May
Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kairo, mendata ada sekitar 1.500- 2.000 pemilih baru, yang terdaftar sebagai daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu Legislatif dan Presiden 2019 di Mesir. Ketua PPLN Kairo Amin Abdul Samad di Kairo Senin ( 21/5/2018) waktu setempat mengatakan angka ini dimungkinkan akan bertambah dengan kedatangan mahasiswa baru yang terjadi pada bulan Agustus- September 2018. Rata- rata dalam satu tahun jumlah mahasiswa baru yang menempuh pendidikan di Universitas Al- Azhar Mesir antara 1000- 1.500 orang. Sehingga perkiraan PPLN Kairo, pada Pemilu Presiden dan Legislatif 2019, akan terdapat antara 2000- 3000 pemilih baru. Padahal pihaknya manargetkan untuk angka partisipasi pemilih mencapai lebih dari 77 persen. Sehingga upaya untuk mensosialisasikan terus dilakukan oleh PPLN Kairo. Menurut Amin, sosialisasi ini terus dilakukan baik secara terprogram, maupun pada saat ada kegiatan dan berkumpulnya WNI di Mesir. PPLN Kairo memanfaatkan untuk melakukan sosialisasi.
‘’Kami akan melakukan semacam, sosialisasi secara berkesinambungan. Diantaranya melalui organisasi kekeluargaan yang ada di Mesir, bekerjasama dengan Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia. Ada juga WNI dan mahasiswa kita yang ada di luar Kairo, nanti kita juga akan terus memberikan informasi mengenai Pemilu ini.
Hingga awal pekan ini, dari data jumlah WNI yang ada di Mesir yang mempunyai hak pilihnya sebanyak 7.593 orang. PPLN Kairo telah berhasil mendata, hasil Coklit WNI yang masuk dalam DPS 5.693 pemilih. PPLN Kairo juga meminta kepada WNI di Mesir, untuk mengecek dirinya sudah masuk dalam DPS atau belum melalui website resmi PLLN Kairo. Jika belum terdaftar, diminta untuk melaporkan diri. Untuk Mesir pemungutan suara Pemilu Legislatif dan Presiden, akan dilaksanakan 13 April 2019, atau empat hari lebih cepat pemungutan suara di Indonesia. RA.
May
Bawaslu RI menyebut potensi kecurangan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Legislatif di luar negeri yakni kampanye Suku, Agama dan Ras (SARA). Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI Rahmat Badja, Selasa (22/5/2018) siang waktu Kairo mengatakan, berbeda dengan potensi pelanggaran di dalam negeri, yakni politik uang. Di luar negeri, potensi pelanggaran berupa digunakannya sentiman SARA, dalam upaya memenangkan calon legislative maupun Presiden beserta wakilnya. Hal ini terjadi akibat pemilih di luar negeri, mempunyai idiologi yang kuat, relatif tidak memerlukan uang dan berpendidikan . Namun masifnya pengunaan media sosial, sehingga ada pihak- pihak tertentu yang mempergunakan isu SARA untuk mencapai tujuanya. Kondisi ini ditambah suara luar negeri sangat besar, yakni mencapai 4 juta pemilih. Untuk itu, Bawaslu telah menekankan kepada Panwaslu Luar Negeri di 34 kota, untuk bisa menangkal potensi pelanggaran dengan mempergunakan isu SARA. Selain itu, Bawaslu bekerjasama dengan Polri, memantau akun media sosial. Agar bisa menangkal penyebaran informasi SARA ke luar negeri.
‘’Kita lihat isu SARA berkembang setelah Pemilu 2014, walau bagaimanpun ini menjadi PR penting kita. Agar tidak terlalu keras lagi, perbenturan antar para pihak yang sedang bertarung dalam Pemilu dan Pilpres. Bahkan sampai tingkat masyarakat bawah, kemudian dibumbui politik SARA.
Lebih lanjut Rahmat Badja mengatakan, Bawaslu dan Panwaslu Luar Negeri, terus melakukan sosialisasi terhadap calon pemilih di luar negeri. Agar bersikap dewasa, dan menghormati pilihan orang lain. Karena sama- sama masih satu bangsa, dan Pemilu bertujuan untuk mendapatkan pemimpin yang amanah dan professional. Sehingga mampu membawa perubahan di Indonesia. Rahmat Badja, bersama dengan komisioner Bawaslu RI Mochamad Afifudin, melakukan pelantikan komisioner Panwaslu untuk empat negara di Timur Tengah, yang berlangsung di KBRI Kairo hari Selasa waktu Mesir. RA.
May
Jika Ada Pihak Yang Ingin Mengganti Pancasila, Mereka Tidak Boleh Tinggal di Indonesia
Written by Daniel
Ancaman terbesar adalah ancaman terhadap ideologi negara Terorisme merupakan ancaman besar Indonesia yang harus diatasi Demikian dikatakan Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu usai memberikan Pengarahan kepada Perwira Komando Strategi Cadangan Angkatan Darat (Kostrad), di Markas Divisi I Kostrad, Cilodong Jawa Barat Selasa (22/05) Ryamizard mengatakan jika ada pihak-pihak yang ingin mengganti Pancasila sebagai ideologi negara, sebaiknya mereka tidak tinggal di Indonesia
“ Teroris ini, 1. adalah mengganti idiologi negara Mengganti dengan khilafah, itu ngga boleh Seluruh rakyat itu melawan, apalagi TNI sudah ada marganya sudah ada sumpahnya, kami ksatria Indonesia pendukung serta pembela idiologi negara yang bertanggung jawab Tidak kenal menyerah Tidak kenal menyerah sampai kapanpun Yang Tidak Pancasila tidak boleh Itu saja “.
Selain itu, Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu mengatakan dalam menghadapi permasalahan terorisme diperlukan pembangunan pemikiran rakyat dengan penanaman kebangsaan yang berlandaskan Pancasila Hal tersebut menurut Ryamizard agar mereka tidak mudah dipengaruhi dan terprovokasi oleh upaya pencucian otak dari kelompok tertentu. Ahmad Faisal
May
Resmikan Pesantren Terpadu, Presiden Kenang Sosok Hamka
Written by Sugiyanto
Presiden Joko Widodo meresmikan Kawasan Pesantren Terpadu Prof DR Hamka, Senin di Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam sambutannya Presiden mengenang sosok Hamka sebagai tokoh besar umat Islam, bukan hanya tingkat lokal dan nasional, namun juga di tingkat internasional. Presiden mengatakan almarhum Buya Hamka menaruh perhatian tinggi terhadap dunia pendidikan, ilmu pengetahuan dan pengembangan generasi muda. Presiden berharap agar Pesantren Modern Terpadu Prof DR Hamka dapat menjadi sarana mendorong pertumbuhan umat Islam menuju pembangunan Indonesia yang maju dan berkembang.
‘’Harapan kita semuanya adalah agar Pesantren Modern Terpadu Prof DR Hamka ini terus menjadi ladang subur bertumbuhnya santri yang berakhlak mulia, yang akhlaqul Karimah, yang tangguh dan ulet yang selalu bersikap optimis, dan yang akan membawa Indonesia menjadi negara yang baldatun toyyibatun wa robbun ghofur’’.
Sebelumnya, dalam rangkaian kunjungan kerja ke kota Padang, Sumatera Barat, Presiden juga menyerahkan sejumlah Sertifikat Tanah Wakaf kepada sejumlah perwakilan secara simbolis. Tercatat terdapat 19 orang penerima sertifikat tanah wakaf secara simbolis yang mewakili 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang menerima sertifikat tanah wakaf tersebut. Secara total, hingga Mei 2018, Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah menerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf sebanyak 510 bidang dengan luas lebih dari 587 ribu meter persegi. voi/Ndy