VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Jakarta (voinews.id) : Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah mengatakan dalam 15 tahun keberadaannya, Bali Democracy Forum (BDF) secara aktif terus mempromosikan proses belajar bersama tentang demokrasi bersama dengan pemerintah.

“BDF terus membangun inisiatif untuk mempromosikan demokrasi yang tumbuh di dalam negeri dan mendorong negara-negara untuk menyeimbangkan pembangunan politik dan ekonomi,” katanya dalam penutupan Bali Democracy Forum ke-15, Kamis (8/12) di Nusa Dua, Bali.

Menurut Teuku Faizasyah, dalam prosesnya, BDF juga telah memberikan kontribusi nyata khususnya untuk memastikan demokrasi bekerja dan menjadi pegangan negara-negara.

“BDF telah menempatkan dirinya sebagai forum utama untuk membahas dan bertukar pengalaman dalam mempromosikan demokrasi di kawasan Asia Pasifik,” katanya.

Teuku Faizasyah mengatakan pada pelaksanaan BDF ke-15 tahun 2022, dirinya menyaksikan meningkatnya rasa memiliki terhadap BDF oleh negara-negara peserta. Hal ini, menurutnya, menjadi modal utama untuk terus mendorong terbentuknya arsitektur demokrasi di kawasan.

“Tahun depan kami akan lebih fokus pada pemantauan dan evaluasi semua rekomendasi dan usulan tindakan yang dihasilkan dari hasil BDF,” katanya.

Dalam penutupan BDF ke-15, Teuku Faizasyah mengatakan BDF diikuti oleh 200 orang peserta dari 112 negara dan 5 organisasi internasional secara fisik. Selain itu, BDF juga diikuti oleh ratusan mahasiswa yang berpartisipasi dalam berbagai forum di BDF secara virtual.

“Pada hakekatnya pertukaran pandangan adalah manifestasi dari semangat demokrasi untuk menghargai perbedaan cara pandang. Beberapa di antaranya belum tentu sejalan dengan kepentingan dan posisi nasional kita masing-masing,” katanya.

Meskipun para peserta berbagi pandangan dalam berbagai forum di BDF, namun menurut Teuku Faizasyah, pemerintah harus dapat berkolaborasi agar tantangan global dapat diatasi.

Jakarta (voinews.id) : Menteri Luar Negeri Retno Marsudi secara resmi membuka Bali Democracy Forum (BDF) ke-15 tahun 2022. Dalam keterangan usai pembukaan BDF, Retno mengatakan tema yang diambil dalam BDF kali ini adalah “Democracy in a Changing World: Leadership and Solidarity." Menurutnya tema ini relevan dengan situasi dunia saat ini yang sedang menghadapi tantangan yang sangat luar biasa.

“Guna menghadapi tantangan tersebut, diperlukan sebuah collective leadership dan juga solidarity dunia yang kuat dan efektif,” katanya usai membuka BDF, Kamis (8/12) di Nusa Dua, Bali, yang dipantau secara virtual dari Jakarta.

Menteri Retno menyampaikan sejumlah lembaga melaporkan kualitas demokrasi yang saat ini sedang menurun.

“International IDEA melaporkan bahwa demokrasi mengalami kemunduran atau stagnan. Stagnasi atau kemunduran ini juga terjadi di negara-negara demokrasi yang sudah mapan sekalipun,” katanya.

Selain itu, data Freedom House menunjukkan terjadinya kemunduran demokrasi selama 16 tahun terakhir. Sementara V-Dem Institute menyebut rata-rata kualitas demokrasi turun ke level 30 tahun yang lalu. Dan di Asia Pasifik sendiri, diperkirakan 54% penduduk hidup di bawah alam demokrasi.

Namun demikian, menurut Retno, terlepas dari semua tantangan yang ada, masih banyak pihak percaya demokrasi harus terus dikembangkan termasuk Indonesia. Ia menjelaskan, dengan demokrasi, Indonesia telah berhasil mengelola pandemi Covid-19 dengan baik.

“Dengan demokrasi kita berhasil melakukan atau mengelola pandemi ini secara baik,” katanya.

Selain itu menurutnya Indonesia juga mendorong kesetaraan vaksin secara global. Indonesia juga mendorong dukungan pendanaan kesehatan bagi negara berkembang.

Retno Marsudi juga menyampaikan optimisme terhadap demokrasi dalam menghadapi tantangan resesi dunia tahun 2023.

“Prinsip solidaritas sangat penting di dalam mendorong pemulihan yang inklusif.,” katanya.

Meskipun demokrasi tidak sempurna, menurut Retno, pengalaman Indonesia telah menunjukkan bahwa demokrasi berfungsi.

“Demokrasi membuahkan hasil; demokrasi delivers dan demokrasi adalah sekali lagi cara terbaik untuk memerintah dan melayani kepentingan rakyat,” katanya.

Bali Democracy Forum (BDF) ke-15 dilaksanakan secara hybrid. BDF tahun 2022 ini dihadiri oleh 323 peserta dari 112 negara dan 5 organisasi internasional, dan 52 di antaranya hadir secara virtual.

Jakarta (voinews.id) : Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pertemuan Indonesia-Pacific Forum for Development (IPFD) menghasilkan Bali Message on Development Cooperation in the Pacific.

“Pertemuan IPFD menghasilkan Bali Message on Development Cooperation in the Pacific yang berisi komitmen Indonesia dan negara Pasifik untuk meningkatkan kemitraan,” katanya dalam keterangan yang disampaikan secara virtual, Rabu (7/12) di Bali dan diikuti dari Jakarta. Menurutnya, Bali Message juga meneguhkan komitmen Indonesia untuk mengimplementasikan secara konkret visi Pacific Elevation melalui bantuan teknis dan bantuan pembangunan yang lebih intensif.

Retno pun menggaris bawahi Indonesia yang selama ini melakukan kerja sama dengan negara-negara Pasifik. “Selama periode 1999-2021 Indonesia telah memberikan 211 bantuan teknis dan pembangunan yang melibatkan sekitar 1.900 peserta dari negara-negara Pasifik,” katanya.

Sejumlah program kerja sama yang telah dilaksanakan selama ini diantaranya kerja sama bidang ketahanan pangan dan kesehatan. Ia menambahkan, Indonesia akan mempererat kerja sama perdagangan dan investasi dengan fokus pada pembangunan UMKM. Selain itu menurut Retno, Indonesia juga akan meningkatkan pemberian beasiswa bagi mahasiswa-mahasiswa dari negara Pasifik.

Jakarta (voinews.id) : Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan Forum Kerja Sama Pembangunan Indonesia-Pasifik (IPFD). Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut sebagai sesama negara Pasifik, Indonesia berbagi tantangan yang sama dengan negara-negara lain di Pasifik. Oleh karena itu, menurutnya, Indonesia dan negara-negara Pasifik harus mengatasi tantangan-tantangan tersebut secara bersama sebagai satu keluarga besar Pasifik.

“IPFD merupakan manifestasi visi Pacific Elevation Indonesia dan digunakan sebagai platform untuk engagement yang lebih luas antara Indonesia dan Pasifik,” katanya dalam keterangan yang disampaikan secara virtual, Rabu (7/12) yang diikuti dari Jakarta.

Dalam pidato pembukaan forum, Retno Marsudi mendorong negara-negara IPFD untuk berfokus pada pembahasan 3 isu utama.

“Pertama, memastikan Pasifik sebagai kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera,” katanya.

Untuk mencapai tujuan itu, menurut Retno, Indonesia bersama dengan negara-negara Pasifik harus memajukan kepercayaan strategis dan semangat kolaborasi. Menurutnya prinsip-prinsip hukum internasional termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah harus ditegakkan.

Selain itu, ia menegaskan, Pasifik harus menjadi bagian integral dari kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera.

“Hal kedua yang saya sarankan adalah pentingnya membangun kerja sama konkret,” katanya.

Retno mendorong negara-negara IPFD untuk mewujudkan kerja sama yang menguntungkan rakyat semua negara di Pasifik. Beberapa hal yang dapat dibahas antara lain ketahanan pangan, perubahan iklim, dan pengurangan resiko bencana.

Ia pun mendorong pemajuan kerja sama ekonomi kelautan berkelanjutan, sekaligus peningkatan people-to-people contact untuk mendorong konektivitas dan ikatan kekeluargaan lebih dalam antara negara Pasifik.

“Hal ketiga yang perlu menjadi fokus adalah membuat platform pembangunan yang komprehensif dan inklusif,” katanya.

Pertemuan IPFD dilaksanakan di Bali sejak tanggal 7-8 Desember 2022 dan diikuti oleh 17 negara dan teritori dari Pasifik, 4 organisasi sub-regional, regional dan multilateral, serta 5 negara undangan. Termasuk diantara yang hadir adalah Perdana Menteri Nieu dan 6 menteri dari Australia, Cook Islands, Micronesia, Selandia Baru, Papua New Guinea, dan Timor Leste serta 1 Wakil Menteri dari Tonga.

Pertemuan IPFD mengangkat tema “Grow and Prosper Together," dengan 2 isu utama yang dibahas yaitu pembangunan ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia.