VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Jakarta (voinews.id) : Sepanjang tahun 2022, pemerintah Indonesia terus menjalankan langkah diplomasi yang menyentuh berbagai aspek diantaranya diplomasi untuk menjaga kedaulatan serta perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. 

Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM), Rabu (11/1) di Jakarta.

“Tahun lalu, sejumlah negosiasi batas maritim dilakukan dengan Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Palau,” katanya.

Menurutnya, sejumlah pencapaian yang berhasil dicapai diantaranya adalah penandatanganan perjanjian batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia-Vietnam setelah negosiasi selama 12 tahun.

“Seluruh negosiasi batas laut dilakukan dengan sepenuhnya menghormati UNCLOS 1982,” katanya.

Sementara untuk batas darat, menurut Retno, sejumlah perundingan dengan Malaysia dan Timor Leste diintensifkan. Selain itu, Indonesia dan Malaysia juga telah menyelesaikan negosiasi untuk merevisi Perjanjian Lintas Batas dan Perjanjian Perdagangan Perbatasan yang akan ditandatangani tahun ini.

Dalam hal perlindungan WNI, menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah menyelesaikan lebih dari 30 ribu kasus perlindungan WNI.

“Repatriasi 422 WNI korban sindikat penipuan online dari Kamboja, pembebasan 22 orang Indonesia dari hukuman mati, evakuasi 133 WNI dari Ukraina, dan fasilitasi pemenuhan hak keuangan WNI di luar negeri dengan nilai lebih dari Rp120,7 miliar,” jelasnya.

Sebagai upaya pencegahan, menurut Retno, pemerintah Indonesia juga telah memperkuat dengan perjanjian bilateral dengan Malaysia dan Arab Saudi, dua negara dengan konsentrasi pekerja migran Indonesia tertinggi.

Retno menambahkan, di tingkat multilateral, Indonesia juga mendorong pembentukan norma internasional tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di berbagai sektor baik untuk pekerja rumah tangga maupun pekerja profesional.

Jakarta (voinews.id) : Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 dilaksanakan di tengah kondisi global yang penuh tantangan. Menurut Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, hampir semua orang meragukan keberhasilan G20 akan berhasil dan memberikan hasil yang berarti bagi dunia.

“Alhamdulillah, kekhawatiran tersebut tidak terwujud,” kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM), Kamis (11/1) di Jakarta.

Retno mengatakan kepemimpinan Indonesia mampu menjaga keutuhan G20, bekerja dan menghasilkan kolaborasi konkrit yang bermanfaat bagi dunia, termasuk negara berkembang.

“KTT G20 juga menghasilkan Deklarasi, Deklarasi Bali yang substantif. Tanpa mengorbankan prinsip Piagam PBB, Deklarasi Bali menyampaikan komitmen untuk kerja sama yang konkrit,” kata Menlu.

Menurutnya, Presidensi Indonesia G20 tahun 2022 telah berhasil mencapai sejumlah terobosan, diantaranya pembentukan dana pandemi, peta jalan Bali Compact dan transisi energi Bali, jaringan inovasi digital dan operasionalisasi Resilience and Sustainability Trust untuk membantu ruang fiskal negara berkembang. 

“Deklarasi Bali dilengkapi dengan Lampiran dari 361 proyek dan program kerja sama antara G20 dan negara-negara mitra untuk dunia,” katanya.

Tanggung jawab Presidensi G20 tahun 2022, menurut Retno, telah berhasil diselesaikan dengan oleh Indonesia. Ia pun menyampaikan apresiasi terhadap semua pihak yang telah memberikan dan menunjukkan dukungan kepada Indonesia.

“Indonesia telah membuktikan bahwa persahabatan dan kerjasama dapat bermanfaat bagi dunia,” katanya.

Ia pun menyampaikan harapan bagi India yang melanjutkan tongkat estafet Presidensi G20 tahun 2023 sekaligus menyampaikan dukungan penuh Indonesia kepada India.

Jakarta (voinews.id) : Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi memberikan penghargaan Hassan Wirajuda Pelindungan Award (HWPA) kepada 22 pegiat pelindungan WNI terpilih.

Penghargaan ini diberikan sebagai wujud apresiasi Kementerian Luar Negeri bagi para pegiat pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri.

"Pemerintah Indonesia memberikan apresiasi kepada para pelindung WNI di luar negeri yang telah bekerja keras beyond the call of duty," kata Retno dalam sambutannya pada Malam Penganugerahan HWPA Tahun 2022, Senin (9/1),  di Jakarta.

Penganugerahan HWPA 2022 merupakan penyelenggaraan ke-delapan sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2015.​

“Apresiasi tersebut diharapkan dapat menginspirasi penguatan pelindungan WNI dari hulu ke hilir, mengingat jumlah kasus yang terus bertambah setiap tahunnya dan tantangan pelindungan WNI yang semakin kompleks," kata Menlu.

Dalam sambutannya, Retno Marsudi menggaris bawahi dua hal dalam memberikan pelindungan WNI di luar negeri. Pertama, pentingnya investasi lebih pada upaya pencegahan dengan memberikan pelindungan  dalam setiap tahapan migrasi dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Kedua, penguatan infrastruktur pelayanan dan pelindungan WNI dengan mengembangkan transformasi digital, kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pelayanan dan pelindungan WNI di luar negeri.

Pada HWPA 2022 ini, Menteri Luar Negeri memberikan penghargaan kepada 22 penerima dari 7 kategori, baik individu dan institusi, dari kalangan pemerintah, mitra kerja pemerintah, masyarakat madani hingga jurnalis/media.

Proses penjurian HWPA 2022 yang berlangsung sejak bulan Oktober 2022, dilakukan terhadap 75 kandidat yang dinominasikan secara terbuka oleh instansi dan masyarakat. Penilaian kandidat dilakukan secara obyektif, terukur dan akuntabel oleh 9 (sembilan) Dewan Juri yang terdiri atas aktivis HAM, akademisi, jurnalis dan pemerintah.

22 Penerima HWPA 2022 terpilih berdasarkan penilaian terbaik antara lain dalam berkontribusi signifikan dalam upaya pelindungan terhadap WNI di luar negeri melampaui kewajiban profesionalnya; penugasan khusus dalam rangka pelindungan WNI di luar negeri dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan menempatkan pelindungan di atas kepentingan pribadi dan golongan; mencurahkan kemampuan, keahlian, akses dan jejaring kerja yang dimiliki untuk berperan aktif dalam upaya pelindungan WNI di luar negeri; berkontribusi secara aktif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik terhadap isu pelindungan WNI secara berkesinambungan; dan/atau menciptakan sistem/kebijakan/program yang bersifat inovatif atau terobosan di bidang pelindungan WNI.

Kinerja pelindungan seluruh penerima HWPA sejak 2015 hingga tahun ini, diharapkan dapat lebih menginspirasi seluruh kalangan pemerhati isu-isu pelindungan WNI, baik di dalam maupun luar negeri, untuk terus mendorong terlaksananya pelayanan dan pelindungan WNI yang lebih prima.

Kementerian Luar Negeri dalam keterangan resmi menyampaikan komitmennya untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam penguatan diplomasi pelindungan dan kehadiran nyata negara bagi pelindungan seluruh WNI di luar negeri.

22 Penerima HWPA 2022 terpilih antara lain:

Kategori Kepala Perwakilan RI
1. Andriana Supandy (Duta Besar LBBP RI di Port Moresby, Papua Nugini)
2. Hermono (Duta Besar LBBP RI di Kuala Lumpur, Malaysia)
3. Ghafur Akbar Dharmaputra (Alm) (Mantan Duta Besar RI di Kyiv, Ukraina)

Kategori Staf Perwakilan RI
Home Staff
1. Cahya Pamengku Aji (Home Staff Pelaksana Fungsi Protokol and Konsuler KBRI di Yangon, Myanmar)
2. Teguh Adhi Primasanto (Home Staff Pelaksana Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI di Phnom Penh, Kamboja)

Local Staff
1. Noor Hasanah Murjani (Local Staff KBRI di Riyadh, Arab Saudi)
2. Nandang Herawan (Local Staff KBRI di Windhoek, Namibia)

Staff
1. Sony Jaya Muslihat (Staff Fungsi Konsuler KJRI di Kuching, Malaysia)

Kategori Mitra Kerja Perwakilan RI
1. Syafrizal Rawindra (WNI di Vanuatu)
2. Kabo Lawyers (Firma Hukum di Melbourne, Australia)

Kategori Masyarakat Madani
1. Hj. Mimin Mintarsih (Pengelola Sanggar Belajar Anak PMI di Semenanjung Malaysia)
2. Ribut Giyono (Wkil Direktur Politeknik Batulicin, Kalimantan Selatan)
3. Yohanes N. Soge Makin (Guru/Pendiri Yayasan Muara Kasih Nunukan, Kalimantan Utara)
4. Irminus Deni (Koordinator Koalisi Insan Peduli Migran Perantau Nusa Tenggara Timur)
5. Yayah Wasriyah Scaf (Tokoh Masyarakat di Perth, Australia)
6. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Pusat

Kategori Mitra Kerja Kementerian Luar Negeri
1. BP3MI Kalimantan Utara
2. Rumah Perlindungan dan Trauma Center Tanjung Pinang

Kategori Pemerintah Daerah
1. Hj. Fauziah (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan)
2. Budi Raharjo (Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja di Dinas Tenaga Kerja dan TRansmigrasi Provinsi Jawa Timur)

Kategori Jurnalis/Media
1. Selvatoray Vinothaa (Jurnalis Malaysiakini.com)
2. Desk Internasional Harian Kompas

Jakarta (voinews.id) : Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani meyakini komitmen perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia akan lebih optimal usai pertemuan kedua pemimpin negara PM Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden RI Joko Widodo.

Meski demikian Christina mengingatkan agar komitmen tersebut diikuti dengan sikap konsisten kedua pemimpin untuk membenahi sistem rekrutmen hingga pemberangkatan dan di sisi lain komitmen Malaysia untuk memastikan jaminan perlindungan PMI dari segala bentuk perlakuan tidak adil, kekerasan, diskriminasi dan perlakuan tidak manusiawi lainnya.

"Kalau kita melihat pertemuan kemarin ada langkah maju karena tampak komitmen kuat pihak Malaysia untuk menempatkan isu perlindungan PMI jadi prioritas. Hanya saja komitmen harus diikuti sikap konsistensi, bukan saja dari Malaysia tetapi juga Indonesia," ungkap Christina kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/1).

Menurut Christina, komitmen politik yang disampaikan Anwar Ibrahim menjadi kesempatan yang baik bagi Indonesia untuk melakukan penataan optimal pengiriman PMI Malaysia termasuk implementasi One Channel System untuk perekrutan dan penempatan.

"Malaysia sudah tahu ini soal serius dan paham posisi Indonesia, jujur saja Malaysia punya ketergantungan sangat kuat pada PMI kita. Maka menjadi kesempatan Indonesia membenahi secara serius," katanya.

Bagi Christina, level implementasi dan konsistensi harus menjadi catatan serius setelah pertemuan kedua pemimpin.

"Komitmen politik sudah jelas, maka selanjutnya soal mengawal implementasi dan konsistensinya. Indonesia dan Malaysia keduanya perlu komitmen serius untuk berantas dulu praktek mafia pengiriman ilegalnya. Ini awal atau pangkal persoalan yang harus diselesaikan. Tanpa ini komitmen kedua pemimpin tidak punya dampak apa-apa," tegas Christina.

Usai pertemuan Anwar-Jokowi, ia berharap, harapannya praktek-praktek perekrutan dan penempatan melalui agen-agen nakal bisa diberantas habis.

"Baik Malaysia maupun Indonesia harus sama-sama memastikan sistem perekrutan dan penempatan melalui One Channel System benar-benar berjalan dan tidak ada lagi jalur-jalur," pungkas Christina.