VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Kashmir, sebuah wilayah yang berbatasan antara India dan Pakistan kembali bergolak sejak beberapa waktu terakhir.  Daerah yang dikenal akan keindahannya dan berhawa sejuk ini perlahan mulai ditinggalkan wisatawan India karena konflik terus memanas antara dua negara yang mengapitnya, India dan Pakistan. 

Bahkan Rabu (7/8), Pemerintah Pakistan menyatakan akan menurunkan tingkat hubungan diplomatik dengan India, terkait konflik tak kunjung berakhir di Kashmir. Mereka menyatakan akan mengusir Komisioner Tinggi India sebagai bentuk kekecewaan. India belum memberikan pernyataan terkait sikap Pakistan ini. Lebih seru lagi, Pakistan akan membawa masalah ini ke Dewan Keamanan PBB.  Bahkan kini, kedua negara juga sudah mulai saling mengancam akan menggunakan senjata nuklir milik mereka selama ini.

Kalau ingin merunut lebih panjang kebelakang, konflik India dan Pakistan memperebutkan wilayah Kashmir selama lebih 7 dekade.Bahkan, Tiongkok juga ikut memperebutkan wilayah Kashmir. Konflik Kashmir adalah dampak perpecahan antara India dan Pakistan.  Inggris hengkang dari India pada tahun 1947, membuat negara itu terpecah menjadi dua, mayoritas Hindu membentuk negara India dan Muslim mendirikan Pakistan dengan batas wilayah masing-masing.

Namun, pemicu keresahan sejak sepekan terakhir adalah aparat keamanan India mendapat laporan ancaman serangan dari kelompok militan yang bersembunyi di Pakistan. Pakistan membantah tuduhan itu. Namun, peringatan itu membuat para turis, peziarah hingga pekerja mulai meninggalkan Kashmir sejak pekan lalu. Bahkan, Pemerintah India telah mencabut Undang-Undang 370 yang memberikan status daerah khusus terhadap Kashmir dan Jammu. Berdasarkan aturan itu, bagian Kashmir diperbolehkan membuat aturan hukum secara mandiri. Pemerintah Pakistan mengecam langkah India mencabut status daerah istimewa Kashmir. Mereka menyatakan akan berupaya untuk melawan keputusan India.

Meski hidup bertetangga, India dan Pakistan selalu terganjal konflik di Kashmir. Sejak merdeka dari Inggris, Kashmir dibagi dua menjadi wilayah untuk India dan Pakistan. Kedua negara kemudian bertarung untuk memperebutkan keseluruhan wilayah Kashmir.

Terlepas bagaimana reaksi masyarakat Internasional melihat konflik dua negara yang telah berlangsung beberapa dekade dan memakan korban ratusan  ribu orang, maka konflik India-Kashmir-Pakistan harus mendapat perhatian khusus bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa –PBB  guna mengupayakan solusi terbaik antara India dan Pakistan. Konflik tersebut juga menjadi pelajaran penting tentang makna dua negara bertetangga dan bagaimana sebuah negara berdaulat. Semoga konflik ini dapat segera berakhir!

Pada hari Kamis (8/8), dalam Kongress Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP) ke-5 yang berlangsung di Bali, Ketua Umum partai Megawati Sukarnoputri memberikan pernyataan terbuka mengenai posisi  PDIP dalam kabinet Presiden Joko Widodo pada masa pemerintahannya yang ke dua. Menurut Megawati PDIP  harus menjadi partai dengan jumlah menteri terbanyak di kabinet mendatang. Tanpa menyebut jumlah maupun presentase, Jokowi pun langsung membalas pernyataan tersebut. Dipastikan PDIP akan mendapatkan kursi menteri yang terbanyak dibanding partai lain.

Tampaknya pernyataan Megawati tersebut serius. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan Puan Maharani,  politisi Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan. Menurut Puan, Ketua Umum PDIP sudah mengantongi lebih dari 10 nama calon menteri yang telah  dibahas dalam internal partai, dan  akan disodorkan kepada Presiden Jokowi .

Tentu bukan hanya Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan yang meminta jatah posisi menteri dalam kabinet Presiden Jokowi mendatang. Sebelumnya pada bulan Mei lalu,  Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang merupakan partai koalisi pendukung Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden, Muhaimin Iskandar juga meminta jatah 10 menteri. Bagaimana dengan partai lainnya yang juga mengusung Jokowi di Pilpres?  Mereka tentu juga menginginkan agar kader-kadernya dapat masuk kabinet Jokowi periode 2019-2024. 

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat  Partai Nasional Demokrat (NasDem) Irma Suryani Chaniago menganggap wajar Megawati minta jatah menteri paling banyak karena PDIP merupakan partai pemenang Pemilu 2019. Namun Irma mengingatkan Jokowi untuk  memperhatikan proporsionalitas dalam pembagian kursi menteri di kabinet mendatang. 

Perlu diketahui, dalam Kabinet Kerja Jokowi (2014-2019), jumlah menteri dari partai politik lebih sedikit dibandingkan dari profesional, yaitu hanya sekitar 41%.

Partai-partai pendukung Jokowi dalam Pilpres  memang  boleh saja menyampaikan keinginan mereka, namun perlu diingat keputusan akhir ada ditangan presiden. Penentuan menteri adalah hak Prerogatif presiden.

Setiap tanggal 14 Agustus,  Indonesia memperingati hari Pramuka, singkatan dari Praja Muda Karana, yang berarti Jiwa Muda yang Suka Berkarya. Sejak tahun 1961, Gerakan Pramuka menjadi satu-satunya organisasi yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia. Keberadaan Pramuka Indonesia, sejak masih disebut gerakan kepanduan, tak bisa lepas dari sejarah perjuangan bangsa. Pramuka  selalu hadir dengan ikut serta dalam setiap gerakan untuk mewujudkan dan mempertahankan kemerdekaan.

Hari Pramuka tentu sangat penting untuk diperingati. Bukan saja untuk menghargai peran Kepanduan/Pramuka  dalam perjuangan memperoleh kemerdekaan, tetapi juga untuk memperkuat karakter bangsa. Setiap anggotanya diajarkan, dilatih, dan ditanamkan untuk menjadi manusia berani, bertanggung jawab, dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. 

Melalui gerakan Pramuka, yang jumlah anggotanya lebih dari 25 juta orang, upaya-upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tentu bisa difokuskan.  Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Kwartir Nasional Budi Waseso,  Gerakan Pramuka adalah tempat pembinaan generasi muda yang berkarakter,  serta menjadi penangkal narkoba, radikalisme dan hoax (berita-berita  palsu).  Dalam  kegiatan pendidikan dan latihan serta pembinaan anggotanya, pramuka bisa memasukkan materi-materi dalam upaya penangkalan paham-paham yang berlawanan dengan ideologi negara, Pancasila. Terlebih kegiatan pramuka melekat dalam sistem pendidikan di Indonesia, dan  menjadi salah satu ekstra kurikuler di sekolah dasar, sekolah lanjutan bahkan sampai perguruan tinggi.

Menyebar sampai ke seluruh pelosok negeri, anggota pramuka tentu bisa difungsikan sebagai agen-agen penyebar  kebaikan dan  semangat menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.  Dengan janjinya, yang antara lain menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, Menolong Sesama Hidup, dan Mempersiapkan diri serta membangun masyarakat, Pramuka diharapkan  memberikan kontribusi yang nyata dalam setiap gerakan kemanusiaan di Indonesia bahkan dunia.

Menteri Usaha Kecil, Menengah dan Startups Korea Selatan, Park Young Sun, bersama Pimpinan Asosiasi Inovasi Teknologi UKM (Innobiz), Jo Hong Rae, menyelenggarakan The 2nd Indonesia–Korea Selatan Small, Medium Enterprises Technology Matching Conference 2019 pada 30 Juli 2019, di Jakarta. Pada ajang kali ini, sebanyak 12 usaha kecil menengah (UKM) Korea Selatan dan sekitar 70 perusahaan Indonesia bertemu serta mendiskusikan berbagai proyek kerja sama, termasuk lisensi teknologi (ekspor teknologi), ekspor suku cadang, ekspor bahan baku dan peralatan, dan persiapan untuk membentuk kerja sama (joint venture) antara Korea Selatan dan Indonesia.

Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Suparno, optimistis proyek pertukaran teknologi antara Korea Selatan dan Indonesia akan menjadi dorongan yang kuat untuk mempromosikan UKM berbasis manufaktur pada usaha kecil di Korea Selatan.

Sementara itu Direktur Eksekutif Asosiasi Innobiz, Hong Chang Ho, menambahkan, pihaknya memang tengah mengeksplorasi pasar ekspor UKM Korea Selatan dengan teknologi yang sangat luar biasa untuk Indonesia sekaligus mencari kesempatan kerja sama melalui pertukaran teknologi. Hong Chang Ho dalam keterangan tertulis, Selasa (30/7) mengatakan, pihaknya akan sediakan bantuan bagi UKM Korea Selatan yang memiliki inovasi teknologi untuk membantu dalam perkembangan pasar ekspor baru. Sebelumnya, pada April 2018, Kementerian Usaha Kecil, Menengah dan Startups Korea Selatan dan Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia juga merancang pendirian Indonesia-Korea Technology Exchange Center (IKTEC) untuk memajukan pasar UKM Korea Selatan dan Indonesia. Badan tersebut juga mempromosikan investasi perdagangan melalui kerja sama teknologi antara UKM lokal dan ekspansi pasar Indonesia oleh UKM Korea Selatan. Selama ini IKTEC mengadakan acara technology matching bertema eco-friendly dan inovasi teknologi sebanyak 3 kali dan mampu mendapatkan 3 miliar Won dari penjualan.

Menurut data 2018 Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dunia dengan populasi sekitar 262 juta orang dan produk domestik bruto (PDB) sebesar 4.143 dolar Amerika per kapita. Berdasarkan data Global Trade Atlas 2018, eksportir utama ke Indonesia adalah Tiongkok, Singapura, Jepang, Thailand, dan Amerika Serikat. Korea Selatan Selatan di posisi ke-6 dengan item perdagangan utama berupa bahan bakar mineral, peralatan listrik, dan suku cadang.