VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Jakarta (voinews.id) : Komisi Pemilihan Umum (KPU) bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri RI membuka pendaftaran Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Pendaftaran dibuka sejak 16-20 Januari 2023.

Hal itu disampaikan anggota KPU Yulianto Sudrajat memimpin Rapat Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum di Luar Negeri dan Pengarahan Pembentukan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Bagi Perwakilan RI di Luar Negeri dan Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei, Senin (16/1) di Jakarta.

Drajat berharap pada epriode Januari 2023 ini PPLN sudah dapat terbentuk. Untuk itu, dia meminta agar seluruh perwakilan RI di luar negeri segera mengusulkan calon anggota PPLN kepada KPU.

“Proses rekrutmen sangat bergantung usulan di KBRI, perwakilan untuk mengusulkan calon-calon anggota PPLN," ujar Drajat. 

Drajat menyampaikan tahapan pembentukan PPLN di luar negeri dimulai dengan pengumuman pendaftaran anggota PPLN. Selanjutnya, perwakilan RI di luar negeri akan melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dilanjutkan dengan pengumuman hasil seleksi administrasi.

Drajat meminta agar perwakilan RI di luar negeri juga menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat terkait hasil administrasi tersebut sebelum pelaksanaan seleksi wawancara.

Lebih lanjut, kata Drajat, setelah menerima tanggapan dan masukan masyarakat, perwakilan melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPLN yang lulus tahap penelitian administrasi. 

Selanjutnya, menurut Drajat, pengumuman hasil seleksi anggota PPLN akan disampaikan oleh Kepala Perwakilan RI di luar negeri kepada KPU dan Kementerian Luar Negeri.

"KPU menetapkan nama calon anggota PPLN hasil dari seleksi melalui Keputusan KPU," katanya. 

Berikut tahapan pembentukan PPLN :

1. 16-20 Januari 2023, penerimaan pendaftaran.
2. 17-21 Januari 2023, penelitian administrasi.
3. 22-23 Januari 2023, pengumuman hasil penelitian administrasi.
4. 22-24 Januari 2023, perwakilan RI meminta masukan masyarakat terhadap calon anggota PPLN yang memenuhi syarat administrasi.
5. 24-25 Januari 2023, wawancara calon anggota PPLN.
6. 26-27 Januari 2023, pengumuman hasil seleksi.

Pendaftaran calon anggota PPLN dilakukan melalui menggunakan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIAKBA) dan melalui kantor perwakilan RI di negara setempat dengan membawa dokumen persyaratan. 

Credit : KPU RI

Jakarta (voinews.id) : Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menerima kunjungan Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Timor-Leste, Adaljiza Albertina Xavier Reis Magno, Rabu (11/1) di Kementerian Luar Negeri, Jakarta.

Keduanya membahas sejumlah isu dalam bingkai kerja sama bilateral diantaranya upaya meningkatkan kerjasama ekonomi dan penyelesaian batas darat antara dua negara.
 
Dalam kerjasama ekonomi, kedua menteri membahas tindak lanjut rencana kerjasama pembangunan Joint Industrial Park. Dalam kaitan ini, kedua pihak sepakat untuk mulai membahas pembentukan perjanjian Joint Free Trade Zone di dalam kawasan industri perbatasan antara distrik Oecusse dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). 
 
Selain itu, keduanya juga membahas pentingnya percepatan penyelesaian Bilateral Investment Treaty (BIT) dan MoU on Communications and Informatics. Kedua Menteri sepakat perjanjian-perjanjian tersebut akan diupayakan untuk diselesaikan tahun ini agar dapat ditandatangani pada saat kunjungan Perdana Menteri Timor Leste, yang waktunya akan ditentukan kemudian.
 
Mengenai perbatasan darat, Menlu Retno dan Menlu Adaljiza sepakat untuk mendorong upaya penyelesaian pembahasan 2 segmen perbatasan darat Indonesia-Timor Leste, yaitu Bidjael Sunan-Oben dan Noel Besi-Citrana. Menlu Retno sampaikan bahwa kondisi kondusif penting untuk dijaga agar perundingan dapat dilanjutkan.
 
Dalam pertemuan, Menlu Retno juga jelaskan mengenai prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN. Sebagaimana diketahui, dalam KTT ASEAN di Pnom Penh November 2022, ASEAN telah menerima secara prinsip keanggotaan Timor Leste. Selain itu disebutkan Peta Jalan bagi keanggotaan penuh Timor Leste di ASEAN juga akan dibuat. 

Jakarta (voinews.id) : Selain Keketuaan ASEAN pada tahun 2023, diplomasi Indonesia juga akan diprioritaskan pada sejumlah isu. Menurut Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, isu-isu yang menjadi perhatian Indonesia pada tahun ini mulai dari penguatan diplomasi kedaulatan hingga perdamaian dan diplomasi kemanusiaan. 

“Pertama, penguatan diplomasi kedaulatan,” katanya dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM), Rabu (11/1) di Jakarta.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, sejumlah prioritas terkait diplomasi kedaulatan mencakup prioritas negosiasi batas laut dan batas tanah.

Terkait batas laut, Retno mengatakan, pemerintah Indonesia akan melaksanakan finalisasi Perjanjian Batas Laut Teritorial dengan Malaysia di segmen Laut Sulawesi dan Selat Malaka Bagian Selatan.

“Presiden dan PM Malaysia telah berkomitmen untuk menandatangani dokumen tersebut tahun ini,” katanya.

Selain itu Indonesia juga akan melakukan perundingan batas Landas Kontinen dengan Filipina dan negosiasi teknis dengan Palau untuk mencapai kesepakatan parsial garis batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di segmen tertentu.

Sementara untuk negosiasi batas tanah, menurut Retno, Indonesia akan melakukan negosiasi demarkasi batas darat pada sisa segmen yang belum terselesaikan dengan Timor-Leste yaitu Noel Besi/Citrana dan Bijae Sunan/Oben, menyelesaikan Outstanding Border Problem dalam mengukuhkan batas darat Indonesia-Malaysia di sektor Timur khususnya di Pulau Sebatik dan sungai Sinapad-Sesai, serta mengaktifkan kembali forum Joint Border Committee (JBC) Indonesia-Papua Nugini.

“Kedua, memperkuat diplomasi perlindungan,” lanjutnya.

Untuk memperkuat diplomasi kemanusiaan, Retno menjelaskan, Indonesia akan memperkuat portal internet serta aplikasi perlindungan warga negara Indonesia (WNI) versi 2.0 untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, menurut Retno, pemerintah Indonesia juga akan mempercepat pembangunan koridor migrasi bagi pekerja di sektor formal secara aman dan tertib, memperluas kerja sama pemberantasan perdagangan manusia khususnya melawan kejahatan dunia maya dan penipuan online, serta memperkuat peran ASEAN dalam perlindungan pekerja migran Indonesia.

“Untuk mendukung Pemilu 2024, kami akan terus melakukan pemutakhiran database WNI perantauan baik di Kementerian maupun di perwakilan luar negeri,” katanya.

Hal ketiga yang menjadi prioritas diplomasi Indonesia pada tahun 2023 adalah memajukan kerja sama ekonomi. Menurut Retno, tahun ini, pemerintah Indonesia akan fokus pada percepatan pemulihan ekonomi nasional dan pengembangan ekonomi hijau.

“Diplomasi juga akan melindungi kedaulatan ekonomi Indonesia untuk mengelola sumber daya alamnya untuk kesejahteraan rakyat,” katanya.

Oleh karena itu, menurutnya, Indonesia akan terus memperkuat industri hilirnya. Ia mengatakan, tanpa menggenjot industri hilirnya, negara berkembang seperti Indonesia tidak akan mampu melakukan lompatan pembangunan. 

Prioritas lain yang akan dilakukan diplomasi Indonesia pada 2023 adalah aktif melakukan perdamaian dan diplomasi kemanusiaan. Terkait hal ini, menurut Retno Marsudi, Indonesia akan tetap teguh mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, membantu masyarakat Afghanistan, khususnya perempuan, dalam memperoleh akses pendidikan, mendukung pelaksanaan Dialog intra-Afghanistan dan kerjasama antar Ulama, termasuk melanjutkan Dialog Trilateral Ulama Indonesia-Qatar-Afghanistan.

Indonesia, menurut Retno, juga akan mendorong Organisasi Kerja sama Islam (OKI) untuk berperan lebih aktif dalam menyelesaikan persoalan Palestina dan Afghanistan, termasuk terus mendukung upaya perdamaian antara Ukraina dan Rusia.

“Pada 2023, Indonesia juga akan menjadi ketua MIKTA. Keketuaan Indonesia akan mendorong tiga prioritas utama: Memperkuat multilateralisme, pemulihan inklusif, dan transformasi digital,” katanya.

Retno mengatakan Indonesia juga akan berupaya meningkatkan visibilitas MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turkiye dan Australia) sebagai bridge builder dalam mengatasi isu-isu global.

Jakarta (voinews.id) : Indonesia berkomitmen untuk melakukan segala upaya untuk membantu Myanmar keluar dari krisis politik. Sebagai Ketua ASEAN 2023, Indonesia akan membentuk Kantor Utusan Khusus dan akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri.

Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM), Rabu (11/1) di Jakarta. Menurutnya langkah yang akan diambil oleh Indonesia dalam membantu penyelesaian krisis di Myanmar didasarkan pada mandat Konsensus Lima Poin (5PC) dan prinsip-prinsip dasar Piagam ASEAN.

“Sesuai dengan 5PC dan keputusan KTT ASEAN di Phnom Penh November lalu, Indonesia akan melibatkan semua pemangku kepentingan. Hanya melalui keterlibatan dengan semua pemangku kepentingan, mandat 5PC untuk memfasilitasi terciptanya dialog nasional dapat dilaksanakan,” kata Retno.

Selain itu menurut Retno, kolaborasi dengan Utusan Khusus Sekjen PBB akan dilanjutkan. Indonesia juga meminta agar Sekjen ASEAN dan AHA Center diberikan akses kepada seluruh pemangku kepentingan agar dapat melanjutkan misinya untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan.

Selain itu, Retno Marsudi juga menyoroti tidak adanya kemajuan dalam penyelesaian masalah Rohingya. Menurutnya, dalam tiga bulan terakhir, Indonesia menerima 644 pengungsi Rohingya, yang menambah daftar migran etnis Rohingya di Indonesia menjadi 1.500 orang. 

“Isu Rohingya akan semakin sulit diselesaikan dengan situasi terkini di Myanmar. Isu Rohingya tidak dapat diselesaikan jika akar permasalahan tidak tertangani,” katanya.

Namun demikian, menurut Retno, Keketuaan Indonesia juga akan memastikan bahwa pembangunan komunitas ASEAN tetap menjadi fokus prioritas.

“Isu Myanmar tidak boleh menyandera proses pembangunan komunitas ASEAN,” katanya.