VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Jakarta (voinews) : Rangkaian pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN dimulai dengan Working Lunch pada Jumat (3/2) di Sekretariat ASEAN Jakarta. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pertemuan tersebut didedikasikan untuk membahas Myanmar secara terbuka, mendalam dan terus terang sebagai keluarga.

“Saya memberi pengarahan pada pertemuan tentang pendekatan Indonesia terhadap Myanmar sebagai Ketua,” katanya dalam keterangan pers, Jumat.

Menurut Retno, Indonesia berpegang pada Five-Point Consensus (5PC) untuk menjadi acuan utama untuk mengatasi krisis Myanmar. Terkait hal ini, menurutnya, Indonesia akan mengedepankan tiga pendekatan.

Pertama, melibatkan semua pemangku kepentingan sebagai langkah pertama untuk memfasilitasi kemungkinan dialog nasional yang inklusif.

“Saya juga berbagi keterlibatan awal saya dengan semua pemangku kepentingan,” katanya.

Kedua, membangun kondisi yang kondusif untuk membuka jalan bagi dialog yang inklusif. Menurut Retno, dua isu penting yang harus diperhatikan untuk menciptakan iklim kondusif di Myanmar, yaitu menghentikan kekerasan dan melanjutkan pemberian bantuan kemanusiaan.

“Kedua kondisi ini sangat penting untuk membangun kepercayaan dan keyakinan,” katanya.

Ketiga, mensinergikan upaya ASEAN dengan negara tetangga yang peduli dan Utusan Khusus PBB dan negara lain. Menurut Retno, seluruh peserta yang hadir dalam Working Lunch memberikan dukungan penuh terhadap pendekatan Indonesia dalam mengatasi situasi di Myanmar.

Selain itu, di dalam Working Lunch tersebut, menurut Retno, seluruh negara peserta berdiskusi dan menyetujui sejumlah poin terkait isu Myanmar.

Pertama, mendesak kemajuan yang signifikan dalam implementasi 5PC untuk membuka jalan bagia dialog nasional yang inklusif di Myanmar. Kedua, dialog nasional adalah kunci untuk menemukan penyelesaian damai atas situasi Myanmar. Dan ketiga, lingkungan yang kondusif harus diciptakan untuk dialog yang inklusif, dengan mengurangi kekerasan, dan memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan secara tepat waktu dan tanpa hambatan.

“Dalam Working Lunch, para Menlu menegaskan kembali pendekatan bersatu, saya ulangi, pendekatan bersatu dalam menyikapi situasi di Myanmar melalui 5PC,” tandasnya.

Jakarta (voinews.id) : Konsul Jenderal RI di Sydney, Vedi Kurnia Buana, melantik anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) wilayah kerja Perwakilan RI di Sydney, New South Wales, untuk Pemilihan Umum tahun 2024.

Pelantikan dan pengambilan sumpah dilaksanakan di ruang Aula KJRI Sydney pada Kamis (2/2) dan dihadiri oleh staf KJRI Sydney, wakil organisasi komunitas dan diaspora Indonesia di Sydney. Dalam acara pelantikan tersebut, Konjen RI juga mengambil sumpah dan menyaksikan penandatanganan pakta integritas oleh 7 anggota PPLN sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 54 tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Luar Negeri untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Para anggota PPLN Wilayah kerja Perwakilan RI Sydney 2024 yang dilantik adalah Adi Nugroho, Dmitri P. Sinambela, Faruq Ibnul Haqi, Juliati Maria Umboh, Nathalia Intan Restiva, Roko Patria Jati dan Soelijanti Soenarjo. Nantinya dalam pelaksanaan tugas, PPLN Sydney akan dibantu oleh tim sekretariat. Pelantikan dan Pengambilan sumpah ini menandai dimulainya masa tugas para anggota PPLN.

Pada kesempatan seusai pelantikan, Konjen RI menyampaikan harapannya agar para anggota PPLN yang dilantik dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, jujur, adil, dan cermat demi kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Keinginan dan komitmen kita bersama pemilu 2024 dapat berlangsung dengan lancar dan tertib. Pemilu ini sudah semestinya kita sambut dengan penuh kegembiraan sebagai sebuah pesta besar demokrasi Indonesia. Tentunya hal nanti tidak terlepas dari peran PPLN,” katanya.

Sebelumnya, pendaftaran calon anggota PPLN dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2023 dengan jumlah pendaftar sebanyak 30 orang, dilanjutkan dengan seleksi dan penelitian berkas pendaftar serta wawancara pada 25 Januari 2023.

PPLN adalah panitia pemilihan umum yang bersifat adhoc (sementara) dan dibentuk oleh KPU guna membantu Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan pemilihan umum di luar negeri khususnya di wilayah New South Wales, Queenland dan South Australia.

Jakarta (voinews.id) : Calon Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Turkiye Achmad Rizal Purnama mengatakan Indonesia dan Turkiye memiliki hubungan kemitraan yang sangat kuat. 

“Kemitraan Indonesia-Turkiye itu sangat strategis, bukan saja untuk kedua negara, membuat indonesia maju, tapi juga berkontribusi pada permasalahan global khususnya di negara-negara berkembang dan negara muslim,” katanya usai mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia, Rabu (1/2) di Gedung DPR RI, Jakarta.

Ia menjelaskan Indonesia dan Turkiye juga memainkan peran strategis kedua negara baik di kawasan maupun global.

“Posisi strategis Indonesia dan Turkiye sebagai dua negara emerging economies, middle power, anggota G20, negara islam yang sama-sama modern dan demokratis,” katanya.

Hal itu menurutnya merupakan modal penting bagi kedua negara untuk terus meningkatkan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan, bukan saja bagi masing-masing negara namun juga di dalam berbagai forum internasional.

“Posisi strategis ini sebetulnya modal yang besar bagi Indonesia dan Turkiye kedepan menjalin kemitraan yang sangat strategis untuk kemanfaatan kedua negara,” katanya.

Achmad Rizal Purnama sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan di Kementerian Luar Negeri RI.

Alumni Al-Azhar University Kairo dan Universitas Indonesia ini sudah malang melintang dalam dunia diplomasi dan politik luar negeri sejak mulai berkarir di Kementerian Luar Negeri.

Dikutip dari linkedin.com, Achmad Rizal Purnama telah berkarir di Kementerian Luar Negeri RI sejak tahun 2004.

Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Ketiga di Kantor Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York. 

Ia juga pernah menjabat Asisten Menteri Luar Negeri pada tahun 2010-2013. Tahun 2015-2017, dirinya menjabat sebagai Konsul Politik di Kedutaan Besar RI di Washington DC Amerika Serikat. 

Saat ini dirinya menjabat sebagai Chief of Staff di Kantor Kementerian Luar Negeri. Jabatan yang telah diembannya lebih dari 3 tahun.

Jakarta (voinews.id) : Komisi I DPR RI memulai proses uji kelayakan dan kepatutan dalam rangka pemberian pertimbangan bagi Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara sahabat.
“Kami mem-fit proper 5 calon dubes. Jadi hari ini ada 13. Berikutnya 4 dan terakhir 4. Tadi yang kami fit proper itu Turkiye, Brunei Darussalam, Ukraina, Fiji, dan terakhir Laos,” kata anggota Komisi I DPR RI Utut Adianto, Rabu (1/2) usai mengikuti sesi pertama uji kelayakan dan kepatutan Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia, di gedung DPR RI Jakarta.
Ia menekankan pentingnya peran para duta besar Indonesia sebagai wakil Indonesia di tiap negara sahabat.
“Pertimbangan utamanya ketika mereka bertugas itu mereka mewakili kepentingan negara,” katanya.
Ia mengatakan para duta besar Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan Indonesia kepada negara sahabat dan mendorong penguatan kerja sama bilateral di masing-masing negara penempatan.
“Tugas yang diberikan oleh Presiden Jokowi saat beliau dilantik itu antara lain menjadi garda terdepan untuk menjadi penarik investasi,” katanya.
Salah satu calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh akan ditempatkan di Ukraina. Secara khusus Utut Adianto juga menyampaikan harapan agar calon duta besar yang ditempatkan di Ukraina dapat melanjutkan langkah diplomasi Presiden Joko Widodo saat bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
Proses uji kelayakan dan kepatutan bagi Calon Duta Besar RI dilakukan selama satu penuh di Komisi 1 DPR RI. Fit dan proper test dilakukan dalam tiga sesi dimana sesi pertama dilakukan untuk 5 orang calon duta besar, sementara sesi kedua dan ketiga masing-masing dilakukan untuk 4 orang calon duta besar.
Ada 13 orang calon duta besar yang mengikuti proses ini, yaitu :
1.    Acmad Rizal Purnama untuk Turki;  
2.    I Gede Ngurah Swajaya untuk Konfederasi Swiss;  3.    Grata Endah Wedaningsih untuk Laos;  
4.    Saud Purwanto Krisnawan untuk Afrika Selatan;  
5.    Santo Darmo Susanto untuk Kamboja;  
6.    Acmad Ubaedillah untuk Brunei Darussalam;  
7.    Sulaiman untuk Argentina;  
8.    Arief Basalamah untuk Ukraina;  
9.    Ricky Suhendar untuk Peru;  
10.    Meidyatama Suryadiningrat untuk Romania;  
11.    Trias Kuncahyono untuk Vatikan;  
12.    Teuku Faizasyah untuk Kerajaan  Norwegia;  13.    Dupito Simamora untuk Fiji.