VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Jakarta (voinews.id) : Presiden Joko Widodo meninjau sekaligus meresmikan penataan kawasan Pantai Malalayang dan Ecotourism Village Bunaken, Jumat (20/1) di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam sambutannya, yang dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Presiden meminta kepada masyarakat untuk ikut serta menjaga dan merawat kawasan pariwisata tersebut.

“Saya harapkan seluruh masyarakat di Manado khususnya dan Sulawesi Utara pada umumnya ikut menjaga kebersihan di sepanjang Pantai Malalayang yang telah kita perbaiki, kita benahi ini,” ujar Presiden.

Presiden menyebut revitalisasi kedua kawasan pariwisata di Provinsi Sulawesi Utara tersebut telah menghabiskan anggaran hingga Rp96 miliar.

Pemerintah pun akan terus berkomitmen untuk memperbaiki kawasan pariwisata tersebut.

“Ini akan kita teruskan nanti ke arah sana sampai penataan Kota Manado ini akan menjadi makin baik,” tutur Presiden.

Setelah acara peresmian, sejatinya Presiden dan rombongan akan menuju bandara. Namun melihat antusiasme warga, Presiden dan rombongan melanjutkan berjalan kaki hingga ujung kawasan.

Tidak kurang 1,2 km, Presiden dan rombongan berjalan kaki. Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Diana Kusumastuti mengatakan ketika melihat pohon-pohon besar tetap ada dan terpelihara, Presiden mengapresiasi penataan kawasan tersebut.  

“Bapak Presiden tadi mengingatkan bahwa pohon-pohon yang sudah puluhan tahun ini tetap dijaga dan dirawat. Bahkan Bapak Presiden juga minta diperbanyak lagi pohon-pohon agar menjadi rindang di kawasan tersebut,” ucap Diana.

Setelah berjalan kaki selama 1 jam karena diselingi dengan menyapa dan berswafoto dengan masyarakat, Presiden dan rombongan meninggalkan kawasan tersebut.

Turut mendampingi Presiden dalam peresmian tersebut adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, dan Wali Kota Manado Andrei Angouw.

Jakarta (voinews.id) : Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mengingatkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk melakukan pengawasan optimal terhadap program siaran baik televisi maupun radio terutama memasuki tahun politik 2023.

"Pemilihan Komisioner KPI baru ini juga tepat momentumnya karena kita mulai memasuki tahun politik sehingga harapan kami pengawasan penyiaran bisa lebih optimal lagi. Bukan saja di pusat tapi KPID di daerah-daerah juga harus aktif melakukan pengawasan," ungkap Christina usai uji kepatutan dan kelayakan terhadap Calon Komisioner KPI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (19/1).

Christina Aryani berharap KPI dapat memaksimalkan fungsi pengawasan siaran agar konten penyiaran memberikan kesejukan, memberikan pendidikan politik sehat serta bermartabat bagi masyarakat. Dalam hal ini, dirinya menggaris bawahi pentingnya menghindari hoaks, ujaran kebencian, dan kampanye hitam.

"Ini KPI harus ingatkan dari jauh-jauh hari. Agar penyiaran kita steril dari praktik-praktik semacam itu. KPI juga harus tegas jangan takut memberikan teguran apabila melakukan pelanggaran," katanya.

Ia juga menambahkan tantangan yang tengah dihadapi KPI saat ini antara lain menyangkut citra publik, anggaran yang terbatas, serta juga pengawasan siaran platform streaming atau media baru OTT (over the top) yang walaupun belum masuk sebagai kewenangan KPI tetapi secara nyata menjadi sumber hiburan masyarakat.

"KPI juga perlu segera mengesahkan revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), suatu hal yang tertunda sejak 2020. Ini mendesak untuk dilakukan," kata Christina.

Pemilihan Anggota KPI akan dilakukan dengan menggunakan mekanisme voting dan dijadwalkan pada hari Selasa, 24 Januari 2022.

Jakarta (voinews.id) : Dalam kunjungan kerja di New York, AS, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi telah melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak guna membahas dukungan bagi pendidikan perempuan di Afghanistan serta pencalonan Indonesia di Dewan HAM PBB.

Berdasarkan keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat (20/1), beberapa pihak yang ditemui Menlu Retno dalam kunjungan kerjanya di New York diantaranya Utusan Khusus AS untuk Afghanistan, Rina Amiri.

Dalam pertemuannya dengan Rina Amiri, kedua pihak membahas sejumlah isu diantaranya mengenai tindak lanjut International Conference on Afghan Women’s Education (ICAWE).

Konferensi Internasional yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2022 di Bali itu menghasilkan komitmen politis dan dukungan konkrit untuk pendidikan dan pemberdayaan perempuan Afghanistan.

Pada pertemuan itu, Menlu Retno menyampaikan pentingnya menjajaki metode pendidikan alternatif seperti daring, pemberdayaan perempuan melalui pendidikan informal, serta dialog antar pemuka agama negara Islam dengan Afghanistan.

Selain bertemu Rina Amiri, dalam kunjungannya ke New York, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga bertemu dengan para Wakil Tetap negara-negara yang berpengaruh dalam isu Afghanistan di PBB.

Negara tersebut antara lain AS, Inggris, Rusia, dan RRT (yang juga merupakan anggota tetap DK PBB), sejumlah negara Islam seperti Pakistan dan Turkiye, serta negara donor seperti Jerman dan Swiss.

Selain membahas bantuan kemanusiaan dan dukungan bagi pendidikan perempuan di Afghanistan, Menlu Retno juga berbagi prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023, yaitu perkembangan di Myanmar dan kawasan Indo-Pasifik.

Secara terpisah, Menlu Retno juga bertemu dengan Wakil Direktur Eksekutif UNICEF. Pertemuan ini digelar untuk memastikan masyarakat internasional terus memberikan bantuan kemanusiaan yang vital bagi rakyat Afghanistan.

Sebelumnya, Menlu Retno bertemu Wakil Tetap Botswana, Burundi, dan Rwanda. Pertemuan membahas pencalonan Indonesia di Dewan HAM PBB periode 2024-2026. Dalam pertemuan itu, Menlu Retno menyampaikan kedekatan bilateral kedua negara dan track record Indonesia dalam isu hak asasi manusia.

Menlu Retno menyampaikan harapan agar seluruh negara tersebut dapat memberikan dukungannya dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB pada bulan Oktober tahun ini.

Jakarta (voinews.id) : Indonesia terus mendorong pembahasan isu Rohingya di sejumlah forum internasional, termasuk di ASEAN. Menurut Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Sidharto R. Suryodipuro, selain mendorong pembahasan isu Rohingya, Indonesia bersama dengan negara-negara anggota ASEAN turut mendorong terpenuhinya jaminan keamanan dan keselamatan seluruh komunitas di Myanmar.

“Indonesia dan negara anggota ASEAN lain mendorong pemenuhan komitmen oleh otoritas Myanmar untuk menjamin keselamatan dan keamanan seluruh komunitas di Rakhine State,” katanya dalam keterangan yang disampaikan, Kamis (19/1) di Jakarta.

Selain itu, Sidharto menambahkan, Indonesia juga berkomitmen untuk terus memperkuat peran ASEAN dibawah Keketuaan Indonesia tahun 2023 dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada etnis Rohingya. 

“Memfasilitasi repatriasi yang bermartabat dan memajukan pembangunan berkelanjutan di Rakhine State,” katanya.

Lebih lanjut, menurutnya, permasalahan yang terjadi di Rakhine State tidak dapat dilepaskan dari isu Myanmar secara nasional. Oleh karena itu, ia mengatakan, diperlukan pendekatan yang komprehensif agar persoalan-persoalan yang terjadi dapat diselesaikan, terutama mengingat dampak yang terjadi terhadap stabilitas kawasan.