintah segera membuat Peraturan Presiden terkait pelibatan TNI dalam penanggulangan tindak pidana terorisme, menjalankan amanat Rancangan Undang-Undang perubahan Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Antara melaporkan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Yasonna Laoly usai Rapat Kerja Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Terorisme di Jakarta, Kamis (24/5) menjelaskan mekanisme penyusunan peraturan presiden Pemerintah akan mengundang lembaga-lembaga seperti TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan semua tim pemerintah merumuskan dengan baik untuk diminta pendapatnya. Menteri Yasona mengatakan, pemerintah akan merumuskan Perpres tersebut dengan baik karena menyangkut pelibatan TNI tidak dalam kondisi perang, sehingga itu merupakan keputusan politik Presiden. antara