VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Jakarta (voinews.id) : Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyayangkan sikap PBB di Indonesia yang menyatakan kekhawatiran terhadap pengesahaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Untuk itu, Kemlu memanggil perwakilan PBB di Indonesia pada Senin (12/12) pagi untuk menyampaikan penjelasan terkait KUHP baru.

“Terkait mengenai pertanyaan perwakilan PBB yang di Indonesia, di Jakarta, memang sudah dipanggil pagi hari ini oleh Kemlu,” kata Juru Bicara Kemlu RI Teuku Faizasyah dalam jumpa pers terkait RUU KUHP yang telah disahkan, di Gedung Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin.

Menurut Teuku Faizasyah, PBB sebagai perwakilan asing di Indonesia sepatutnya menggunakan jalur komunikasi yang tersedia untuk membahas berbagai isu.

“Mengapa kami memanggil? Karena ini juga merupakan salah satu tata hubungan dalam berdiplomasi. Ada baiknya adab yang berlaku adalah dalam interaksi perwakilan asing ataupun PBB di satu negara, jalur komunikasi kan selalu ada untuk membahas berbagai isu. Jadi kita tidak menggunakan media massa sebagai alat untuk menyampaikan satu hal yang belum diverifikasi,” katanya.

Jumpa pers terkait RUU KUHP yang baru saja disahkan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej. Menurut Teuku Faizasyah, keberadaan Wamenkumham di Kementerian Luar Negeri dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang muncul di berbagai media terkait pasal-pasal dalam KUHP.

“Justru alasan kami mengundang Wamenkumham dalam pertemuan ini adalah untuk menyampaikan penjelasan atas berbagai pertanyaan yang muncul di media yang belum terjawab,” katanya.

Teuku Faizasyah mengingatkan seluruh perwakilan asing di Indonesia untuk tidak terburu-buru mengeluarkan pernyataan resmi sebelum mendapatkan informasi secara utuh dari pemerintah Indonesia.

“Dengan demikian ada baiknya sangatlah patut bagi perwakilan asing termasuk PBB untuk tidak secara terburu-buru mengeluarkan pendapat atau statement sebelum mendapatkan suatu informasi yang lebih jelas,” katanya.

Teuku Faizasyah pun mendorong perwakilan asing di Indonesia untuk menjaga norma-norma dalam hubungan diplomatik yang sepatutnya dipegang oleh para perwakilan asing di Indonesia.

Sebelumnya dalam siaran pers resmi yang dilansir di situs resmi PBB Indonesia, Kamis (8/12), disebutkan PBB menyambut baik modernisasi dan pemutakhiran kerangka hukum Indonesia namun mencatat dengan keprihatinan sejumlah adopsi ketentuan tertentu dalam KUHP yang direvisi.

Menurut siaran resmi itu, sejumlah ketentuan dalam KUHP baru Indonesia tidak sesuai dengan kebebasan dan hak asasi manusia termasuk hak atas kesetaraan. Selain itu, PBB juga khawatir beberapa pasal dalam KUHP yang direvisi bertentangan dengan kewajiban hukum internasional Indonesia sehubungan dengan hak asasi manusia, termasuk kriminalisasi karya jurnalistik dan melanggar kebebasan pers.

Agar produk hukum Indonesia tidak bertentangan dengan HAM, PBB menawarkan solusi, yaitu Indonesia perlu lebih membuka dialog dengan masyarakat sipil dalam pembentukan undang-undang, dan PBB menyatakan kesiapan untuk berbagi keahlian teknis dan membantu Indonesia untuk memperkuat kerangka legislatif dan kelembagaan.

Jakarta (voinews.id) : Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah mengatakan dalam 15 tahun keberadaannya, Bali Democracy Forum (BDF) secara aktif terus mempromosikan proses belajar bersama tentang demokrasi bersama dengan pemerintah.

“BDF terus membangun inisiatif untuk mempromosikan demokrasi yang tumbuh di dalam negeri dan mendorong negara-negara untuk menyeimbangkan pembangunan politik dan ekonomi,” katanya dalam penutupan Bali Democracy Forum ke-15, Kamis (8/12) di Nusa Dua, Bali.

Menurut Teuku Faizasyah, dalam prosesnya, BDF juga telah memberikan kontribusi nyata khususnya untuk memastikan demokrasi bekerja dan menjadi pegangan negara-negara.

“BDF telah menempatkan dirinya sebagai forum utama untuk membahas dan bertukar pengalaman dalam mempromosikan demokrasi di kawasan Asia Pasifik,” katanya.

Teuku Faizasyah mengatakan pada pelaksanaan BDF ke-15 tahun 2022, dirinya menyaksikan meningkatnya rasa memiliki terhadap BDF oleh negara-negara peserta. Hal ini, menurutnya, menjadi modal utama untuk terus mendorong terbentuknya arsitektur demokrasi di kawasan.

“Tahun depan kami akan lebih fokus pada pemantauan dan evaluasi semua rekomendasi dan usulan tindakan yang dihasilkan dari hasil BDF,” katanya.

Dalam penutupan BDF ke-15, Teuku Faizasyah mengatakan BDF diikuti oleh 200 orang peserta dari 112 negara dan 5 organisasi internasional secara fisik. Selain itu, BDF juga diikuti oleh ratusan mahasiswa yang berpartisipasi dalam berbagai forum di BDF secara virtual.

“Pada hakekatnya pertukaran pandangan adalah manifestasi dari semangat demokrasi untuk menghargai perbedaan cara pandang. Beberapa di antaranya belum tentu sejalan dengan kepentingan dan posisi nasional kita masing-masing,” katanya.

Meskipun para peserta berbagi pandangan dalam berbagai forum di BDF, namun menurut Teuku Faizasyah, pemerintah harus dapat berkolaborasi agar tantangan global dapat diatasi.

Jakarta (voinews.id) : Menteri Luar Negeri Retno Marsudi secara resmi membuka Bali Democracy Forum (BDF) ke-15 tahun 2022. Dalam keterangan usai pembukaan BDF, Retno mengatakan tema yang diambil dalam BDF kali ini adalah “Democracy in a Changing World: Leadership and Solidarity." Menurutnya tema ini relevan dengan situasi dunia saat ini yang sedang menghadapi tantangan yang sangat luar biasa.

“Guna menghadapi tantangan tersebut, diperlukan sebuah collective leadership dan juga solidarity dunia yang kuat dan efektif,” katanya usai membuka BDF, Kamis (8/12) di Nusa Dua, Bali, yang dipantau secara virtual dari Jakarta.

Menteri Retno menyampaikan sejumlah lembaga melaporkan kualitas demokrasi yang saat ini sedang menurun.

“International IDEA melaporkan bahwa demokrasi mengalami kemunduran atau stagnan. Stagnasi atau kemunduran ini juga terjadi di negara-negara demokrasi yang sudah mapan sekalipun,” katanya.

Selain itu, data Freedom House menunjukkan terjadinya kemunduran demokrasi selama 16 tahun terakhir. Sementara V-Dem Institute menyebut rata-rata kualitas demokrasi turun ke level 30 tahun yang lalu. Dan di Asia Pasifik sendiri, diperkirakan 54% penduduk hidup di bawah alam demokrasi.

Namun demikian, menurut Retno, terlepas dari semua tantangan yang ada, masih banyak pihak percaya demokrasi harus terus dikembangkan termasuk Indonesia. Ia menjelaskan, dengan demokrasi, Indonesia telah berhasil mengelola pandemi Covid-19 dengan baik.

“Dengan demokrasi kita berhasil melakukan atau mengelola pandemi ini secara baik,” katanya.

Selain itu menurutnya Indonesia juga mendorong kesetaraan vaksin secara global. Indonesia juga mendorong dukungan pendanaan kesehatan bagi negara berkembang.

Retno Marsudi juga menyampaikan optimisme terhadap demokrasi dalam menghadapi tantangan resesi dunia tahun 2023.

“Prinsip solidaritas sangat penting di dalam mendorong pemulihan yang inklusif.,” katanya.

Meskipun demokrasi tidak sempurna, menurut Retno, pengalaman Indonesia telah menunjukkan bahwa demokrasi berfungsi.

“Demokrasi membuahkan hasil; demokrasi delivers dan demokrasi adalah sekali lagi cara terbaik untuk memerintah dan melayani kepentingan rakyat,” katanya.

Bali Democracy Forum (BDF) ke-15 dilaksanakan secara hybrid. BDF tahun 2022 ini dihadiri oleh 323 peserta dari 112 negara dan 5 organisasi internasional, dan 52 di antaranya hadir secara virtual.

Jakarta (voinews.id) : Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pertemuan Indonesia-Pacific Forum for Development (IPFD) menghasilkan Bali Message on Development Cooperation in the Pacific.

“Pertemuan IPFD menghasilkan Bali Message on Development Cooperation in the Pacific yang berisi komitmen Indonesia dan negara Pasifik untuk meningkatkan kemitraan,” katanya dalam keterangan yang disampaikan secara virtual, Rabu (7/12) di Bali dan diikuti dari Jakarta. Menurutnya, Bali Message juga meneguhkan komitmen Indonesia untuk mengimplementasikan secara konkret visi Pacific Elevation melalui bantuan teknis dan bantuan pembangunan yang lebih intensif.

Retno pun menggaris bawahi Indonesia yang selama ini melakukan kerja sama dengan negara-negara Pasifik. “Selama periode 1999-2021 Indonesia telah memberikan 211 bantuan teknis dan pembangunan yang melibatkan sekitar 1.900 peserta dari negara-negara Pasifik,” katanya.

Sejumlah program kerja sama yang telah dilaksanakan selama ini diantaranya kerja sama bidang ketahanan pangan dan kesehatan. Ia menambahkan, Indonesia akan mempererat kerja sama perdagangan dan investasi dengan fokus pada pembangunan UMKM. Selain itu menurut Retno, Indonesia juga akan meningkatkan pemberian beasiswa bagi mahasiswa-mahasiswa dari negara Pasifik.