Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI, Bambang Soesatyo, mengatakan, penyebaran dan penyusupan pandangan atau benih-benih radikalisme yang menyasar remaja dan anak bukan fenomena baru. Dalam beberapa tahun belakangan ini, kegiatan menyusupkan pandangan radikalisme itu bahkan sudah dilakukan secara terbuka melalui materi yang disisipkan pada buku pelajaran. Kini, menurutnya, sudah waktunya negara bersikap. Apalagi, ada payung hukum sebagai pijakan bagi negara untuk segera menghentikan fenomena yang membahayakan itu, yakni Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Seperti dikutip Kantor Berita Radio Nasional, Bambang Soesatyo dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (20/5) menjelaskan, pasal59A Undang-undang ini menegaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Karena itu, atas nama kepentingan masa depan bangsa dan negara, pemerintah perlu menjalin kerja sama dengan semua organisasi keagamaan di dalam negeri untuk merumuskan strategi menangkal radikalisme pada anak dan remaja. KBRN
Mantan narapidana kasus terorisme, Haris, mengungkapkan, saat ini Indonesia adalah wilayah damai, bukan wilayah perang. Yang harus dilancarkan di Indonesia adalah dakwah, perang pemikiran. Bukan teror atau perang fisik. Ia menilai tindakan teror yang meledakkan rumah ibadah lain bukanlah ajaran Islam. Hal itu dikatakan Haris saat menjadi narasumber diskusi The Newsmaker Forum bertajuk “Mengurai Benang Kusut Terorisme” yang diselenggarakan di Jakarta, Minggu (20/5). Seperti dikutip Kantor Berita Radio Nasional, Haris menegaskan, pelaku-pelaku teror mengatasnamakan Islam adalah mereka yang memiliki sikap ekstrem berlebih-lebihan dalam beragama dan tidak dibenarkan dalam Islam. KBRN
Pemerintah Indonesia terus menjajaki perdagangan senjata ke Mesir dan Yordania, karena Indonesia memiliki sejumlah Badan Usaha Milik Negara -BUMN yang menghasilkan senjata, seperti PT. Pindad, PT. Dahana, dan PT. Dirgantara Indonesia. Atase Pertahanan Kedutaan Besar RI Kairo, Mesir, Kolonel Laut Kemas Muhammad Ikhwan Madani, kepada RRI di Kairo, Minggu (20/5) mengatakan, pihaknya sudah menjajaki penjualan senjata ini kepada Pemerintah Mesir. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, sejumlah perwakilan PT. Pindad, PT. Dahana, dan PT. DI, telah melakukan pertemuan dengan Pemerintahan Mesir. Salah satu pangsa pasar yang cukup besar di Mesir, menurut Kemas, yakni untuk jenis peluru. Bahkan pihak militer Mesir sudah meminta untuk dikirim contoh peluru hasil buatan Indonesia. Namun karena terkendala belum adanya maskapai penerbangan yang mau mengangkut contoh peluru untuk berbagai jenis senjata ini, belum bisa diberikan ke militer Mesir. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga menjajaki kerja sama dengan Pemerintah Yordania dalam produksi bersama senjata taktis dan senjata ringan. Untuk hal ini, sudah dilakukan penandatanganan nota kesepahamaan antara PT. Pindad dengan PT. King Abdullah Design And Development Biro, yang dilaksanakan baru-baru ini, dengan disaksikan oleh Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu.
‘’Awal bulan Mei ini, saya mendampingi Menteri Pertahanan menyaksikan penandatanganan MoU antara PT. Pindad dengan King Abdullah Design And Development Biro untuk kerja sama. Kerja sama semacam produksi bersama nutuk beberapa produk kendaraan-kendaraan taktis atau senjata-senjata ringan.
Kemas Muhammad Ikhwan Madani menambahkan, Mesir mempunyai peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan di Timur Tengah dan Afrika utara. Terutama dengan adanya Terusan Suez yang merupakan jalur laut dunia, yang dilalui oleh ratusan ribu kapal termasuk kapal Indonesia. (RA).
Duta Besar RI untuk Sudan, Rossalis Rusman Adenan menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Republik Sudan, Omar Hassan Ahmad Al Bashir, di Istana Alqasr Elgamharry Khartoum, Sudan.Keterangan pers dari KBRI Khartoum seperti dikutip Antara di Jakarta, Sabtu, menyebutkan sebelum menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Sudan, Dubes RI menerima penghormatan dan mendengarkan lagu kebangsaan kedua negara.
Dubes RI menjadi dubes pertama di antara dubes negara-negara lain yang menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Sudan. Hal itu merupakan penghormatan pemerintah Sudan kepada Indonesia sebagai cermin kedekatan hubungan kedua negara.Untuk menindaklanjuti hasil pembicaraan antara Dubes RI dengan Presiden Sudan, KBRI Khartoum akan mendorong pelaksanaan Pertemuan Konsultasi Bilateral Sudan-Indonesia yang sudah tertunda sejak tiga tahun terakhir. Antara