VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Jakarta (voinews.id) : Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Sidharto R. Suryodipuro mengatakan ASEAN dibawah Keketuaan Indonesia tahun 2023 tidak akan tersandera dalam pembahasan penyelesaian konflik Myanmar saja. 

“Selama keketuaan kita dan juga tahun-tahun yang lain ASEAN Community Building akan terus berlanjut. ASEAN is not one issue organization. ASEAN tidak akan disandera oleh isu Myanmar saja,” katanya dalam keterangan yang disampaikan, Kamis (19/1) di Kantor Kementerian Luar Negeri di Jakarta. 

Sidharto mengatakan Indonesia mendorong semua pihak di Myanmar untuk melakukan komunikasi antar pihak yang berseberangan terkait persoalan yang dihadapi. 

Disisi lain, menurutnya, ASEAN terus mendorong bantuan kemanusiaan untuk terus dilanjutkan demi membantu rakyat Myanmar.

“Persoalan Myanmar bersifat rumit merupakan persoalan yang harus diselesaikan di antara mereka sendiri. ASEAN itu akan bersifat mendorong, membantu di mana diperlukan. Bantuan kemanusiaan akan terus dilanjutkan melalui komunikasi dengan semua pihak,” katanya.

Sidharto R. Suryodipuro mengatakan selain isu Myanmar, ASEAN dibawah Keketuaan Indonesia tahun 2023 juga perlu membahas sejumlah persoalan mendesak lainnya seperti tantangan pangan dan energi hingga stabilitas keuangan dan arsitektur kesehatan kawasan.

“Tahun ini diharapkan dapat mengambil beberapa keputusan penting tentang membuat organisasi yang lebih tanggap terhadap berbagai perkembangan di kawasan yang bisa membawa resiko besar untuk stabilitas dan kemakmuran kawasan,” tegasnya.

Jakarta (voinews.id) : Mengawali Keketuaan ASEAN tahun 2023, Indonesia akan menggelar pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN pada Februari mendatang.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Sidharto R. Suryodipuro, Kamis (19/1), di Jakarta.

Ia mengatakan kegiatan pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN rencananya akan dilaksanakan selama dua hari, yaitu pada tanggal 3-4 Februari 2023 di Kantor Sekretariat ASEAN di Jakarta.

“Tanggal 3 Februari itu adalah pertemuan dari ASEAN Coordinating Council, badan tertinggi di bawah Summit yang juga berfungsi untuk membuat keputusan,” katanya.

Beberapa isu yang rencananya akan dibahas dalam pertemuan tersebut salah satunya terkait isu Timor Leste. Menurut Sidharto, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN rencananya akan dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Timor Leste Adaljiza Albertina Xavier Reis Magno.

“Di situ juga akan disepakati tentang modalitas partisipasi Timor Leste. Seperti yang diketahui Timor Leste sudah diterima sebagai negara ASEAN yang ke-11 tapi yang perlu diputuskan adalah bagaimana bentuk partisipasinya hingga mencapai tahap partisipasi penuh,” kata Sidharto.

Selain menggelar pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN, Indonesia juga akan menggelar sejumlah pertemuan ASEAN lain, diantaranya KTT ASEAN pada bulan Mei serta rangkaian pertemuan ASEAN dengan sejumlah mitra pada bulan Juli.

Selain itu, menurut Sidharto, Indonesia direncanakan juga akan menggelar KTT ASEAN kedua pada bulan September, termasuk pertemuan East Asia Summit.

Jakarta (voinews.id) : Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Kuwil Kawangkoan, Kabupaten Minahasa Utara, dalam kunjungan kerjanya, Kamis (19/1), ke Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam sambutannya, Kepala Negara menyebut bendungan yang dibangun sejak tahun 2016 dan menelan anggaran Rp1,9 triliun tersebut memiliki sejumlah manfaat yang dapat digunakan oleh warga sekitar bendungan.

“Memiliki kapasitas tampung 26 juta meter kubik dengan luas genangan 157 hektare yang bisa nanti untuk pembangkit listrik, kemudian mengurangi banjir yang ada utamanya di Manado, dan juga untuk pertanian,” kata Presiden dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta.

Presiden menambahkan pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan dilatarbelakangi oleh peristiwa banjir bandang yang melanda Kota Manado pada tahun 2014 lalu.

Dengan adanya bendungan tersebut, diharapkan potensi banjir di Kota Manado dan sekitarnya dapat direduksi.

“Karena ini berada di atas Manado sehingga kalau enggak dihentikan di sini, airnya bisa lari dan bisa menyebabkan Manado banjir. Seperti kita ingat pernah 2014, di Manado pernah banjir bandang,” ungkap Presiden.

Selain itu, Bendungan Kuwil Kawangkoan ini juga dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar sebagai pembangkit listrik tenaga mikro-hidro.

Menurut Presiden, Bendungan Kuwil Kawangkoan dapat menghasilkan tenaga listrik sebesar 2x0,70 megawatt.

“Meskipun kecil tetapi bisa jadi pembangkit listrik tenaga mikro-hidro,” ucap Presiden.

Sementara itu, Direktur Bendungan dan Danau Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Airlangga Mardjono, dalam keterangan terpisah juga menyebut bahwa Bendungan Kuwil Kawangkoan memiliki potensi pariwisata seluas kurang lebih lima hektare.

Potensi pariwisata tersebut antara lain berupa waruga atau makam kuno masyarakat Minahasa yang menjadi destinasi wisata sejarah favorit para wisatawan dalam maupun luar negeri.

“Waruga atau makam kuno yang kita lestarikan dan kita revitalisasi sehingga juga bisa menjadi daerah kunjungan pariwisata baru di Kota Manado,” ujar Airlangga.

Turut hadir dalam peresmian tersebut adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Anggota Komisi V DPR RI Djenri Alting Keintjem, Gubenur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Bupati Minahasa Utara Joune Ganda, Direktur Utama Wijaya Karya Agung Budi Waskito, dan Direktur Utama Nindya Karya Haedar A. Karim.

Jakarta (voinews.id) : Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengajak negara-negara anggota PBB untuk menjadikan tahun 2023 sebagai tahun kemajuan dalam menyelesaikan isu Palestina.

"PBB telah melaporkan tahun 2022 menjadi tahun paling mematikan dan memakan banyak korban rakyat Palestina sejak tahun 2005," katanya pada Pertemuan (Open Debate) Dewan Keamanan (DK PBB), Rabu (18/1) di New York, melalui keterangan resmi yang diterima Kamis (19/1).

Oleh karena itu, pada pertemuan yang dihadiri oleh Special Coordinator untuk Palestina Tor Wennesland, Menteri Retno Marsudi menyampaikan sejumlah hal terkait isu Palestina yang menjadi perhatian Indonesia.

Pertama, Indonesia menyambut disahkannya Resolusi Majelis Umum PBB yang meminta pendapat hukum Mahkamah Internasional (International Court of Justice) terkait dampak legal pendudukan Israel di Palestina.

"Berbagai laporan, mekanisme, dan resolusi PBB telah dikeluarkan. Dunia tidak bisa bersikap business as usual. Harus dipastikan adanya tindak lanjut nyata atas hal ini," kata Retno.

Kedua, pentingnya menyusun langkah konkrit untuk mencapai solusi damai. Menlu RI meminta Israel untuk menghentikan provokasi, menghormati hukum internasional, dan melanjutkan proses damai untuk capai solusi dua negara, sesuai ketentuan internasional.

Ketiga, masyarakat internasional harus berikan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.

"Tahun 2023 diprediksi dunia akan alami resesi. Lebih dari dua juta rakyat Palestina memerlukan bantuan kemanusiaan," kata Retno.

Pertemuan DK PBB dipimpin Jepang selaku Presiden DK PBB bulan Januari 2023.

Selain 15 anggota DK PBB, 29 negara juga hadir dan sampaikan pernyataan, termasuk Palestina dan Israel.

Negara-negara menyoroti situasi di Palestina yang tidak kunjung membaik, serta mendorong dimulainya kembali proses damai guna mencapai solusi jangka panjang isu Palestina.