May
Duta Besar RI untuk Malaysia Rusdi Kirana mengeluarkan kebijakan sebagai bentuk pelayanan optimal bagi WNI maupun Pekerja Migran Indonesia yang akan melakukan pengaduan maupun pengurusan paspor, dengan membuka layanan 24 jam dan melibatkan seluruh staf KBRI. Sebelumnya telah diterapkan pelayanan 24 jam, namun kali ini pejabat dan staf secara bergilir bertugas di malam hingga pagi hari.
“Mulai minggu depan dari dubes sampai semua staf kecuali perempuan ditugaskan jam 12 malam sampai 8 pagi untuk meyakinkan kalau ada pengaduan, itu bisa diterima langsung. Dan untuk melayani warga kita yang datang untuk membuat paspor. Yang datang jam berapa saja, pokoknya 24 jam KBRI dibuka pintunya. Sebelumnya kita buka 24 jam, tapi pintunya kita tutup, tinggal orang ketok kita buka. Kali ini saya minta buka pintu, kita punya pejabatnya termasuk saya mengawasi.”
Sementara terkait pelayanan paspor, KBRI menyiapkan 21 loket untuk pelayanan dan 14 lokaet diantaranya dengan layanansistem informasi manajemen keimigrasian (Simkim). (voi/okky)
May
Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah sedang mempersiapkan rumah tahanan (rutan) dengan pengamanan tingkat tinggi bagi narapidana kasus terorisme. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri acara buka puasa bersama sejumlah anak muda di kantor DPD I Partai Golkar, Rabu di Jakarta. Presiden menyampaikan bahwa proses pembangunan rumah tahanan tersebut sudah berjalan dan telah memasuki proses penyelesaian tahap akhir. Rumah tahanan tersebut, menurutnya, direncanakan akan memiliki kapasitas lebih dari 500 ruang bagi para tahanan narapidana terorisme.
“Sudah ada, nanti 3-4 bulan lagi selesai. Super maksimum, tapi di Nusakambangan. Kita sudah bangun lama. Tinggal penyelesaian akhir. Dengan kapasitas 500 lebih kamar.”
Sementara itu ketika disinggung mengenai usulan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengenai Rumah Tahanan khusus bagi tahanan narapidana terorisme di Bogor, Jawa Barat, Presiden mengatakan saat ini pemerintah masih dalam tahap pembahasan mengenai rencana pembangunan rutan tersebut. Menurutnya hingga saat ini belum ada keputusan akhir mengenai usulan pembangunan rutan tersebut yang akan menjadi pengganti rutan Mako Brimob di Depok, Jawa Barat. (Ndy)
May
Soal Pelayanan Kesehatan, Presiden Tegaskan Rakyat Tak Boleh Dipersulit
Written by Sumarno
Presiden Joko Widodo menerima sejumlah perwakilan penerima Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), Rabu di Istana Negara, Jakarta. Peserta tersebut merupakan perwakilan dari 92,4 juta peserta yang masuk dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu Presiden juga menerima silaturahmi Kepala Daerah yang berhasil mencapai Universal Health Coverage (UHC) di wilayah kerjanya. Dalam sambutannya Presiden menekankan pentingnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ia mengatakan kebutuhan rakyat terhadap pelayanan kesehatan semestinya tidak dihambat dan dipersulit.
“ Nah ini yg paling penting saya sebetulnya hanya dua. Rakyat itu kalau mau mendapatkan pelayanan kesehatan jangan dihambat. Kedua, rakyat kalau ingin mendapatkan pelayanan kesehatan juga jangan dipersulit. saya hanya minta itu aja kok, ga banyak2 permintaan saya. Jangan sampai saya nanti ngecek ke RS ada yg ngeluh ke saya karena dipersulit dihambat itu saya yang ga mau. Pasti akan saya kejar kenapa dipersulit kenapa dihambat. Saya cari pasti.”
Dalam acara silaturahim dengan penerima manfaat JKN-KIS, Presiden juga menyerahkan penghargaan kepada 4 provinsi, 28 kota dan 92 kabupaten yang telah memanfaatkan JKN-KIS dengan perwakilan penerima, yaitu provinsi DKI Jakarta, Gorontalo, Papua Barat, dan Aceh. Selain itu penghargaan juga diberikan kepada Kabupaten Badung, Kabupaten Luwu Timur, Kota Cirebon dan Kota Padang Panjang. Dalam kesempatan tersebut Presiden juga berdialog untuk memastikan peserta JKN-KIS mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai hak dan prosedur yang berlaku. Presiden juga memastikan Program JKN-KIS dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai wujud dari kehadiran negara bagi penduduk saat membutuhkan pelayanan kesehatan. (ndy)
May
Presiden Joko Widodo telah melantik sejumlah pejabat negara di Istana Kepresidenan, Jakarta. Salah satunya adalah Laksamana Siwi Sukma Adji yang dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Ade Supandi yang akan memasuki masa pensiun per 1 Juni 2018 mendatang. Usai dilantik, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Siwi Sukma Adji mengatakan dirinya berkomitmen untuk melanjutkan program yang telah dirancang oleh KSAL sebelumnya. Dirinya menggaris bawahi sektor keamanan laut yang akan menjadi prioritas, terutama dalam mendukung Visi Poros Maritim dunia.
“Untuk kita indonesia khususnya Angkatan Laut, Poros Maritim adalah mengamankan bagaimana jalur distribusi poros maritim itu sendiri. Mengamankan keamanan aman nyaman bagi pengguna laut. Kemudian situasi keamanan kita ciptakan. Bahwa semua apa yang ada di laut distribusi keamanan navigasi keamanan pelayaran saya kira itu tugas angkatan laut yang sangat penting kedepan. “
Sebelum menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, Siwi Sukma Adji pernah menduduki berbagai jabatan strategis diantaranya Asisten Perencanaan Umum Panglima TNI dan Panglima Komando Armada Republik Indonesia Kawasan Barat. Selain itu Siwi Sukma juga pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Akademi TNI. (voi/Ndy)