VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Setelah upaya-upaya rekonsiliasi antara kubu Presiden Joko Widodo-Maaruf Amin sebagai pemenang pemilu presiden 2019 dengan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai pesaing bisa dikatakan berjalan sukses. Kini muncul masalah baru diantara para partai peserta pemilu yang memproleh suara yang besar, khususnya untuk menentukan siapa atau partai mana yang lebih berhak untuk menduduki ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Partai Gerindra mengklaim akan diberikan kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Sodik Mudjahid hal itu tak lepas dari semangat rekonsiliasi yang didorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Gerindra berpendapat, komposisi terbaik parlemen 2019-2024 adalah partainya mengisi kursi ketua MPR. Sementara, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menempati posisi Ketua DPR. Keinginan Gerindra tentunya tidak muncul begitu saja. Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah pernah mengatakan kemungkinan itu bisa terjadi dalam proses musyawarah memilih pimpinan MPR. PDIP juga sudah membuka kemungkinan agar partai koalisi Indonesia Adil Makmur yang merupakan koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga, menempati kursi pimpinan MPR.

Namun Keinginan Partai Gerindra itu ditentang partai koalisi pendukung Jokowi-Maaruf Amin, Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Golkar menolak memberikan kursi pimpinan MPR kepada Gerindra. Penolakan Golkatr tentu bukan tanpa alasan. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, posisi ketua MPR sudah seharusnya diberikan kepada partai berlambang pohon beringin yang merupakan pemenang kedua perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Perlu diingat, mekanisme pemilihan pimpinan MPR dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Artinya tidak begitu saja sebuah partai dapat menghklaim partainya lebih berhak atau pantas untuk menduduki kursi pimpinan MPR. Benar, rekonsiliasi penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, tapi rekonsiliasi sebaik tidak disalahartikan sebagai upaya-upaya bagi-bagi kursi.

Perusahaan asal Jepang, Inpex Corporation melalui anak perusahaannya Inpex Masela mendapat persetujuan pemerintah Indonesia terkait revisi rencana pengembangan Lapangan Gas Abadi di Blok Masela, provinsi Maluku.

Pemerintah menyetujui alokasi tambahan waktu tujuh tahun dan perpanjangan kontrak kerja sama 20 tahun yang akan berakhir di tahun 2028, diperpanjang jangka waktunya hingga 15 November 2055. Persetujuan dari pemerintah Indonesia itu diberikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan kepada Inpex selaku operator serta mewakili Mitra Usaha Patungan (Inpex Masela and Shell Upstream Overseas). Proses tersebut juga disaksikan langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

President & CEO Inpex Takayuki Ueda dalam konferensi pers di Jakarta Selasa lalu mengatakan, persetujuan atas revisi Rencana Pengembangan merupakan tonggak sejarah penting bagi proyek Gas Alam Cair-LNG Abadi. Takayuki mengatakan, persetujuan ini menumbuhkan harapan, menjadikan Lapangan Gas Abadi dapat beroperasi stabil. Proyek ini akan menjadi sumber utama pasokan LNG Indonesia hingga di kawasan Asia dan Jepang dalam jangka panjang. Takayuki menyebut proyek ini berkontribusi secara signifikan termasuk dalam pembangunan kapasitas nasional Indonesia khususnya di bagian timur tanah air. Menurutnya, Lapangan Gas Abadi memiliki produktivitas reservoir yang sangat bagus bahkan merupakan satu di antara sumber gas terbesar di dunia. Lapangan gas abadi memiliki kapasaitas produksi yang mencapai 10,5 juta ton gas alami pertahun. Selain itu proyek Blok Masela akan menyerap 73 ribu tenaga kerja pertahun.

Sementara itu Kepala Satuan Kerja Khusus Migas Dwi Sutjipto mengatakan Presiden Joko Widodo menyambut gembira kerja keras kedua belah pihak sehingga proses negosiasi yang alot bisa diselesaikan. Investasi yang bernilai besar ini, menurut Presiden, sangat berarti untuk Indonesia. Diharapkan, INPEX berpegang pada apa yang dipersyaratkan dalam rencana pengembangan itu. Selain menyampaikan harapannya Presiden Joko Widodo juga ingin agar INPEX bisa memaksimalkan konten lokal dalam mengelola Blok Masela. Kepala Negara juga berharap tenaga kerja lokal bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar kegiatan talkshow dan Eco Driving Fun Rally pada Minggu (13/7). Kegiatan ini sekaligus penutup acara Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019 yang digelar di JCC Senayan, Jakarta.

Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Karliansyah kepada wartawan, di Jakarta Senin (15/7) mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan konsep dan manfaat eco driving serta memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pengemudi yang ramah lingkungan.

Dikatakannya, dengan memahami cara mengemudi yang ramah lingkungan, diharapkan terdapat potensi penghematan bahan bakar minimal 10 persen dari setiap peserta Eco Driving Fun Rally. Praktik eco driving mengambil rute kombinasi jalan tol dan non tol yang ditempuh dalam waktu kurang lebih 60 menit diikuti dengan pengukuran konsumsi bahan bakar.

Menurut Karliansyah, eco driving terbukti menurunkan konsumsi bahan bakar sekitar 10 hingga 15 persen, mengurangi tingkat pencemaran udara, merubah cara mengemudi menjadi lebih nyaman serta mengurangi kecelakaan lalu lintas.

Program ini mendukung penghematan atau efisiensi penggunaan energi, terutama sejak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Karliansyah mengatakan, dengan pengoperasian kendaraan yang lebih ramah lingkungan, maka kerusakan komponen kendaraan dan biaya perawatan dapat diminimalkan secara signifikan. Pada akhirnya, setiap penerapan eco driving secara konsisten akan memberi keuntungan finansial bagi pelakunya.

Di Indonesia, pelatihan eco driving dimulai sejak 2006 oleh Clean Air Project–Swisscontact, di Jakarta bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang memiliki armada kendaraan niaga.

Total lebih dari 1.000 pengemudi truk, bus, dan taksi telah mengikuti pelatihan eco driving dengan potensi penghematan bahan bakar rata-rata 24 persen. Sedangkan hasil pemantauan yang dilakukan secara mandiri oleh masing-masing perusahaan tersebut tercatat penghematan bahan bakar rata-rata 12 persen.

Beberapa perusahaan otomotif juga pernah bekerja sama dengan lembaga pelatihan yang berhasil membukukan penghematan yang signifikan dari pelatihan eco driving. Kegiatan talkshow dan eco driving di Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019 ini dihadiri oleh sekitar 300 orang dari klub otomotif dan umum. Sementara itu, Eco Driving Fun Rally diikuti oleh 48 mobil dari 65 mobil peserta yang terdaftar di website. 

10 negara ASEAN yang tergabung dalam ASEAN National Tourism Organizations atau ASEAN NTOs sepakat untuk menerapkan enam strategi promosi pariwisata bersama. Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan ke 50 ASEAN NTOs yang dilaksanakan di Siem Reap, Kamboja, pekan lalu.

Siaran pers Biro Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata  Republik Indonesia yang dikeluarkan hari Minggu lalu menyebutkan, ASEAN NTOs menyepakati enam strategi pemasaran pariwisata bersama dalam rangka memajukan pariwisata di kawasan Asia Tenggara sebagai ASEAN single destination.

Kesepakatan strategi pemasaran pariwisata bersama itu tertuang dalam ASEAN Tourism Marketing Strategy (ATMS) Projects in 2019. Proyek ini dibahas dalam forum The 6th ASEAN Tourism Marketing Partnership Working Group (ATMP-WG) Meeting yang dipimpin Alex M. Macatuno dari Filipina sebagai pemimpin sidang dan dihadiri para delegasi NTOs dari 10 negara ASEAN. Dalam ATMS Projects in 2019 disebutkan 10 negara ASEAN sepakat untuk melakukan kampanye pemasaran terpadu dengan mitra dan dalam media online atau media sosial yang berpengaruh. Kampanye dalam influencer trip   tersebut menggunakan slogan When in South East Asia atau #WheninSEAsia.

Untuk menyukseskan kampanye tersebut, masing-masing negara anggota ASEAN mengusulkan satu provinsi untuk dua opsi kegiatan berpengaruh. Kriteria provinsi yang diusulkan adalah dekat dengan hub utama, yaitu sekitar 2-3 jam dengan menggunakan mobil atau pesawat terbang, memiliki fasilitas hotel berbintang maupun atraksi wisata.

Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh dipimpin Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kawasan Pariwisata Kementerian Pariwisata Anang Sutono mengusulkan Provinsi Kepulauan Riau. Usulan itu dengan mempertimbangkan Kepulauan Riau memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Dalam ATMS Projects in 2019 tersebut juga disepakati untuk memanfaatkan Website Revamp. Media online ini rencananya akan menggunakan desain baru, sedangkan nama yang diajukan adalah SEAsia.travel atau visitSEAsia.travel. Diusulkan juga pembuatan ASEAN Tourism Digital Platforms.

Rangkaian kegiatan The 50th ASEAN NTOs selain menggelar pertemuan The 6th ASEAN Tourism Marketing Partnership Working Group (ATMP-WG) juga pertemuan dengan negara-negara mitra ASEAN yaitu Jepang, Korea Selatan, Tiongkok (Plus 3), India, dan Rusia.